ska ahli teknik lingkungan

WE Online, Jakarta –

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut penundaan sejumlah proyek listrik di Pulau Jawa dilakukan untuk menenangkan “amukan” dolar AS yang terus menguat terhadap rupiah.

Luhut seusai Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) Forum Negara Kepulauan dan Pulau (AIS) di Jakarta, Kamis (6/9/2018), mengatakan penundaan proyek kelistrikan akan dilakukan.

“Kami reschedule beberapa proyek listrik. Supaya tidak salah mengerti, di Jawa ini sudah cukup (pasokan listrik) sekarang ini. Jadi mungkin (ditunda) enam bulan atau satu tahun, kami mau menenangkan dulu masalah currency ini,” katanya.

Pemerintah memutuskan untuk menjadwalkan ulang pengerjaan proyek infrastruktur kelistrikan sebagai upaya mengendalikan impor komponen yang menyebabkan defisit transaksi perdagangan sehingga nilai tukar rupiah terus melemah.

Perusahaan pembangkit listrik disinyalir tidak menaati kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga impor komponen melambung.

Meski tidak menyebutkan secara gamblang proyek mana saja yang ditunda, Luhut memastikan jumlahnya nanti dibatasi oleh proyek-proyek kelistrikan yang belum mencapai penyelesaian pembiayaan atau financial close.

“Jadi yang sudah financial close, akan terus (berjalan),” tuturnya.

Proyek kelistrikan yang belum financial close mencapai sekitar 15.200 MW. Proyek-proyek tersebut awalnya ditargetkan selesai pada 2019 namun akan ditunda pada 2021-2026.

Meski ditunda, pemerintah memastikan target rasio elektrifikasi hingga 99% pada 2019 akan tetap tercapai.

WE Online, Jakarta –

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera), Basuki Hadimuljono, menyatakan pos lintas batas negara merupakan infrastruktur yang penting bukan hanya dalam bidang politik dan kedaulatan tetapi juga sebagai embrio perekonomian lokal.

“Pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” kata Menteri Basuki dalam rilis PUPR yang diterima di Jakarta, Minggu (09/09/2018).

Menteri PUPR menegaskan bahwa pihaknya terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Ketersediaan infrastruktur di perbatasan diperlukan untuk membuka daerah terisolasi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sebagai wujud Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka negara kesatuan.

Di Pulau Kalimantan, pembangunan jalan paralel perbatasan ditargetkan tersambung pada akhir 2019. Selain itu akan dibangun tiga pos lintas batas negara (PLBN) yakni PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), PLBN Sei Pancang dan PLBN Long Midang atau Kraya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Refly Ruddy Tangkere menyampaikan jalan paralel perbatasan di Kalimantan sepanjang 1.920 km. Jalan yang berada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 824 km dan Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 244 km.

“Dari panjang 1.068 kilometer jalan perbatasan di Provinsi Kaltim dan Kaltara, saat ini masih 185 km yang belum tembus, yakni 126 kilometer di Kaltara dan 59 kilometer di Kaltim. Ditargetkan bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat, dan perkerasan tanah,” kata Refly.

Salah satu ruas jalan paralel perbatasan Kaltim yang saat ini tengah dikerjakan adalah ruas Batas Kalbar-Tiong Ohang sepanjang 15 Km. Pada ruas ini dilakukan pembukaan badan jalan yang dibantu oleh Zeni TNI AD. Saat ini kondisinya sudah tembus seluruhnya dengan kondisi masih berupa jalan tanah.

Di ruas tersebut, Kementerian PUPR tengah membangun duplikasi jembatan gantung dengan bentang 120 meter yang menghubungkan Kampung Tiong Ohang dan Long Krioq di Kecamatan Long Apari yang terpisahkan oleh Sungai Mahakam.

Pembangunan jembatan gantung tersebut bertujuan untuk mengurangi beban jembatan gantung yang sudah ada tidak jauh dari lokasi pembangunan. Tantangan terbesar dalam pembangunan tersebut adalah distribusi bahan material yang harus didatangkan dari Jakarta.

Ruas jalan ini merupakan salah satu dari enam paket pekerjaan pembangunan jalan perbatasan di Kaltim dan Kaltara dengan panjang 132 km senilai Rp 330,72 miliar yang kontraknya ditandatangani Januari 2018. Ruas lainnya adalah ruas Long Pahangai-Long Boh yang bekerja sama dengan Zeni TNI sepajang 20 km, Long Nawang-Long Pujungan (Buka Hutan) 1 sepanjang 30 km, Long Nawang-Long Pujungan (Buka Hutan) 2 sepanjang 30 km, Long Pujungan-Long Kemuat-Langap (Buka Hutan) 3 sepanjang 20 km dan Long Pujungan-Long Kemuat-Langap (Buka Hutan) 4 sepanjang 17 km.

WE Online, Karawang –

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menargetkan untuk memperbaiki 980 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) pada 2018.

“Realisasinya sampai saat ini sudah mencapai 80 persen. Artinya sudah ada 700-an unit Rutilahu yang diperbaiki,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Karawang, Ramon Wibawa Laksana, di Karawang, Minggu (09/09/2018).

Memperbaiki 980 unit Rutilahu sepanjang 2018, maka Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp40 miliar. Anggaran itu bersumber dari APBD Karawang.

Ia mengakui, pada 2018 perbaikan Rutilahu yang dilaksanakan di Karawang berkurang dibandingkan dengan program 2017 mencapai 1.200 unit.

Tapi pada 2019, kata dia, target Rutilahu kembali ditingkatkan menjadi 1.200 unit, sama dengan target yang direalisasikan pada 2017.

“Program Rutilahu ini tetap menjadi prioritas, karena ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah( RPJMD) Karawang 2016-2021,” kata Ramon.

Dikatakannya, jika pada 2018 target perbaikan 980 unit Rutilahu tercapai, sesuai dengan pendataan yang telah dilakukan, tinggal tersisa sekitar 3.600 unit Rutilahu yang harus diperbaiki selama kurun waktu tiga tahun ke depan.

Program Rutilahu di Karawang sendiri terbagi dua, yakni melalui program penanggulangan kumuh perkotaan serta pengembangan desa layak huni.

Menurut dia, program Rutilahu dibagi menjadi dua, yakni di perkotaan dan perdesaan. Hal itu diluncurkan, karena hingga kini masih cukup banyak warga Karawang yang tinggal di wilayah perkotaan, tetapi tempat tinggalnya tidak layak huni.

Ramon mengatakan, syarat untuk bantuan rumah itu berdasarkan pengajuan dari pemerintah desa atau kelurahan. Rumah tersebut juga harus benar-benar berkategori tidak layak huni dan status tanah milik (sertifikat) atau surat keterangan desa.

WE Online, Jakarta –

Menteri Pupera, Basuki Hadimuljono, mendapatkan penghargaan terkait kontribusinya menjadi Ketua Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana Asian Games Tahun 2018 sesuai Keputusan Presiden No. 15 tahun 2017 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games ke-18 tahun 2018. Acara Penganugerahan Apresiasi kepada para Pendukung Keberhasilan Penyelenggaraan Asian Games ke-18 Tahun 2018, diadakan di Gedung Auditorium Kemenpupera, Jakarta, Senin (10/09/2018).

Penghargaan diberikan berupa piagam yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Pengarah Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) bagi sebanyak 100 piagam penghargaan yang diberikan untuk kategori Pelaksana Pekerjaan Konstruksi, Konsultan Konstruksi dan Perusahaan Non Konstruksi Pendukung. 

Menteri Basuki mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan menurutnya keberhasilan Asian Games 2018 adalah prestasi bersama. Hasil ini menunjukkan bahwa jika negara bekerja kompak dan penuh dedikasi, maka Indonesia bisa menyelesaikannya.

“Kita telah membuktikan kepada masyarakat dunia atas kemampuan bangsa Indonesia. Pada acara penutupan Asian Games, Bapak Wapres Jusuf Kalla menyampaikan penghargaan kepada saya selaku Menteri Pupera. Hari ini penghargaan tersebut saya teruskan kepada 162 penerima,” kata Menteri Basuki.

Ditambahkan Menteri Basuki, bahwa waktu umumnya yang diperlukan dalam penyiapan sarana dan prasarana Asian Games adalah 4 tahun, namun Indonesia dapat menyelesaikannya dalam waktu 1,5 tahun. 

“Penyiapan sarana dan prasarana dilakukan dalam waktu 1,5 tahun. Hal ini yang membuat pihak OCA dan IOC sangat mengapresiasi Indonesia. Keberhasilan ini merupakan sebuah lompatan,” jelas Menteri Basuki.

Dalam mendukung Asian Games 2018, Pemerintah membangun sebanyak 79 venue pertandingan, terdiri dari 33 venue dikerjakan oleh Kemenpupera, 27 venue oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Selatan dan 19 venue oleh Inasgoc. Di samping itu, Kemenpupera juga ditugaskan membangun 14 sarana pendukung (non-venue) seperti Wisma Atlet Kemayoran dan Jakabaring, serta penataan kawasan kompleks GBK.

“Penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 telah membakar semangat kita dan diharapkan dapat terus dilanjutkan dalam rangka pembangunan infrastruktur yang cepat, murah dan berkualitas,” pungkas Menteri Basuki.

Apresiasi untuk kategori pelaksana pekerjaan konstruksi diberikan dintaranya kepada BUMN Karya yakni PT. Wika, PT. Adhi Karya, PT. Waskita Karya, PT. Nindya Karya, PT. PP, PT. Wika Bangunan Gedung dan kontraktor dan kontraktor swasta salah satunya adalah PT. Jaya Konstruksi.

Untuk kategori konsultan konstruksi yang merupakan konsultan manajemen konstruksi dan konsultan perencana, apresiasi diberikan kepada BUMN Karya yakni PT. Yodya Karya, PT. Virama Karya dan PT. Bina Karya dan konsultan swasta salah satunya adalah PT. Arkonim. Kategori Institusi dan perusahanaan non konstruksi pendukung, diberikan diantaranya kepada PT. Panasonic Gobel Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Jakarta, Jawa Barat dan Palembang, dan Pusat Pengelolaan Kawasan GBK dan Kemayoran. 

Selain itu juga diberikan 62 piagam penghargaan yang ditandatangani Menteri Pupera untuk kategori arsitek prinsipal dan perencana perorangan, Kepala Satuan Kerja Kemenpupera, Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpupera, dan anggota Tim Pelaksana Satgas Infrastruktur Asian Games ke-18. Total penghargaan yang diberikan sejumlah 162 piagam penghargaan.

WE Online, Jakarta –

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa kemarin, Selasa (11/9/2018), tepatnya di Sumbawa Barat.

Menteri Basuki mengatakan, rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik dan rumah penduduk di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, dan wilayah terdampak lain di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus dilakukan pemerintah bersama masyarakat. 

“Sekarang saatnya untuk membangun kembali Sumbawa pascagempa. Perbaikan fasilitas publik di Sumbawa Barat oleh PT Istaka Karya perlu dipercepat. Demikian juga dengan rumah, akan berjalan lebih cepat dengan Peraturan Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang didukung agen gotong royong sebagai tenaga inti Rekompak,” kata dia dalam rilisnya kepada redaksi Warta Ekonomi.

Pemerintah secara bertahap mulai mencairkan bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak, yakni Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan. 

“Saya minta minggu ini bergerak semua. Dimulai dari rumah-rumah yang sudah diverifikasi dan tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, yakni sebanyak 346 rumah rusak berat, 651 rumah rusak sedang, 1.364 rumah rusak ringan, sehingga totalnya menjadi 2.361 rumah,” ujar Basuki. 

Dalam membangun rumah tahan gempa, masyarakat dapat menggunakan teknologi Risha yang dikembangkan Kementerian PUPR.

“Namun tidak ada keharusan menggunakan Risha. Risha hanya teknologi. Kalau ada desain lain silakan, misalnya rumah tahan gempa dari kayu atau local wisdom lain, tetapi harus dicek dan disetujui Kementerian PUPR. Perlu dicatat, Risha sudah digunakan dan teruji digunakan seperti di Aceh dan Sinabung, Sumatera Utara,” jelasnya. 

Basuki juga meninjau dua posko pengungsian di Kecamatan Brang Rea dan Seteluk, kemudian ke dua sekolah dan satu Puskesmas di kawasan sekitar yang kini dalam tahap awal pelaksanaan rehabilitasi.

Diketahui, fasilitas publik yang mengalami kerusakan yang telah terverifikadi di Sumbawa Barat berjumlah 49 bangunan, di mana lima bangunan dalam proses perbaikan, yaitu dua Puskesmas dan tiga sekolah di Seteluk, Sumbawa Barat.

WE Online, Jakarta –

Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur akan meningkatkan konektivitas jalan lintas Selatan Kalimantan yang menjadi jalur utama angkutan logistik di Pulau Kalimantan.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, hingga awal September 2018, progres fisik jembatan yang dikerjakan sejak September 2015 tersebut telah mencapai 58,23% dengan target rampung pada November 2019.

“Dengan adanya jembatan ini, konektivitas dan aksesibilitas jalan lintas Selatan Kalimantan semakin lancar karena jarak dan waktu tempuh akan menjadi lebih singkat,” kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi yang diterima redaksi Warta Ekonomi, Rabu (12/9/2018). 

Saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju Penajam dan ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan kota lain harus memutar dengan jarak sekitar 100 km dengan waktu tempuh 5 jam. Alternatif lain adalah menggunakan kapal ferry dengan waktu penyeberangan sekitar 1,5 jam, belum ditambah waktu antre menuju kapal ferry. Waktu antre akan bertambah lama apabila bertepatan dengan hari libur yang mengakibatkan waktu tempuh dan biaya angkut kendaraan tidak efisien. 

Dengan jembatan tersebut, jarak akan menjadi lebih pendek sekitar 30 km dan dapat dilintasi hanya dalam satu jam. Selain sebagai penghubung jaringan jalan poros Selatan Kalimantan, jembatan ini mendukung rencana pembangunan pelabuhan peti kemas Kariangau dan kawasan industri Kariangau. 

Jembatan tipe cable stayed ini dibangun Kementerian PUPR bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara. Konstruksi jembatan utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1.969 meter dikerjakan Kementerian PUPR dengan biaya pembangunan Rp1,33 triliun, di mana pada 2018 sebesar Rp269,18 miliar. 

Sementara untuk jalan akses di sisi Penajam dikerjakan oleh Pemkab Penajam Paser Utara dan jalan akses Balikpapan oleh Pemprov Kalimantan Timur. 

“Mengingat waktu pelaksanaan yang relatif singkat, harus ada kerja sama dengan pemda, baik dari sisi pembebasan lahan maupun penyelesaian konstruksi jalan aksesnya,” kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Refly Ruddy Tangkere.

Jembatan ini akan memiliki lebar 22,4 meter yang terdiri dari empat lajur dua arah dengan lebar masing-masing lajur 3,5 meter disertai jalur pejalan kaki dengan lebar 2,5 meter. Pemasangan tiang pancang pada konstruksi jembatan sebanyak 144 unit.

“Secara teknis, tahapan paling kritis sudah berhasil kami kerjakan dan lalui dengan baik. Tahapan tersebut dilakukan selama hampir satu tahun. Sulit, karena dasar lautnya ternyata batu, tapi kami sudah lakukan,” ujar Refly. 

WE Online, Jakarta –

Tiga bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero) mendapatkan lima penghargaan tingkat dunia oleh Airports Council International (ACI) di Halifax, Nova Scotia, Kanada, Rabu (12/9/2018) waktu setempat.

Seremonial penganugerahan penghargaan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal ACI World Angela Gittens kepada Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi dalam rangkaian kegiatan “ASQ Customer Excellence Global Summit” yang diikuti oleh 127 otoritas dan pengelola bandara dari seluruh dunia.

Ketiga bandara Angkasa Pura I yang meraih penghargaan ASQ Awards 2017 adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang menyabet tiga penghargaan sekaligus, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, dan Bandara Juanda Surabaya.

ASQ Awards merupakan penghargaan tahunan tertinggi bagi bandara-bandara dengan tingkat pelayanan terbaik di dunia yang dilakukan oleh ACI, sebuah organisasi kebandarudaraan global yang berbasis di Montreal, Kanada.

Penilaian ASQ Awards dilakukan berdasarkan survei kepuasan terhadap layanan bandara. Sekitar 600 ribu orang pengguna jasa bandara menjadi partisipan survei ini setiap tahunnya.

Sejak 2006, ASQ telah melakukan pengukuran kepuasan pengguna jasa bandara, dengan lebih dari 340 bandara yang berpartisipasi di 85 negara. Metodologi ilmiahnya, prosedur kontrol kualitas yang ketat, dan komitmen terhadap ketidakberpihakan menjadikan survei ASQ sebagai standar global untuk mengukur kepuasan pengguna jasa.

Dalam program strategisnya, Angkasa Pura I merencanakan peningkatan kapasitas total di seluruh bandara yang dikelolanya sampai 2 kali lipat dalam 5 tahun kedepan. Dimana secara paralel kualitas layanan menjadi salah satu prioritas yang terus ditingkatkan dengan target menjadi salah satu yg terbaik di skala global.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen perbaikan terus menerus terhadap bandara-bandara Angkasa Pura I dalam meningkatkan _level of service_ dan menciptakan _customer experience_ bagi para pengguna jasa bandara. Seiring dengan tekadnya untuk menjadi perusahaan pengelola bandara kelas dunia dengan standar keselamatan dan keamanan tertinggi dengan mengedepankan pelayanan dan pengalaman yang unik khas indonesia kepada pengguna jasa bandara,” jelas Faik Fahmi.

Adapun rinciannya yaitu:

1. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali:

  • The 1st World Best Airport by Size 15-25 million.

  • The 2nd Asia – Pacific Best Airport (over 2 million passengers per year)

  • Best Airport by Size and Region in Asia-Pacific (15-25 million passengers per year)

2. Bandara Juanda Surabaya: 

  • The 3rd World Best Airport by Size 15-25 million.

3. Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan:

  • The 2nd World Best Airport by Size 5-15 million.

WE Online, Jakarta –

Dalam rangka mewujudkan kemudahan masyarakat dalam mengakses air minum, Kemenpupera melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mencanangkan Program 100-0-100, sebuah program menuju pemenuhan target tiga sektor antara lain pemenuhan 100% akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0%, dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019.

Menteri Pupera, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa di bidang air minum, capaian layanan air minum pada tahun 2017 baru sekitar 72% atau hanya naik sedikit dari 2014. Masih ada gap yang cukup besar dengan sisa waktu kurang dari 2 tahun untuk menambah cakupan akses air minum, baik melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan.

“Untuk itu, kita butuh lompatan agar target 100% layanan air layak minum dapat tercapai. Saya harap melalui Seminar ini dapat menjadi pijakan untuk lompatan tersebut,” kata Menteri Basuki saat membuka Seminar Nasional “Peran BUMN Dalam Mendukung Program 100-0-100 di Bidang Air Minum” dalam rangka HUT ke-51 Perum Jasa Tirta II di Jakarta, Rabu (12/09/2018).

Menurut Menteri Basuki, tren selama 5 tahun terakhir peningkatan akses air minum sekitar 4,5% per tahun.

“Kita harus punya strategi lompatan dalam mewujudkan target capaian 100% layanan akses air layak minum dimana peran BUMN menjadi sangat penting. Kita harus bekerja dengan fokus dan tekun,” kata Menteri Basuki. 

Menteri Basuki berharap melalui seminar tersebut juga dapat memberikan masukan yang sangat diperlukan dalam penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Sumber Daya Air. Keterlibatan semua pihak dalam masa pembahasan RUU SDA ini  sangat penting agar dihasilkan regulasi pengelolaan SDA terpadu yang lebih baik dari sebelumnya.

“UU SDA ini untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pemerintah menjamin penguasaan sumber daya air bagi kepentingan masyarakat banyak. Tetapi untuk air minum bisa diusahakan oleh BUMN atau BUMD yang dapat bekerjasama dengan swasta. Tapi itu semua butuh diskusi lebih lanjut, kesepahaman dan saling percaya,” ujar Menteri Basuki.

Kemenpupera memperkirakan dana yang sangat besar untuk mencapai 100% akses aman air minum, yaitu sekitar Rp 253,8 triliun dengan komposisi 20% dari APBN dan 80% non-APBN. Di bidang air minum, Kemenpupera melalui Ditjen Cipta Karya juga telah membuat Program Strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dengan membangun beberapa Sistem Penyedian Air Minum (SPAM), yaitu SPAM Regional, SPAM Kawasan Perkotaan, SPAM Kawasan Khusus, SPAM Kawasan Rawan Air, dan SPAM berbasis masyarakat. 

WE Online, Jakarta –

Dalam rangka mendukung Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dengan Bank Dunia atau World Bank (WB) yang akan diselenggarakan di Denpasar, Bali pada Bulan Oktober 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sejumlah infrastruktur, salah satunya adalah Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai yang telah rampung pengerjaannya.

Rencananya Underpass Simpang Tugu akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) pada akhir bulan September 2018.

“Underpass ini dibangun bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Kota Denpasar serta mendukung pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-WB) tahun 2018,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Selama ini Simpang Tugu dikenal sebagai simpul kemacetan akibat pertemuan lalu lintas dari empat arah yakni kendaraan dari dan menuju Bandara Ngurah Rai, Tol Bali Mandara, dan Kota Denpasar menuju kawasan wisata Nusa Dua dan sekitarnya. Pengoperasian underpass ini sangat dinantikan oleh masyarakat karena dapat mengurangi kemacetan hingga 50%. Kendaraan dari Nusa Dua menuju Denpasar atau sebaliknya nantinya akan melalui underpass sehingga waktu tempuh kendaraan lebih cepat.

Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas, akan mendukung mobilitas para peserta konferensi selama berlangsungnya acara. Hal ini sangat penting karena jumlah peserta yang hadir diperkirakan sebanyak 15 ribu orang, Para peserta yang hadir terdiri dari pejabat pemerintah, pengambil keputusan, pemimpin usaha dan akademisi yang akan membahas tren global dan bagaimana negara dapat menyesuaikan kebijakan di tengah perubahan lingkungan dunia yang dinamis agar terus mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

“Salah satu tantangan dalam pembangunan underpass tersebut adalah lokasinya yang berdekatan dengan bandara, sehingga tidak dapat menggunakan peralatan konstruksi yang terlalu tinggi karena dikhawatirkan mengganggu pesawat yang hendak terbang dan mendarat,” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII I Ketut Darmawahana.

Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai memiliki panjang 712 meter, lebar 16 meter, dan tinggi 5,2 meter.  Pembangunan telah dimulai sejak September 2017, dengan nilai Rp 168,3 miliar melalui anggaran BBPJN VIII, Ditjen Bina Marga. Konstruksi dikerjakan oleh PT. Adhi Karya-PT. Nindya Karya-PT. Wira KSO. Sementara untuk konsultan supervisi oleh PT. Wira Widyatama, PT. Aria Jasa Reksatama, dan PT. Tata Guna Patria (Joint Operation).

Desain undepass juga mengakomodir ornamen-ornamen budaya Bali yang dapat dirasakan pada saat kendaraan masuk underpass serta pada dinding underpass. Keberadaan underpass ini tidak hanya fungsional secara fisik semata namun juga menambah keindahan estetik kawasan metropolitan Denpasar, Bali yang menyatu dengan kultur budaya lokal. 

WE Online, Kupang –

Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur terkendala infrastruktur jalan yang kurang memadai sehingga wisatawan tidak dapat menjangkau ke lokasi wisata.

“Kondisi jalan umum menuju kawasan wisata di Kabupaten Kupang pada umumnya memperihatinkan sehingga kunjung wisatawan sangat terbatas. Akses jalan menuju lokasi wisata belum memadai,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kupang, Charles Amekan memalui Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata Daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang, Sius Kopong ketika dihubungi di Kupang, Minggu (16/9/2018).

Ia mengatakan, infrastruktur jalan yang belum memadai itu berdampak pada sepinya kunjungan wisatawan.

Dia menjelaskan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kupang terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk ikut mendukung sektor pariwisata melalui pembangunan infrastrutur jalan yang memadai menuju lokasi wisata.

Menurut dia, wisatawan yang berkunjung pada umumnya hanya mengincar lokasi wisata yang sudah memiliki akses jalan yang baik seperti Pantai Manikin, Kolam Renang Baumata, Pegunungan Fatuleu serta Taman Wisata Alam Camplong, Pantai Tablolong dan Air Terjung Oenesu.

“Masih banyak lokasi wisata yang menarik di Kabupaten Kupang, namun karena akses jalan belum memadai sehingga belum dilirik para wisatawan,” tegas Sius.

Sius menambahkan, selain terkendala infrastruktur banyak potensi wisata di kabupaten yang berbatasan dengan Oecusse, Timor Leste itu berada dalam kawasan hutan, sehingga menyulitkan pemerintah melakukan penataan terhadap fasilitas dalam kawasan wisata.

“Kami kesulitan melakukan penataan terhadap infrastruktur yang terdalam dalam kawasan obyek wisata karena sebagian besar obyek wisata di Kabupaten Kupang berada dalam kawasan hutan lindung. Perlu izin pengelolaan dari pemerintah pusat,” tegas Sius.

Sius juga mengaku, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dimiliki Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kupang menjadi salah satu kendala yang ikut berkontribusi belum berkembangnya pembangunan sektor pariwisata daerah itu.