ska ahli teknik lingkungan

WE Online, Jakarta –

Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan, saat ini pembebasan lahan tol Bakauheni-Palembang sepanjang 460 kilometer sudah 100%, khususnya untuk jalan utama.

“Untuk jalan utama sudah bebas 100% dan hanya beberapa titik di luar itu seperti di kanan kiri jalan utama dan exit yang belum bebas,” katanya menjawab pers pada Ekspedisi Tembus Tol Trans Sumatera, di Palembang, Rabu (29/8/2018).

Sementara itu, lanjut Rini, progres pengerjaan konstruksi tiga seksi rata-rata adalah 75-80%. Oleh karena itu, pihaknya optimistis Tol Bakauheni-Palembang bisa diselesaikan awal tahun depan dan diharapkan bisa digunakan untuk angkutan Lebaran 2019.

Rini memastikan jika sudah selesai, maka tol itu akan membawa manfaat besar bagi pengembangan kawasan dan peningkatan roda perekonomian di Pulau Sumatera.

“Adanya tol ini juga akan membantu menurunkan biaya logistik, sehingga berbagai produk unggulan serta hasil bumi dan sumber daya dapat terdistribusi dengan baik dengan waktu yang cepat disertai biaya terjangkau,” katanya.

Rini menambahkan, dengan dioperasikannya ruas-ruas Jalan Tol Trans Sumatera nanti juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar jalan tol.

Tak hanya itu, katanya, sentra-sentra ekonomi baru akan tercipta melalui program Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di setiap tempat istirahat atau rest area sepanjang jalan tol.

“Sebagaimana yang kami sedang lakukan di Tol Trans Jawa, nantinya tempat istirahat ini sebagian besar akan diperuntukkan bagi UKM lokal sekitar ruas tol tersebut. Ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing produk-produk unggulan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar ruas tol,” ujar Rini.

Manfaat lain dari kehadiran tol Trans Sumatera, yakni dapat mempersingkat waktu tempuh. Sebagai contoh, semula Pelabuhan Bakauheni-Kayu Agung sepanjang 325 km ditempuh dalam waktu sekitar 9 jam melalui jalan nasional, jika melewati jalan tol nanti hanya 4 sampai 5 jam.

Dirut Hutama Karya Bintang Perbowo pada kesempatan yang sama menambahkan, pihaknya menargetkan untuk pekerjaan fisik konstruksi ruas Bakauheni-Palembang tuntas akhir tahun ini.

Ruas ini terbagi menjadi tiga seksi dengan masing-masing perkembangan konstruksi, antara lain ruas Bakauheni-Terbanggi Besar mencapai 86,02%, ruas Terbanggi Besar-Kayu Agung mencapai 73%, dan ruas Palembang-Indralaya mencapai 95,46%.

PT Hutama Karya (Persero) melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 jo Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015, mendapatkan penugasan pembangunan dan pengusahaan 24 ruas Jalan Tol Trans-Sumatera sepanjang kurang lebih 2.770 km, dengan prioritas di 8 ruas sepanjang kurang lebih 644 km dengan total investasi sekitarnya Rp250 triliun lebih.

Ke-8 ruas prioritas tersebut adalah Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, Bakauheni-Tebanggi Besar, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang-Tanjung Api-Api, Kisaran-Tebing Tinggi. Seluruh pembangunan ruas itu ditargetkan selesai pada akhir 2019.

WE Online, Jakarta –

Presiden Joko Widodo memberikan target waktu enam bulan untuk menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi infratsruktur akibat gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.Target itu menjadi implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di NTB.

“Kita inginnya semua secepat-cepatnya. Saya berikan target seperti infrastruktur itu enam bulan bisa diselesaikan. Kemudian pembagian bantuan ke masyarakat secepat-cepatnya terus diberikan sehingga selain memberikan dampak ekonomi menjadi hidup kembali, masyarakat juga semangat membangun kembali rumahnya,” ucap Presiden di Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Ia juga menggarisbawahi, pembangunan rumah bagi para korban terdampak gempa akan dilakukan dengan menggunakan teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang telah teruji tahan gempa. Untuk itu, pemerintah mengirimkan ratusan insinyur muda untuk mendampingi warga dalam membangun rumah-rumah yang lebih tahan gempa.

Sebagai gambaran, rumah yang mengalami rusak berat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp50 juta. Sedangkan kerusakan sedang mendapat bantuan sebesar Rp25 juta, dan untuk yang rusak ringan nilai bantuannya Rp10 juta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera), Basuki Hadimuljono, menyatakan proses perbaikan rumah warga yang runtuh diguncang gempa akan dimulai   pada 1 September 2018. Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akan dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong, dengan pendampingan dari tenaga fasilitator.

“Rumah harus dibangun dengan kualitas yang lebih baik, mampu menahan guncangan gempa karena potensi gempa terjadi di masa mendatang tetap ada,” kata Basuki.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) terus mendorong para kontraktor dan pekerja konstruksi untuk bekerja lebih sistematis, disiplin, dan terukur berdasarkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menteri Pupera, Basuki Hadimuljono, mengatakan saat ini Kemenpupera telah menerbitkan 4.778 sertifikat petugas K3. Untuk pekerjaan dengan risiko tinggi diperlukan ahli K3 dan saat ini telah terdapat 2.861 ahli K3 yang telah bersertifikat

“Kami berupaya keras untuk mendorong K3 menjadi bagian dari budaya kerja di dunia konstruksi, yang banyak kita kenal dengan program zero accident atau safety first,” kata Menteri Basuki pada pembukaan seminar Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) dengan tema “Gempa, Kecelakaan Konstruksi, Kegagalan Bangunan dan Profesionalisme SDM Konstruksi” di Hotel Borobudur, Kamis (30/08/2018).

Menteri Basuki secara khusus memberikan apresiasi dan terima kasih kepada HAKI atas kontibusi dan dukungan dalam meningkatkan budaya K3, khususnya setelah terjadi beberapa pristiwa  kecelakaan kerja di akhir tahun 2017 dan awal 2018.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki: Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Sebagai negara rawan bencana, pembangunan infrastruktur di seluruh negeri seperti bendungan, jembatan, jaringan jalan, bangunan gedung hunian dan perkantoran, jaringan komunikasi, listrik, tidak luput dari ancaman dan risiko bencana seperti banjir, gunung merapi maupun gempa bumi. OLeh karenya dalam merancang suatu konstruksi bangunan, para insinyur juga harus memperhatikan peta sumber dan bahaya gempa serta data dari BMKG mengenai cuaca.

WE Online, Palembang –

Di sela-sela kegiatan terkait Asian Games 18 di Palembang,  Menteri Pupera, Basuki Hadimuljono, meninjau lokasi pembangunan pengendalian banjir Sungai Bendung di Kota Palembang. Ia menekankan bahwa pendekatan non-struktural seperti kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai juga berperan penting dalam pengurangan risiko banjir.

Tampak hadir mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Penyediaan Perumahan Kemepupera, Khalawi AH, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang, Syaiful Anwar, Kepala BBWS Sumatera VIII Palembang, Suparji dan Kepala Biro Komunikasi Publik, Endra S. Atmawidjaja.

Menteri Basuki mengatakan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sebagai water manager harus bertindak tegas apabila ada orang yang buang sampah sembarangan ke sungai.

“Upaya lainnya setidaknya dengan menyediakan tempat sampah di pinggiran sungai. Untuk itu koordinasi dengan Satker Cipta Karya di daerah harus mantap agar asset negara ini bisa dipelihara fungsinya” kata Menteri Basuki di Palembang, Rabu (29/08/2018).

Untuk mengatasi permasalahan sampah di Sungai Bendung, BBWS Sumatera VIII akan melibatkan TNI untuk mewujudkan Sungai Bendung yang bersih dari sampah.

“Saya sudah komunikasi dengan Pangdam Sriwijaya agar tujuan bisa tercapai secara efektif,” tegasnya.

Dengan dilaksanakannya normalisasi, pembangunan kolam retensi dan stasiun pompa, maka luas genangan banjir akan berkurang dari sekitar 285 hektar menjadi 46 ha. Lama waktu genangan juga lebih singkat dari 16 jam dengan ketinggian genangan 30-70 cm, menjadi 3 jam dengan tinggi genangan 10-20 cm. Artinya, risiko banjir yang dapat tereduksi berkisar 80%.

Pekerjaan pembangunan pompa tersebut dilakukan oleh PT. SAC Nusantara-PT. Basuki Rahmanta Putra, Kerjasama Operasi (KSO) dengan nilai kontrak Rp239,98 miliar dengan sistem tahun jamak selama empat tahun anggaran sejak 2015 dan akan selesai akhir tahun 2018.

Dalam pembangunan pengendalian banjir tersebut, Kepala BBWS Sumatera VIII Palembang, Suparji, menyatakan siap dan akan mengintensifkan koordinasi dengan Satker Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang, terutama untuk pengelolaan sampah di sepanjang sungai.

WE Online, Palembang –

PT Hutama Karya (Persero) selaku pemilik konsesi Tol Trans Sumatera memproyeksikan akan memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7 triliun untuk tahun ini dan 2019.

“Insya Allah tahun ini dan 2019 kami mendapatkan PMN Rp7 triliun sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi dalam nota keuangan kemarin,” kata Dirut PT Hutama Karya, Bintang Perbowo, kepada pers di sela kunjungan kerja Menteri BUMN Rini Soemarno, Kamis (30/8/2018), di Palembang.

Bintang menjelaskan, nilai PMN sebesar itu akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya ruas prioritas seperti Tol Bakauheni-Palembang.

Ruas itu yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera ditargetkan pemerintah selesai pada awal 2019 atau mundur dari rencana awal sebelum Asian Games 2018.

“Intinya, tahun ini dan tahun depan untuk menuntaskan penugasan itu akan menggunakan PMN Rp7 triliun itu dan sisanya akan mencari di pasar,” kata Bintang.

Bintang mengaku, pihaknya sebagai pemilik konsesi Tol Trans Sumatera akan mencari utang dan bahkan bisa jadi dengan demokratisasi aset dan atau mencari mitra strategis.

“Kami kan punya sumber keuangan dari tol yang sudah ada,” katanya.

Sementara itu, Bintang mengaku akan menawarkan cara untuk mencari mitra strategis dengan kepemilikan saham mayoritas agar bunga dari kewajiban bisa ditekan.

“Kami juga akan menawarkan potensi Trans Sumatera pada investor strategis pada pertemuan Bank Dunia dan IMF Oktober tahun ini di Bali,” kata Bintang.

Ditanya apakah akan ada eskalasi investasi untuk Trans Sumatera, khususnya ruas Bakauheni-Palembang (460 km) karena ditargetkan selesai mundur hingga awal 2019, Bintang optimis, hal itu tidak terjadi.

“Kan kami sendiri yang investasi. Para kontraktor juga sudah punya standar harga, sehingga tidak akan berbeda jauh,” katanya.

PT Hutama Karya (Persero) melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 jo Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 mendapatkan penugasan pembangunan dan pengusahaan 24 ruas Jalan Tol Trans-Sumatera sepanjang kurang lebih 2.770 km dengan prioritas di delapan ruas sepanjang kurang lebih 644 km dengan total investasi sekitar Rp250 triliun lebih.

Kedelapan ruas prioritas tersebut, antara lain Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, Bakauheni-Tebanggi Besar, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang-Tanjung Api-Api, Kisaran-Tebing Tinggi. Target selesai seluruh ruas akhir 2019.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Perhubungan akan membangun sejumlah fasilitas transportasi di Halmahera Tengah guna mendukung proses ekspor pada kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/8/2018), mengatakan, pihaknya membuka peluang investasi dalam pengembangan dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur transportasi, khususnya di wilayah Halmahera Tengah.

“Ini harapan Presiden Jokowi yang selalu ingin melakukan pembangunan. Kami selalu ingatkan Indonesia tumbuh dengan melakukan investasi dan ekspor. Dengan hal tersebut pasti memberikan kesejahteraan karena kemajuan ditandai dengan investasi. Investasi artinya memberikan kesempatan kerja. Jika sudah menghasilkan, kemudian diekspor, negara untung, sehingga masyarakat banyak kesempatan kerja,” katanya.

Lebih lanjut, Kemenhub memberikan dukungan melalui pembangunan sejumlah fasilitas transportasi, seperti perluasan runway pada Bandar Udara Weda serta pengembangan Pelabuhan Weda.

“Oleh karenanya kami akan mendukung, Kemenhub pertama kali akan memberikan izin kepada bandara menjadi bandara yang lebih besar, perpanjang landasan menjadi 2.400, ada terminalnya, sehingga memenuhi aspek keselamatan. Kedua, pelabuhan akan segera dibangun. Pertama kali pelabuhan khusus untuk mereka, tetapi yang akan datang akan menjadi pelabuhan umum, di mana ekspor impor itu bisa dilakukan bukan hanya untuk kepentingan mereka, tetapi kepentingan masyarakat. Jadi Weda Bay menjadi suatu simpul kegiatan ekonomi yang dimulai dengan kegiatan industri,” katanya.

Kemenhub menyusun rencana induk Bandara Weda dengan perencanaan pembangunan runway tahap 1 sepanjang 1.000 meter x 23 meter, taxiway 85,5 meter x 15 meter, apron 60 meter x 70 meter, dan gedung terminal 500 meter persegi.

Rencananya pada tahap awal akan melayani pesawat Grand Caravan, sedangkan Pelabuhan Weda merupakan pelabuhan pengumpul dengan kapasitas kapal sandar terbesar 3.000 DWT dan faceline dermaga -5 s.d. -7 mLWS.

Senada dengan Menhub, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meyakini kawasan industri Weda akan memberikan peluang besar bagi Indonesia karena dapat menyerap tenaga kerja lokal serta meningkatkan pengembangan sumber daya manusia.

“Proyek ini akan mempekerjakan lebih dari 30 ribu orang. Ini akan menjadi kawasan ekonomi khusus dengan banyak industri. Kemudian tadi disebutkan Menhub bahwa landasan akan diperpanjang menjadi 2.400, sehingga nanti pesawat lebih besar bisa masuk dan kemudian pelabuhan lautnya bisa dibuat baik. Saya minta instansi kerja dengan benar supaya daerah ini memiliki nilai tambah,” ujarnya.

Untuk itu, Menhub meminta dukungan semua pihak agar proyek pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

“Oleh karenanya, sebagai patriot bangsa marilah kita doakan pekerjaan ini berjalan dengan lancar. Saya mengajak masyarakat untuk mendukung, Kemenhub siap mendukung agar proyek ini semakin baik dan memberikan kejayaan untuk Indonesia,” katanya.

WE Online, Jakarta –

Kedua pameran foto yang menyajikan transformasi Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dari awal pembangunan hingga menjadi satu kawasan olahraga megah akan berakhir besok, Minggu (2/9/20218), bersamaan dengan penutupan Asian Games 2018.

Salah seorang pengunjung, Yakoba merasakan kemajuan olahraga Indonesia setelah menyaksikan dokumentasi foto-foto dan audio pembangunan dan renovasi kompleks GBK pada awal pembangunan dan terakhir pada 2017-2018 dalam rangka menyambut Asian Games 2018. 

“Dari pameran ini saya melihat ada kemajuan, khususnya di bidang olahraga, saya sebagai orang dari kawasan Indonesia Timur kini menjadi paham tentang sejarah GBK yang merupakan salah satu kebanggan Indonesia,” ujar pria asal Jayapura Papua.

Berdasar rilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) yang diterima redaksi Warta Ekonomi, Sabtu (1/9/2018), lokasi pertama pameran berada di Stadion Utama GBK, tepatnya di Area Retail Zona 5. Sementara lokasi yang kedua berada di lantai 1 pusat perbelanjaan Fx Plaza di Jalan Pintu Satu Senayan, tak jauh dari kompleks GBK.

Selain foto dan audio, pameran yang terlah berlangsung selama satu pekan tersebut menyajikan gambar-gambar berukuran besar yang digunakan pengunjung untuk berswafoto. Pengunjung juga mendapatkan merchandise dari penyelenggara selama persediaan ada.

Pameran ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pengalaman berharga terkait penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan di Kompleks GBK. 

Diketahui, dalam waktu kurang dari 2 tahun, sebanyak 35 venue telah dibangun dan direnovasi Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan total alokasi biaya sekitar Rp3,7 triliun dan melibatkan 9 arsitek prinsipal dari IAI dan tidak kurang dari 6.000 pekerja.

Sedangkan Rp3,7 triliun lain digunakan untuk membangun Wisma Atlit di Kemayoran dan Jakabaring Sport City oleh Ditjen Penyediaan Perumahan, serta pembangunan embung Jakabaring dan penyiapan bendung Rentang untuk venue kano slalom oleh Ditjen Sumber Daya Air.

Khusus di kawasan GBK, dari 16 venue yang dibangun, 6 di antaranya merupakan Bangunan Gedung Cagar Budaya, sehingga dalam pelaksanaan renovasinya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian bangunan gedung cagar budaya, begitu juga pada penataan kawasan di kawasan GBK.

Berbagai event olahraga besar, seperti Asian Games 1962, pesta olahraga negara-negara berkembang (Ganefo) 1964, hingga legenda sepak bola Brazil, Pele, dan petinju Muhammad Ali pernah bertanding di Kompleks olahraga GBK Senayan Jakarta yang menjadi saksi sejarah semangat olahraga dari masa ke masa. 

WE Online, Lebak –

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak optimistis pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Serang-Panimbang rampung tahun 2018 guna mendukung program pembangunan nasional.

“Pembangunan jalan tol itu manfaatnya cukup besar untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala BPN Kabupaten Lebak Ady Muchtadi di Lebak, Minggu.

Pembebasan lahan jalan tol Serang-Panimbang yang melintasi wilayah Kabupaten Lebak melintasi empat kecamatan antara lain Cibadak, Cikulur, Cileles dan Banjarsari.

Selama ini, pembebasan jalan tol berjalan lancar dan tidak ada penolakan masyarakat. BPN melalui tim apraisal sudah selesai melakukan pengukuran, validasi data, penilaian harga,termasuk musyawarah. Namun, di lapangan ada beberapa persengketaan yang terjadi diantaranya masalah kepimilikan lahan juga persengketaan masyarakat dengan PTPN VIII. Persengketaan itu, kata dia, tidak menjadikan hambatan karena berdasarkan undang-undang (UU) baru bisa diselesaikan proses hukum di Pengadilan.

Pemerintah menitipkan uang ganti rugi melalui Pengadilan setelah adanya kekuatan hukum yang dimenangkan dalam persengketaan kepemilikan lahan tersebut.

“Kami tetap pembebasan lahan itu berjalan terus dan tidak terpengaruh persengketaan,” katanya menegaskan.

Menurut Ady, pembebasan lahan yang sudah dilakukan ganti rugi pada masyarakat sekitar 26% (690 bidang) dari 38 kilometer (2.722 bidang).

Pihaknya optimistis tahun 2018 pembebasan lahan jalan tol Serang-Panimbang rampung 100%. Sebab, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol harus direalisasikan tahun 2019.

“Kami minta masyarakat mendukung pembangunan jalan tol itu,” ujarnya.

WE Online, Jakarta –

Pemerintah Indonesia merealisasikan kerja sama infrastruktur dengan Kementerian Pekerjaan Umum Afghanistan, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (02/09/2018)

Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpura) telah menggelar kegiatan “International Workshop on Infrastructure Development for Afghanistan: Sharing Best Practices to Achieve SDGs” yang berlangsung selama lima hari, yakni pada 27 hingga 31 Agustus 2018.

Pelatihan itu diikuti oleh sembilan peserta dari Afghanistan yang sebagian besar adalah pengambil kebijakan.

Lokakarya internasional tentang pembangunan infrastruktur untuk Afghanistan itu bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan persahabatan dan solidaritas di antara kedua negara serta berbagi pengalaman yang dapat berkontribusi bagi pengembangan jalan dan pemukiman umum di Afghanistan.

Charge d’ Affaires Kedutaan Besar Afghanistan, Zalmai Wafamal, menyampaikan bahwa Afghanistan menghargai persahabatan yang telah terjalin selama ini antara kedua negara.

“Pembangunan suatu negara akan sulit terwujud tanpa dukungan fasilitas infrastruktur yang memadai. Indonesia merupakan salah satu negara yang secara konsisten mendukung pembangunan dimaksud melalui berbagai pemberian kerja sama pembangunan kapasitas,” ujar Zalmai.

Kegiatan lokakarya itu diselenggarakan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, yang memiliki keunggulan dalam akses kawasan ke tol luar kota khususnya pada saat pelaksanaan kunjungan lapangan lokakarya untuk peninjauan pembangunan tol Kunciran-Serpong serta kunjungan ke PT Marga Trans Nusantara (MTN).

Selama menjalani lokakarya, peserta belajar baik secara teori maupun praktik langsung di sektor pengembangan infrastruktur. Materi yang diajarkan, antara lain tentang kebijakan infrastruktur, investasi bidang jalan tol, manajemen proyek daur ulang, manajemen konstruksi, proses konstruksi jalan, dan “pavement technology”.

Direktur Pekerjaan Umum wilayah Maidan Wardak, Afghanistan, Ajmal Wahidi, mengatakan bahwa banyak kesamaan langkah dan penanganan pengembangan infrastruktur antara Indonesia dan Afghanistan, namun Indonesia lebih unggul dalam hal pemakaian alat berat infrastruktur dengan spesifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh Afghanistan.

Untuk itu, melalui lokakarya tersebut telah terbangun jejaring kerja antara Kementerian Pekerjaan Umum kedua negara sehingga para peserta dapat berbagi informasi mengenai peralatan mesin dimaksud serta prosedur pemeliharaannya.

Afghanistan merupakan negara yang termasuk dalam prioritas Kerja Sama Teknik Indonesia. Sejak 2006 hingga 2017, pemerintah RI telah mengadakan 50 kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti oleh 419 peserta dari Afghanistan.

Berbagai bidang kegiatan pelatihan yang telah diberikan pemerintah Indonesia bagi Afghanistan, antara lain di bidang pertanian, kesehatan, kursus diplomatik, usaha kecil dan menengah (UKM), tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pendidikan, manajemen risiko bencana, infrastruktur, pendidikan, kepolisian, dan multimedia.

Untuk 2018, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas di bidang UKM dan industri kecil yang diikuti oleh lima orang peserta asal Afghanistan.

WE Online, Jakarta –

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengungkapkan kemajuan pekerjaan konstruksi Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri seksi Wilangan-Kertosono telah mencapai 78,6 persen dan pembebasan lahan untuk jalan utama (main road) telah mencapai 100 persen.

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, mengatakan perkembangan itu merupakan hasil kunjungan kerja ke ruas Tol Ngawi-Kertosono-Kediri, seksi Ngawi-Wilangan pada akhir Agustus 2018.

Meski begitu, katanya, PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK), kelompok usaha Jasa Marga yang mengelola Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri, masih berupaya menyelesaikan pekerjaan konstruksi Interchange (IC) Nganjuk dan pekerjaan lainnya.

“Sejumlah pekerjaan itu antara lain merupakan pengalihan pekerjaan dari proyek Wilangan-Kertosono yang konstruksinya dikerjakan oleh pemerintah,” katanya.

Desi, yang didampingi Direktur Pengembangan Adrian Priohutomo, mendorong koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada pengerjaan Jalan Tol Wilangan-Kertosono.

Hal itu terutama menyangkut target penyelesaian dan mutu pekerjaan karena pada akhirnya JNK yang akan mengoperasikan dan memelihara aset seluruh Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri.

Jalan Tol Ngawi-Kertosono yang telah beroperasi sebagian ini, memiliki panjang 87,02 km.

Dari panjang itu, 49,50 km di antaranya (Ngawi-Wilangan) pekerjaannya dilakukan JNK dan telah dioperasikan sejak 1 April 2018 sedangkan 37,97 km dikerjakan pemerintah.

Direktur Utama JNK Iwan Moedyarno menjelaskan, pihaknya mendapat pengalihan pekerjaan dari proyek pemerintah berupa konstruksi Interchange (IC) Nganjuk, Ramp 1, Ramp 2, Ramp 4 dan jalan utama di IC Nganjuk (STA 153+750 hingga 154+300).

Kemudian, pekerjaan utilitas penerangan jalan umum (PJU) di IC Nganjuk, pekerjaan kantor dan gerbang kantor tol akses IC Nganjuk serta pekerjaan delapan oprit “overpass”, pagar ROW jalan utama sepanjang 37,5 km, guardrail/MCB di bahu dan median sepanjang 37,5 km ditambah pemindahan empat titik saluran udara tegangan tinggi (SUTT).

Sampai akhir Agustus 2018, pengerjaan konstruksi IC Nganjuk dan pekerjaan lainnya yang ditugaskan ke PT JNK tersebut mencapai 18,4 persen.

Sementara untuk pekerjaan konstruksi IC Nganjuk, Iwan optimis dapat selesai sesuai target di akhir 2018 sehingga bisa dioperasikan secara maksimal pada awal 2019.

Sedangkan untuk rencana pembangunan Jalan Tol Kertosono-Kediri saat ini masih dalam tahap proses persetujuan rencana ROW (ROW Plan) dan persetujuan penetapan lokasi.

Proses pembebasan lahan diharapkan dapat dilakukan pada awal tahun 2019 sehingga konstruksi dapat dimulai di akhir 2019.

Jalan Tol Wilangan-Kertosono berpotensi mampu memangkas waktu tempuh sampai dua jam lebih cepat antara Wilangan dan Kertosono bila dibandingkan dengan jalur yang saat ini tersedia.