Pertanggungjawaban Direksi

SBU melekat pada badan hukum perusahaan (PT/CV), bukan pada individu pemiliknya. Jadi, jika terjadi akuisisi atau penjualan saham perusahaan, SBU tersebut tetap berlaku selama nama badan hukumnya tetap sama. Namun, Anda wajib melaporkan perubahan susunan direksi dan pemilik modal di sistem OSS RBA dan melakukan pemutakhiran data di portal lpjk net badan usaha.Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, perubahan struktur organisasi yang signifikan mewajibkan perusahaan melakukan verifikasi ulang terhadap Tenaga Ahli Tetap (TAT) yang memegang SKK Konstruksi. Jika pemilik baru mengganti seluruh tim teknis, maka sertifikat sbu tersebut harus diajukan kembali melalui proses perubahan data di LSBU agar tetap sah.Kami di sbu-konstruksi.com melayani konsultasi due diligence legalitas konstruksi bagi Anda yang sedang melakukan merger atau akuisisi. Kami memastikan jasa sbu konstruksi Anda tetap aktif dan compliant terhadap aturan LPJK selama proses transisi kepemilikan.

Penolakan SBU oleh LSBU meski dokumen tampak lengkap adalah masalah yang lebih sering terjadi dari yang dibayangkan, dan hampir selalu ada penyebab teknis yang spesifik. Berdasarkan mekanisme verifikasi yang diatur dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 dan SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022, LSBU melakukan verifikasi berlapis: validitas dokumen, kesesuaian data lintas dokumen, dan konfirmasi data ke sistem OSS-RBA serta database LPJK. Satu inkonsistensi kecil pun bisa menjadi alasan penolakan.Penyebab paling umum SBU ditolak meski dokumen terasa lengkap: (1) Nama atau nomor NPWP pada laporan keuangan tidak persis sama dengan yang terdaftar di OSS — ini sering terjadi setelah perubahan nama PT; (2) SKK Konstruksi tenaga ahli yang dilampirkan sudah kedaluwarsa atau subklasifikasinya tidak sesuai dengan kode SBU yang diajukan; (3) Keanggotaan asosiasi terdaftar tapi KTA sudah lewat masa berlaku; (4) Laporan keuangan tidak diaudit oleh KAP yang terdaftar di IAPI; (5) Nilai kekayaan bersih di laporan keuangan tidak memenuhi syarat minimum kualifikasi yang diminta; (6) Data NIB di OSS berbeda dengan data akta perusahaan terbaru setelah ada perubahan direksi.Insight penting: LSBU tidak selalu memberikan penjelasan rinci saat menolak pengajuan. Banyak pemohon yang bolak-balik mengulang pengajuan tanpa tahu akar masalahnya. Melakukan pre-screening dokumen secara mandiri atau dengan bantuan konsultan sebelum submit jauh lebih efisien daripada menunggu penolakan yang memakan waktu 2–4 minggu.sbu-konstruksi.com siap membantu dengan audit menyeluruh terhadap dokumen SBU Anda sebelum diajukan ke LSBU, mengidentifikasi potensi masalah yang sering terlewat, dan memastikan pengajuan Anda lolos verifikasi dalam satu kali proses. Hubungi kami — kami berpengalaman menangani kasus penolakan SBU dan tahu persis cara mengatasinya.

Secara hukum, ya. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan setiap badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi di wilayah Indonesia memiliki SBU Konstruksi yang valid. Kewajiban ini tidak hanya berlaku untuk proyek pemerintah, tetapi juga proyek swasta murni seperti pembangunan perumahan atau ruko.Tanpa SBU, perusahaan tidak akan bisa mendapatkan IMB (sekarang PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan yang dikerjakan. Selain itu, jika terjadi kecelakaan kerja, ketiadaan sertifikat badan usaha sbu konstruksi akan memberatkan posisi hukum direksi karena dianggap malpraktik profesi konstruksi di mata LPJK.sbu-konstruksi.com membantu kontraktor spesialis swasta dalam pengurusan sbu online. Kami memastikan legalitas Anda lengkap sehingga Anda bisa memberikan jaminan profesionalisme kepada klien swasta Anda sesuai aturan Kementerian PUPR.

Secara regulasi di Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, perangkapan jabatan Direktur Utama sebagai Tenaga Ahli Tetap (TAT) diperbolehkan, asalkan yang bersangkutan memiliki SKK Konstruksi yang relevan dengan subklasifikasi yang diajukan. Hal ini umum dilakukan pada perusahaan kualifikasi Kecil (K) untuk efisiensi biaya operasional.Namun, perlu diperhatikan beban kerja dan tanggung jawab hukumnya. Sebagai TAT, direktur tersebut bertanggung jawab secara teknis di portal lpjk net sbu, sementara sebagai direktur, ia bertanggung jawab secara manajerial. Jika perusahaan naik ke kualifikasi Menengah atau Besar, LSBU biasanya menyarankan pemisahan peran agar fungsi kontrol teknis tetap berjalan objektif di setiap tender proyek.sbu-konstruksi.com siap membantu memvalidasi kualifikasi direksi Anda. Kami memastikan peran ganda ini terdaftar secara legal di sistem OSS RBA sehingga tidak menjadi kendala saat proses pembuatan sbu konstruksi.

Pertanyaan ini sangat relevan untuk perusahaan konstruksi skala kecil-menengah yang pendirinya juga merupakan praktisi teknis. Jawabannya: boleh, dan ini adalah praktik yang cukup umum terutama di perusahaan kualifikasi Kecil. Tidak ada larangan eksplisit dalam UU No. 2 Tahun 2017, PP No. 14 Tahun 2021, maupun Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 yang melarang direksi merangkap sebagai tenaga ahli yang dicantumkan dalam SBU. Yang terpenting adalah: SKK Konstruksi yang dimiliki direktur tersebut harus valid, sesuai subklasifikasi yang diajukan, dan ia benar-benar aktif dalam pengelolaan teknis perusahaan.Yang perlu diperhatikan saat direktur merangkap tenaga ahli: (1) Dalam dokumen penawaran tender, tenaga ahli yang dicantumkan untuk pelaksanaan proyek harus tersedia dan tidak sedang ditugaskan di proyek lain secara bersamaan — ini yang sering menjadi sorotan Pokja; (2) Beberapa Pokja akan meminta surat pernyataan ketersediaan tenaga ahli yang menyatakan tidak sedang terlibat di proyek lain dengan konflik waktu; (3) Jika direktur merangkap sebagai tenaga ahli di dua perusahaan berbeda sekaligus untuk tender yang sama, ini bermasalah dan bisa menyebabkan keduanya gugur; (4) Untuk kualifikasi Menengah ke atas, LSBU umumnya mengharapkan tenaga ahli yang dedicated — bukan sekadar direktur yang mencantumkan namanya.Insight penting: dalam jangka panjang, menggantungkan SBU perusahaan hanya pada satu orang (apalagi direktur yang sibuk secara manajerial) adalah risiko operasional. Begitu direktur tersebut sakit, keluar negeri, atau mengundurkan diri, SBU perusahaan bisa terancam. Diversifikasi tenaga ahli adalah manajemen risiko yang bijak.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda merancang struktur tenaga ahli SKK Konstruksi yang optimal — apakah direktur merangkap atau menggunakan tenaga ahli terpisah — sekaligus mengurus SBU secara resmi dan terverifikasi. Hubungi kami untuk konsultasi gratis tentang strategi SDM konstruksi yang tepat.