Struktur Organisasi

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah menggunakan anggaran negara (APBN/APBD). Regulasi utamanya adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, serta pedoman teknis dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui berbagai Peraturan Lembaga (Perlem LKPP).Pelaku pengadaan barang dan jasa terdiri dari: (1) PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai pemegang kewenangan anggaran; (2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak; (3) Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung di bawah ambang batas; (4) Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja) untuk tender dan seleksi; (5) PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan); serta (6) Penyedia Barang/Jasa yang merupakan badan usaha atau perorangan.Penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki SBU valid dan dokumen kualifikasi lengkap tidak dapat menjadi peserta dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Memahami struktur pelaku pengadaan membantu perusahaan konstruksi membangun komunikasi yang tepat dengan pihak berwenang dan meningkatkan peluang mendapatkan kontrak.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memenuhi seluruh syarat kualifikasi sebagai penyedia dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengurusan SBU, SKK Konstruksi, dan dokumen pendukung lainnya. Konsultasikan kebutuhan perizinan usaha konstruksi Anda bersama kami.

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kebijakan nasional yang mewajibkan penggunaan produk, bahan, dan tenaga kerja dalam negeri dalam proses pengadaan. Aturan TKDN diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Perindustrian serta regulasi sektoral. Kebijakan ini bertujuan memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada produk impor dalam belanja pemerintah.Dalam aturan TKDN pengadaan barang dan jasa, penyedia wajib memprioritaskan penggunaan material, peralatan, dan tenaga kerja domestik. Untuk konstruksi, perhitungan TKDN jasa meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, material, dan subkontraktor. Ambang batas TKDN yang ditetapkan bervariasi per jenis pengadaan, dan penyedia yang memenuhi TKDN minimum mendapat preferensi harga dalam evaluasi penawaran. Ketentuan ini diawasi ketat di proyek strategis nasional dan infrastruktur BUMN.Perusahaan konstruksi yang mengabaikan ketentuan TKDN dapat didiskualifikasi dari penilaian preferensi harga, mengakibatkan kalah bersaing meski harga penawaran lebih rendah. Sebaliknya, kontraktor yang aktif mempersiapkan dokumentasi TKDN yang lengkap dan menggunakan komponen dalam negeri secara konsisten memiliki keunggulan kompetitif dalam proses evaluasi pengadaan pemerintah.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memahami ketentuan TKDN yang berlaku untuk sektor konstruksi dan mempersiapkan dokumentasi yang diperlukan dalam proses tender. Selain itu, kami juga melayani pengurusan SBU Konstruksi yang menjadi prasyarat utama keikutsertaan dalam pengadaan pemerintah. Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang.

SBU Konsultan Konstruksi atau SBU Jasa Konsultansi Konstruksi adalah sertifikat badan usaha yang diperuntukkan bagi perusahaan yang memberikan layanan perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen konstruksi. Berbeda dengan SBU Kontraktor yang mencakup pelaksanaan fisik pekerjaan, SBU Konsultan berfokus pada layanan intelektual dan profesional. Keduanya diterbitkan oleh LSBU terakreditasi LPJK berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 dan SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022.Kode klasifikasi SBU Konsultan meliputi: RE (Rekayasa) untuk konsultansi teknik rekayasa, SP (Spesialisasi) untuk konsultansi spesialis, dan kode-kode lain sesuai bidang keahlian. Untuk SBU Jasa Konsultansi Pengawas (SP), kode SP009 digunakan untuk pengawasan konstruksi bangunan gedung. Persyaratan SKK Konstruksi untuk konsultan menekankan pada kompetensi manajerial dan teknis perencanaan, berbeda dengan SKK yang dipersyaratkan untuk kontraktor pelaksana.Perusahaan konsultan yang tidak memiliki SBU konsultan konstruksi yang valid tidak dapat mengikuti seleksi jasa konsultansi pemerintah di LPSE. Di sisi lain, konsultan dengan SBU aktif dan tenaga ahli bersertifikat memiliki akses ke paket-paket perencanaan dan pengawasan di berbagai proyek infrastruktur pemerintah dan swasta yang terus meningkat volumenya.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan konsultan Anda mendapatkan SBU Jasa Konsultansi Konstruksi yang tepat, dari pemilihan kode klasifikasi, persiapan SKK tenaga ahli, hingga penerbitan sertifikat resmi. Kami melayani pengurusan SBU konsultan dari berbagai jenjang kualifikasi dan bidang keahlian. Hubungi kami untuk konsultasi gratis.

SBU Sipil atau SBU Konstruksi Sipil adalah subklasifikasi dalam SBU Jasa Pelaksana Konstruksi yang mencakup pekerjaan infrastruktur sipil seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan bangunan sipil lainnya. Berdasarkan SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, kode SI yang tersedia antara lain: SI001 (Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya), SI002 (Jembatan), SI003 (Bendungan/Irigasi), SI004 (Bangunan Pengolahan Air), SI008 (Jalan Khusus), SI011 (Bangunan Sipil Lainnya), dan SI012 (Perpipaan).SBU SI001 untuk pekerjaan jalan merupakan salah satu klasifikasi paling banyak dibutuhkan mengingat besarnya program pembangunan infrastruktur transportasi nasional. SBU SI002 untuk jembatan mensyaratkan tenaga ahli SKK dengan kompetensi struktur jembatan yang spesifik. Setiap kode SI memiliki persyaratan SKK Konstruksi yang berbeda dan nilai proyek yang dapat dikerjakan tergantung pada kualifikasi (K1–B2) yang dimiliki.Perusahaan yang tidak memiliki kode SI yang sesuai tidak dapat mengikuti tender infrastruktur sipil dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, atau pemerintah daerah. Sebaliknya, kontraktor dengan SBU Sipil yang lengkap dapat mengakses peluang besar dari program-program infrastruktur prioritas pemerintah yang dialokasikan triliunan rupiah setiap tahunnya.sbu-konstruksi.com siap membantu pengurusan SBU Sipil dengan kode SI yang tepat sesuai spesialisasi perusahaan Anda, termasuk pemenuhan SKK Konstruksi tenaga ahli bidang sipil, koordinasi dengan LSBU, dan proses administrasi di OSS-RBA. Hubungi kami untuk konsultasi dan estimasi waktu pengurusan.

SBU Elektrikal adalah subklasifikasi SBU Jasa Pelaksana Konstruksi yang mencakup pekerjaan instalasi dan konstruksi sistem kelistrikan. Berdasarkan SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022, kode EL yang tersedia antara lain: EL007 (Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik), EL009 (Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi), EL010 (Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah), dan EL011 (Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah). Setiap kode memerlukan tenaga ahli SKK Konstruksi dengan kompetensi elektrikal yang tersertifikasi.SBU Elektrikal sangat relevan untuk perusahaan yang mengerjakan proyek gedung bertingkat, kawasan industri, dan infrastruktur kelistrikan. Kode EL010 misalnya sangat dibutuhkan untuk proyek pembangunan jaringan distribusi PLN dan proyek kawasan industri. Persyaratan utama meliputi: tenaga ahli dengan SKK Teknik Elektrikal jenjang yang sesuai, peralatan kerja khusus elektrikal, dan rekam jejak pekerjaan sejenis. Kualifikasi yang tersedia mulai dari Kecil hingga Besar sesuai nilai kontrak yang dapat ditangani.Kontraktor elektrikal tanpa SBU yang valid tidak dapat berpartisipasi dalam tender pekerjaan instalasi listrik pemerintah dan BUMN yang bernilai strategis. Sebaliknya, perusahaan dengan SBU mekanikal elektrikal yang lengkap memiliki peluang besar dalam proyek-proyek energi, gedung pemerintah, dan kawasan industri yang terus bertumbuh.sbu-konstruksi.com siap membantu pengurusan SBU Elektrikal dengan kode EL yang sesuai kebutuhan bisnis konstruksi Anda, termasuk pemenuhan persyaratan SKK Konstruksi bidang elektrikal dan proses sertifikasi di LSBU terakreditasi. Hubungi kami untuk layanan pengurusan yang cepat, tepat, dan terpercaya.