WE Online, Jakarta –

Pemerintah gencar membangun infrastruktur di berbagai wilayah hingga kawasan perbatasan. Bahkan, puncak-puncak bukit di Papua yang selama 72 tahun kemerdekaan tak tersentuh aroma pembangunan, kini telah di bangun jalan yang menjadi bagian dalam proyek Trans Papua.

Kebijakan ini merupakan salah satu wujud dari program Nawa Cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Hingga kini pembangunan jalan capaiannya 2.528 km dari target 3.149 km, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan.

Mengacu pada program Nawa Cita, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sekitar 258 km jalan baru di wilayah perbatasan Indonesia. Jalan-jalan di perbatasan yang dibangun ini akan mendukung akses ke wilayah perbatasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah dibangun.

Dari Data Kementerian PUPR, di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dibangun 104,10 km jalan baru sehingga total akan ada sekitar 25,10 km jalan lagi yang belum tembus dari total panjang jalan perbatasan di NTT sepanjang 176,20 km.

Kemudian, di perbatasan Kalimantan, pemerintah akan melakukan pembangunan di 3 lokasi, yakni 849,8 km di Kalimantan Barat hingga akhir tahun 2017 diharapkan tembus 742,4 km jalan baru, di Kalimantan Timur dari total 243,6 km hingga akhir tahun jalan yang akan tembus 167,1 km, dan Kalimantan Utara dengan total 826,7 km jalan perbatasan hingga akhir tahun 2017 menjadi 672,7 km. Sementara di perbatasan Papua, dari total panjang jalan 1.098 km yang akan dibangun hingga akhir tahun ini ditargetkan bakal tembus 892,3 km.

“Totalitas Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono beserta jajarannya bakal sukses menorehkan sejarah dalam memenuhi sarana dan prasarana dasar seperti jalan, jembatan maupun program rumah rakyat. Tapi jajaran kabinet lainnya, seperti Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Ignasius Jonan terjebak dalam hal klasik, masih berkutat pada aspek pencitraan,” ucap AC Rachman dalam merangkum FGD terkait Impelementasi Agenda Prioritas Nawa Cita Ketiga: Membangun Indonesia dari pinggiran di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Menurut Rachman, terlihat jelas dari aksi sosial yang dikemas dalam kegiatan konvoi sepeda motor dan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah. Padahal, ada tugas penting yang diemban Menteri ESDM dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang hingga kini belum terpenuhi, yaitu masalah listrik pedesaan terlihat rasio elektrifikasi yang belum seluruhnya teratasi hingga kemelut Freeport di Papua yang masih menyisakan persoalan besar.

Pemenuhan sarana dan prasarana dasar bagi rakyat tersebut dilakukan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di perbatasan sebagai bagian dari agenda Nawa Cita.