sbujptl

WE Online, Jakarta –

PT Rekadaya Elektrika, perusahaan engineering, procurement, dan construction (EPC), berkonsorsium dengan PT Yalagada Surya dan PT Persada Engineering & Contracting serta bersama-sama dengan PT PLN Distribusi Jakarta Raya melaksanakan Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah 20 kV Tanjung Pasir, Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.

Dibangun sepanjang 5 km mulai dari Gardu Hubung (GH) Tanjung Pasir sampai Gardu Hubung (GH) Pulau Untung Jawa, saluran kabel laut itu merupakan project perdana yang tetap mengedepankan ekosistem laut. Melalui teknik cement bagging, terumbu karang akan dipastikan aman karena saat penanaman kabel laut hanya akan digelar di dasar laut dan diberikan semen khusus.

Baca Juga: Warga Tewas Tersengat Listrik, PLN Lalai ya?

Harjono, Direktur Utama PT Rekadaya Elektrika mengatakan, pembangunan itu dilaksanakan untuk memperkuat listrik di wilayah Kepulauan Seribu mengingat saat ini kebutuhan listrik di Kepulauan Seribu makin meningkat. Menurutnya kebutuhan listrik yang terus meningkat akan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi.

“Project perdana Pembangunan Kabel Laut dapat menjadi terobosan yang akan terus dikembangkan Rekadaya Elektrika untuk tetap menerangi negeri,” ujar Harjono, Rabu (13/11/2019).

Untuk diketahui, PT Rekadaya Elektrika merupakan Anak Perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB). PT Rekadaya Elektrika didirikan pada tahun 2003 dan telah memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan industri ketenagalistrikan dalam melaksanakan rekayasa (engineering), pengadaan (procurement), dan konstruksi serta komisioning (construction & commissioning) atau EPC.

“Perusahaan bertekad melayani masyarakat Indonesia di seluruh Nusantara dengan memberikan pelayanan jasa ketenagalistrikan yang terbaik serta memenuhi standar ketenagalistrikan yang dapat diterima dunia internasional,” imbuh Harjono.

Jasa Pengurusan SIUJPTL Murah Jakarta

Strategic intent pendirian PT Rekadaya Elektrika adalah untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing nasional dengan pemanfaatan tingkat kandungan lokal dalam pengembangan proyek tenaga listrik sebagai partner terpercaya. Beragam proyek pembangkit tenaga listrik, proyek transmisi, dan gardu induk telah diselesaikan oleh PT Rekadaya Elektrika dari Aceh hingga Maluku Utara. Beragam proyek kelistrikan tersebut untuk menunjang proyek kelistrikan 35.000 mW oleh Pemerintah Republik Indonesia.

WE Online, Jakarta –

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu (13/11), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki empat agenda utama untuk mendukung program prioritas pemerintah lima tahun ke depan (2020-2024). Keempat agenda tersebut adalah: (i) Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas mendukung Pariwisata; (ii) Logistik; (iii) Daerah Terdepan, Terluar, Terdalam dan Perbatasan (3TP); dan (iv) Ibu Kota Negara (IKN) Baru.

“Pada empat agenda utama tersebut, kami fokus pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, layanan, serta keselamatan dan keamanan,” jelas Menhub dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Baca Juga: Kemenhub Bentuk Forum Riset dan Inovasi Transportasi Nasional

Tujuan strategis dari keempat agenda utama Kemenhub yaitu, pertama, membangun konektivitas dan aksesibilitas di destinasi wisata superprioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Kedua, meningkatkan pelayanan distribusi logistik guna penguatan konektivitas dan daya saing ekonomi. Ketiga, membangun konektivitas dan aksesbilitas di wilayah terdepan, terluar, dan terdalam (3T) untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah dan percepatan pembangunan. Terakhir, pembangunan infrastruktur transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) baru untuk pengembangan sistem perkotaan dan penguatan ekonomi wilayah.

Melalui empat agenda utama tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak pertumbuhan hingga 6% untuk seluruh ekonomi dengan makin meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas dan peningkatan pertumbuhan tahunan hingga 7% untuk manufaktur dengan adanya penurunan biaya logistik. Selain itu, diharapkan nilai devisa pariwisata mencapai US$36,5 miliar dengan membangun 5 destinasi pariwisata baru kelas dunia dan juga mendapatkan skor 90 pada indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dengan peningkatan kinerja layanan perhubungan.

“Kami akan memastikan visi presiden untuk meningkatkan konektivitas dengan paradigma Indonesia sentris berjalan dengan baik,” tutur Budi.

Lanjutnya, Budi menjelaskan bahwa penyerapan anggaran Kemenhub hingga Bulan November 2019 mencapai 63,3 persen dan target di Bulan Desember 2019 penyerapan bisa mencapai 90.37 persen.

“Kita akan melakukan beberapa strategi agar penyerapan anggaran bisa sampai 90 persen. Hingga saat ini serapan yang paling banyak pada kegiatan nonfisik seperti di Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Litbang, dan BPSDM mereka rata-rata sudah 80 persen. Untuk pekerjaan fisik, sekarang di 60 persenan dan nanti di ujung kita targetkan menjadi 90 persen,” jelas Budi.

Pada raker ini, Kementerian Perhubungan bersama dengan Komisi V DPR RI juga membahas sejumlah RUU dalam prolegnas tahun 2019-2024 antara lain revisi UU Nomor  38 tahun 2004 tentang jalan, revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta RUU tentang sistem transportasi nasional.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat Kementerian Perhubungan dan dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

WE Online, Jakarta –

Proyek Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek) ditargetkan selesai semua rute secara bersamaan pada tahun 2021. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri acara pengecoran terakhir Jembatan Lengkung Bentang Panjang Kuningan LRT Jabodebek, Senin (11/11).

“Target bulan Juni-Juli 2021 selesai. Operasional LRT akan dilakukan secara langsung bersamaan pada tahun 2021. Semua rute serentak, tidak bertahap,” jelas Menhub dalam keterangan yang diterima, Senin (11/11/2019).

Baca Juga: Tarif LRT Rp12.000, Harga Sewaktu-Waktu Bisa Berubah

Menhub mengapresiasi Adhi Karya selaku pelaksana pekerjaan proyek LRT Jabodebek yang telah bekerja dengan baik. Proyek yang dikerjakan merupakan proyek dengan pembiayaan skema kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Lanjut Menhub, proyek ini dapat segera diselesaikan karena sudah ada kota-kota lain yang akan segera menyusul membangun angkutan massal LRT yaitu Surabaya, Bandung, Makassar, dan Medan.

“Kita harapkan ini menjadi satu alternatif atau pilihan angkutan massal Indonesia yang dapat diandalkan,” terang Menhub.

Menhub juga menyebutkan agar ke depannya ada suatu inovasi yang dilakukan khususnya dari segi harga sehingga LRT dapat lebih kompetitif.

“Memang kami berharap ada suatu inovasi dalam segi efisiensi harga karena jika kita bangun di setiap kota itu dengan suatu harga yang sangat kompetitif pasti memberikan solusi bagi kota-kota yang lain,” sebutnya.

Bentangan beton panjang (long span) proyek LRT Jabodebek yang berada di persimpangan Jalan HR Rasuna Said Kuningan dan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan telah diresmikan pada hari ini, Senin(11/11). Dengan peresmian tersebut, proyek LRT Jabodebek yang berada di ruas Jalan Gatot Soebroto telah tersambung dengan proyek yang berada di Jalan Rasuna Said, Kuningan.

Proyek yang diresmikan itu bertipe box girder beton dengan radius lengkung 115 meter. Kemudian, panjang bentang utama 148 meter dan beban fondasi pengujian 4.400 ton. Long span ini disebut merupakan yang terpanjang di dunia dan mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Sampai dengan 1 November 2019, progres pelaksanaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek Tahap I telah mencapai 67,3%. Rincian progres pada setiap lintas pelayanannya yakni lintas Cawang-Cibubur (86,2%), Lintas Cawang-Kuningan-Dukuh Atas (58,3%), dan Cawang-Bekasi Timur (60,5).

Turut hadir dalam acara ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, dan Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Budi Harto.

WE Online, Jakarta –

Presiden Jokowi meminta pengusaha lokal dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dilibatkan dalam rantai proyek proyek infrastruktur yang tersebar di daerah-daerah.

Baca Juga: Jokowi Angkat Suara Momen Mega Cuekin Paloh di Pelantikan DPR

“Beri ruang usaha mikro usaha kecil menengah kita dalam sistem rantai pasok konstruksi sehingga betul-betul tidak hanya melibatkan yang besar-besar saja tapi yang kecil-kecil juga terangkut di situ,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas bertema Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Ia menyatakan keinginannya agar UMKM naik kelas dari yang mikro menjadi kecil, dari yang kecil menjadi menengah, dan yang menengah menjadi besar.

Oleh sebab itu Presiden juga sudah menyampaikan kepada Kepala BKPM agar setiap ada investasi pengusaha lokal dan UMKM digandeng.

Demikian juga ia meminta rest area di jalan tol hingga terminal bandara memberi ruang bagi usaha-usaha kecil dan mikro.

“Jangan sampai diberikan prioritas terlebih dahulu malah brand-brand asing yang didahulukan, ini kebalik-balik,” katanya.

WE Online, Ngawi –

Melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, sebuah pesan singkat menyatakan ruas Tol Ngawi-Sragen dibuka gratis mulai pagi ini, Kamis (15/11/2018). Namun pesan viral itu dibantah oleh pengelola Tol Ngawi-Sragen, PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN).

Direktur Utama PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN), David Wijayatno, mengatakan pesan singkat yang menyebutkan Tol Ngawi-Sragen gratis adalah tidak benar alias hoax.

“Tidak benar itu,” katanya singkat di Ngawi, Kamis (15/11/2018).

Baca juga:

Bahkan menurut David, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan perintah dari Kementerian PUPR terkait pembukaan ruas Tol Ngawi-Sragen, apalagi bila sampai dibuka tanpa tarif.

“Sampai saat ini belum ada arahan dari kementerian PUPR tentang pembukaan ruas tanpa tarif,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Humas Paket 2B Proyek Tol Ngawi-Mantingan PT Waskita Karya, Soni juga menyebutkan sama sekali tidak mengetahui adanya pesan singkat tentang pembukaan Tol Ngawi-Sragen secara gratis.

“Saya sekarang juga jadi sasaran pertanyaan warga Ngawi. Itu tidak betul, bos. Dan itu bukan saya,” imbuhnya.

WE Online, Jakarta –

Sebelum akhir tahun 2018 Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal segera merampungkan pembentukan dua Holding BUMN yakni sektor Infrastruktur serta Holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan.

Holding BUMN Infrastruktur nantinya akan terdiri dari enam perusahaan, yaitu PT Hutama Karya (Persero) sebagai induk holding, dan didukung anggota holding yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero).

Sementara untuk Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan akan berisikan tujuh perusahaan yakni Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sebagai induk holding, dan didukung oleh anggota holding yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero).

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K. Ro menjelaskan, Holding infrastruktur berlatarbelakang untuk menciptakan BUMN yang besar, kuat dan lincah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis nasional.

Holding ini sekaligus dapat meningkatkan kompetensi, skala perusahaan, kapasitas pendanaan dan mendorong inovasi untuk mewujudkan perannya sebagai integrator pembangunan infrastruktur secara end-to-end.

“Melalui penguatan permodalan dan peningkatan kapasitas pendanaan, serta didukung oleh pengembangan keahlian BUMN, pembentukan holding diharapkan mempercepat pengembangan infrastruktur yang dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi misalnya infrastruktur konektivitas yang dapat menciptakan koridor-koridor ekonomi baru dan dapat menurunkan logistic cost di Indonesia” ujar Aloy di Kementerian BUMN, Kamis (15/11/2018).

Sementara untuk Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan akan berperan dalam memastikan kebutuhan perumahan nasional di seluruh cakupan geografis serta menyediakan Perumahan dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat.

Lebih lanjut, Holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan tersebut akan memiliki peranan penting dalam membangun lebih banyak perumahan untuk mengatasi defisit rumah bagi masyarakat. Termasuk juga menyediakan jasa dan produk berkualitas tinggi melalui sinergi antar anggota holding.

“Dengan menjamin pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkelanjutan serta mengutilisasi kompentensi menyeluruh yang ada di seluruh anggota holding, maka holding bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

WE Online, Jakarta –

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Perumahan & Pengembangan Kawasan yang bakal dibentuk pada pertengahan Desember 2018, berencana akan membuat sebuah proyek berupa Mega Township.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sistem PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) yang juga anggota tim kerja pembentukan Holding, Novel Arsyad, mengatakan, Mega Township sendiri merupakan wilayah yang didalamnya terdapat berbagai fasilitas seperti Perumahan, Apartemen, Kawasan Perkantoran, dan lain sebagainya.

“Itu bisa bermacam-macam. Contoh BSD (Bumi Serpong Damai City). Belum ada BUMN yang bisa melakukan, sehingga kita bicara di skala itu. Dengan adanya itu, kita tak hanya buat perumahan. Lihat saja BSD, segala fasilitas ada. Nanti kemudian kita akan masuk ke kawasan industri,” jelas Novel di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Terkait dengan lokasi dimana proyek Mega Township itu dibangun, berdasarkan pendataan yang sudah dilakukan terdapat total seluas 20.000 Ha. Titik-titik tersebut menurut Novel, berada di Pulau Jawa yang memang berdekatan dengan akses Jalan Tol.

“Lokasinya sudah cukup banyak. Kalau bicara jalan tol yang ada di Jawa kan cukup banyak. Banyak lokasi di sana. Dengan adanya konektivitas, Mega Township itu akan menjadi hal yang tidak mungkin di lokasi yang sekarang dianggap tak mungkin,” lanjut Novel.

Menyinggung waktu dibangunnya proyek tersebut, Novel memperkirakan akan dilakukan pada tahun 2020. Dimana holding dan juga sub holding BUMN Perumahan & Pengembangan Kawasan benar-benar sudah terealisasi.

“Perkiraan kita mulai bergerak ada tahapan. Kita harus melaksanakan transisi dulu, kemudian membentuk menjadi satu sub holding. Dari situ baru kita bergerak ke sana. Mulai bergerak cukup kenceng di 2020,” pungkas Novel.

Sebagai tambahan informasi, holding perumahan dam pengembangan kawasan berisikan tujuh perusahaan dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sebagai lead holding, dan didukung oleh anggota holding yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero).

WE Online, Jakarta –

PT Barata Indonesia (Persero) kembali mendapatkan kontrak untuk mengerjakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM). Kali ini Barata Indonesia mendapatkan proyek untuk mengerjakan PLTM Sisira (2 X 4,9) MW di Kecamatan Parlilitan, Sumatera Utara.

Kepastian pembangunan tersebut didapat setelah dilakukan penandatanganan kontrak yang dilakukan antara PT Barata Indonesia (Persero) yang diwakili oleh Pgs. Direktur Utama PT Barata Indonesia, Tony Budi Santosa, dengan pihak PT Energi Alam Sentosa (anak perusahaan PT Terregra Asia Energy Tbk) yang bergerak di bidang energi terbarukan, yang diwakili oleh Iwan Sugiarjo.

Proyek yang menelan biaya Rp216 miliar tersebut merupakan Turnkey Project yang dikerjakan oleh Barata Indonesia.

Pgs. Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero), Tony Budi Santosa, mengatakan bahwa proyek-proyek pembangkit listrik yang menggunakan energi baru-terbarukan memang menjadi salah satu fokus utama Barata Indonesia.

Selain memiliki pengalaman yang cukup panjang di bidang PLTM, energi baru-terbarukan juga sesuai arah kebijakan masa depan dari Pemerintah yakni menyediakan Energi yang bersih dan ramah bagi lingkungan.

“Karena itu kami berharap dukungan dari semua pihak termasuk dari pemerimtah untuk memperbanyak dan juga mempermudah regulasi yang berhubungan dengan proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan,” ujar Tony dalam keterangannya, Kamis (15/11/2018).

Tony melanjutkan, PLTM yang merupakan renewable energy merupakan salah satu concern bisnis Barata Indonesia. Energi baru terbarukan merupakan alternatif dalam penyediaan energi yang harus semakin digalakkan karena Energi fosil akan semakin habis suatu saat.

“Dari sisi posisi sebagai kontraktor, Barata Indonesia tentu saja semakin berkesempatan untuk meningkatkan lokal konten, serta turut mewujudkan program National Capacity Building (Membangun Kapasitas Nasional) dari Pemerintah,” imbuh Tony.

Sebelum mendapatkan kontrak PLTM Sisira (2X4,9) MW, awal Januari lalu perusahaan yang berkantorlusat di Gresik tersebut juga memperoleh kontrak PLTM Batang Toru 3 (2X5) MW di Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir Barata Indonesia juga telah menyelesaikan beberapa proyek PLTM, seperti PLTM Walessi 500 kW, PLTM Kayu Aro 950 kW, PLTM Lodagung (2 X 650)kW serta Penstock untuk PLTM Parmonangan (2 X 4.5) MW. Yang terakhir,Barata Indonesia juga telah menyelesaikan proyek PLTM Lodagung (2X650) kW milik Perum Jasa Tirta I.

Kedepan, Barata Indonesia pun berharap, proyek-proyek pembangkit listrik yang menggunakan energi baru-terbarukan semakin menjamur, sehingga tercapai kedautan energi nasional yang bebasis energi baru-terbarukan.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bakal membentuk dua holding lagi sebelum menutup 2018. Holding tersebut adalah sektor infrastruktur serta perumahan dan pengembangan kawasan.

Dalam holding infrastruktur, PT Hutama Karya (Persero) akan menjadi induk holding. Sementara PT Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Persero) atau Perumnas akan menjadi induk di sektor perumahan dan pengembangan kawasan.

Direktur Utama Hutama Karya, Bintang Perbowo menegaskan bahwa holding ini tidak akan mengambil proyek-proyek kecil yang memiliki nilai di bawah Rp100 miliar dan tidak akan mematikan para pemain lokal.

“Kalau mematikan usaha di daerah, tidak. Karena sebelum Holding BUMN dibentuk, BUMN konstruksi tidak boleh mengambil proyek di bawah Rp100 miliar. Kami mencoba membangun tender besar. Biasanya penugasan yang besar di mana swasta tidak tertarik,” jelas Bintang di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Bintang melanjutkan, kala para perusahaan nasional tersebut menggarap berbagai proyek, justru para subkontraktor berasal dari swasta setempat.

“Jangan salah, di bawah pengerjaan, subkontraktor yang bekerja di sana, hampir semuanya swasta setempat. Kami tidak akan mematikan,” tegasnya.

“Bahkan kami membina kontraktor swasta bekerja sama sebagai mitra bisnis dan meningkatkan kualitasnya, termasuk mutu juga menjadi suatu kesatuan. Supaya yang mereka hasilkan sesuai dengan spek yang ditentukan,” lanjutnya.

Di mana diketahui sebelumnya, beberapa pihak seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menuding bahwa BUMN khususnya yang bergerak di infrastruktur atau karya, kerap mengerjakan tender dengan nilai besar maupun kecil. Dari hal ini, tentunya akan kembali memunculkan kekhawatiran akan dominasi BUMN yang makin menjadi-jadi.

Bahkan sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengimbau perusahaan pelat merah tidak ikut dalam lelang proyek yang memiliki nilai di bawah Rp100 miliar. Imbauan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan konstruksi nasional.