Undang Undang Dasar Adalah

Uji kompetensi konstruksi adalah tahap penilaian kemampuan tenaga kerja berdasarkan standar nasional sesuai SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/2022.Pelaksanaan meliputi asesmen dokumen, wawancara, dan praktik kerja oleh asesor kompetensi.Tanpa lulus uji kompetensi, peserta tidak dapat memperoleh SKK dan tidak bisa ikut tender proyek.sbu-konstruksi.com siap membantu persiapan uji kompetensi hingga lulus sertifikasi.

APL01 dan APL02 adalah formulir utama dalam proses sertifikasi SKK sesuai standar LPJK.APL01 berisi data pribadi dan pengalaman kerja, sedangkan APL02 memuat bukti kompetensi.Kesalahan pengisian dapat menyebabkan penolakan sertifikasi.sbu-konstruksi.com siap membantu pengisian APL01 dan APL02 secara profesional.

Lembaga sertifikasi konstruksi adalah institusi resmi yang melaksanakan uji kompetensi SKK.LSP terdaftar di LPJK dan bekerja sesuai standar nasional kompetensi kerja.Memilih lembaga tidak resmi berisiko sertifikat tidak diakui.sbu-konstruksi.com siap membantu memilih LSP terpercaya dan resmi.

Standar kompetensi kerja konstruksi adalah acuan kemampuan tenaga kerja sesuai regulasi pemerintah.Regulasi terbaru mengacu pada UU No. 2 Tahun 2017 dan aturan turunannya.Tanpa mengikuti standar, tenaga kerja tidak diakui secara profesional.sbu-konstruksi.com siap membantu memahami regulasi SKK terbaru.

SBU Konstruksi atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah bukti pengakuan formal atas kompetensi dan kualifikasi badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang telah mendapat lisensi dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) di bawah Kementerian PUPR. Dasar hukumnya meliputi UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 14 Tahun 2021, serta Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 tentang Sertifikat Standar Jasa Konstruksi.SBU Konstruksi mencakup tiga subkategori utama: SBU Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor), SBU Jasa Konsultansi Konstruksi (Konsultan), dan SBU Jasa Konstruksi Terintegrasi. Setiap subkategori memiliki klasifikasi dan kualifikasi tersendiri berdasarkan SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022. Pengajuan dilakukan melalui sistem OSS-RBA dengan melampirkan NIB aktif, akta perusahaan, NPWP, laporan keuangan teraudit, dan tenaga ahli bersertifikat SKK Konstruksi.Badan usaha yang tidak memiliki SBU Konstruksi yang valid dilarang mengikuti tender proyek pemerintah maupun BUMN, dan dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha. Sebaliknya, perusahaan dengan SBU aktif mendapat kepercayaan lebih tinggi dari pemberi kerja, dapat mengikuti lelang proyek di LPSE, dan memenuhi syarat prakualifikasi di berbagai sistem e-procurement nasional.sbu-konstruksi.com siap membantu proses pengurusan SBU Konstruksi perusahaan Anda mulai dari konsultasi pemilihan klasifikasi, persiapan dokumen lengkap, pemenuhan SKK Konstruksi tenaga ahli, hingga terbitnya sertifikat resmi dari LSBU. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis dan estimasi biaya.