Uang muka dalam kontrak konstruksi pemerintah adalah pembayaran awal yang diberikan kepada penyedia sebelum pekerjaan dimulai, untuk membantu biaya mobilisasi awal. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, uang muka untuk pekerjaan konstruksi dapat diberikan maksimal 20% dari nilai kontrak untuk usaha kecil dan 15% untuk usaha menengah-besar — namun besarannya ditetapkan dalam rancangan kontrak di dokumen tender dan tidak selalu diberikan penuh. Aturan uang muka pengadaan barang dan jasa ini dirancang untuk membantu cash flow kontraktor, terutama yang bermodal terbatas.
Cara mengajukan uang muka: (1) Setelah kontrak ditandatangani, penyedia mengajukan permohonan uang muka kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen); (2) Lampirkan jaminan uang muka yang diterbitkan bank atau asuransi dengan nilai minimal sama dengan uang muka yang diminta dan berlaku hingga akhir masa kontrak; (3) PPK memverifikasi kelengkapan dokumen dan mengajukan pembayaran ke PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar); (4) Uang muka dicairkan ke rekening penyedia sesuai mekanisme pencairan APBN/APBD. Uang muka diperhitungkan kembali dalam setiap tagihan termin secara proporsional.
Perhatian: meski uang muka diatur dalam regulasi, tidak semua PPK akan memberikannya secara maksimal — tergantung kebijakan instansi dan ketersediaan anggaran saat pencairan. Kontraktor yang bergantung penuh pada uang muka pemerintah untuk modal kerja perlu memiliki rencana cadangan pendanaan.
sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memastikan seluruh persyaratan kontrak terpenuhi — termasuk SBU dan SKK Konstruksi yang valid — agar proses pencairan uang muka dan termin pembayaran berjalan lancar tanpa hambatan administratif. Hubungi kami untuk konsultasi manajemen kontrak konstruksi.
