Perka LKPP tentang pengadaan barang dan jasa di desa kini diatur lebih fleksibel melalui Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 dan aturan turunannya guna mempercepat pembangunan lokal. Regulasi ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat desa dengan tetap menjaga akuntabilitas penggunaan dana desa untuk proyek fisik sederhana.
Dalam pelaksanaannya, meskipun bersifat swakelola, pekerjaan konstruksi tertentu yang membutuhkan keahlian tetap harus melibatkan penyedia bersertifikat. Penyedia jasa harus memiliki minimal NIB dan sertifikat badan usaha yang sesuai dengan skala risiko pekerjaan yang diatur dalam peraturan pbj terbaru untuk tingkat desa.
Risiko pelanggaran terhadap peraturan lkpp tentang pengadaan barang dan jasa di desa adalah potensi temuan tindak pidana korupsi oleh pengawas internal maupun aparat penegak hukum. Keuntungan mengikuti aturan ini adalah pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas dan penyerapan anggaran dana desa yang tepat sasaran.
sbu-konstruksi.com siap membantu kontraktor lokal di daerah dalam pembuatan sbu konstruksi agar dapat berpartisipasi legal dalam proyek desa. Kami memberikan solusi perizinan praktis yang sesuai dengan peraturan Pengadaan barang jasa terbaru di tingkat wilayah.
