ska ahli teknik lingkungan

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalin kerja sama dengan salah satu lembaga Pemerintah Korea Selatan (Korsel) di bidang infrastruktur, Korea Water Resources Corporation (K-Water). Kerja sama ini terkait bidang pengelolaan sumber daya air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Jokowi ke Negeri Gingseng itu pada 9-11 September 2018. Saat meninjau Sungai Cheonggyecheon yang direvitalisasi dan menjadi ruang publik esensial bagi warga Seoul, Jokowi ingin hal tersebut bisa diterapkan di sejumlah sungan di Indonesia, termasuk Sungai Ciliwung. 

“Kerja sama Indonesia dan Korea sudah berlangsung lama dan terus meningkat terutama dalam pembangunan infrastruktur,” kata Basuki dalam rilisnya kepada redaksi Warta Ekonomi, Kamis (20/9/2018).

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi dan Vice President of CBO of Overseas Business Divison Park Doo Soo dan disaksikan Menteri Basuki pada Selasa, (18/9/2018).

Sebelumnya Basuki melakukan pertemuan dengan Executive Director Korea Exim Bank Yang Hwan Joon. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana kerja sama selanjutnya di bidang pembangunan infrastruktur. Kerja sama yang sedang berjalan adalah pembangunan Bendungan Karian dengan biaya sebesar Rp1,07 triliun yang pendanaannya sebagian pinjaman Pemerintah Korsel.

Pembangunan Bendungan Karian diikuti pembangunan saluran pembawa air baku melalui proyek Karian Serpong Conveyance System dengan biaya sekitar Rp2,83 triliun yang sebagian juga berasal dari pinjaman Pemerintah Korsel. Dana itu digunakan untuk membiayai pembangunan saluran utama 47,9 km, sub-saluran sepanjang 19,15 km, dan pembangunan Ciuyah Tunnel sepanjang 1.320 meter. 

Melalui conveyance, air baku dibawa hingga ke lima tempat pengolahan air atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong dengan nilai investasi sekitar Rp6,56 triliun melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (BUJT). 

WE Online, Jakarta –

Pemerintah tengah menggenjot pertumbuhan infrastruktur di Tanah Air. Hal tersebut menjadi angin segar bagi dunia usaha. Salah satunya, PT Adi Satya Sentosa yang merupakan perusahaan di bidang konstruksi, khususnya penyedia alat berat untuk memproses pasir.

Perusahaan pun menjadi agen tunggal untuk produk CDE Sand Washing Plant. Direktur PT Adi Satya Sentosa, Budi Andika menjelaskan bahwa produk tersebut telah sukses membawa inovasi dan solusi untuk bidang sand and aggregates (pasir dan agregasi).

“Mengingat perkembangan sektor infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah, kami hadir untuk menunjang bidang konstruksi berupa alternatif penyedia pasir atau biasa disebut M-Sand atau Manufacture Sand,” ujarnya. 

Menurut Budi, perusahaan pada pertengahan 2016 dan 2017 telah memperoleh pesanan dari perusahaan-perusahaan tambang batu dan tambang pasir besar.

“Tahun ini kami melakukan instalasi dan commissioning CDE Sand Washing Plant di CV Jati Kencana di Semarang, PT Lotus SG Lestari di Rumpin-Bogor, PT Rekadaya Sarana Mukti di Subang-Bandung,” ungkap Budi.

Budi menyebut jika pasar Indonesia masih sangat besar dengan kebutuhan 80 juta ton semen dalam setahun, maka kebutuhan pasir pun tiga kali lipat dari jumlah tersebut. 

“Jadi sekitar 200 juta kebutuhan pasir di Indonesia. Sedangkan pasir ada standar berdasarkan SNI terkait kualitas. Kami berikan solusi tentang masalah pasir yang dihadapi perusahaan tambang batu, tambang pasir, dan batching plant,” jelasnya. 

Sementara terkait kondisi ekonomi, karena melemahnya nilai tukar rupiah, Budi mengungkapkan bahwa terjadi sedikit perlambatan permintaan. Harga untuk satu CDE Sand Washing Plant berkisar antara US$300 ribu hingga US$680 ribu.

“Pelemahan cukup berpengaruh pada banyak perusahaan, jadi masih menunggu mereka. Tapi tetap ada permintaan karena kebutuhan pasir,” pungkasnya. 

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) melakukan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan dan 45 bendungan baru yang akan menambah volume tampungan 5,84 miliar m3 dan akan mampu mengairi 482.751 Ha. Dalam kegiatan tersebut, petani dilibatkan sebagai aktor utama pembangunan dan perbaikan saluran irigasi sehingga meningkatkan kepedulian dalam pemeliharaannya.

Menteri Pupera, Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunan bendungan juga didukung oleh program pembangunan 1 juta hektar jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi yang ada.

“Saat ini dari sekitar 7,2 juta hektar lahan irigasi, hanya 11% yang mendapatkan jaminan air dari bendungan. Nantinya setelah 65 bendungan rampung akan bertambah menjadi 19-20%,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. 

Selain pembangunan, kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi juga penting. Oleh karenanya setiap tahun diselenggarakan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dimana pada Tahun 2018 untuk Wilayah Barat diselenggarakan di Kota Padang, Selasa 18 September 2018 yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. 

Direktur Bina O&P, Ditjen Sumber Daya Air Kemenpupera, Agung Djuhartono, mewakili Dirjen Sumber Daya Air, Hari Suprayogi, pada forum tersebut mengatakan tanpa adanya kegiatan OP yang terencana dan memadai, akan berdampak langsung pada kerusakan saluran irigasi sebelum tercapainya umur rencana, sehingga menurunnya pelayanan.

“Beban biaya perbaikannya akan semakin berat dari waktu ke waktu sementara ketersediaan anggaran baik di Pusat dan Daerah juga terbatas,” ujar Agung.

Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas 14 Maret 2017 lalu juga telah memberikan arahan bahwa pengelolaan sumber daya air khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi menggunakan prinsip satu manajemen (single manajemen) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. 

Untuk melaksanakannya, Kemenpupera bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, dan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga Pusat terkait bersinergi agar pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi dapat terintegrasi antara bangunan penyedia air (bendungan, bendung, dan embung) dengan jaringan irigasi. 

Sinergi juga mengikutsertakan pemerintah daerah secara langsung agar memiliki kesamaan pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya air berbasis single management dengan memanfaatkan teknologi informasi geospasial.   

Kerjasama Pemerintah Pusat, Daerah dan para petani salah satunya melalui peningkatan jaringan irigasi kecil. Kementerian PUPR pada tahun 2018 mengalokasikan anggaran untuk peningkatan jaringan irigasi kecil di 5.000 lokasi melalui kegiatan padat karya tunai. Tahun 2019 akan ditambah menjadi 9.000 lokasi.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk layanan elektronik Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (e-FLPP).

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, E-FLPP merupakan salah satu inovasi Kementerian PUPR untuk meningkatkan pelayanan penyaluran subsidi perumahan melalui program KPR Sejahtera FLPP kepada masyarakat melalui perbankan. Sebelumnya penyaluran KPR FLPP dilakukan secara manual.

“Dengan kehadiran layanan e-FLPP, maka KPR subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui perbankan dapat disalurkan dengan cepat, akurat, tepat sasaran, dan akuntabel, sehingga memberikan gairah bagi perkembangan industri properti di Indonesia,” jelas Basuki dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi Warta Ekonomi, Jumat (21/9/2018).

Pemanfaatan teknologi mempercepat penyaluran dana FLPP, seperti waktu pencairan dana FLPP maksimal tujuh hari kerja menjadi maksimal tiga hari kerja, apabila dokumen diterima lengkap dan benar oleh Pusat Pengolahan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

“Selain itu, sistem ini mampu meningkatkan akurasi penerima manfaat KPR subsidi karena e-FLPP terhubung langsung dengan Dukcapil Kemendagri, sehingga meminimalisir penggunaan KTP palsu,” imbuhnya.

Untuk meningkatkan keamanan data, PPDPP bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Sistem ini kini telah digunakan oleh 43 bank pelaksana FLPP.

Penyerahan penghargaan sendiri dilakukan oleh Menteri PANRB Syafruddin kepada Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Surabaya, Rabu (19/9/2018) lalu.

Penerima penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik terdiri dari 16 inovasi berasal dari 11 kementerian, 10 inovasi dari lima Lembaga Negara, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri), 18 inovasi berasal dari 13 Pemerintah Provinsi, 39 inovasi berasal dari 32 Pemerintah Kabupaten, dan 16 inovasi berasal dari 12 Pemerintah Kota. Para pemenang TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik mendapat kesempatan berkompetisi untuk masuk dalam TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik. 

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Jalan perbatasan ini masing-masing sepanjang 1.919,98 km; 179,63 km; dan 1.098,20 km.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan, masyarakat mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua.

“Pembangunan jalan perbatasan secara otomatis akan membuka keterisolasian wilayah. Dampaknya, akses masyarakat jadi lebih terbuka, hingga kemudian terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan,” kata Basuki dalam rilisnya kepada redaksi Warta Ekonomi, Jumat (21/9/2018).

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan, pembangunan jalan paralel perbatasan bekerja sama dengan Zeni TNI AD.

“Jalan perbatasan NTT sepanjang 179 km sudah selesai dan beraspal. Kehadiran jalan tersebut sangat bermanfaat karena melintasi banyak pusat kegiatan masyarakat berupa fasilitas publik, seperti permukiman, sekolah, pasar, dan puskesmas,” kata Sugiyartanto dalam jumpa pers di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Sedangkan jalan paralel perbatasan Kalimantan, dari total panjang jalan 1.919,98 km, akhir 2018 tembus sepanjang 1.775,30 km dan sisanya sepanjang 144,68 km diselesaikan pada 2019. Jalan perbatasan Kalimantan berada di Kalimantan Barat sepanjang 849,77 km, Kalimantan Timur 243,55 km, dan Kalimantan Utara 826,66 km. Jalan yang belum tembus di Kalbar sepanjang 47,36 km, Kaltara sepanjang 55,84 km dan Kaltim sepanjang 41,48 km.

Di Papua, jalan perbatasan yang menghubungkan Merauke hingga Jayapura sepanjang 1.098,24 km ditargetkan tembus 908,72 km pada akhir 2018.

“Kondisi alam berupa pegunungan menjadi tantangan terutama pada ruas Ubrub-Oksibil. Oleh karena itu, dibangun jalan dari Ubrub-Yeti-Wamena-Oksibil. Meski memutar, namun dengan kondisi alam relatif lebih datar, maka penyelesaian konstruksinya bisa lebih cepat dan akan lebih nyaman dilewati,” pungkasnya.

WE Online, Jakarta –

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera), Basuki Hadimuljono, mengunjungi Madrid, Spanyol dalam rangka Business Indonesia Roundtable Meeting yang berlangsung Jumat, 21 September 2018. Kunjungan tersebut untuk meningkatkan kerja sama Indonesia-Spanyol baik pada level government to goverment (G2G) maupun business to business (B2B) khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. 

Business Indonesia Roundtable Meeting diselenggarakan di Kantor CEOE (Confederacion Espanola de Organizaciones Empresariales) di Madrid Spanyol. Pada sesi pembukaan diisi pemaparan dari Wakil Presiden CEOE Joacquin Gay de Montella, Duta Besar RI untuk Spanyol, Hermono, Sekretaris Negara bidang Infrastruktur, Transportasi, dan Perumahan Spanyol, Pedro Saura Garcia, Sekjen Kamar Dagang dan Industri Spanyol, Adolfo Diaz-Ambrona Medrane dan Wakil Ketua KADIN Indonesia, Erwin Aksa. 

Menteri Basuki menjelaskan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Spanyol yang masih bisa dikembangkan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia dengan 71,57% adalah kelas menengah.

“Dengan GDP sebesar US$932 Miliar di tahun 2017, Indonesia tercatat memiliki GDP terbesar di kawasan ASEAN dan menjadi bagian dari negara-negara G20,” jelas menteri Basuki dalam paparannya di acara Business Indonesia Roundtable Meeting di Madrid, Jumat (21/09/2018).

Menteri Basuki menambahkan, pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas pemerintahan saat ini dan menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Basuki meyakini bahwa pembangunan infrastruktur masih banyak menyediakan peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan para pengusaha negara-negara lain, khususnya Spanyol. 

“Pemerintah juga telah banyak melakukan reformasi kebijakan untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan investasi di Indonesia. Diharapkan hal ini akan dapat menarik investasi dari pengusaha-pengusaha Spanyol, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia,” lanjutnya.

Dalam penutupnya, Menteri Basuki tidak lupa mengundang pengusaha Spanyol untuk hadir pada Indonesia Infrastruktur Week yang akan diselenggarakan pada Oktober 2018, yang akan diikuti oleh para pelaku utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Setelah sesi pembukaan, dilanjutkan dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai komitmen kerja sama selama 2 tahun mendatang, yang ditandatangani Wakil Ketua KADIN Indonesia, Erwin Aksa, dan Sekjen Kamar Dagang Spanyol, Adolfo Diaz-Ambrona Medrane. 

Adanya MoU untuk lebih mempromosikan dan meningkatkan perdagangan, investasi, infrastruktur, dan ekonomi, termasuk pertukaran data dan informasinya. Selain itu juga saling membantu untuk berpartisipasi berbagai pertemuan (pameran dagang, konferensi, seminar) dan pertukaran delegasi dagang dan industri baik individual maupun berkelompok.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, Gerakan Satu Juta Rumah dilakukan dengan menyinergikan berbagai pihak secara nasional untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencapainya.

“Program ini merupakan gerakan bersama pemerintah, daerah, dunia usaha atau pengembang, dan masyarakat di mana setiap tahun ditargetkan mencapai jumlah satu juta unit hunian,” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Wijayanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin *(24/9/2018).

Menurut dia, program satu juta rumah merupakan salah satu bentuk nyata keseriusan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program tersebut, lanjutnya, meliputi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan proporsi sekitar 70%bagi MBR, dan 30% bagi non-MBR.

Pada saat ini juga sedang digelar Indonesia Properti Expo 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), 22-30 September, yang diikuti oleh 149 pengembang yang menawarkan 700 proyek terdiri baik KPR subsidi maupun nonsubsidi.

Kementerian PUPR turut berpartisipasi dalam pameran tersebut dengan gerai berupa purwarupa rumah Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat). Para pengunjung dapat melihat langsung dan mendapatkan penjelasan dari petugas mengenai pembangunan Risha dan dekorasi rumah di dalam rumah Risha.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid menyatakan bahwa teknologi Risha bisa membantu mewujudkan Program Satu Juta Rumah.

Khalawi Abdul Hamid menyatakan bahwa pihaknya telah menawarkan teknologi Risha kepada para pengembang perumahan.

“Kami sudah mengundang para pengembang serta asosiasi pengembang yang ada di Indonesia untuk melihat langsung teknologi Risha,” katanya.

Menurut dia, adanya teknologi Risha ini akan mempermudah dan mempercepat pembangunan rumah dan yang penting adalah tahan gempa.

Selain itu, teknologi ini dinilai sangat mudah untuk diaplikasikan juga dapat digunakan untuk pembangunan perumahan di daerah terpencil yang sulit untuk menemukan bahan material bangunan.

“Kami terus mendorong pemanfaatan dan aplikasi Risha yang merupakan hasil penelitian yang dikembangkan oleh Balitbang PUPR. Dan ini juga upaya pemerintah untuk mendorong capaian Program Satu Juta Rumah,” jelasnya.

WE Online, Jakarta –

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menawarkan proyek Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo senilai Rp3 triliun.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Wisnu Wijaya Soedibjo mengatakan, penawaran proyek itu dilakukan melalui kegiatan market sounding yang dihadiri sekitar 150 investor.

“Market sounding merupakan forum komunikasi antara pemerintah dengan calon investor yang sekaligus untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan model kerja sama yang ditawarkan pemerintah,” kata Wisnu dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Ia menjelaskan, proyek yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut masuk dalam skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pengembalian investasi direncanakan berasal dari tarif layanan pengguna jasa fasilitas bandara udara selama masa konsesi 25 tahun. Proyek ini direncanakan akan mendapatkan penjaminan pemerintah (Government Guarantee) melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. 

“Pemilihan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur ini tidak hanya atas pertimbangan keterbatasan anggaran semata, namun hal yang lebih penting adalah pemanfaatan partisipasi swasta yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman untuk mewujudkan infrastruktur bandar udara yang lebih berkualitas dengan anggaran yang lebih efisien,” tambah Wisnu.

Adapun sekitar 150 investor yang hadir meliputi bidang pengelolaan bandar udara, kontraktor, perbankan, lembaga keuangan, konsultan, serta asosiasi terkait dari dalam dan luar negeri.

WE Online, Jakarta –

Integrasi transaksi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) akan efektif berlaku pada 29 September 2018 mendatang pukul 00.00 WIB. 

Sebelum diberlakukan efektif, pihak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yakni PT Jasa Marga, PT Jakarta Lingkarbarat Satu, PT Marga Lingkar Jakarta, dan PT Hutama Karya dikabarkan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Hal tersebut penting dilakukan agar masyarakat mengetahui tujuan kebijakan integrasi transaksi tol adalah peningkatan pelayanan jalan tol, bukan kenaikan tarif tol untuk memberikan peningkatan keuntungan pada BUJT,” tulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemnepupera) dalam keterangan resmi yang diterima redaksi Warta Ekonomi, Selasa (25/9/2018).

Transaksi tol pasca-integrasi akan menjadi sistem transaksi terbuka, di mana pengguna tol hanya melakukan satu kali transaksi pada gerbang tol masuk (on-ramp payment). Saat ini adalah sistem transaksi tertutup, sehinga pengguna tol harus melakukan 2-3 kali transaksi untuk menggunakan tol JORR sepanjang 76 km yang terdiri dari 4 ruas tol dan dikelola BUJT berbeda.  

Sebagai konsekuensi pemberlakuan integrasi tol, maka terjadi perubahan tarif, di mana tarif yang digunakan adalah tarif rata-rata ruas tol tersebut dikalikan dengan penggunaan rata-rata jalan tol tersebut.

Setelah integrasi, penggunaan tol JORR sepanjang 76 km akan dikenakan satu tarif, yakni Rp15.000 untuk kendaraan golongan 1, kendaraan golongan 2 dan 3 dikenakan tarif sama sebesar Rp22.500, serta golongan 4 dan 5 membayar besaran tarif yang sama, yakni Rp30.000. 

Saat ini, untuk kendaraan dari Simpang Susun Penjaringan yang menuju tol akses Pelabuhan Tanjung Priok, golongan 1 membayar sebesar Rp34.000, sedangkan kendaraan golongan 5 sebesar Rp94.500.

Pemberlakuan integrasi JORR akan terjadi penurunan tarif tol, yaitu tarif golongan 1 turun sebesar Rp19.000, sedangkan golongan 5 turun sebesar Rp64.500.

Namun untuk pengguna jalan tol ruas Ulujami-Pondok Aren dari Bintaro Viaduct menuju Bintaro tetap membayar tarif tol Ulujami-Pondok Aren sebesar Rp3.000 untuk golongan 1. Sedangkan ruas tol Ulujami-Pondok Aren yang menuju Ulujami dikenakan tarif Rp15.000, atau naik Rp2.500 dari yang saat ini sebesar Rp12.500.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong kontraktor dan konsultan Indonesia, meningkatkan kompetensi dan kualitas, sehingga memiliki daya saing global untuk meningkatkan ekspor jasa konstruksi nasional. Salah satu negara yang telah menjadi tujuan ekspor jasa konstruksi Indonesia adalah Aljazair. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, BUMN Karya harus menjadi motor utama penggerak ekspor jasa konstruksi ke luar negeri. Pengembangan usaha hingga ke luar negeri ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan perusahaan asing. 

“Kebanggaan bagi Kementerian PUPR melihat kiprah PT WIKA di Aljazair sebagai duta bangsa Indonesia dan menjadi rujukan pembangunan infrastruktur di negara ini. Untuk teknis pekerjaan, kualitas pekerjaan tidak perlu diragukan,” ujar Basuki melalui keterangan resminya kepada redaksi Warta Ekonomi, Selasa (25/9/2018).

PT Wijaya Karya (WIKA) merupakan salah satu BUMN Karya yang telah melebarkan sayap go international. PT WIKA telah terlibat dalam beberapa proyek infrastruktur di Aljazair, seperti pembangunan rumah dan jalan. Di sektor perumahan, saat ini PT WIKA tengah mengerjakan pembangunan 5.350 unit Logement atau rumah susun di beberapa wilayah di Aljazair.

“Dengan terus menjaga kualitas pekerjaan, PT WIKA bersiap terlibat dalam beberapa proyek potensial lain di Aljazair. Terdapat lima proyek potensial dengan nilai total sekitar Rp9,23 triliun yang bisa digarap PT WIKA,” tuturnya. 

Proyek-proyek tersebut berupa pembangunan 15.000 unit Logement di beberapa wilayah senilai Rp4,47 triliun, pembangunan kawasan pariwisata senilai Rp745 miliar, pembangunan beberapa pelabuhan baru senilai Rp1,04 triliun, perluasan bandara di sejumlah kota senilai Rp2,23 triliun, dan pembangunan jalan dan jalan tol beker jasama dengan BUMN Aljazair senilai Rp745 miliar.

Selain PT WIKA, PT Pertamina terlibat dalam beberapa proyek di bidang energi di Aljazair. Diharapkan keduanya bisa menjadi benchmark bagi BUMN Indonesia untuk bisa lebih aktif memasuki pasar internasional. 

Duta Besar RI untuk Aljazair, Safira Machrusah mengatakan, kehadiran Menteri PUPR sebagai legitimasi kesungguhan indonesia bekerja sama dengan negara-negara di benua Afrika, salah satunya Aljazair. Kehadiran PT WIKA di Aljazair sekaligus menjadi duta Indonesia karena kualitas dan kompetensi kerjanya yang sangat baik.

“Saya berharap awal tahun depan kita bisa meresmikan sekaligus melakukan groundbreaking proyek infrastruktur baru yang lebih besar di Aljazair yang dikerjakan oleh perusahaan Indonesia,” kata Safira.