NPWP Badan adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada badan usaha sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak. Sesuai dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), setiap entitas bisnis yang baru didirikan wajib memiliki NPWP segera setelah badan hukum disahkan. NPWP merupakan prasyarat mutlak untuk pembukaan rekening bank perusahaan dan pengurusan izin di sistem OSS RBA.
Dalam ekosistem tender, status NPWP yang valid dan laporan pajak tahunan yang patuh merupakan syarat kualifikasi administrasi yang tidak bisa ditawar. Sistem SIKaP milik LKPP melakukan validasi otomatis terhadap status KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) penyedia jasa. Praktisi pajak perusahaan harus memastikan seluruh kewajiban pelaporan PPh dan PPN dilakukan tepat waktu, karena ketidakpatuhan pajak akan menyebabkan NIB dibekukan sementara atau perusahaan dinyatakan tidak lulus evaluasi administrasi lelang. NPWP juga menjadi dasar bagi perusahaan untuk mendapatkan fasilitas perpajakan atau insentif investasi yang disediakan oleh pemerintah.
