Sertifikat badan usaha jasa konsultansi non konstruksi diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang layanan keahlian seperti konsultansi manajemen, hukum, IT, atau riset. Berbeda dengan bidang konstruksi, regulasi ini lebih condong pada standar lkpp pengadaan barang dan jasa secara umum.
Prosedur pengurusannya biasanya melibatkan SBU Kadin atau Sertifikasi profesi dari lembaga terkait sesuai dengan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Persyaratan utamanya adalah bukti kompetensi personel ahli yang dibuktikan dengan ijazah, pengalaman kerja, serta sertifikat keahlian di bidang masing-masing.
Risiko jika salah menggunakan SBU konstruksi untuk pekerjaan sbu jasa konsultansi non konstruksi adalah ketidaksesuaian kualifikasi yang mengakibatkan diskualifikasi pada lelang proyek pemerintah. Keuntungan memiliki SBU ini adalah peluang besar untuk menjadi mitra strategis instansi pemerintah dalam pengembangan kebijakan maupun sistem informasi.
sbu-konstruksi.com siap membantu Anda menavigasi perbedaan antara berbagai jenis sertifikat sbu. Kami memastikan perusahaan Anda memiliki dokumen yang tepat sesuai dengan jenis layanan yang ditawarkan dalam pengadaan jasa pemerintah.
