Template Iso 45001 Indonesia

Kualifikasi SBU Konstruksi adalah tingkatan kemampuan badan usaha jasa konstruksi yang ditetapkan berdasarkan kekayaan bersih, pengalaman, dan kapasitas tenaga ahli bersertifikat. Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 dan PP No. 14 Tahun 2021, kualifikasi SBU dibagi menjadi empat jenjang: Kualifikasi Kecil (K1, K2, K3), Kualifikasi Menengah (M1, M2), dan Kualifikasi Besar (B1, B2), masing-masing dengan batasan nilai proyek yang dapat dikerjakan.Kualifikasi K1 diperuntukkan bagi usaha kecil dengan kekayaan bersih di bawah Rp500 juta, kualifikasi M1 untuk menengah dengan kekayaan bersih Rp500 juta hingga Rp10 miliar, sedangkan B1 dan B2 untuk usaha besar di atas Rp10 miliar. Setiap kualifikasi mensyaratkan jumlah dan jenjang SKK Konstruksi yang berbeda, mulai dari SKK jenjang 4 untuk K1 hingga SKK jenjang 9 untuk B2. Pemilihan kualifikasi yang tepat sangat menentukan paket tender yang dapat diikuti.Kesalahan memilih kualifikasi SBU berakibat pada gugurnya dokumen penawaran dalam proses tender proyek pemerintah. Perusahaan yang memiliki kualifikasi sesuai dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah pada segmen yang tepat, mendapatkan reputasi lebih kuat di pasar konstruksi, dan berpeluang naik kelas kualifikasi seiring pertumbuhan perusahaan.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda menentukan kualifikasi SBU Konstruksi yang paling tepat berdasarkan kondisi keuangan, pengalaman, dan target pasar. Tim ahli kami berpengalaman menangani pengurusan dari kualifikasi K1 hingga B2 di seluruh Indonesia. Konsultasi gratis tersedia setiap hari kerja.

SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) adalah dua dokumen berbeda yang saling melengkapi dalam sistem perizinan jasa konstruksi Indonesia. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem OSS-RBA telah mengintegrasikan keduanya, namun keduanya tetap memiliki fungsi dan prosedur yang berbeda. Perbedaan SBU dan SIUJK paling mendasar adalah: SBU membuktikan kompetensi teknis badan usaha, sedangkan SIUJK adalah izin usaha resmi yang memperbolehkan perusahaan beroperasi di bidang jasa konstruksi.SBU diterbitkan oleh LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) terakreditasi LPJK dan berlaku 3 tahun, mencakup klasifikasi dan kualifikasi teknis. SIUJK diterbitkan melalui sistem OSS-RBA dalam bentuk Sertifikat Standar yang aktif setelah SBU diterima. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), SIUJK tidak lagi diterbitkan secara terpisah oleh pemerintah daerah, melainkan terintegrasi dalam sistem OSS Kementerian Investasi/BKPM.Perusahaan yang hanya memiliki SIUJK tanpa SBU aktif tidak dapat membuktikan kompetensi teknisnya, sehingga tidak memenuhi syarat prakualifikasi tender proyek konstruksi. Sebaliknya, perusahaan dengan SBU dan SIUJK yang valid dan sinkron dapat beroperasi legal, mengikuti lelang pemerintah, dan membangun reputasi profesional yang berkelanjutan.sbu-konstruksi.com siap membantu proses pembuatan SBU dan SIUJK secara terintegrasi, memastikan kedua dokumen tersinkronisasi dengan benar di sistem OSS. Tim kami berpengalaman menangani berbagai kasus perizinan konstruksi di seluruh wilayah Indonesia. Hubungi kami untuk layanan pengurusan yang cepat dan terpercaya.

Jenis SBU Konstruksi diklasifikasikan berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2020 yang diadopsi dalam sistem LPJK dan OSS-RBA. Berdasarkan SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022, terdapat tiga kelompok besar: SBU Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor), SBU Jasa Konsultansi Konstruksi, dan SBU Jasa Konstruksi Terintegrasi. Setiap kelompok terbagi atas subklasifikasi yang spesifik sesuai jenis pekerjaan.Untuk Jasa Pelaksana, kode utama meliputi: BG (Bangunan Gedung) seperti BG001 (hunian), BG002 (pendidikan), BG006 (industri), BG009 (komersial); SI (Sipil) seperti SI001 (jalan), SI002 (jembatan), SI003 (irigasi), SI004 (drainase); MK (Mekanikal) seperti MK001 dan MK002; EL (Elektrikal) seperti EL007, EL009, EL010, EL011; serta PL (Perampungan Lahan). Untuk Jasa Konsultansi, terdapat kode RE, SP, dan lainnya. Pemilihan kode yang tepat menentukan jenis proyek yang boleh dikerjakan.Kesalahan pemilihan kbli sbu atau kode klasifikasi mengakibatkan gugurnya penawaran dalam tender karena tidak sesuai persyaratan paket pekerjaan. Perusahaan yang memiliki daftar SBU konstruksi yang lengkap dan sesuai dengan bidang usahanya dapat memenangkan lebih banyak kontrak dari berbagai sektor pembangunan nasional.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memetakan klasifikasi KBLI yang paling sesuai dengan bidang usaha dan target pasar konstruksi Anda, kemudian menguruskan seluruh proses sertifikasi hingga SBU dengan kode yang tepat terbit resmi. Konsultasikan kebutuhan SBU Anda sekarang.

E-Procurement LKPP atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah platform digital yang dikelola oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk memfasilitasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara transparan dan akuntabel. Sistem ini mencakup e-Tendering (tender elektronik), e-Purchasing (pembelian langsung melalui e-Katalog), e-Seleksi (seleksi jasa konsultansi), dan fitur-fitur pendukung lainnya, sesuai Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021.Untuk dapat menggunakan sistem e-proc LKPP, kontraktor wajib: (1) Mendaftar sebagai penyedia di portal SPSE dengan akun terverifikasi; (2) Melengkapi profil perusahaan dengan dokumen kualifikasi termasuk SBU Konstruksi yang valid; (3) Memahami mekanisme e-purchasing lkpp untuk pembelian rutin melalui e-Katalog; (4) Aktif memantau pengumuman tender di situs resmi LKPP; (5) Menguasai tata cara submit dokumen penawaran secara elektronik sebelum batas waktu sistem.Kontraktor yang tidak terdaftar di SPSE atau memiliki dokumen kualifikasi yang tidak lengkap tidak dapat berpartisipasi dalam lelang proyek pemerintah senilai berapapun. Sebaliknya, penyedia yang aktif dan terverifikasi di sistem SPSE LKPP memiliki akses ke ribuan paket pengadaan di seluruh Indonesia setiap tahunnya, memperbesar peluang pertumbuhan bisnis konstruksi secara signifikan.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk aktif di sistem e-procurement LKPP, termasuk SBU Konstruksi, SKK tenaga ahli, dan dokumen kualifikasi lainnya. Tim kami siap mendampingi hingga perusahaan Anda berhasil aktif sebagai penyedia di SPSE. Hubungi kami sekarang.

SBU Non Konstruksi adalah sertifikat badan usaha yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi non konstruksi, berbeda dengan SBU Konstruksi yang mengacu pada LPJK/Kementerian PUPR. SBU Non Konstruksi diterbitkan oleh asosiasi profesi yang diakui pemerintah seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), INKINDO, atau PERKINDO, berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2017 dan regulasi sektoral masing-masing bidang usaha.Perbedaan utama antara SBU Non Konstruksi KADIN dan SBU Konstruksi LPJK terletak pada regulator penerbit dan jenis pekerjaan yang dicakup. SBU Non Konstruksi mencakup jasa seperti konsultansi manajemen, IT, keuangan, hukum, dan layanan bisnis lainnya. Kualifikasi dan persyaratannya juga berbeda, dengan penekanan pada kompetensi manajerial dan profesional daripada kompetensi teknik sipil. Pemilihan jenis SBU yang tepat bergantung pada KBLI perusahaan dan jenis pengadaan yang akan diikuti.Perusahaan yang salah mendaftarkan jenis SBU (konstruksi vs non konstruksi) akan menghadapi kendala saat mengikuti tender pengadaan karena ketidaksesuaian dokumen. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki SBU yang tepat sesuai bidang usahanya dapat memaksimalkan peluang di segmen pengadaan jasa pemerintah yang sesuai dengan kompetensi intinya.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda menentukan jenis SBU yang paling tepat—konstruksi atau non konstruksi—berdasarkan analisis KBLI, bidang usaha, dan target pengadaan. Tim konsultan kami berpengalaman menangani berbagai jenis pengurusan sertifikat badan usaha di seluruh Indonesia. Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang.