Topic Hub & Arsip Terkurasi

Jdih Kemenkumham

Pusat kurasi informasi teknis, standar regulasi, artikel panduan, glosarium istilah, dan program layanan resmi seputar Jdih Kemenkumham dari tim ahli sertifikasi.co.id.

12 Publikasi Terkait
6 Definisi Istilah
2 FAQ Terverifikasi
Tim Editorial sertifikasi.co.id

Layanan Unggulan Terkait Jdih Kemenkumham

Solusi legalitas, pelatihan kompetensi, dan pendampingan sertifikasi profesional resmi di sertifikasi.co.id.

Konsultasi Cepat
Sertifikasi Resmi

Sertifikasi & Pelatihan Profesi

Program pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja terakreditasi resmi untuk perseorangan dan perusahaan.

Pelajari Selengkapnya
Layanan Utama

Perizinan Usaha & Legalitas Perusahaan

Pendampingan pemenuhan standar regulasi, perizinan berusaha, sertifikat badan usaha, dan kepatuhan hukum.

Pelajari Selengkapnya
Priority Advisory

Konsultasi Teknis & Manajemen Kepatuhan

Asistensi teknis dari tim konsultan senior untuk verifikasi dokumen, gap analysis, dan konsultasi operasional.

Pelajari Selengkapnya

Publikasi & Artikel: Jdih Kemenkumham

Daftar pembahasan mendalam dan panduan implementasi yang relevan dengan topik ini:

Kamus & Glosarium Istilah

Definisi dan pengertian istilah teknis terkait topik Jdih Kemenkumham:

Akta Pendirian Perusahaan Detail

Akta Pendirian adalah dokumen legalitas primer yang dibuat di hadapan Notaris yang memuat Anggaran Dasar dan identitas para pendiri perusahaan. Berdasarkan U...

Blacklist Detail

Blacklist — dari bahasa Inggris, secara harfiah daftar hitam — adalah istilah populer yang dalam terminologi resmi pengadaan pemerintah Indonesia disebut Daf...

Notaris Detail

Notaris — dari bahasa Latin notarius (pencatat, sekretaris), diserap melalui bahasa Belanda notaris — adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autenti...

Penerima Manfaat (Beneficial Owner) Detail

Penerima Manfaat (Beneficial Owner) adalah orang perseorangan yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham perusahaan dan/atau yang mengendalikan k...

PT Detail

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar ya...

SK Uman (Surat Keputusan Pengesahan Kemenkumham) Detail

SK Pengesahan Kemenkumham adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa suatu Akta Pendirian telah dit...

Tanya Jawab (FAQ)

Pertanyaan yang sering diajukan mengenai Jdih Kemenkumham:

Persyaratan membuat sbu bagi perusahaan baru (start-up konstruksi) dimulai dengan memiliki legalitas dasar seperti Akta Notaris, SK Kemenkumham, dan NIB melalui portal SBU OSS. Sesuai PP No. 5 Tahun 2021, perusahaan baru biasanya masuk dalam kualifikasi Kecil (K1) dengan modal setor tertentu.Langkah selanjutnya adalah menyiapkan tenaga ahli tetap sebagai PJT (Penanggung Jawab Teknis) dan PJK (Penanggung Jawab Klasifikasi) yang telah memiliki sertifikat kompetensi SKK Konstruksi. Dokumen lain yang wajib disiapkan adalah neraca awal perusahaan, daftar peralatan kerja, dan bukti keanggotaan asosiasi perusahaan konstruksi yang terdaftar di LPJK.Tanpa sertifikat badan usaha jasa konstruksi, perusahaan baru tidak akan memiliki pengalaman kerja tervalidasi yang nantinya dibutuhkan untuk naik kelas kualifikasi. Risiko bagi perusahaan yang beroperasi tanpa SBU adalah dilarang melakukan kontrak kerja konstruksi secara formal. Manfaat utamanya adalah membangun track record untuk masa depan perusahaan.sbu-konstruksi.com siap membantu Anda dalam pembuatan sbu dari nol hingga terbit. Konsultan kami akan memandu Anda dalam pemilihan subklasifikasi yang paling prospektif sesuai dengan visi bisnis perusahaan Anda.
Jika perusahaan berganti nama namun nomor badan hukum (AHU) dan NIB tetap sama, Anda wajib melakukan perubahan data SBU Konstruksi. Proses ini dilakukan dengan mengunggah Akta Perubahan Nama yang telah disahkan Kemenkumham ke sistem OSS RBA, kemudian melakukan sinkronisasi ke portal lpjk net sbu.Sangat penting untuk memastikan bahwa nama di sertifikat sbu identik dengan nama di NPWP dan rekening bank perusahaan. Perbedaan nama satu huruf saja bisa menyebabkan penolakan pembayaran pada proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Referensi prosedurnya mengikuti standar manajemen perubahan data yang ditetapkan oleh LSBU.sbu-konstruksi.com membantu memproses perubahan data sbu akibat rebranding secara menyeluruh. Kami memastikan transisi identitas perusahaan Anda berjalan mulus di database LPJK tanpa mengganggu kontrak proyek yang sedang berjalan.

Butuh Konsultasi Lebih Lanjut Mengenai Jdih Kemenkumham?

Tim representatif resmi sertifikasi.co.id siap memberikan asistensi teknis, jadwal sertifikasi, dan persyaratan lengkap.

Chat WhatsApp Resmi