ska ahli teknik lingkungan

WE Online, Jakarta –

Bank Indonesia (BI) mendukung langkah pemerintah yang mengajak pihak swasta atau asing dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pasalnya pembangunan infrastruktur tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kendati begitu, menurut Gubernur BI, Perry Warjiyo, pembiayaan infrastruktur oleh swasta dapat menimbulkan sejumlah risiko seperti risiko kurs, risiko likuiditas dan juga risiko suku bunga.

Risiko tersebut akan dihadapi oleh swasta, terutama yang menarik pinjaman valuta asing dalam jumlah besar untuk mendanai infrastruktur.

“Salah satu komitmen Bank Sentral dalam hal infrastruktyur untuk memastikan manajemen risiko pasar dalam pembiayaan. Jangan lupa, Kita sudah maju dalam foreign exchange swap (penukaran valas dengan rupiah),” kata Perry dalam acara Indonesia Infrastructure Forum di Conrad Hotel, Benoa, Bali, Selasa (09/10/2018).

Perry mengatakan upaya terbaru lindung nilai utang valas swasta juga telah lahir dengan adanya pasar valas berjangka domestik (Domestik Non-Deliverable Forwards/DNDF). Transaksi DNDF mengakomodir pihak swasta untuk melakukan transaksi derivatif valuta asing (valas) terhadap rupiah yang standar berupa transaksi forward (berjangka) dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik dengan denomasi rupiah.

“kita sudah kenalkan DNDF sebagai instrumen untuk meningkatkan manajemen risiko mata uang,” ujarnya.

Untuk memitigasi risiko suku bunga (interest risk) dari penarikan valas, Perry mengatakan, Bank Sentral sedang mengembangkan Overnight Index Swap (OIS) yang akan menjadi acuan suku bunga untuk transaksi keuangan. Pembentukkan OIS setelah penerapan suku bunga pasar uang tenor satu hari, Indonia, benar-benar menjadi acuan pelaku pasar.

“Nanti akan ada acuan untuk tenor satu bulan, tiga bulan dan seterusnya,” ujar dia.

Untuk risiko likuiditas, Bank Sentral bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu upayanya dengan meningkatkan frekuensi pembukaan transaksi “repo” bagi perbankan untuk menjaga kondisi likuiditasnya.

Ketua DK OJK, Wimboh Santoso, mengatakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur Indonesia yang mencapai sekitar Rp5,5 triliun selama 2014-2019, tidak memungkinkan hanya mengandalkan kredit dari perbankan. Maka itu perlu model pembiayaan baru, seperti sekuritisasi aset, ataupun obligasi hijau.

“Kreasi pendalaman sektor keuangan harus dipercepat,” ujar Wimboh.

WE Online, Nusa Dua, Bali –

Bank Indonesia (BI), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Forum Investasi Indonesia 2018 yang mengangkat tema paradigma baru dalam pembiayaan infrastruktur. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini, Selasa (9/10/2018) di Bali sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa pihaknya mendukung akselerasi pembangunan di Indonesia.

“Indonesia bukan hanya sudah diakselerasi pembangunannya. Tapi pembiayaannya sudah masuk paradigma baru untuk menjadikan infrastrukutur sebagai aset,” kata Perry dalam sambutannya pada acara tersebut.

Dia menambahkan, dengan pembangunan infrastruktur yang baik, maka Indonesia menjadi negara yang bernilai lebih di masa depan.

“Investor yang belum bergabung, jangan ketinggalan. Banyak proyek yang bisa Anda ikuti, partisipasi Anda berharga untuk Indonesia dan berharga untuk Anda,” tambah Perry.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, Indonesia menjadi negara dengan predikat investment grade, sehingga cocok untuk dijadikan tempat berinvestasi. 

Karena itu Kementerian BUMN akan melakukan tugasnya seperti eksekusi, efisiensi, pembangunan jalan tol, pelabuhan hingga telekomunikasi.

“Berinvestasi di Indonesia bukan hanya menarik, tapi juga mudah,” jelas dia.

Dalam kasus Indonesia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada level 5-7%, RPJMN 2015-2019 menekankan pentingnya percepatan infrastruktur, antara lain melalui pembangunan jalan tol, bandar udara, pelabuhan, dan penambahan kapasitas pembangkit listrik.

Lebih lanjut, pemerintah menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan 223 proyek dan 3 program mencapai US$307 miliar. 

Dengan target pembangunan yang cukup tinggi tersebut, peran serta seluruh pihak sangat diperlukan. Diestimasikan 60% dari total pendanaan atau setara US$181 miliar berasal dari pendanaan pihak swasta dan 31% dari total pendanaan atau setara US$94 miliar berasal dari pendanaan BUMN.

Namun demikian, terdapat beberapa isu yang menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan keterlibatan sektor swasta, di antaranya keterbatasan kapasitas sumber daya dalam penyelesaian proyek berskala besar.

Oleh karena itu, Kementerian BUMN berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya dengan mencari sumber pendanaan dari pasar keuangan melalui berbagai inovasi instrumen pembiayaan dan membangun kemitraan dengan sektor swasta lain.

Melalui kemitraan strategis, BUMN diharapkan mendapatkan pembelajaran dari keahlian sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur dengan kualitas sesuai dengan standar internasional.

Diketahui, topik pembiayaan infrastruktur dipilih, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur. Salah satu kunci kesuksesan pembangunan tersebut adalah pembiayaan yang tak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan didukung oleh pembiayaan swasta.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, baik dari sisi kebijakan yang akomodatif maupun berbagai inovasi instrumen keuangan untuk pembiayaan infrastruktur.

WE Online, Jakarta –

Proyek-proyek green infrastructure perlu lebih dipasarkan dengan imbal hasil yang bersaing serta risiko minimal agar dapat  memikat para investor swasta. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) dalam sambutan di acara Seminar Japan Bank of International Cooperation (JBIC) “How to Mobilize Private Investment for Green Infrastructure Promoting Intraregional Connectivity” yang merupakan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018.

Menkeu menyayangkan pasar potensial untuk proyek green investments masih sangat kecil dan kurang beragam.

“Green infrastructure juga membutuhkan investasi di depan, dan baru memberikan hasil dalam jangka panjang, kemudian juga kerap berisiko terkait ketidakpastian regulasi, ekonomi dan perkembangan teknologi,” jelas Menkeu, Kamis (11/10/2018).

Menkeu menilai pemerintah harus melakukan intervensi agar green financing dan green infrastructure dapat terus berkembang.

“Pemerintah telah berkomitmen untuk anggaran pembangunan infrastruktur senilai US$400 miliar pada kurun 2015-2019. Khusus untuk anggaran 2019, pemerintah telah mengalokasikan sebesar 26,67 milyar dollar AS untuk infrastruktur, lebih besar dari alokasi anggaran 2018,” tambah Menkeu.

Sri Mulyani percaya, bahwa tidak ada satu model green financing yang berhasil untuk semua negara. Kebijakan dan pilihan investasi harus sesuai dengan masing-masing kondisi negara, dalam suatu strategi yang komprehensif.

“Dalam hal ini saya menyambut pembiayaan inovatif yang akan membuka kesempatan bagi green infrastructure, yang tentunya akan membawa banyak manfaat kedepan,” kata Menkeu.

Acara seminar JBIC ini juga menghadirkan pembicara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, Gubernur JBIC, Tadashi Maeda, dan 200 peserta dari  ADB, Astra Infra, OPIC dan perusahaan-perusahaan Jepang.

Menkeu memaparkan juga, bahwa JBIC telah menjadi salah satu mitra strategis Indonesia dan selama ini melakukan bantuan teknis dalam bidang pembiayaan infrastruktur. JBIC telah berkontribusi dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia untuk mendukung konstruksi pembangkit energi, rel kereta dan jalan tol.

Pada 2016, JBIC telah memberikan pinjaman langsung ke beberapa BUMN sejumlah US$310 juta tanpa jaminan pemerintah. Pada 2017, JBIC juga telah berkomitmen memberikan US$3,7 miliar ke Indonesia. Menurutnya, Angka ini menunjukkan komitmen tinggi JBIC dalam bekerjasama dengan pemerintah, BUMN dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan Indonesia.

WE Online, Jakarta –

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan PT Bank HSBC Indonesia menyelenggarakan Infrastructure Forum sebagai bagian dari Parallel Events IMF-WB Annual Meetings (AM) 2018 di Ayana Hotel & Resorts, Jimbaran, Bali.

Forum ini menjadi wadah bagi para investor untuk berkomunikasi dengan pemerintah terkait berbagai peluang investasi infrastruktur di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 400 peserta yang terdiri dari investor, corporate banking clients, private banking consumers dan fund management companies.

Kepala BKPM Thomas Lembong  menjelaskan bahwa diperlukan konsolidasi dan koordinasi yang kuat antara moneter, fiskal dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan nasional.

“Infrastructure Forum ini merupakan forum komunikasi antara pemerintah dengan para investor dalam dan luar negeri, baik di sektor infrastruktur maupun keuangan dan lembaga perbankan, mengenai peluang pengembangan sektor infrastruktur di Indonesia serta perkembangan-perkembangan terkini dalam skema pendanaan infrastruktur,” kata Thomas Lembong dalam keterangan tulisnya, di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Deputy Chairman and Chief Executive HSBC Asia Pacific Peter Wong menambahkan peran serta pelaku usaha swasta perlu lebih didorong untuk berperan demi merealisasikan pembangunan proyek infrastruktur Indonesia.

Sementara itu Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Sumit Dutta  mengatakan dalam rangka realisasi rancangan pembangunan infrastruktur Indonesia, pemerintah dan pihak swasta membutuhkan skema pembiayaan yang baik dan solutif demi menunjang keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur di masa mendatang. Salah satunya adalah melalui investasi di proyek pembangunan infrastruktur ini.

Dari data Asian Development Bank tercatat, estimasi kebutuhan investasi infrastruktur Asia dari tahun 2016-2030 tercatat US$22,6 triliun atau sekitar US$1,5 triliun per tahun. Dengan memperhitungkan mitigasi bencana dan adaptasi kenaikan biaya investasi yang dibutuhkan meningkat menjadi US$26,2 triliun atau US$1,7 triliun per tahun.

Untuk Asia Tenggara, dalam periode 2016-2030 tersebut membutuhkan investasi infrastruktur sebesar US$2,7 triliun dan dengan memperhitungkan mitigasi bencana dan adaptasi kenaikan bencana menjadi sebesar US$3,1 triliun.

WE Online, Jakarta –

Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group di Nusa Dua, Bali benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk Indonesia. Dalam rangkaian acara paralel IMF-World Bank, ditandatangani kesepakatan kerjasama investasi dan pembiayaan senilai lebih dari USD 10 miliar.

Penandatanganan kerjasama investasi dan pembiayaan tersebut dilakukan di Hotel Inaya Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). Penandatanganan itu disaksikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Badan Usaha milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Menko Darmin mengaku bangga dengan penandatanganan yang dilakukan hari ini. Ia mengatakan bahwa sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu bersemangat dan fokus dengan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional lainnya.

“Saya perlu beri apresiasi kepada Kementerian BUMN dan para BUMN, juga para investor. Kami akan selalu mendukung agar proyek strategis BUMN dan mitra strategis baik luar maupun dalam negeri sehingga dapat selalu berjalan dengan baik,” kata Darmin.

Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, langkah kerjasama ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena proses pengembangan infrastruktur nasional mendapatkan solusi pembiayaan dengan berbagai macam sumber pendanaan. Hal ini selaras dengan program Pemerintah Indonesia dalam 5 tahun terakhir yang menempatkan fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan interkonektivitas antar wilayah di Indonesia, menurunkan biaya logistic dan menjaga ketersediaan suplai energi.

“Adanya inovasi pembiayaan infrastruktur ini, diharapkan akan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan peluang investasi pada pembangunan infrastruktur Indonesia kedepan. Selain itu diharapkan para investor lainnya juga mengetahui adanya komitmen pemerintah yang tinggi berupa kebijakan yang diambil untuk mendorong peran pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi instrument keuangan untuk pembiayaan infrastruktur,” kata Rini Soemarno.

BUMN, lanjut Rini, selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dengan mencari sumber pendanaan dari pasar keuangan melalui berbagai inovasi instrument pembiayaan dan membangun kemitraan dengan sektor swasta lainnya.

Melalui kemitraan strategis, BUMN diharapkan juga mendapatkan pembelajaran dari keahlian sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur dengan kualitas sesuai dengan standard global.

“Dalam implementasi pembangunan infrastruktur, BUMN memiliki peran penting dalam pencapaian pembangunan infrastruktur yang ditetapkan oleh Pemerintah. Guna mendukung pembangunan infrastruktur kedepan, keterlibatan BUMN dan sektor swasta masih sangat diperlukan,” ujar Rini.

Penandatangan kerjasama dan pembiayaan ini merupakan rangkaian penyelenggaraan Indonesia Investment Forum (IIF) 2018. Pada kerjasama ini juga ditandatangani kerjasama di pasar keuangan syariah domestik sejak regulasinya diterbitkan Bank Indonesia pada akhir 2015.

Inisiatif lain yang dilakukan untk pembiayaan infrastruktur adalah penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA).

Kontrak investasi ini diterbitkan Bank Mandiri Group bersama anak perusahaannya yaitu Mandiri Sekuritas dan Mandiri Manajemen Investasi dan berkerjasama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Produk investasi yang pertama kali diluncurkan tersebut rencananya akan menyasar investor lokal dan global,

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, alternatif pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal ini dapat dimanfaatkan perusahaan di bidang infrastruktur untuk mendapatkan sumber pendanaan yang efektif dengan biaya yang terukur.

“Inisiatif ini juga akan membantu pendalaman pasar keuangan domestik melalui penambahan produk investasi berbasis proyek infrastruktur,” ujar Kartika.

KIK-DINFRA akan diperdagangkan di pasar modal dengan target pengumpulan dana mencapai Rp1,5 triliun. Adapun, pengumpulan dana melalui RDPT yang mencapai Rp3 triliun akan memberikan tambahan belanja modal kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Bank Mandiri sendiri sebagai perbankan nasional telah menyalurkan pembiayaan langsung yang signifikan ke sektor infrastruktur hingga mencapai hampir 24% dari total portofolio kredit perseroan.

Pada akhir Semester I-2018, nilainya mencapai Rp165,8 triliun dari total komitmen Rp255,3 triliun yang sudah diberikan ke proyek-proyek infrastruktur. Penyaluran itu naik 23% secara yoy.

Adapun kerjasama investasi dan pembiayaan yang ditandatangani adalah sebagai berikut:

1. Strategic Partnership senilai antara PT GMF AeroAsia Tbk dan Airfrance Industries serta KLM Enginering & Maintenance
2. Partnership senilai US$500 juta antara GMF AeroAsia dan China Communications Contruction Indonesia
3. Peluncuran penawaran kerjasama strategis bandara Kualanamu oleh PT Angkasa Pura II (Persero) kepada investor, senilai hingga US$500 Juta
4. Strategic Partnership senilai US$100 juta antara PT Pindad (Persero) dan Waterbury Farrel
5. Strategic partnership senilai US$320 juta antara PT Aneka Tambang Tbk dengan Ocean Energy Nickel International Pty. Ltd
6. Strategic Partnership senilai US$850 juta antara PT Inalum (Persero), Antam dan Aluminium Corporation of China Limited
7. Kerjasama senilai US$500 juta antara PT KAI (Persero), PT INKA (Persero) dan Progress Rail (Caterpillar Group)
8. Kerjasama senilai US$185 juta antara PT Boma Bisma Indra (Persero) dan Doosan Infracore serta Equitek
9. KIK-Dinfra senilai US$112 juta oleh PT Jasa Marga dan Bank Mandiri serta pernyataan efektif OJK
10. RDPT PT Jasa Marga dan Bank Mandiri serta AIA, Taspen, Wana Artha, Allianz dan Indonesia Infrastruktur Finance (IIF) senilai USD 224 juta
11. Kerjasama investasi senilai US$6.5 miliar antara PT Pertamina (Persero) dan CPC Corporation
12. Kerjasama investasi senlai EUR 150 juta antara PLN dan KfW
13. Kredit investasi Senilai US$523 juta dari Bank Mega kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan ruas tol Pekanbaru – Dumai
14. Asset monetization senilai US$336 juta oleh Hutama Karya dengan ICBC, MUFG, Permata Bank, SMI
15. Kredit Sindikasi US$684 juta kepada Hutama Karya dari Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga dan SMI
16. Investasi senilai US$310 juta antara Menjangan Group, ITDC dan Amorsk Group
17. Investasi senilai US$198 juta antara PT Wijaya Karya (Persero), ITDC dan Menjangan Group
18. Kerja sama pembiayaan proyek Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika antara ITDC dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) senilai US$248 Juta
19. Kerjasama Hedging nilai tukar berbasis Syariah senilai US$128 juta antara PT SMI dan Maybank

WE Online, Jakarta –

Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, menggandeng investor Arab Saudi untuk membiayai proyek infrastruktur di Indonesia. Dana yang dikeluarkan senilai US$100 juta atau setara dengan Rp1 triliun Rupiah.

Sehari sebelum pertemuan, Heritage Amanah, diwakili oleh Presiden Direkturnya, Ibu Salina Noordin, telah menanda tangani sebuah perjanjian kerja sama dengan perusahaan BUMN, Bahana Capital Investment, untuk mendapatkan dana Timur Tengah.

Yenny mengatakan bahwa Ia melihat pada saat ini investasi dari Timur Tengah masih sangat minim di Indonesia, padahal Raja Salman sudah kesini bawa rombongan besar. Yenny menilai hal tersebut terjadi karena setelah itu ada hambatan komunikasi.

“Kita dan mereka sama-sama pasif, sehingga tidak ada investasi masuk yang signifikan. Selain itu kelompok Saudi yang tertarik masuk, cenderung menggunakan broker asing dengan fee tinggi sehingga harga proyek keseluruhan menjadi mahal dimata mereka. Ini yang harus diubah. Sekarang langsung dipertemukan antara yang punya uang dan yang punya proyek, jadi lebih efisien,” jelasnya.

Selain itu, Yenny melanjutkan, investasi Saudi cenderung diarahkan kepada Amerika Serikat.

“Kita harus tarik untuk masuk ke Indonesia,” tegasnya.

Di sela-sela pertemuan IMF-World bank, Yenny Wahid menggagas pertemuan antara mentri BUMN, Rini Soemarno, dengan dr Rahman Al Saeed, penasehat kerajaan Saudi dan ketua Komite Perdagangan Internasional Saudi ( ICT), yang saat ini duduk dalam Board of Eminence Heritage Amanah Group, sebuah Private Investment advisory group, yang mewakili banyak grup konglomerasi besar asal Timur Tengah.

Sementara itu, Yenny mengapresiasi sambutan mentri BUMN yang langsung memberikan dukungan atas langkah2nya.

“Ibu Rini men-support total semua upaya kita. Karena ini akan menciptakan alternative funding atau sumber pendanaan alternatif,  untuk proyek2 infrastruktur yang selama ini didominasi oleh perusahaan2 China,” Jelasnya.

“Ibu Rini bahkan mengatakan bahwa perlu ada kerjasama investasi khusus antara Saudi dan Indonesia, karena keduanya punya banyak kesamaan, yaitu market Muslim yang besar”

WE Online, Jakarta –

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengadakan High Tea Event pada Infrastructure Forum di Bali, Kamis (11/10/2018) dengan lima perusahaan dari berbagai negara, seperti China, Hongkong, Belanda, dan Malaysia dengan nilai investasi mencapai US$31,4 miliar untuk sektor infrastruktur, meliputi bidang power plant, pelabuhan, konstruksi, dan logistik.

Kepala BKPM menjelaskan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, diperlukan konsolidasi dan koordinasi yang kuat antara moneter, fiskal, dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan nasional.

“Infrastructure Forum ini merupakan forum komunikasi antara pemerintah dan para investor dalam dan luar negeri, baik di sektor infrastruktur maupun keuangan dan lembaga perbankan, mengenai peluang pengembangan sektor infrastruktur di Indonesia serta perkembangan terkini dalam skema pendanaan infrastruktur,” jelas Thomas Lembong dalam siaran pers.

Indonesia baru saja diterpa berbagai bencana alam yang terjadi di NTB dan Sulawesi Tengah. Mayoritas infrastruktur vital di daerah tersebut, termasuk bandara, gardu listrik, pelabuhan dan menara telekomunikasi, mengalami kerusakan yang parah. Dari hal tersebut, Thomas menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur yang mengedepankan aspek disaster preparedness.

“Kiranya forum ini dapat kita optimalkan untuk mendiskuksikan strategi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan tahan dari terpaan bencana. Selain itu, dari segi finansial, bagaimana penerapan manajemen risiko bencana dan inovasi finansial lain dapat diterapkan untuk kesiapan menghadapi bencana,” ucapnya.

Melihat kebutuhan sektor swasta untuk berperan lebih demi merealisasikan pembangunan proyek infrastruktur Indonesia, Deputy Chairman and Chief Executive HSBC Asia Pacific Peter Wong menuturkan dalam pidato pembukaanya terkait potensi yang dimiliki Indonesia dan harapannya untuk memperkenalkan ke kancah dunia.

“Tidak hanya besar di jumlah populasi penduduk, namun Indonesia juga memiliki banyak sekali potensi yang siap digali dan dimanfaatkan. Namun, diperlukannya penghubung yang baik secara fisik, ekonomi, dan pembiayaan. Dengan kata lain, infrastruktur adalah kuncinya,” ucap Wong.

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Sumit Dutta berperan serta dalam menghubungkan nasabah global HSBC untuk turut ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

“Dalam rangka realisasi rancangan pembangunan infrastruktur Indonesia, pemerintah dan pihak swasta membutuhkan skema pembiayaan yang baik dan solutif demi menunjang keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur di masa mendatang, salah satunya melalui investasi di proyek pembangunan infrastruktur ini,” jelas Sumit Dutta.

Dari data Asian Development Bank, estimasi kebutuhan investasi infrastruktur Asia 2016-2030 tercatat US$22,6 triliun atau sekitar US$1,5 triliun per tahun. Dengan memperhitungkan mitigasi bencana dan adaptasi kenaikan biaya investasi yang dibutuhkan meningkat menjadi US$26,2 triliun atau US$1,7 triliun per tahun.

Untuk Asia Tenggara, dalam periode 2016-2030 tersebut membutuhkan investasi infrastruktur sebesar US$2,7 triliun dan dengan memperhitungkan mitigasi bencana dan adaptasi kenaikan bencana menjadi sebesar US$3,1 triliun.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui Indonesia Pavilion memaparkan adanya peluang investasi senilai US$42,2 miliar kepada sejumlah investor yang turut menghadiri Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group, di Nusa Dua, Bali.

Peluang investasi itu berasal dari 80 proyek yang sedang dikembangkan di Tanah Air dengan anggaran total biaya proyek dari berbagai sektor itu tercatat mencapai US$86,1 miliar.

Infrastruktur ikut menjadi salah satu sektor yang menawarkan peluang investasi tersebut. Berdasarkan data Kementerian BUMN, peluang investasi untuk sektor konstruksi dan infrastruktur tercatat senilai US$16,2 miliar dari 30 proyek. Selain itu, ada pula peluang investasi untuk sektor manufaktur sebesar US$600 juta.

Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K. Ro, mengatakan bahwa ada lima fokus area pengembangan infrastruktur yakni sektor elektrifikasi, konektivitas jalan, konektivitas laut,  konektivitas bandara, dan konektivitas digital broadband.

“Kami akan memastikan konsistensi pelaksanaan dari proyek-proyek infrastruktur dasar seperti jalan tol, pelabuhan laut, bandara, dan telekomunikasi. Kami terus mendorong perbaikan infrastruktur,” jelas pria yang akrab disapa Aloy, Jum’at (12/10/2018).

Untuk sektor listrik, rasio elektrifikasi ditargetkan bisa mencapai 99,9% pada akhir 2019. Adapun, terkait konektivitas jalan ada rencana untuk memperpanjang jalan tol mencapai 1.794 kilometer pada 2019. Begitupun dengan konektivitas laut yang diharapkan ada peningkatan kapasitas kargo 34,8 juta teus pada akhir 2019. Sementara itu, konektivitas bandara diharapkan mencapai target 235 juta penumpang pada akhir 2019.

Aloysius menambahkan, untuk memastikan hal itu dapat berjalan lancar, pihaknya berkomitmen untuk selalu mendorong BUMN agar berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya dengan mencari sumber pendanaan dari pasar keuangan dengan berbagai inovasi instrumen pembiayaan hingga membangun kemitraan dengan sektor swasta lainnya.

Melalui kemitraan strategis antara BUMN dengan swasta, diharapkan bisa terjadinya sharing keahlian untuk pembangunan infrastruktur dengan kualitas sesuai standar global,” tutup dia.

WE Online, Jakarta –

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika Lombok, menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk dukungan pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di The Mandalika.

Penandatanganan LoI dilakukan oleh Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer bersama Director General Investment Operations AIIB Yee Ean Pang di hadapan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini M. Soemarno, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono.

Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada AIIB dalam pengembangan The Mandalika yang tengah dilakukan.

“Kami sangat bangga ITDC terpilih sebagai institusi pengembangan pariwisata pertama di dunia yang akan memperoleh pembiayaan dari AIIB. Hal ini menunjukkan kepercayaan terhadap ITDC dan prospek the Mandalika, juga kepercayaan masyarakat global kepada potensi ekonomi Indonesia, khususnya sektor pariwisata, di masa sekarang dan masa datang,” kata Abdulbar M. Mansoer dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Abdulbar M Mansoer menerangkan, melalui program MUTIP akan dilakukan pembiayaan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dasar pariwisata yang ada di the Mandalika dan lingkungan sekitarnya.

“Bahwa pengembangan the Mandalika sebagai sebuah kawasan pariwisata akan memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan serta mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, dua Head of Agreement (HoA) terkait pengembangan destinasi pariwisata di Bali Utara, juga ditandatangani antara ITDC–Menjangan Group–PT Wijaya Karya (Persero), (WIKA) dan ITDC–Menjangan Group– T AMORSK Indonesia (AMORSK).  

HoA dengan Menjangan Group dan WIKA, menyepakati sinergi ITDC dan WIKA dalam mengembangkan lahan seluas 100 ha milik Menjangan Group yang berlokasi di dekat Pulau Menjangan, Bali Utara. 

Dengan nilai investasi sebesar US$198 Juta, lahan yang terletak di tepi pantai (beachfront) tersebut akan dikembangkan sebagai lifestyle hub yang terdiri dari hotel berbintang, vila, retail village, hutan mangrove, serta marina dan terminal kapal pesiar.  Penandatanganan HoA dilakukan oleh Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, CEO Menjangan Group Janitra Limmantoro, dan Direktur Utama WIKA Tumiyana.

Sedangkan HoA antara ITDC, Menjangan Group, dan PT PT AMORSK Indonesia (AMORSK) mencakup pembangunan resort bintang 4 dan 6 di atas lahan seluas 20 ha, termasuk infrastruktur dan modal bagi pendirian perusahaan utilitas.

Penandatanganan MOU dilakukan oleh Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, CEO Menjangan Group Janitra Limmantoro, dan President/Commisioner AMORSK Syed Naziam Syed Faizal. Sebagai informasi, AMORSK merupakan exclusive developer* hotels, resorts dan residences di bawah Paramount Hotels and Resort Branding and Management. (*tidak termasuk hotel di Lombok)

Dalam LoI yang ditandatangani ini, AIIB siap mendukung pembiayaan melalui program Mandalika Urban & Tourism Infrastructure Project (MUTIP) senilai total USD 248,4 juta atau setara Rp 3,6 Triliun (US$1 = Rp14.500,-).   Pembiayaan kepada ITDC tersebut merupakan pembiayaan pertama secara standalone/ mandiri yang dilakukan AIIB di Indonesia dan secara global merupakan pembiayaan pertama AIIB bagi kegiatan pembangunan infrastruktur pariwisata.

WE Online, Makassar –

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pengembang Indonesia (PI) Sulsel menyatakan kesiapannya memenuhi kebutuhan rumah bagi kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Saat ini, angka kebutuhan atau backlog rumah bagi ASN di pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia mencapai 41 ribu unit.

Hal itu disampaikan Ketua DPD PI Sulsel, Yasser Latief, di sela Rapat Koordinasi 1 Identifikasi Kesiapan Daerah Pilot Project Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Rapat digelar oleh Pemprov Sulsel di Hotel Claro Makassar, Kamis kemarin. 

Dalam rapat itu, dipaparkan ada 775.318 backlog perumahan secara nasional, khusus ASN. Sebanyak 5,3 persen diantaranya ada di Sulsel, atau mencapai 41.264. “Kita menyambut pendataan backlog perumahan ASN yang sedang dilakukan pemerintah. Sesuai prediksi, angka kebutuhan rumah untuk ASN sangat tinggi. PI Sulsel siap bermitra untuk menekan backlog rumah ini,” ujar Yasser. 

Kesiapan PI diperkuat dengan kesiapan 161 perusahaan pengembang anggota PI. Perusahaan ini tersebar merata diseluruh Sulsel, dan semuanya terdaftar resmi pada Sistem Registrasi Pengembang (Sireng) Kementerian PUPR.

Kabid Kesejahteraan dan Kinerja BKD Sulsel, A. Harun, menguraikan sepanjang 1982 sampai 2017 tercatat baru 2.118 unit dan 148 kamar rusun yang terserap di lingkup ASN Pemprov Sulsel. Jika dirata-ratakan hanya 60 unit rumah pertahun. Sementara PNS Sulsel mencapai 25 ribu orang. 

Bahkan menurut Kepala Dinas Permukiman Perumahan dan Pertanahan Sulsel, Andi Bakti Haruni, PNS golongan IV-pun masih ada yang tidak memiliki rumah, apalagi golongan I. 

“Oleh karena itu, kami mengapresiasi kesiapan DPD PI Sulsel. Ke depan kita berharap bisa membuka komunikasi yang lebih intensif dengan PI untuk memenuhi ketersediaan rumah bagi ASN,” urai A. Harun. 

Angka 775 ribu ASN yang belum memiliki rumah permanen, belum termasuk 275 ribu personel TNI, dan 360 ribu personel Polri. Presiden RI Joko Widodo pun telah menginstruksikan agar ketersediaan rumah ASN bisa dipercepat. ASN yang bisa memiliki rumah diharapkan berimbas kepada peningkatan konsentrasi kinerja. Hal ini juga untuk menurunkan backlog rumah yang mencapai 11,4 juta secara nasional per 2018.

Rapat Koordinasi itu diikuti oleh perwakilan Bank BTN, BRI, Bank Sulselbar dan Bank Artha Graha selaku bank pelaksana program, perwakilan Dinas Perizinan, para kepala BKD Kabupaten/Kota, serta unsur pengembang.