ska ahli teknik lingkungan

WE Online, Jakarta –

Pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank (IMF-World Bank) sebentar lagi bakal berlangsung. Sesuai agenda, acara tersebut akan digelar di Bali pada 8-14 Oktober 2018 mendatang.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola bandara, PT Angkasa Pura I (Persero) menyiapkan beberapa bandara alternatif sebagai tempat parkir pesawat para delegasi. Lalu bagaimana kesiapannya?

Sebagaimana diketahui, terdapat lima bandara yang disiapkan sebagai alternatif selama berlangsungnya acara akbar yang akan dihadiri sekitar 17.000 orang dari 189 negara ini, yaitu Bandara Internasional Lombok, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hassanudin Makassar, Bandara Adi Soemarmo Solo, serta Bandara El Tari Kupang.

Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi menjelaskan, hal ini merupakan upaya perseroan untuk mengantisipasi keterbatasan kapasitas Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, meskipun pihaknya telah melakukan pengembangan fasilitas bandara khusus untuk menyambut pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018.

Untuk beberapa pengembangan yang dilakukan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, antara lain perluasan apron dari 53 parking stand menjadi berkapasitas 63 parking stand, penambahan rapid exit taxiway untuk meningkatkan jumlah pergerakan pesawat hingga 33 pergerakan per jam, serta penambahan check-in counter menjadi 126 unit.

“Semua ini kami lakukan agar perpindahan moda transportasi saat kedatangan dan kepulangan tamu negara berjalan lancar dan nyaman,” ujar Faik Fahmi, Jumat (5/10/2018).

Sebagai langkah antisipasi jika pergerakan pesawat melebihi kapasitas apron Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Angkasa Pura I menyiapkan program perluasan bandara-bandara alternatif untuk menambah kapasitas parkir pesawat, yaitu Bandara Internasional Lombok, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hassanudin Makassar, Bandara Adi Soemarmo Solo, serta Bandara El Tari Kupang.

Di Bandara Internasional Lombok dilakukan perluasan apron dengan tambahan 8 parking stand untuk pesawat narrow body, sehingga saat ini Bandara Internasional Lombok memiliki 18 parking stand. Sedangkan apron Bandara Juanda Surabaya bertambah 7 parking stand untuk pesawat narrow body dan satu helikopter. Dengan demikian, kapasitas apron bandara ini menjadi 51 parking stand.

Penambahan kapasitas apron juga dilakukan di Bandara Sultan Hasanudin Makassar yang bertambah 8 parking stand, sehingga totalnya ada 48 parking stand. Sementara Bandara Adi Soemarmo Solo menambah 9 parking stand, dari 17 menjadi 26 parking stand. Sedangkan Bandara El Tari Kupang menambah 5 parking stand di apronnya, sehingga saat ini memiliki kapasitas 17 parking stand.

“Seluruh fasilitas di bandara-bandara alternatif tersebut telah melalui proses verifikasi siap operasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan diharapkan dapat mendukung kesuksesan penyelenggaraan event akbar pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018,” pungkas Faik Fahmi.

WE Online, Denpasar –

Pengelola Tol Bali Mandara menyiapkan dua lajur khusus di tiga gerbang untuk mempermudah dan memperlancar lalu lintas bagi delegasi pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bali.

“Kami tidak memberlakukan transaksi di gardu tol namun dengan syarat dan pengaturan khusus kepada rombongan tersebut,” kata General Manager Operasional PT Jasamarga Bali Tol (JBT) Ahmad Izzi di Denpasar, Sabtu. Menurut dia, syarat dan pengaturan khusus tersebut di antaranya adanya pengawalan dari aparat kepada rombongan VVIP atau delegasi. Dia menambahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mendukung kebijakan tidak memberlakukan transaksi di gardu tol untuk rombongan VVIP (kepala negara), delegasi, dan panitia pertemuan ekonomi akbar itu. JBT, lanjut dia, akan berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait, mengenai proses administrasi transaksi di gerbang tol itu. Pengguna jasa lainnya, Tol Bali Mandara beroperasi seperti biasa untuk umum dengan transaksi normal.

Saat ini pihaknya intensif melakukan koordinasi dengan Polda Bali dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali demi kelancaran jalan tol selama pelaksanaan pertemuan itu. Selain menyiapkan dua lajur khusus, pihaknya juga menyiapkan satgas khusus untuk memperlancar transaksi di gerbang tol, melakukan inspeksi, perawatan dan pembersihan rutin terhadap peralatan tol dan menyediakan “mobile reader” untuk mempercepat transaksi JBT juga menyiapkan sarana lalu lintas yang siaga 24 jam yakni kendaraan patroli, ambulans dan petugas medis hingga mobil derek. Selain itu pihaknya juga mengoptimalkan operasional pengawasan melalui 56 kamera pengawas atau CCTV yang tersebar di sejumlah titik dan komunikasi melalui radio HT.

Tol Bali Mandara akan menjadi salah satu alternatif jalan utama khususnya dari arah Bandara Ngurah Rai menuju kawasan Nusa Dua dan Denpasar, begitu juga sebaliknya. Kendaraan yang melintas diperkirakan akan melonjak sebelum dan setelah pertemuan IMF dan Bank Dunia itu di jalan sepanjang sekitar 13 km yang menghubungkan tiga gerbang yakni Benoa, Ngurah Rai dan Nusa Dua. 

WE Online, Jakarta –

Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan ke Aceh untuk meletakkan batu pertama pembangunan tol Banda Aceh-Sigli, kata Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Nova Iriansyah di Banda Aceh, Sabtu (06/10/2018), mengatakan bahwa lokasi peletakan batu pertama pembangunan tol tersebut di kawasan Blangbintang, Kabupaten Aceh Besar.

Tol tersebut, lanjut dia, akan memangkas jarak Banda Aceh-Sigli sekitar 120 kilometer menjadi 74 kilometer.

Ia berharap pembangunannya tidak tersendat dan peletakan batu pertama ini bukan sekadar formalitas. Setelah peletakan batu pertama, pembangunan tol terus berlanjut.

Plt. Gubernur Aceh menyebutkan kontraktor pelaksana PT Hutama Karya sudah menyatakan akan membangun 7 kilometer jalan pada tahap pertama. Jalan tol tersebut diharapkan tuntas pada tahun 2020.

Menyangkut masih ada masalah ganti rugi tanah yang belum selesai, dia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh terus berupaya mediasi persoalan tersebut sehingga tidak menghambat pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.

Pemerintah Provinsi Aceh, lanjut dia, tidak ingin masyarakat dirugikan karena pembangunan tol. Oleh karena itu, pihaknya berupaya mencari solusi agar ganti rugi tanah tidak menghambat pembangunan jalan tersebut.

“Harga ganti rugi tanah ini sudah ditetapkan. Jika diubah, harus ke pengadilan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Aceh berusaha cari solusi agar masalah ini diputus secara adil,” pungkas Nova Iriansyah.

WE Online, Jakarta –

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah menyalurkan sebanyak Rp165 Triliun yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur di antaranya beberapa sektor jalan tol, transportasi kereta api double track, kereta listrik, konstruksi, dan beberapa proyek strategis lainnya.

Direktur Manajemen Resiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin, Sabtu (06/10/2018) mengatakan, jumlah itu sekitar 15% dari total kredit yang dilakukan oleh BUMN.

“Sektor lainnya yang tak kalah penting sektor perkebunan yang juga mencapai Rp160-an triliun mulai dari petani plasma sampai dengan industri besarnya,” katanya di sela kegiatan Pameran Bisnis dan Pembangunan Indonesia (IBD) Expo 2018 di Convention and Exhibition Hall Grand City, Surabaya, Sabtu (06/2018) yang digelar oleh BUMN.

Ia mengemukakan, sampai dengan akhir tahun ini pihaknya optimistis bisa mencapai 13% untuk prosentase kredit di Bank Mandiri dengan nilai sekitar Rp700 triliun.

“Kami optimistis angka tersebut bisa tercapai, mengingat saat ini banyak proyek yang sedang dikerjakan,” ujarnya.

Ia mengemukakan, untuk kegiatan ini pihaknya mengaku senang karena bisa menunjukkan semua kontribusi atas prestasi bisnis BUMN kepada masyarakat luas, terutama untuk generasi milenial seperti sekarang ini.

“Karena badan usaha milik negara ini memiliki peranan penting terhadap pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 sampai dengan 70% pekerja di Bank Mandiri adalah milenial,” katanya.

Pihaknya juga mengatakan, saat ini yang dilakukan adalah menyiapkan perusahaan untuk generasi milenial supaya bisa menimba karir bekerja untuk bangkit dan terus membangun.

“Kami juga berharap pada pelaksanaan IBD Ekspo tahun mendatang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemerintah supaya hasilnya bisa sejalan,” katanya.

Menteri BUMN Rini Soemarno, kata dia, juga pernah berkata kalau pemerintah itu memiliki dua tangan satu dari APBN dan satu lagi dari BUMN sebagai upaya untuk mendukung pembangunan negeri ini.

“Bank Mandiri mendukung penuh penyelenggaraan Business and Development (IBD Expo) ke-3 2018 yang telah berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada 3-6 Oktober 2018,” katanya.

Pada kegiatan tersebut, kata dia, perseroan membuka booth yang menampilkan sinergi antar BUMN untuk terus mendukung Pemerintah dalam membangun negeri. Salah satu nya melalui program Rumah Kreatif BUMN (RKB).

“Program RKB menggunakan pendekatan inkubator dimana pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan BUMN-BUMN bisa mengikuti kegiatan pendampingan, mulai dari peningkatkan kualitas produk, pengemasan hingga penjualan melalui laman e–commerce Blanja.com milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,” katanya.

WE Online, Jakarta –

Akhir-akhir ini rakyat Indonesia sedang dilanda duka. Akibat gempa dan tsunami yang menimpa Palu-Donggala, banyak infrastruktu yang hancur lebur. Membutuhkan waktu dua tahun untuk memulihkan kerusakan pascagempa tersebut, menurut perkiraan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla.

Pemulihan dilakukan secara bertahap, yakni masa tanggap darurat dilanjutkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meninjau progres penanganan tanggap darurat di Kota Palu, Jumat (5/10).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang turut dalam rombongan, mengatakan pemulihan tersebut termasuk fasilitas publik seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah dan masjid.

Untuk ribuan rumah yang hancur akibat likuifaksi yang terjadi di Balaroa dan Petobo akan dilakukan relokasi. Saat ini sudah ada beberapa lokasi tanah milik Pemerintah yang bisa menjadi tempat relokasi penduduk. Namun, menurut Basuki lokasi tersebut masih akan didiskusikan dengan BMKG, Badan Geologi dan para pakar lainnya mengenai sisi keamanan dari kemungkinan terjadinya gempa di masa depan.

“Relokasi perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang. Oleh karenanya Pemerintah akan membangun hunian sementara (Huntara) yang ditargetkan rampung dalam 2 bulan. Makin cepat Huntara selesai, makin cepat penduduk bisa pindah dari tenda,” kata Basuki.

Hal ini berbeda dengan penanganan gempa di NTB yang tidak ada relokasi sehingga tidak dibangun hunian sementara. Titik-titik lokasi yang akan dibangun Huntara akan disepakati bersama dengan Pemerintah Kota Palu. 

WE Online, Jakarta –

Sulawesi Tengah sekarang memasuki masa tanggap darurat. Pascagempa dan tsunami yang menimpa beberapa wilayah di sana menyebabkan infrastruktur rusak berat. Menanggapi itu, Kementerian PUPR pun fokus terhadap empat tugasnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menjelaskan dalam masa tanggap darurat, Kementerian PUPR fokus terhadap empat tugas yakni, membantu evakuasi korban bencana, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembersihan kota dari puing-puing bangunan, dan penyelesaian masalah konektivitas.

“Untuk konektivitas saat ini jalan jalan sudah mulai terbuka dari mulai lintas barat, lintas tengah, lintas timur, dan perbaikan dua jembatan di jalan nasional, dengan terbukanya konektivitas, bantuan logistik sudah mulai lancar,” kata Danis beberapa waktu lalu.

Danis menambahkan, dalam menyediakan air bersih dan sanitasi bagi pengungsi, Kementerian PUPR juga telah menyediakan 22 Hidran Umum (HU) berkapasita masing-masing 2.000 liter yang tersebar di 18 titik.

Lokasi-lokasi HU diantaranya di Lapangan Watulempo, Halaman Balaikota, Bundaran Biromaru, Bundaran STQ, Makorem, Mesjid Raya, Mako Sabara Paboya, Lapangan Anoa, Lapangan Perdos, Lapangan Dayodara, GOR Srikandi, Kampung Siswa (Kel. Baiya), Kel. Patoloan Boya, BTN Lasonni, Mako Set Brimob Mamboro, Lapangan Bonja Vera di Kabupaten Donggala (2 unit), Lapangan Kawatuna (2 unit), dan Gedung RRI Palu (2 unit).

Untuk menyediakan air bersih, selain hidran umum dan mobil tangki air, Kementerian PUPR mengirimkan mobil IPA (Instalasi Pengolahan Air) yakni 2 unit dari Surabaya dan 1 unit Bekasi. Ketiga mobil telah tiba di Palu dan digunakan memenuhi kebutuhan air bersih pengungsi.

Untuk pembersihan Kota Palu dan Donggala dan pemulihan akses jalan, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat. Total alat berat yang sudah beroperasi terdiri 26 excavator, 12 dump truck, 6 wheel loader, 6 buldozer, 1 unit rock breaker dan 1 unit backhoe loader. Jumlah alat berat akan ditambah yang dikirim dari kota-kota di Pulau Sulawesi.

Alat berat untuk evakuasi korban dan pembersihan puing-puing di Hotel Roa-roa dioperasikan 1 unit rock breaker. Di permukiman Balaroa dioperasikan 5 ekcavator, 1 buldozer, 1 dump truk dan 1 wheel loader dan Perumahan Petobo sebanyak 7 ekcavator, 1 dump truck dan 1 back hoe loader.

Dalam pemulihan akses jalan di Kebon Kopi sebanyak 7 ekcavator, 5 buldozer, 5 dump truck dan 1 wheel loader. Di ruas Loli – Taman Ria Tipodan Bulili dioperasikan 1 ekcavator dan 1 wheel loader. Untuk ruas jalan Juanda – Diponegoro di Kota Palu dioperasikan 5 ekcavator, 5 dump truck dan 3 wheel loader dan 1 ekcavator di Sigi dan Langaleso.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana tengah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur pengendali banjir di Kota Semarang salah satunya yakni bendung karet di sungai Kanal Banjir Barat (KBB).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungan kerjanya ke Semarang beberapa waktu lalu mengecek progres pembangunan bendung yang nantinya berfungsi sebagai penahan intrusi air laut dan menjaga debit air, serta penggelontoran (flushing) sedimen sungai untuk pengendalian banjir di wilayah barat Kota Semarang.

“Progresnya sudah sekitar 54 persen, dari 4 span (karet bendung), saat ini sudah terpasang 2 buah. Direncanakan pada hari Selasa nanti akan dibuka penutup bendungnya, dan mulai dibangun untuk sisi yang satu lagi. Diharapkan akhir Januari 2019 sudah selesai pembangunannya,” ujar Menteri Basuki.

Pada saat musim hujan, air yang masuk di Sungai KBB akan ditahan bendung tersebut. Saat ketinggian air mencapai elevasi 2,5 meter, maka air langsung didorong oleh karet bendungan ke hilir sungai dan masuk ke laut. Sementara pada musim kemarau bendung karet sepanjang 155,5 meter tersebut juga berfungsi sebagai long storage yang dapat menampung sekitar 700.000 m3 air.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana Ruhban Ruzziyatno mengatakan, pengerjaan proyek pembangunan bendung karet KKB tersebut telah dilakukan sejak November 2017 lalu dengan nilai kontrak Rp 147,24 miliar. Konstruksi dikerjakan oleh kontraktor PT Adhi Karya dan Minarta.

Dikatakan Ruhban, dengan tetap terjaganya air di sungai tersebut nanti dapat digunakan sebagai untuk pemenuhan kebutuhan air baku dengan potensi sebesar 100 liter/detik. “Terutama untuk menyuplai kebutuhan air bagi warga di wilayah Barat Kota Semarang,” ujarnya.

Bendung karet KBB Kota Semarang  terletak kurang lebih 3 km di bawah Bendung Simongan atau sekitar 1 km di atas jembatan ringroad. Nantinya diharapkan bendung karet yang melintang di sungai KBB juga bisa menjadi area wisata air yang baru di wilayah tersebut.

Ruhban mengatakan, teknologi karet pada bendung tersebut didatangkan langsung dari Amerika Serikat. Menurutnya dari sisi teknologi, masa umur pakai karet tersebut lebih lama karena terlindungi panel baja. Selain itu waktu untuk menaikkan dan menurunkan muka air lebih cepat daripada bendung karet tanpa panel baja dan dapat dioperasikan sesuai kebutuhan atau elevasi muka air yg diinginkan.

WE Online, Jakarta –

Pemerintah terus melakukan inovasi guna menciptakan pembiayaan yang inovatif dan kreatif untuk pembangunan nasional tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu skema yang tengah ditawarkan kepada investor adalah skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau secara umum lebih sering dikenal kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta). 

Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya memperkirakan beberapa proyek  infrastruktur yang dibangun melalui skema KPBU-Availability Payment (Pembayaran Ketersediaan Layanan) mencapai Rp9,38 triliun. 

“Adapun pada 2019, direncanakan beberapa proyek infrastruktur yang dibangun melalui skema KPBU-Availability Payment (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dengan nilai diperkirakan Rp9,38 triliun,” tulis Kemenkeu dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (09/10/2018). 

Sementara itu, pemerintah sendiri belum merinci proyek-proyek apa saja yang akan dilakukan dengan skema KPBU tersebut di tahun depan. Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera), Basuki Hadimuljono, memperkirakan beberapa proyek yang telah ditawarkan dengan skema KPBU di tahun ini bisa ditawarkan kembali di tahun mendatang. 

“Kebutuhan infrastruktur, jalan, jembatan irigasi, air bersih, perumahan, kalau kita andalkan APBN saja pasti taidak cukup. Misalnya jalan, ada pemeliharaan jalan nasional. Jadi dimungkinkan saja,” ujar Basuki di Media Forum Pertemuan Tahunan IMF-WB, Nusa Dua, Bali. 

Adapun di tahun ini, beberapa proyek yang ditawarkan dengan skema KPBU seperti Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (KPBU SPAM) Semarang Barat senilai Rp 1,19 triliun. Kemudian Proyek KPBU Satelit Multi Fungsi senilai Rp6,7 triliun, Proyek KPBU Preservasi Jalan Nasional Non-Tol Ruas Sumatera Selatan sepanjang 29,87 KM senilai Rp1,35 triliun.

Lalu proyek KPBU Kereta Api Makassar Pare-Pare  senilai Rp1,1 triliun, proyek KPBU Pengembangan Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo senilai Rp1,1 triliun dan proyek pengusahaan jalan tol untuk wilayah Cikunir sampai dengan wilayah Ulujami menjadi Jakarta Outer Ring Road Elevated atau JORR III (“JORR III”)  sepanjang 28,86 KM senilai Rp22,5 triliun.

WE Online, Jakarta –

Pemerintah Indonesia kini menggunakan paradigma baru dalam hal pembiayaan infrastruktur dengan mengedepankan peran swasta dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan paradigma baru pembiayaan ini, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur dapat menjadi pilihan pertama sehingga tidak lagi mengandalkan APBN dan keterlibatan BUMN karena public finance memiliki keterbatasan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia mengenalkan paradigma pembiayaan dengan desain pemerintah dan pihak swasta dalam perekonomian.

“Hal ini akan memberikan ruang dan membutuhkan kerangka kebijakan dan tata kelola yang sangat penting”  ujar Sri Mulyani dalam memberikan keynote speech pada “Indonesia SoE and Infrastrucuture Investments Forum” di Annual Meeting IMF-WBG, Nusa Dua Bali, Selasa (09/10/2018).

Dalam kaitan paradigma baru pembiayaan itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa Pemerintah terus meningkatkan upaya membangun skema pembiayaan inovatif dan kreatif, untuk memperkuat ketahanan fiscal Indonesia.

“Dengan paradigma ini kita kita bisa punya proses pengadaan dan persiapan proyek yang lebih baik, karena pihak swasta tidak akan percaya bila tidak ada perencanaan yang baik” ujar Sri Mulyani.

Sejauh ini telah ada sejumlah proyek yang berbentuk KPBU yang telah dijalankan seperti Paket Palapa Ring Barat, Pembangkit Listrik Jawa Tengah, dan sejumlah proyek strategis lainnya.

“Saya mangajak para investor dan kalangan bisnis untuk secara aktif berpastisipasi dalam berbagai proyek pengembangan infrastruktur di Indonesia” ujar Sri Mulyani.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengatakan, terkait dengan paradigma baru pembiayaan infrastruktur, OJK memiliki komitmen dan mendorong perbankan serta Lembaga keuangan untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembiayaan infrastruktur.

“OJK mendorong usaha komprehensif dalam mempromosikan pembiayaan infrastruktur dengan instrumen keuangan dan mengembangkan pasar yang lebih canggih” ungkap Wimboh Santoso.

Meskipun KPBU sejauh ini telah menghasilkan banyak keuntungan, Indonesia perlu tetap menemukan gagasan baru agar kerjasama swasta dan pemerintah menjadi paradigma baru dalam pembiayaan pembangunan.

WE Online, Jakarta –

Dalam pembiayaan infrastruktur, terdapat tiga aspek paradigma baru. Ketiga aspek tersebut adalah pergeseran dari pembiayaan Pemerintah ke pembiayaan swasta. Kedua, proyek infrastruktur sebagai sebuah kelas aset (class asset). Ketiga, basis investor yang luas, baik dari institusi maupun retail.

Demikian yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam Forum Investasi Indonesia 2018 yang bertajuk “New Paradigma in Infrastructure Financing” di Conrad Hotel, Benoa, Bali, Selasa (09/10/2018).

Menurut Perry, terdapat beberapa keuntungan pembiayaan infrastruktur melalui peran swasta. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur seperti airport, seaport, dan tol laut. Hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang.

Kedua, memperbaiki defisit transaksi berjalan, mengingat pembiayaan swasta datang tak hanya dari dalam negeri namun juga oleh asing. Ketiga, memperluas kesempatan investor domestik maupun asing untuk berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur.

Oleh sebab itu, otoritas terkait perlu mendorong minat investor swasta. Caranya dengan mengupayakan agar sekuritas, obligasi, saham, dan instrumen lainnya menarik dari sisi komersial.

Selain itu, stabilitas ekonomi Indonesia harus selalu terjaga, untuk meyakinkan investor bahwa ekonomi Indonesia tak hanya potensial namun juga stabil. Tak ketinggalan, manajemen risiko pun harus dijaga, baik dari sisi nilai tukar, suku bunga, maupun likuiditas.

“BI terus berkoordinasi dengan Pemerintah dan lembaga terkait lainnya, agar investasi swasta dapat terus ditingkatkan,” paparnya.