syarat pembuatan ska

WE Online, Jakarta –

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana proyek pembangunan kantor TelkomGroup Manyar milik Telkom Property di Jalan Manyar Kertoadi, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/2/2018).

Di proyek ini WIKA Gedung akan membangun 2 bangunan yang terdiri dari gedung perangkat 7 lantai dan gedung bangunan utama (office tower) 17 lantai plus 1 basement.

Scope of work WIKA Gedung di sini meliputi pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP selama 22 bulan dengan nilai kontrak Rp252 miliar.

“Sebagai total solution contractor yang berpengalaman serta selalu mengutamakan safety dan quality di setiap pekerjaan, kami optimis dapat mengerjakan setiap proyek yang diberikan kepada WIKA Gedung  dengan tepat waktu dan memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan harapan costumer,” kata Direktur Operasi I WIKA Gedung Widhi Pudjiyono.

Dirinya menambahkan, konsep gedung yang berdiri di atas lahan seluas 5.637 m2 ini mengusung konsep iconic, mengadopsi bentuk elips vertical dan horizontal dengan skala dan geometri yang sedikit berbeda tetapi masih melambangkan Telkomsel sebagai pengguna utama bangunan. 

Selain itu, gedung ini nantinya menerapkan modulasi struktur bangunan, selain berfungsi sebagai penopang juga meningkatkan efisiensi ruang pada setiap lantainya serta dilengkapi pula dengan sistem ketahanan terhadap kebakaran dengan standar bangunan terbaik untuk semua penggunan bangunan.

“Gedung ini juga merupakan green building yang mengkondisikan sirkulasi udara dan pencahayaan secara alami dan buatan,” pungkas Widhi. 

WE Online, Jakarta –

PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) terus melakukan percepatan pembangunan guna memenuhi target pengoperasian yang telah ditetapkan, yakni pada awal 2019.

Direktur Utama PT JMB George IMP Manurung mengatakan, selaku anak usaha dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk, pihaknya selalu melakukan percepatan atau akselerasi pembangunan fisik konstruksi dan pembebasan lahan bagi jalan tol dengan total panjang 39,9 km ini. 

Dengan segenap upaya percepatan yang dilakukan oleh PT JMB, George menjelaskan bahwa hingga awal Februari 2018, progres pembangunan konstruksi pembangunan proyek yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Seksi 2A (Airmadidi-Danowudu) mencapai 47,456% dan Seksi 2B (Danowudu-Bitung) mencapai 0,65%. 

Sementara total progres konstruksi dari kedua seksi tersebut mencapai 14,97%. Khusus seksi 2B progres akan ditingkatkan sehubungan dengan baru bertambahnya lahan yang sudah dibebaskan di Januari 2018. 

“Sejauh ini pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung mengalami progres yang positif. Kami selalu melakukan percepatan dalam bidang konstruksi dan pembebasan lahan. Dari segi pembebasan lahan, kami menempuh segala upaya, salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional maupun PPK Lahan,” jelas George, Rabu (7/2/2018).

Dalam aspek pembebasan lahan di Seksi 2A, lahan bebas telah mencapai 97,74%, sedangkan Seksi 2B walaupun terdapat kendala di awal pembebasan, kondisi terakhir mulai dapat diatasi dengan progres mencapai 59,29% dari lahan yang dibutuhkan proyek pembangunan di kedua seksi tersebut. Atas upaya percepatan dan progres yang memenuhi target, George mengaku pembangunan jalan tol ini cukup positif.

Jalan tol pertama di Sulawesi Utara ini dibagi mejadi 4 seksi. PT JMB sebagai pemegang konsesi ruas Airmadidi-Bitung terbagi menjadi dua seksi sepanjang 25 km, yaitu meliputi Seksi 2A (Airmadidi-Danowudu) sepanjang 11,50 km dan Seksi 2B (Danowudu-Bitung) sepanjang 13,50 km. Sisanya adalah konstruksi Seksi 1A: Ring Road Manado-Sukur (7,9 km) dan Seksi 1B: Sukur-Air Madidi (7 km) dibangun oleh Pemerintah.

Jika sudah beroperasi, jalan tol Manado-Bitung akan memangkas biaya logistik secara signifikan karena distribusi barang antar dua kota tersebut menjadi lebih cepat. Pengguna jalan juga dapat memangkas waktu tempuh dari Kota Manado ke Kota Bitung yang semula menghabiskan 90 hingga 120 menit, nantinya dapat ditempuh hanya dalam waktu 45 menit.

WE Online, Jakarta –

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di berbagai daerah harus benar-benar memastikan aspek keselamatan kerja agar jangan sampai karena faktor terburu-buru dikejar waktu dan target mengorbankan aspek vital tersebut.

“Jangan sembrono dengan syarat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Keselamatan harus tetap menjadi prioritas,” kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dalam rilis, Rabu.

Taufik menegaskan, berbagai pihak jangan sampai menyepelekan aspek K3 di dalam pembangunan suatu proyek infrastruktur, serta pelaksana teknis juga harus berkomitmen menjalankannya.

Politisi PAN itu tidak menginginkan hanya karena mengejar target hingga meninggalkan kualitas sehingga berakibat fatal.

Ia mengemukakan, berbagai pihak yang terlibat harus betul-betul bertanggung jawab bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai regulasi yang berlaku.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kecelakaan dalam proses pembangunan infrastruktur di Jakarta terjadi salah satunya disebabkan kurangnya keahlian yang dimiliki para pekerjanya.

“Dalam satu bulan ini, empat pembuatan jembatan atau jalan tol rubuh. Apa masalahnya? Artinya kita kekurangan ‘skill’ dalam bekerja. Kita butuh lapangan kerja banyak, tapi ‘skill’ yang bisa mengerjakan dengan baik hal ini,” kata Wapres di Depok, Jawa Barat, Rabu (7/2).

Kurangnya keahlian yang bersertifikasi di kalangan pekerja pembangunan infrastruktur disebabkan oleh kurangnya pendidikan berbasis keahlian di sekolah menengah kejuruan (SMK) atau sekolah teknik menengah (STM).

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi mengatakan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah tidak seharusnya “kejar tayang” untuk menghindari kecelakaan kerja dalam pengerjaan konstruksinya.

“Pembangunan yang serentak dan kejar tayang pasti menimbulkan beban moral bagi siapapun termasuk penyedia jasa kontruksi,” kata Nurhasan Zaidi.

Menurut dia, pembangunan kejar tayang juga membuat pemerintah harus bertanggung jawab di samping penyedia jasa kontruksi yang harus mempertanggungjawabkan sesuai regulasi berlaku.

Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menginginkan ada ketegasan dan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka mengatasi masalah itu.

Pemerintah juga diminta untuk segera melakukan investigasi secara mendalam dan segera mengambil tindakan tegas terkait berbagai musibah yang menimba pekerjaan konstruksi selama beberapa bulan terakhir.

“Jelas ada indikasi masalah di sini, kita tidak menghakimi, tapi ini fakta yang berulangkali terjadi. Ini menunjukkan proyek tersebut minim pengawasan dan tidak memperhatikan keselamatan kerja, ini fatal,” paparnya.

Dia mengemukakan Komisi V DPR mendesak Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) segera melakukan investigasi secara mendalam dan melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

WE Online, Jakarta –

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mulai 15 Februari 2018 pukul 00.00 WIB akan menaikkan tarif pada dua ruas tol yaitu Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) dan ruas tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) untuk semua jenis golongan kendaraan.

“Penyesuaian dan evaluasi tarif tol setiap dua tahun ini dilakukan berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan laju inflasi di Jawa Barat sebesar 6,3 persen selama dua tahun terakhir,” kata Direktur Operasi II Jasa Marga, Subakti Syukut, di Kantor Pusat Jasa Marga, Kamis (8/2/2018).

Kenaikan tarif tol di ruas Padalarang-Cileunyi terendah sebesar Rp500 dan tertinggi sebesar Rp1.000, sedangkan kenaikan tarif tol ruas Cipularang mulai Rp500 hingga Rp7.000, meskipun pada beberapa golongan kendaraan dan ruas tarif tol tetap atau tidak ada kenaikan.

Menurut Subakti, dasar penyesuian tarif tol ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No.96/KPTS/M/2018 Tentang Penyesuaian Tarif Jalan Tol Padalarang-Cileunyi, dan Keputusan Menteri PUPR No. 97/KPTS/M/2018 Tentang Penyesuaian Tarif Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang.

“Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun oleh BPJT, berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan laju inflasi di wilayah tertentu, berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi,” ujar Subakti.

Sedangkan perhitungan usulan tarif tol dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang kemudian dievaluasi oleh BPJT berdasarkan data inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama dua tahun terakhir.

Dengan penyesuian tersebut, tarif tol Cipularang untuk kendaraan golongan I jarak terjauh Simpang Susun Dawuan-Simpang Susun Padalarang sepanjang 58,10 km ditetapkan sebesar Rp37.500, naik Rp2.000.

Demikian juga pada tol ruas terjauh Padalarang-Cileunyi sepanjang 35,15 km untuk kendaraan golongan I naik hanya Rp500 dari sebelumnya Rp8.500 menjadi Rp9.500. Sama dengan ruas Pasteur-Cileunyi sepanjang 38 km tarinya naik Rp500 untuk golongan I menjadi Rp9.500.

Basuki tidak merinci lebih lanjut berapa kenaikan pendapatan Jasa Marga dari kenaikan tarif tol di dua ruas tersebut.

Ia hanya menjelaskan, bahwa Jasa Marga senantiasa meningkatkan pemenuhan indikator Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas keselamatan, unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan, serta kebersihan lingkungan maupun kelaikan tempat istirahat dan pelayanan (TIP).

Upaya-upaya perbaikan dan peningkatan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh Jasa Marga pada ruas Padaleunyi dan Cipularang dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan, di antaranya adalah penambahan lajur, peningkatan kapasitas dan layanan transaksi.

Peningkatan dan/atau penanganan kondisi sarana penunjang jalan tol, peningkatan layanan dan sarana prasarana lalu lintas, memberikan pelayanan informasi yang bersifat real time, seperti CCTV, variable message sign (VMS), dan Remote Traffic Microwave System (RTMS).

“Kami meningkatkan pelayanan di ruas Padaleunyi dan Cipularang dengan menambah dua gerbang tol Buah Batu, penambahan lajur ruas Buah Batu-Cileunyi Jalur A sepanjang 12 Km. Selain juga memperindah jembatan pada Ruas Jalan Tol Padaleunyi, pergantian lampu PJU (lampu SL) menjadi lampu LED,” tutur Subakti.

Termasuk penanganan genangan pada Km 130+600 Jalur A dan B Ruas Padaleunyi, renovasi GT Pasirkoja, GT Kopo, dan GT Moh. Toha, memperkuat lereng Km 91 dan Km 92 pada Ruas Jalan Tol Cipularang, serta meningkatkan layanan dan sarana prasarana lalu lintas lainnya.

WE Online, Bandung –

Infrastruktur utama berupa aksebilitas menuju Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, bisa rampung seiring beroperasinya bandara tersebut yang direncanakan jalan non-tol bisa selesai pada Mei 2018.

Manajer Bidang Teknik Unit Manajemen Proyek (UMP) PT BIJB, Hidayat Effendi, mengatakan jalan non-tol yang langsung menghubungkan jalur arteri Kabupaten Majalengka saat ini tengah dikebut pengerjaannya dan pelaksana pembangunan fisik dilakukan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Untuk jalan masuk (non tol), itu ditargetkan Mei 2018 ini selesai. Kita dari internal selalu koordinasi dengan pihak luar terkait kesiapan bandara untuk non-tol ini,” kata Hidayat di Bandung, Kamis (8/2/2018).

Menurut dia pembangunan fisik aksebilitas non-tol sudah mulai dikerjakan pada awal 2018. Pengerjaan fisik tersebut dilakukan setelah 24 hektare lahan yang dibutuhkan selesai dilaksanakan pada Desember 2017 oleh Pemprov Jabar.

“Kebutuhan anggaran non-tol senilai Rp77 miliar diserap dari APBD Pemprov Jawa Barat,” kata dia.

Jalan penghubung menuju bandara internasional nantinya akan membentang sepanjang 1,8 kilometer dengan lebar sekitar 50 meter. Ini berada di atas lahan sebanyak 218 bidang yang dimiliki langsung Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Lokasinya berdekatan dengan Kantor Camat Kertajati. Akses non-tol adalah akses utama karena itu menjadi akses yang dibutuhkan untuk aksebilitas. Semoga target yang sudah ditetapkan dan dianggarkan oleh PUPR bisa sesuai target dan waktu serta memenuhi kualitas yang baik,” ujar dia.

Sementara itu, Camat Kertajati Aminudin mewakili pemerintah daerah Kabupaten Majalengka menambahkan, fisik pembangunan akses jalan tersebut per awal Februari sudah mencapai 20 persen.

Aminudin mengatakan, kontraktor menjanjikan fisik jalan tersebut selesai April 2018 mendatang dengan asumsi pengerjaan tidak terkendala cuaca ekstrem yang sering terjadi seperti akhir 2017 lalu, yakni hujan deras kerap mengguyur wilayah Majalengka dan sekitarnya.

“Pengerjaan jalan nontol menuju bandara sedang dilakukan, meliputi pengerjaan infrastruktur dan fisik ditargetkan tiga bulan, yakni Februari, Maret, April. Pembebasan lahan sudah fix semua. Sekarang, hanya beberapa bidang tapi sudah dilakukan konsiyasi,” kata Aminudin.

Dia menuturkan, dengan progres tersebut, target jalan yang menjadi infrastruktur penting guna menunjang beroperasinya bandara dan optimis tercapai. Selama pengerjaan fisik, kata dia, juga tidak menemukan kendala berarti di lapangan.

“Kami optimis ini bisa bisa terselesaikan tiga bulan seperti yang dikatakan pemborong. Sampai saat ini, progresnya sendiri sudah 20 persen, dan sudah terlihat badan jalannya,” kata dia.

Selain jalan non-tol, aksebilitas menuju Bandara Kertajati akan ditunjang juga dengan keberadaan jalur tol. Keberadaannya akan terhubung langsung Tol Cipali dengan interchange di kilometer 157.

Fisik pembangunan tol tersebut diperkirakan akan dimulai pada 2019 mendatang sejalan dengan rampungnya Tol Cisumdawu.

WE Online, Bandung –

Infrastruktur utama berupa aksebilitas menuju Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, bisa rampung seiring beroperasinya bandara tersebut yang direncanakan jalan non-tol bisa selesai pada Mei 2018.

Manajer Bidang Teknik Unit Manajemen Proyek (UMP) PT BIJB Hidayat Effendi, di Bandung, Kamis, mengatakan, jalan non-tol yang langsung menghubungkan jalur arteri Kabupaten Majalengka saat ini tengah dikebut pengerjaannya dan pelaksana pembangunan fisik dilakukan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Untuk jalan masuk (non tol), itu ditargetkan Mei 2018 ini selesai. Kita dari internal selalu koordinasi dengan pihak luar terkait kesiapan bandara untuk non tol ini,” kata Hidayat.

Menurut dia pembangunan fisik aksebilitas non-tol sudah mulai dikerjakan pada awal 2018. Pengerjaan fisik tersebut dilakukan setelah 24 hektare lahan yang dibutuhkan selesai dilaksanakan pada Desember 2017 oleh Pemprov Jabar.

“Kebutuhan anggaran non-tol senilai Rp77 miliar diserap dari APBD Pemprov Jawa Barat,” kata dia.

Jalan penghubung menuju bandara internasional nantinya akan membentang sepanjang 1,8 kilometer dengan lebar sekitar 50 meter. Ini berada di atas lahan sebanyak 218 bidang yang dimiliki langsung Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Lokasinya berdekatan dengan Kantor Camat Kertajati. Akses non-tol adalah akses utama karena itu menjadi akses yang dibutuhkan untuk aksebilitas. Semoga target yang sudah ditetapkan dimana itu dianggarkan PUPR bisa sesuai target dan waktu serta memenuhi kualitas yang baik,” ujar dia.

Sementara itu, Camat Kertajati Aminudin mewakili pemerintah daerah Kabupaten Majalengka menambahkan, fisik pembangunan akses jalan tersebut per awal Februari sudah mencapai 20 persen.

Aminudin mengatakan, kontraktor menjanjikan fisik jalan tersebut selesai April 2018 mendatang.

Dengan asumsi pengerjaan tidak terkendala cuaca ekstrim yang sering terjadi seperti akhir 2017 lalu dimana hujan deras kerap mengguyur wilayah Majalengka dan sekitarnya.

“Untuk pengerjaan jalan non tol menuju bandara ini sedang dilakukan pengerjaan infrastruktur dan fisik ditargetkan tiga bulan Februari Maret April.Pembebasan lahan sudha fix semua sekarang hanya beberapa bidang tapi sudah dilakukan konsiyasi,” kata Aminudin.

Dia menuturkan, dengan progress tersebut target jalan yang menjadi infrastruktur penting menunjang beroperasinya bandara optimis tercapai.

Selama pengerjaan fisik, kata dia, juga tidak menemukan kendala berarti di lapangan.

“Kami optimis ini bisa bisa terselesaikan tiga bulan seperti yang dikatakan pemborong. Sampai saat ini progresnya sendiri sudah 20 persen, dan sudah terlihat badan jalannya,” kata dia.

Selain jalan non-tol aksebilitas menuju Bandara Kertajati akan ditunjang juga dengan keberadaan jalur tol. Keberadaannya akan terhubung langsung Tol Cipali dengan interchange di kilometer 157.

Diperkirakan fisik pembangunan tol tersebut akan dimulai 2019 mendatang sejalan dengan rampungnya Tol Cisumdawu.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun jembatan gantung di tiga titik di Kabupaten Asmat, Papua, untuk membuka akses konektivitas antardistrik di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto Kementerian PUPR, dalam pertemuan dengan media di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Kamis, memaparkan infrastruktur, yakni akses jalan dan konektivitas menjadi kendala di Kabupaten Asmat.

“Di sana ada jembatan tapi terbuat dari kayu dan sebagian besar sudah terputus. Ada tiga titik jembatan gantung yang akan kita bangun segera sehingga masyarakat tidak terisolasi,” kata Arie.

Salah satu jembatan gantung yang dibangun Kementerian PUPR sepanjang 72 meter.

Menurut peta rencana Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, lokasi rencana jembatan gantung menghubungkan Kampung Hainam dan Kampung Kamur yang berada di Distrik Pantai Kasuari.

Selain itu, lokasi rencana jembatan gantung lainnya menghubungkan Kampung Suagai dan Kampung Yerfum di Distrik Der Koumur.

Arie memaparkan sulitnya akses menuju prasarana umum, seperti Puskesmas, Rumah Sakit dan Posyandu menyebabkan masyarakat enggan untuk berobat jika mengalami gejala penyakit. Selain karena perilaku tidak sehat, kendala akses jalan menjadi salah satu penyebab banyak warga yang meninggal dunia akibat campak dan gizi buruk beberapa waktu lalu.

Kementerian PUPR membentuk tim gabungan dalam pembenahan infrastruktur di Kabupaten Asmat sebagi upaya menanggapi kondisi luar biasa (KLB) yang menyebabkan 72 orang meninggal dunia akibat gizi buruk dan campak.

Tim gabungan yang terdiri atas Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Penyediaan Perumahan telah meninjau kondisi masyarakat dan infrastruktur di enam distrik, dari 23 distrik di Kabupaten Asmat.

“Tantangan pembangunan di sana adalah dikelilingi rawa-rawa. Kedua, air bersih krusial karena endapan sedimennya rata-rata 200 meter,” kata Arie.

Ia menambahkan kendala lainnya adalah biaya material yang mahal karena harus didatangkan dari Surabaya, Poso atau Palu.

Karena itu, Kementerian PUPR juga akan mengembangkan wilayah hub yang menghubungkan antara Kabupaten Asmat dan Merauke sehingga barang-barang material bangunan dari Makassar maupun Surabaya dapat dikumpulkan di area hub tersebut.

WE Online, Tanah Datar –

Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi lokasi program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kali ini di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Kamis (8/2/2018). 

Dalam peninjauan, Presiden Jokowi yang didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahkan basah kuyup karena hujan. Dengan menggunakan payung hitam, Presiden Jokowi menelusuri pematang sawah meninjau pelaksanaan program dan menyapa para petani yang tengah membangun saluran irigasi. 

Program PKT di Tanah Datar dilakukan melalui dua skema yakni melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI) dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW).

Pelaksanaan P3TGAI dilakukan di daerah irigasi Pincuran Tujuh dengan luas total 525 ha. Kelompok tani yang bekerja adalah petani setempat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kubu Pilihan dan Sinibuang dengan jumlah petani bekerja masing-masing 50 orang. Melalui program PKT, Pemerintah memberikan upah untuk mandor sebesar Rp100 ribu dan pekerja Rp80 ribu dari anggaran Kementerian PUPR. 

Pekerjaan yang dilakukan adalah melakukan pasangan batu untuk saluran irigasi kecil sepanjang 250 meter dan normalisasi termasuk pembersihan saluran irigasi kecil sepanjang 350 meter. Lama waktu pekerjaan 3 bulan dengan anggaran Rp450 juta.

Untuk program PISEW dilakukan pembangunan jalan produksi di 2 lokasi yakni, Sitakuak, Nagari Gurun sepanjang 1 km dan Piliang, Nagari Kaum Limo sepanjang 500 m. Pembangunan jalan akan mendukung perekonomian setempat, diantaranya untuk meningkatkan akses petani membawa hasil pertaniannya ke pasar.

Jumlah pekerja dari masing-masing lokasi tersebut sebanyak 66 orang yang terdiri dari 2 tukang, 1 mandor dan 63 orang pekerja. Mereka semua merupakan masyarakat setempat.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Agung Djuhartono, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Rina Farida, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional III Padang Kementerian PUPR Saiful Anwar, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Maryadi Utama, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

WE Online, Jakarta –

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi mengatakan pihaknya memprioritaskan pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

“Yang mendesak adalah infrastruktur air minum dan sanitasi. Memang ada tingkat kemahalan di Papua, minimal tiga kali lipat dibandingkan dengan membangun ditempat lain, namun harus kita bangun. Seminggu ini kita kosolidasikan semua,” kata Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Arie menambahkan Kabupaten Asmat yang memiliki 23 distrik, kondisi geografisnya sebagian besar merupakan tanah rawa pasang surut sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih. “Di sana sulit dapat air, karena endapan sedimennya rata-rata 200 meter. Sumur bor ada tetapi airnya payau,” kata Arie.  

Di Distrik Agats sebagai ibu kota Kabupaten Asmat terdapat instalasi pengolahan air (IPA) dengan kapasitas 10 liter/detik. Kapasitas tersebut juga masih kurang karena hanya bisa memenuhi sepertiga penduduk Agats yang berjumlah sekitar 30 ribu jiwa dan air yang dihasilkan masih berwarna coklat.

“Untuk itu tahun ini kita akan bangun IPA baru dilengkapi teknologi agar air yang dihasilkan tidak lagi berwarna coklat,” kata Arie. 

Untuk mengatasi kesulitan air bersih, Kementerian PUPR juga akan membuat penampungan air hujan yang bisa dimanfaatkan saat musim kemarau.

“Curah hujannya sangat tinggi dan menjadi sumber air bersih utama. Namun tantangannya, air hujan miskin kandungan mineralnya,” kata Arie. 

Oleh karenanya, perbaikan instalasi pengolahan air (IPA) seperti pipa bocor atau pompa yang rusak akan dilakukan. Kemudian penambahan pipa untuk memperluas layanan sesuai dengan kapasitas IPA, dan membangun IPA baru bagi daerah yang memiliki sumber air baku. 

Selain itu, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto menambahkan bahwa rumah-rumah di sana belum memiliki fasilitas untuk buang air besar, sehingga masalah ini juga turut membuat hidup masyarakat di sana kurang sehat.

Melalui Pamsimas, akan dibangun MCK komunal pasang surut dengan media menggunakan botol air mineral yang dicacah dan ditambahkan bakteri pengurai. 

Pemasangannya akan melibatkan masyarakat melalui program padat karya. Selain di perumahan warga, MCK komunal juga akan dipasang di Puskesmas dan sekolah.

Kementerian PUPR pada tahun 2018, memberikan bantuan stimulan rumah swadaya bagi 1.000 unit rumah sehingga menjadi rumah yang layak huni dan membangun Rumah Khusus di Kampung Syuru, Distrik Agats, sebanyak 150 Unit. 

WE Online, Jakarta –

Jalan tol Trans Sumatera ruas Padang-Bukittinggi-Pekanbaru tahap 1, Padang-Sicincin telah resmi dimulai. Peresmian tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo melalui seremoni peletakkan batu pertama (groundbreaking) yang dilaksanakan di lokasi proyek yaitu di Jalan Padang Bypass Km 28.

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) I Gusti Ngurah Putra yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan, pihaknya siap memulai dan menyelesaikan ruas ini sesuai target. “Padang-Bukittinggi-Pekanbaru nantinya akan membentang sepanjang kurang lebih 244 km. Kita mulai dari Padang ke Sicincin sepanjang 28 km,” ungkapnya.

Proyek tol yang juga masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional ini pengerjaannya akan dilakukan ke dalam beberapa tahapan hingga tahun 2025. Tahap pertama Padang-Sicincin, kemudian dari Sicincin ke Payakumbuh sepanjang 78 km, menuju Payakumbuh-Pangkalan sepanjang 45 km, lalu dari Pangkalan ke Bangkinang sepanjang 56 km, dan akhirnya Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 37 km.

Disinggung mengenai nilai investasi, Putra memaparkan bahwa total investasi Padang-Bukittinggi Pekanbaru adalah Rp78,095 triliun. “Untuk tahap pertama Padang-Sicincin sendiri kurang lebih sekitar Rp4,88 triliun,” imbuh Putra.

Khusus untuk Seksi 3 Payakumbuh-Pangkalan, pendanaannya direncanakan diperoleh dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan peminjaman langsung (direct lending) ke Hutama Karya. “Selain direct lending, direncanakan juga akan ada pinjaman ke Pemerintah khusus untuk konstruksi terowongan di seksi ini sebanyak 5 buah dengan total panjang 8,95 km,” tambah Putra.

Ruas tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru merupakan bagian dari 24 ruas yang ada terdapat pada jalan tol Trans-Sumatera. Jalan tol yang dikerjakan melalui penugasan Pemerintah RI kepada Hutama Karya (Perpres No. 100/2014 & Perpres No. 117/2015) ini dikerjakan secara pararel sejak 2014.

Beberapa ruas Trans Sumatera kini telah beroperasi, seperti ruas Medan-Binjai Seksi 2 dan 3 (Helvetia-Semayang-Binjai) sepanjang 11 km, ruas Palembang-Indralaya Seksi 1 (Palembang-Pamulutan) sepanjang 8 km, serta ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 1 (Segmen SS Pelabuhan Bakauheni-Bakauheni) sepanjang 9 km dan Paket 2 (Segmen Kotabaru-Lematang) sepanjang 5 km yang telah dibuka secara resmi untuk publik oleh Presiden Joko Widodo di bulan lalu (21/1/2018).

Jalan tol Trans-Sumatera merupakan salah satu megaproyek yang sangat strategis keberadaannya untuk memaksimalkan konektivitas antar aerah di Sumatera yang pada gilirannya akan membawa pertumbuhan ekonomi, baik regional maupun nasional,” ujar Putra.