Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tender proyek pemerintah dilaksanakan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dikelola oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Setiap perusahaan yang ingin cara ikut tender proyek pemerintah wajib mendaftarkan diri di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan memiliki SBU Konstruksi yang valid sesuai klasifikasi paket pekerjaan yang ditenderkan. Dasar hukumnya adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya melalui Perpres No. 12 Tahun 2021.Langkah-langkah mengikuti tender proyek pemerintah: (1) Daftar akun di SPSE LPSE instansi terkait; (2) Upload dokumen kualifikasi meliputi SBU, SKK, akta perusahaan, NPWP, dan laporan keuangan; (3) Unduh dokumen lelang dan pelajari HPS (Harga Perkiraan Sendiri); (4) Siapkan penawaran harga dan dokumen teknis; (5) Submit penawaran sebelum batas waktu. Proses evaluasi meliputi tahap prakualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, dan harga.Perusahaan yang tidak memenuhi syarat dokumen, seperti SBU kedaluwarsa atau SKK yang tidak sesuai, akan dinyatakan gugur di tahap administrasi. Sebaliknya, perusahaan yang mempersiapkan diri dengan baik, memiliki rekam jejak proyek, dan menyusun penawaran kompetitif berpeluang besar menang lelang dan mendapatkan kontrak dari anggaran negara.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda mempersiapkan seluruh persyaratan dokumen untuk mengikuti tender proyek pemerintah, mulai dari pengurusan SBU, SKK Konstruksi, hingga pendampingan teknis dalam proses penawaran di LPSE. Hubungi kami untuk konsultasi strategi tender yang efektif.

Jenis SBU Konstruksi diklasifikasikan berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2020 yang diadopsi dalam sistem LPJK dan OSS-RBA. Berdasarkan SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022, terdapat tiga kelompok besar: SBU Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor), SBU Jasa Konsultansi Konstruksi, dan SBU Jasa Konstruksi Terintegrasi. Setiap kelompok terbagi atas subklasifikasi yang spesifik sesuai jenis pekerjaan.Untuk Jasa Pelaksana, kode utama meliputi: BG (Bangunan Gedung) seperti BG001 (hunian), BG002 (pendidikan), BG006 (industri), BG009 (komersial); SI (Sipil) seperti SI001 (jalan), SI002 (jembatan), SI003 (irigasi), SI004 (drainase); MK (Mekanikal) seperti MK001 dan MK002; EL (Elektrikal) seperti EL007, EL009, EL010, EL011; serta PL (Perampungan Lahan). Untuk Jasa Konsultansi, terdapat kode RE, SP, dan lainnya. Pemilihan kode yang tepat menentukan jenis proyek yang boleh dikerjakan.Kesalahan pemilihan kbli sbu atau kode klasifikasi mengakibatkan gugurnya penawaran dalam tender karena tidak sesuai persyaratan paket pekerjaan. Perusahaan yang memiliki daftar SBU konstruksi yang lengkap dan sesuai dengan bidang usahanya dapat memenangkan lebih banyak kontrak dari berbagai sektor pembangunan nasional.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memetakan klasifikasi KBLI yang paling sesuai dengan bidang usaha dan target pasar konstruksi Anda, kemudian menguruskan seluruh proses sertifikasi hingga SBU dengan kode yang tepat terbit resmi. Konsultasikan kebutuhan SBU Anda sekarang.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah menggunakan anggaran negara (APBN/APBD). Regulasi utamanya adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, serta pedoman teknis dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui berbagai Peraturan Lembaga (Perlem LKPP).Pelaku pengadaan barang dan jasa terdiri dari: (1) PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai pemegang kewenangan anggaran; (2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak; (3) Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung di bawah ambang batas; (4) Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja) untuk tender dan seleksi; (5) PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan); serta (6) Penyedia Barang/Jasa yang merupakan badan usaha atau perorangan.Penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki SBU valid dan dokumen kualifikasi lengkap tidak dapat menjadi peserta dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Memahami struktur pelaku pengadaan membantu perusahaan konstruksi membangun komunikasi yang tepat dengan pihak berwenang dan meningkatkan peluang mendapatkan kontrak.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memenuhi seluruh syarat kualifikasi sebagai penyedia dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengurusan SBU, SKK Konstruksi, dan dokumen pendukung lainnya. Konsultasikan kebutuhan perizinan usaha konstruksi Anda bersama kami.

Tender proyek swasta adalah proses seleksi penyedia jasa konstruksi yang dilakukan oleh perusahaan atau institusi swasta di luar mekanisme pengadaan pemerintah. Meskipun tidak terikat Perpres No. 16 Tahun 2018, sebagian besar pemberi kerja swasta berskala besar tetap mensyaratkan SBU Konstruksi yang valid sebagai bukti kompetensi, mengacu pada standar UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Info lelang proyek swasta umumnya tersebar melalui platform digital, asosiasi profesi, dan jaringan bisnis.Cara mendapatkan info tender proyek swasta: (1) Daftar di platform pengadaan swasta seperti konstruksi.co.id, Faspro, atau layanan serupa; (2) Aktif di asosiasi konstruksi (Gapensi, Gapeksindo, INKINDO); (3) Bangun portofolio proyek yang terdokumentasi dengan baik; (4) Pastikan SBU Konstruksi dan SKK aktif serta sesuai dengan jenis pekerjaan yang diincar; (5) Siapkan profil perusahaan yang profesional. Persyaratan tender proyek bangunan swasta umumnya mencakup akta perusahaan, NPWP, pengalaman kerja, dan tenaga ahli yang kompeten.Perusahaan konstruksi tanpa SBU aktif sering kali langsung didiskualifikasi sejak tahap seleksi awal oleh pemberi kerja swasta yang serius. Sebaliknya, perusahaan bersertifikat dengan rekam jejak yang baik lebih mudah mendapatkan kepercayaan klien korporasi dan dapat mengikuti tender proyek konstruksi bernilai tinggi tanpa hambatan administrasi.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda membangun kelengkapan dokumen perizinan yang diakui di pasar tender swasta maupun pemerintah, mulai dari SBU, SKK, hingga profil perusahaan yang kompetitif. Hubungi kami untuk strategi pengembangan bisnis konstruksi yang terarah.

SBU Non Konstruksi adalah sertifikat badan usaha yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi non konstruksi, berbeda dengan SBU Konstruksi yang mengacu pada LPJK/Kementerian PUPR. SBU Non Konstruksi diterbitkan oleh asosiasi profesi yang diakui pemerintah seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), INKINDO, atau PERKINDO, berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2017 dan regulasi sektoral masing-masing bidang usaha.Perbedaan utama antara SBU Non Konstruksi KADIN dan SBU Konstruksi LPJK terletak pada regulator penerbit dan jenis pekerjaan yang dicakup. SBU Non Konstruksi mencakup jasa seperti konsultansi manajemen, IT, keuangan, hukum, dan layanan bisnis lainnya. Kualifikasi dan persyaratannya juga berbeda, dengan penekanan pada kompetensi manajerial dan profesional daripada kompetensi teknik sipil. Pemilihan jenis SBU yang tepat bergantung pada KBLI perusahaan dan jenis pengadaan yang akan diikuti.Perusahaan yang salah mendaftarkan jenis SBU (konstruksi vs non konstruksi) akan menghadapi kendala saat mengikuti tender pengadaan karena ketidaksesuaian dokumen. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki SBU yang tepat sesuai bidang usahanya dapat memaksimalkan peluang di segmen pengadaan jasa pemerintah yang sesuai dengan kompetensi intinya.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda menentukan jenis SBU yang paling tepat—konstruksi atau non konstruksi—berdasarkan analisis KBLI, bidang usaha, dan target pengadaan. Tim konsultan kami berpengalaman menangani berbagai jenis pengurusan sertifikat badan usaha di seluruh Indonesia. Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang.