Topic Hub & Arsip Terkurasi

Perseroan Perorangan

Pusat kurasi informasi teknis, standar regulasi, artikel panduan, glosarium istilah, dan program layanan resmi seputar Perseroan Perorangan dari tim ahli sertifikasi.co.id.

12 Publikasi Terkait
6 Definisi Istilah
3 FAQ Terverifikasi
Tim Editorial sertifikasi.co.id

Layanan Unggulan Terkait Perseroan Perorangan

Solusi legalitas, pelatihan kompetensi, dan pendampingan sertifikasi profesional resmi di sertifikasi.co.id.

Konsultasi Cepat
Sertifikasi Resmi

Sertifikasi & Pelatihan Profesi

Program pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja terakreditasi resmi untuk perseorangan dan perusahaan.

Pelajari Selengkapnya
Layanan Utama

Perizinan Usaha & Legalitas Perusahaan

Pendampingan pemenuhan standar regulasi, perizinan berusaha, sertifikat badan usaha, dan kepatuhan hukum.

Pelajari Selengkapnya
Priority Advisory

Konsultasi Teknis & Manajemen Kepatuhan

Asistensi teknis dari tim konsultan senior untuk verifikasi dokumen, gap analysis, dan konsultasi operasional.

Pelajari Selengkapnya

Publikasi & Artikel: Perseroan Perorangan

Daftar pembahasan mendalam dan panduan implementasi yang relevan dengan topik ini:

Kamus & Glosarium Istilah

Definisi dan pengertian istilah teknis terkait topik Perseroan Perorangan:

Akta Pendirian Perusahaan Detail

Akta Pendirian adalah dokumen legalitas primer yang dibuat di hadapan Notaris yang memuat Anggaran Dasar dan identitas para pendiri perusahaan. Berdasarkan U...

Jasa Konsultansi Perorangan Detail

Jasa Konsultansi Perorangan adalah layanan keahlian profesional yang diberikan oleh individu — bukan badan usaha — kepada pengguna jasa pemerintah. Dasar huk...

Modal Disetor dan Modal Dasar Detail

Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang disebut dalam Akta Pendirian, sedangkan Modal Disetor adalah modal yang telah dimasukkan oleh p...

NIB (Nomor Induk Berusaha) Detail

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Berdasarkan Peraturan ...

Novasi Detail

Novasi — dari bahasa Latin novatio (pembaruan), diserap melalui bahasa Belanda novatie — adalah mekanisme hukum yang menggantikan suatu perikatan lama dengan...

PT Detail

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar ya...

Tanya Jawab (FAQ)

Pertanyaan yang sering diajukan mengenai Perseroan Perorangan:

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah menggunakan anggaran negara (APBN/APBD). Regulasi utamanya adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, serta pedoman teknis dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui berbagai Peraturan Lembaga (Perlem LKPP).Pelaku pengadaan barang dan jasa terdiri dari: (1) PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai pemegang kewenangan anggaran; (2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak; (3) Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung di bawah ambang batas; (4) Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja) untuk tender dan seleksi; (5) PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan); serta (6) Penyedia Barang/Jasa yang merupakan badan usaha atau perorangan.Penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki SBU valid dan dokumen kualifikasi lengkap tidak dapat menjadi peserta dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Memahami struktur pelaku pengadaan membantu perusahaan konstruksi membangun komunikasi yang tepat dengan pihak berwenang dan meningkatkan peluang mendapatkan kontrak.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memenuhi seluruh syarat kualifikasi sebagai penyedia dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengurusan SBU, SKK Konstruksi, dan dokumen pendukung lainnya. Konsultasikan kebutuhan perizinan usaha konstruksi Anda bersama kami.
Secara regulasi dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, pengalaman yang diakui untuk SBU Konstruksi badan usaha adalah pengalaman atas nama badan hukum tersebut. Pengalaman perorangan (saat Anda belum berbadan hukum) tidak bisa ditarik sebagai portofolio PT di sistem SIMPAN LPJK.Kecuali, jika Anda melakukan peningkatan status dari CV ke PT dengan entitas yang sama, ada mekanisme pengalihan yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021. Tanpa legalitas kontrak atas nama perusahaan, LSBU tidak akan memverifikasi pengalaman tersebut untuk kenaikan kualifikasi ke Menengah atau Besar.sbu-konstruksi.com siap membantu Anda menyusun strategi pengumpulan portofolio yang sah. Kami memastikan sertifikat badan usaha sbu konstruksi Anda dibangun di atas fondasi dokumen yang compliant dengan aturan Kementerian PUPR.
Bisa. Bentuk badan usaha CV (Perseroan Komanditer) diperbolehkan memiliki sbu jalan dengan kode RE101 (Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya). Namun, CV biasanya dibatasi pada kualifikasi Kecil (K) karena batasan modal disetor dan kekayaan bersih yang diatur dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2022.Sebagai kualifikasi Kecil, CV hanya dapat mengikuti lelang proyek pemerintah dengan nilai paket tertentu (biasanya di bawah Rp 15 miliar). Jika ingin menggarap proyek jalan tol atau infrastruktur besar, badan usaha disarankan berbentuk PT agar bisa mengejar kualifikasi Menengah atau Besar di portal lpjk sbu.sbu-konstruksi.com membantu para pemilik CV dalam pembuatan sbu konstruksi yang tepat sasaran. Kami memberikan panduan mengenai batasan paket pekerjaan agar Anda tidak salah langkah saat mengajukan sertifikat badan usaha.

Butuh Konsultasi Lebih Lanjut Mengenai Perseroan Perorangan?

Tim representatif resmi sertifikasi.co.id siap memberikan asistensi teknis, jadwal sertifikasi, dan persyaratan lengkap.

Chat WhatsApp Resmi