Title | Create Date | Download |
---|---|---|
PP No. 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
July 9, 2018 | Download |
PP No. 18/2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan |
January 17, 2017 | Download |
PP No. 16/2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan |
January 17, 2017 | Download |
PP No. 13/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan Kedua) |
January 17, 2017 | Download |
PP No. 32/2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan) |
January 17, 2017 | Download |
PP No. 66/2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Perubahan) |
January 17, 2017 | Download |
PP No. 17/2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan |
January 17, 2017 | Download |
PP No. 82/2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik |
January 17, 2017 | Download |
PP No. 27/1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas |
January 17, 2017 | Download |
PP No. 43/2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas |
January 17, 2017 | Download |
PP No. 59/2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh WNA |
January 17, 2017 | Download |
PP No. 2/2013 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan (Perubahan) |
January 17, 2017 | Download |
PP No. 63/2008 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan |
January 17, 2017 | Download |
PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan |
August 26, 2016 | Download |
PP No. 29/2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas |
August 3, 2016 | Download |
PP No. 7/2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas |
May 11, 2016 | Download |
PP No. 24/2009 Tentang Kawasan Industri |
April 6, 2016 | Download |
PP No. 13/1995 Tentang Izin Usaha Industri |
April 6, 2016 | Download |
PP No. 62/1992 Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dalam Pelaksanaan UU PPh |
April 5, 2016 | Download |
Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Definisi di atas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Perpres didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden, memuat materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah).
Materi Muatan
Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
Perpres merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.Perpres dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.