Jadwal Ujian Bnsp Daring

Sertifikat PBJ Level 1 adalah bukti kompetensi dasar bagi individu yang ingin menjadi pelaku pengadaan barang jasa di lingkungan instansi pemerintah. Sertifikasi ini diselenggarakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional.Prosedur dimulai dengan mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa, baik secara daring maupun luring, yang mencakup materi dari perpres pengadaan barang dan jasa terbaru. Setelah pelatihan, peserta wajib mengikuti ujian sertifikasi yang mencakup pemahaman tentang perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pengelolaan kontrak konstruksi maupun non-konstruksi.Bagi perusahaan, memiliki personel dengan sertifikat pengadaan barang dan jasa yang valid adalah nilai tambah saat mengikuti tender, terutama untuk posisi manajer proyek. Tanpa pemahaman yang kuat tentang peraturan lkpp terbaru, risiko terjadinya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan proyek yang berujung pada temuan audit BPK sangatlah tinggi.sbu-konstruksi.com siap membantu mengedukasi tim teknis Anda mengenai korelasi antara sertifikat pbj dengan tata cara mengikuti tender proyek secara benar. Kami memastikan tim Anda memahami regulasi terkini agar operasional perusahaan tetap sesuai jalur hukum.

E-Katalog LKPP adalah sistem daftar barang dan jasa yang telah disepakati harganya dan dapat dibeli langsung oleh instansi pemerintah tanpa melalui proses tender kompetitif. Sistem ini diatur dalam Perlem LKPP No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik, sebagai bagian dari implementasi Perpres No. 12 Tahun 2021. Untuk sektor konstruksi, e-Katalog umumnya digunakan untuk pengadaan material bangunan, komponen standar, dan pekerjaan konstruksi berulang yang memiliki spesifikasi baku.Perbedaan e-purchasing dan e-katalog terletak pada mekanismenya: e-Katalog adalah daftar produk/jasa terstandar dengan harga yang sudah dinegosiasi, sementara e-purchasing adalah proses pembelian melalui e-Katalog tersebut. Untuk dapat masuk sebagai penyedia di e-Katalog konstruksi, perusahaan perlu mendaftar sebagai vendor LKPP dengan melampirkan SBU aktif, NIB, serta dokumen teknis yang membuktikan kemampuan menyediakan barang/jasa sesuai spesifikasi katalog. Proses negosiasi harga dilakukan di awal sebelum masuk katalog.Penyedia yang masuk dalam e-Katalog LKPP memiliki keunggulan kompetitif berupa kepastian order tanpa harus mengikuti proses tender panjang setiap kali. Sebaliknya, penyedia yang tidak memenuhi syarat atau tidak mendaftar akan kehilangan potensi penjualan langsung kepada ribuan instansi pemerintah yang memanfaatkan mekanisme cara belanja e-purchasing sebagai jalur pengadaan utama.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda mempersiapkan dokumen kualifikasi penyedia e-Katalog LKPP, termasuk SBU Konstruksi aktif dan SKK Konstruksi yang menjadi persyaratan utama. Kami juga memberikan panduan strategi untuk menjadi mitra terdaftar di sistem e-Katalog LKPP. Hubungi kami untuk konsultasi lebih lanjut.

Perpres Jasa Konstruksi terbaru yang berlaku mengacu pada kerangka regulasi yang telah diperbarui pasca UU No. 11 Tahun 2020 (Omnibus Law Cipta Kerja). Perubahan fundamental terletak pada PP No. 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggantikan PP No. 22 Tahun 2020. Regulasi ini mengubah secara signifikan sistem sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha jasa konstruksi, termasuk integrasi SBU Konstruksi ke dalam sistem OSS-RBA dan pengalihan fungsi LPJK ke bawah Kementerian PUPR secara langsung.Perubahan utama yang harus dipahami pelaku jasa konstruksi: (1) SKA (Sertifikat Keahlian) dan SKT (Sertifikat Keterampilan) lama digantikan dengan SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja) yang diterbitkan melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) berlisensi BNSP; (2) Seluruh badan usaha wajib memperbarui SBU sesuai skema baru berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022; (3) Asosiasi badan usaha harus terakreditasi ulang sesuai ketentuan baru; (4) Sistem pengawasan kepatuhan diperkuat melalui integrasi data OSS-LPJK-SPSE.Perusahaan yang tidak segera memperbarui SBU ke skema baru pasca transisi akan kehilangan kemampuan untuk mengikuti tender dan berpotensi beroperasi di luar koridor hukum. Sebaliknya, perusahaan yang proaktif memperbarui seluruh perizinannya ke sistem terbaru berada dalam posisi yang lebih kuat secara legal dan kompetitif.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda melakukan transisi ke sistem sertifikasi terbaru, termasuk pembaruan SBU Konstruksi ke skema Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, konversi SKA/SKT ke SKK Konstruksi, dan seluruh proses administrasi yang diperlukan. Hubungi kami untuk asesmen kesiapan perusahaan Anda sekarang.

Klaim sertifikat LPJK lama merujuk pada proses pengakuan dan konversi sertifikat jasa konstruksi (SKA, SKT, SBU) yang diterbitkan sebelum implementasi sistem baru berdasarkan PP No. 14 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022. Pasca reformasi regulasi melalui UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja), seluruh sertifikasi jasa konstruksi yang sebelumnya diterbitkan LPJK harus dimigrasikan ke skema baru, di mana SKA dan SKT dikonversi menjadi SKK Konstruksi dan SBU diperbarui sesuai klasifikasi terkini.Proses migrasi sertifikat: (1) Cek validitas sertifikat lama di sistem LPJK melalui lpjk.net; (2) Identifikasi padanan kode klasifikasi antara skema lama dan skema baru berdasarkan SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022; (3) Ajukan permohonan konversi SKA/SKT ke SKK melalui LSP yang telah berlisensi BNSP; (4) Perbarui SBU perusahaan ke skema OSS-RBA melalui LSBU terakreditasi; (5) Pastikan seluruh data tersinkronisasi di sistem OSS dan database LPJK. Batas waktu transisi yang ditetapkan pemerintah harus dipatuhi untuk menghindari masa kekosongan sertifikasi.Perusahaan dan tenaga ahli yang melewatkan batas waktu migrasi sertifikat menghadapi risiko dianggap tidak memiliki sertifikasi yang valid, sehingga tidak dapat mengikuti tender dan pengadaan konstruksi. Sebaliknya, yang proaktif melakukan migrasi tepat waktu tetap dapat beroperasi tanpa gangguan dalam sistem pengadaan yang terus berkembang.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan dan tenaga ahli Anda mengelola seluruh proses migrasi sertifikat LPJK, dari pengecekan status sertifikat lama, pengurusan konversi SKK, hingga pembaruan SBU ke skema terbaru. Pastikan perusahaan Anda tidak tertinggal dalam transisi regulasi yang penting ini. Hubungi kami sekarang.

SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi) adalah sertifikat profesi yang menggantikan sistem SKA (Sertifikat Keahlian) dan SKT (Sertifikat Keterampilan) yang berlaku sebelum reformasi regulasi. Perubahan ini diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) yang mengubah UU No. 2 Tahun 2017, kemudian diimplementasikan melalui PP No. 14 Tahun 2021. SKK Konstruksi diterbitkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang telah mendapat lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), bukan lagi oleh asosiasi profesi seperti di sistem lama.Perbedaan mendasar antara sistem lama dan baru: (1) Sistem SKA lama diterbitkan oleh asosiasi profesi (HAKI, HATHI, dll) yang teregistrasi LPJK — prosesnya lebih sederhana dan kadang dianggap kurang rigorous; (2) SKK Konstruksi baru diterbitkan oleh LSP berlisensi BNSP melalui proses Uji Kompetensi SKK Konstruksi yang terstandarisasi nasional, mencakup asesmen portofolio, wawancara kompetensi, dan/atau uji tulis; (3) Jenjang SKK dibagi menjadi 9 jenjang (1–9) menggantikan klasifikasi muda/madya/utama di SKA; (4) Masa berlaku SKK adalah 5 tahun dengan persyaratan pengembangan kompetensi berkelanjutan (CPD).Insight penting: SKA dan SKT lama yang masih berlaku memiliki batas waktu pengakuan yang harus diperhatikan. Tenaga ahli yang belum mengkonversi sertifikatnya ke SKK Konstruksi berrisiko tidak dapat digunakan sebagai persyaratan SBU saat perpanjangan. Proses konversi dilakukan melalui LSP berlisensi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).sbu-konstruksi.com siap membantu tenaga ahli dan perusahaan Anda mengelola proses uji kompetensi SKK Konstruksi — baik untuk pengajuan baru maupun konversi dari SKA/SKT lama — sehingga seluruh sertifikat tenaga ahli selalu valid untuk mendukung SBU perusahaan. Hubungi kami untuk informasi jadwal uji kompetensi dan pendampingan prosesnya.