daftar ska tenaga ahli

WE Online, Samarinda –

Jembatan Pulau Balang yang akan menghubungkan Balikpapan dan Penajam, Kalimantan Timur, pembangunannya ditargetkan tuntas akhir 2018 meskipun pembayaran kontraknya baru bisa diselesaikan 2019.

“Kalau untuk pembangunan jembatan pada bentang pendek yang dananya dari APBD Provinsi Kaltim sudah selesai, sekarang kita tinggal melanjutkan yang bentang panjang dari dana APBN senilai Rp1,3 triliun,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kaltim M Taufiq Fauzi di Samarinda, Sabtu.

Dana dari APBN sebesar itu dibayar dengan pola Multy Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak. Sistem pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil, sementara untuk pekerjaannya terus berlanjut sehingga target tuntasnya di akhir 2018.

“Target penuntasan Jambatan Pulau Balang ini sama dengan pembangunan Jembatan Kembar di Samarinda, yakni dibayar mencicil pola MYC dengan pekerjaan terus berlanjut meskipun pembayarannya masih diproses karena dicicil,” katanya.

Pada segmen 1, pembangunannya tuntas dibangun pada 2015 lalu dengan anggaran APBD Provinsi Kaltim senilai Rp425 milliar. 

Di segmen ini terdapat lima tiang pancang yang telah berdiri dan empat tiang di antaranya berada di perairan sedangkan satu tiang pancang lainnya di bagian darat.

Menurutnya, pembangunan jembatan ini merupakan kebutuhan mendesak untuk mempercepat arus orang dan barang, mengingat selama ini setiap kendaraan baik dari Samarinda atau dari Balikpapan yang ingin ke Penajam harus menggunakan kapal feri.

Untuk naik kapal feri yang melintasi teluk Balikpapan, dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk menyeberang sehingga hal ini tidak efisien dari sisi ekonomi, selain banyak waktu yang terbuang.

Diharapkan setelah berfungsinya Jembatan Pulau Balang, maka jangka waktu perjalanan baik dari Kalsel ke Kaltim maupun sebaliknya bisa lebih cepat dan lebih murah, sehingga biaya angkut berbagai komoditas juga lebih murah yang kemudian berdampak pada harga jual komoditas. (Ant)

WE Online, Pontianak –

PT Pelindo II (Persero) menargetkan tahun ini akan memulai pembangunan Pelabuhan Internasional di Pantai Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dengan nilai investasi sekitar Rp5 triliun. 

“Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing ini sudah mendesak terutama menurunkan biaya logistik ekonomi yang ada di Kalimantan Barat. Dahulu kita menggunakan pelabuhan Dwikora di Pontianak. Sebenarnya pelabuhan Dwikora ini sudah dioptimalkan, dan investasi alat hingga kapasitas meningkat 2-3 kali lipat,” ungkap Direktur Teknik dan Manajemen Risiko PT Pelindo II Dani Rusli Utama disela kunjungan ke Kalbar, Sabtu.

Semula, kapasitas Pelabuhan Dwikora Pontianak hanya 100 ribu Teus, sekarang sudah meningkat menjadi 250 ribu Teus. Namun seiring waktu lahan yang ada sudah tidak memadai dan kapal yang hanya bisa masuk ke pelabuhan tersebut relatif kecil. 

Padahal dari tahun ke tahun kebutuhan kapal bertambah besar. Kapal besar pun tidak bisa masuk ke pelabuhan Pontianak yang hanya memiliki kedalaman 6-7 meter saja. Sementara untuk Pantai Kijing yang diusulkan akan dibangun pelabuhan ini memiliki kedalaman 12-15 meter dengan harapannya kapal besar dapat masuk. 

“Jadi untuk membangun Pelabuhan Internasional ini harus memenuhi 3 (tiga) prinsip, diantaranya terminal peti kemas, curah cair dan multipurpose. Untuk tahap pertama kita ajukan terminal peti kemas yang berfungsi sebagai multipurpose yang panjangnya sekitar 500 meter – satu kilometer. Sedangkan untuk arealnya diperlukan 50-100 hektare,” ujarnya.

Lebih lanjut Dani Rusli menerangkan realisasi pembangunan Pelabuhan Internasional itu didukung pemerintah melalui Perpres, termasuk masyarakat dan Pemerintah Daerah yang diupayakan dapat selesai pada tahun 2018-2019.

“Dengan demikian diharapkan kedepannya kapal-kapal yang datang bisa terlayani dengan baik disini. Kemudian untuk biaya yang biasa pakai kapal kecil bisa lebih murah karena volumenya lebih murah,” jelasnya.

Selain itu dampak yang diharapkan adalah antisipasi ekonomi di Kalimantan Barat, yang dari tahun ke tahun meningkat. Apalagi diasumsikan pada tahun-tahun mendatang akan ada panen raya CPO dan tambang bauksit yang dapat difasilitasi pengirimannya di Pelabuhan Internasional Kijing nantinya.

Untuk rencana induk, menurut Dani Rusli Utama, pelabuhan baru tersebut akan diselesaikan akhir tahun. Kemudian dilanjutkan proses paralel dengan studi amdal dan Detail Engineering Design (DED) berdasarkan RIP yang tengah dilaksanakan.

“Harapan kita tahun ini bisa mulai, supaya bisa selesai secepatnya. Jadi pertengahan tahun ini sudah bisa dilaksanakan konstruksinya,” jelasnya.

Selain pelaksanaan pembangunan konstruksi secara pararel, hal penting yang dijalankan yakni lahan dan sebagainya. “Kita maunya cepat. Tapi GCG, transparansinya, ketentuannya tidak ada dilanggar,” tegas Dani Rusli Utama.

Sumber pendanaan akan dipenuhi dari internal serta pinjaman perbankan yang diserap secara bertahap sesuai kebutuhan. 

Pada tahap awal, dana yang dibutuhkan sekitar Rp1 triliun hingga Rp2 triliun. Sementara lama pembangunan sekitar dua tahun sehingga diharapkan operasional pelabuhan dilakukan pada 2019. 

“Tahap selanjutnya kita siapkan 5-6 tahun kedepan selesai semua, yang penting kita tidak over investment dan tetap disiapkan minimalnya dan demandnya sesuai. Namun, jangan sampai perekonomian di Kalbar terhambat karena tidak ada pelabuhan yang sesuai,” jelasnya.

Ia yakin, keberadaan Pelabuhan Internasional akan mempercepat perekonomian dengan menurunkan biaya logistik. Selain itu akan memudahkan dalam hal melayani daerah-daerah lainnya di Kalbar, termasuk dunia internasional meliputi kawasan Laut China Selatan mulai dari Singapura, Natuna, Jakarta dan sebagainya. (Ant)

WE Online, Lombok –

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mempertanyakan realisasi peningkatan infrastruktur pelabuhan berupa penambahan dermaga menggunakan dana penyertaan modal negara yang diberikan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

“Itu belum terealisasi sampai sekarang,” kata Bambang Haryo Soekartono, usai mengikuti acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PT Dharma Lautan Utama 2017, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (21/1/2017).

Ia menyebutkan, total dana penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), sebesar Rp1 triliun. Dana tersebut direalisasikan pada akhir tahun 2015.

Namun, penggunaan anggaran tersebut sampai saat ini masih dalam tahap pelaksanaan lelang.

“Dana PMN itu dikucurkan akhir 2015. Seharusnya sekarang dermaga itu sudah harus jadi. Termasuk pembangunan dermaga di pelabuhan Merak-Bakauheni harusnya tidak lebih dari satu tahun pelaksanaan,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra daerah pemilihan Jawa Timur ini berharap pemerintah bisa mengejar ketertinggalan infrastruktur pelabuhan dengan segera menyelesaikan pembangunan dermaga menggunakan PMN.

Sebab, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) sudah menyampaikan keluhannya terkait ketidakseimbangan antara jumlah kapal penyeberangan dengan jumlah dermaga di pelabuhan.

“Harapan kita, dengan dana Rp1 triliun, ASDP bisa membangun membangun dua atau tiga dermaga dalam dua atau tiga pelabuhan. Tapi sampai saat ini belum terealisasi,” kata Bambang. (Ant)

WE Online, Balikpapan –

Pemerintah kota Balikpapan sudah membebaskan lebih dari 50 persen lahan tol  Balikpapan – Samarinda khususnya di paket I dan  V yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan. Tol yang menelan anggaran lebih dari Rp 9 triliun ini ditargetkan selesai pada 2019 mendatang.

Asisten II Sekdakot Balikpapan Sri Sutantinah menegaskan pada  prinsipnya, pemilik lahan yang terkena proyek jalan tol tidak ada yang menolak untuk dibebaskan. Kalaupun sempat lama prosesnya karena lebih pada kesulitan dalam penyelesaian dokumen dan administrasi  pembebasan.

Diakuinya  pembebasan lahan di paket V yakni ruas  Km 13 –  Manggar sepanjang lebih 11  kilometer sangat sulit karena pemiliknya berjumlah lebih dari 200 orang dengan luas lahan yang terbagi  ukurananya.

Bahkan kata mantan Kepala PU Balikpapan ini. kadang pemilik lahan tidak ingat luasan lahannya. Sehingga tingkat kesulitan pembebasan lebih tinggi dibandingkan segmen lainya seperti ruas ke arah Samarinda yang lebih banyak lahan pertambangan dan perkebunan dengan pemilik relatif sedikit.

“Jadi bukan warga tidak mau dibebaskan namun jumlah pemiliknya ratusan orang. Itu sudah jadi persil (petak-petak ). Kalau yang ke arah Samboja dan Samarinda pemiliknya itu tambang, kebun. Jadi pemiliknya tidak banyak. Sehingga tingkat kesulitannya, lebih sulit di tempat kita.  Bayangkan menginventarisir pemilik-pemilik ukurannya kadang-kadang pemiliknya nggak tau ukurannya saja. Kadang mencari pemiliknya belum ketemu. Ada pemiliknya lalu nyari suratnya. Jadi karena ratusan pemilik tanah itu perlu di dalami satu persatu,” jelasnya (23/1/2017).

Sejauh ini progres pembebasan lahan  menurut Sutantinah berlangsung baik dan mulai terselesaikan meskipun lambat. “Tapi sekarang progresnya sudah baik, sudah lebih dari 50 persen yang sudah kita bebaskan,” katanya.

“Yang menuju samarinda itu merupakan segmen 1 atau dibilang paket 1 (dari Km 13 – Samboja). Kita kebagian pembebasan lahan di paket 1 cuma kurang lebih  2 km dari 22 kilo. Sementara yang ke Manggar itu kurang 7 dari 11 km. Kalau yang ke arah Manggar itu jumlah persilnya itu ratusan karena kecil-kecil,” sambungnya.

Dia menambahkan pembebasan lahan itu menjadi tanggung jawab pemkot sementara pembangunan jalan tolnya menjadi tanggung jawab Kementerian PU. “Untuk paket 1 adalah konsersium BUMN dan BUMN China pemenangnya. Jadi ada BUMN China join dengan BUMN kita menggarap paket 1,” tambahnya.

Perencanaan proyek ini  sejak 2005 lalu sebelum era Gubernur Awang Faroek namun realisasi dikerjakan sejak 2010 hingga 2019. “Rencana Proyek itu sudah sejak lama sejak sebelum Gubernur Awang Farok sekitar sebelum 2005 yang masih saya tugas di Bappeda. Pelaksanaanya tol itu dimulai sejak 2010-2019. Jumlah nilainya saya nggak tahu karena itu proyek kementerian,” tukasnya.

WE Online, Jakarta –

Untuk mendukung perkembangan lingkungan strategis di bidang kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah ditetapkan pada 30 Desember 2016.

“Regulasi tersebut dikeluarkan karena perlu dilakukan penataan ulang lokasi dan hierarki pelabuhan serta rencana pengembangannya,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono di Jakarta, Minggu (22/1/2017).

Dengan diberlakukannya keputusan tersebut, Keputusan Menteri Perhubungan KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 745 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dibandingkan dengan keputusan sebelumnya, KP 912 Tahun 2016 berfokus pada rencana, lokasi, dan hierarki pelabuhan serta rencana pengembangannya, sedangkan mengenai rumusan Kebijakan Pelabuhan Nasional secara umum masih relevan dengan kebijakan pemerintahan saat ini.

Lebih lanjut, Tonny menyatakan meskipun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 baru berusia tiga tahun, namun dengan perkembangan/perubahan lingkungan strategis khususnya perkembangan di daerah serta perubahan wilayah administratif dalam penyebutan lokasi pelabuhan maka dipandang perlu dilakukan review atas Rencana Induk Pelabuhan.

“Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan review yaitu pemekaran wilayah provinsi maupun kota/kabupaten serta pengembangannya serta perlunya untuk memadukan simpul-simpul moda transportasi perairan (laut, sungai, danau, dan penyeberangannya),” ujar Tonny.

Pertimbangannya lainnya adalah dengan ditetapkannya Sembilan Agenda Pembangunan Pemerintahan yaitu Nawacita yang di antaranya akan mewujudkan dengan program Tol Laut; pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2016; serta penetapan 10 destinasi wisata prioritas nasional.

WE Online, Jakarta –

Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Pelabuhan Patimban, Jawa Barat ditargetkan rampung akhir Februari tahun ini. “Kita melihat sudah mulai banyak kemajuan, akhir Februari sudah bisa keluar izin lingkungan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono saat ditemui di Jakarta, Senin  (23/1/2017).

Dalam kesempatan yang sama Direktur Kepelabuhanan Kemenhub Mauritz HM Sibarani mengatakan berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Lingkungan (LHK) dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bahwa untuk penerbitan Amdal tidak perlu menunggu Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional rampung.

“Ada satu surat dari ATR yang mengatakan lokasi pembangunan sudah sesuai dengan tata ruang, cukup itu saja (sudah bisa dimulai),” ujarnya. Dia menambahkan penerbitan Revisi RTRW melalui proses yang cukup lama karena berupa Peraturan Pemerintah (PP).

Mauritz mengatakan pada 27 Februari mendatang akan dilaksanakan rapat untuk menyusun kerangka acuan Amdal. “Akhir Februari izin Amdal baru keluar,” ucapnya.

Ditemui terpisah, Pelaksana Tugas Bupati Subang Imas Aryumningsih mengatakan revisi RTRW Kabupaten dan Provinsi sudah rampung, tinggal RTRW Nasional. “Jadi intinya dari (RTRW) kabupaten tidak masalah, (RTRW) provinsi sudah selesai, sudah dimasukan ke pusat,” katanya.

Dia menambahkan saat ini tengah dibuat RTRW untuk kawasan penyangga pelabuhan terkait dengan rencana pembangunan untuk akses tol dan kereta serta zona industri. “RTRW sudah tidak masalah, hanya sekarang ditambah dengan penyangga, untuk pelabuhan sudah tidak ada masalah karena dulu sudha dibuat. Agar tidak mengganggu kita bikin RTRW kawasan penyangga,” tuturnya.

Rencananya, Imas menjelaskan, akan dibuat jalur kereta khusus untuk angkutan barang dari Pagaden ke Pelabuhan Patimban karena saat ini baru terpasang jalut kereta dari Subang ke Pagaden sejauh 40 kilometer. “Nanti akan dibuat pembangunan jalur baru,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan Senior Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) Yuromichi Muraoka mengatakan pihaknya tengah menunggu proses Amdal yang sedang digodok tersebut. “Kita tidak mengkaji Amdal, jadi kita tidak dalam wewenang untuk menyetujui atau tidak Amdal tersebut karena ini masih dalam pengkajian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya. (Ant)

WE Online, Jakarta –

Pemerintah akan menyeleksi atau melakukan “beauty contest” kepada perusahaan swasta nasional yang berminat untuk menentukan operator Pelabuhan Patimban, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono saat ditemui di Jakarta, Senin (23/1/2017), mengatakan berdasarkan Rencana Pembangunan Pelabuhan Patimban, operator pelabuhan terdiri dari tiga unsur, yaitu PT Pelindo II, swasta nasional dan perusahaan asing, dalam hal ini dari Jepang.

“Swasta nasional akan kita lakukan ‘beauty contest’, tapi kalau untuk Pelindo II, karena penunjukan langsung harus lewat Perpres,” katanya.

Tonny mengatakan proses penentuan operator pelabuhan tersebut ditentukan setelah persetujuan pinjaman (loan agreement).

Dia menambahkan pekan depan akan dibahas terkait persetujuan pinjaman dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan Kemenhub Mauritz HM Sibarani menjelaskan sebelum ditandatangani persetujuan pinjaman tahapan yang harus dilalui, yaitu penyusunan dokumen perencanaan pinjaman atau hibah luar negeri (blue book) dan daftar rencana prioritas pinjaman atau hibah luar negeri (green book) oleh Bappenas, kemudian permintaan resmi (formal request) terkait pinjaman dari Kemenkeu dan pertukaran nota (exchange of note) dari Kemenlu karena ini pinjaman luar negeri.

“Karena ini ‘government to government’ (antarpemerintah) Indonesia-Jepang,” katanya. Mauritz mengatakan untuk setelah ditandatangani persetujuan pinjaman baru bisa dimulai pembangunan (groundbreaking).

Ditemui terpisah, Perwakilan Senior Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) Yuromichi Muraoka mengatakan pihaknya masih harus melakukan pembicaraan yang lebih lanjut dengan Kemenhub untuk menentukan operator Pelabuhan Patimban. “Tentu saja, kami menginginkan proses ini segera selesai,” katanya.

Yuromichi mengatakan calon perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu terkait rencana perjanjian konsesi pengusahaan pelabuhan tersebut.

“Mungkin sejumlah perusahaan hanya menyatakan minatnya untuk mengoperasikan Patimban, tapi hanya tertarik. Tanpa mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat konsesi, tidak ada satu perusahaan pun yang berani menentukan,” katanya.

Total pinjaman dari Jepang untuk pembangunan pelabuhan pengganti pelabuhan Cilamaya itu tahap pertama mencapai 1,7 miliar dolar AS.

Rincian pembiayaannya, Tahap 1 Rp17,63 triliun (kapasitas 250 ribu TEUs, kendaraan 217.391 CBU), pengerukan -10 meter Tahap 1 fase 2 Rp14,6 triliun, Tahap 2 Rp7,58 triliun, Tahap 3 Rp3,86 triliun. Total yaitu Rp43,22 triliun (3,065,52 miliar dolar AS) Untuk proporsi pembiayaan, yaitu 71 persen pinjaman Jepang, untuk “breakwater”, pengerukan, reklamasi, dermaga dan seawall, trestle, dan jalan akses, APBN: 19 persen untuk lahan 360 hektare dan pajak 10 persen dan kerja sama pemerintah swasta (KPS) 10 persen untuk peralatan dan pengoperasian Kapasitas total kontainer 7,5 juta TEUs, kendaraan 600 ribu CBU, draft -17 meter, mulai konstruksi Januari 2018, peluncuran awal (Soft opening) yaitu Maret 2019 dan pengoperasian untuk kapasitas penuh mulai 2027. (Ant)

WE Online, Jakarta –

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Infrastruktur akan meningkatkan perdagangan, dan perdagangan akan meningkatkan kesejahteraan,” papar Muhaimin Iskandar dalam diskusi panel bertajuk “SARA, Radikalisme, dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017” di Jakarta, Senin (23/1/2017). Menurut dia, tanpa pembangunan infrastruktur, maka Indonesia akan sulit melakukan diversifikasi ekonomi melalui re-industrialisasi dan mengatasi ketimpangan ekonomi.

Indonesia, lanjut dia, sedang berhadapan pada ketimpangan kota dan desa, serta ketimpangan ekonomi pada berbagai kelompok masyarakat. Ini adalah sebuah tugas kebangsaan yang harus dituntaskan. “Atas hal itu, ketimpangan ekonomi dan hambatan akses harus diatasi, demi keutuhan Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Muhaimin Iskandar juga mengatakan bahwa saat ini fenomena SARA sudah mengganggu sendi-sendi persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air, fenomena itu dapat berakibat pada terganggunya pembangunan segala bidang yang sekarang digalakkan oleh pemerintah. “Ini tidak bisa dibiarkan, langkah-langkah maju pemerintah tidak boleh dihambat,” katanya.

Namun, ia mengatakan bahwa agar masyarakat tidak khawatir karena Indonesia sedang membangun secepat mungkin untuk mengatasi hal yang menjadi kendala bagi pertumbuhan ekonomi. “Insa Allah, kalau kita sungguh-sungguh bukan hanya maju secara ekonomi tapi juga bisa menekan potensi SARA dan radikalisme dan Indonesia tidak akan menjadi ladang persemaian konflik seperti di Timur Tengah saat ini,” katanya.

Pada kesempatan sama, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bobby H Rafinus mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya menjaga stabilitas ekonomi secara umum, mengelola kinerja anggaran, dan mengembangkan program vokasi sebagai alternatif bagi angkatan kerja.

Ia menyampaikan bahwa Kemenko Perekonomian juga sedang menyiapkan konsep program dan kebijakan ekonomi berkeadilan yang mengatur aset agar mampu dinikmati oleh semua lapisan masyarakat sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap ketimpangan. (Ant)

WE Online, Medan –

WE Online, Bandung –

Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan jembatan layang (overpass) Pelangi Antapani di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (24/1/2017).

Wakil Presiden selain meresmikan juga memberi nama Jembatan Layang Pelangi, karena dindingnya dihias mural warna warni.

“Kemarin dilaporkan jalan layang sudah selesai di Bandung, ditengah kota lagi hanya Rp30 miliar. Makanya saya ingin melihat langsung, kalau ini berhasil artinya harus dibuat di tempat lain,” kata Wapres.

Wapres didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wagub Jawa Barat Deddy Miswar, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan sejumlah pejabat lainnya juga meninjau langsung jalan layang tersebut.

Wapres mengatakan ke depan untuk pembangunan jalan layang lainnya juga harus diterapkan teknologi yang sama karena waktu yang diperlukan untuk pembangunan cukup singkat hanya enam bulan dan anggarannya bisa dipotong 30 persen dari yang konvensional.

“Ada perhitungan kalau membuat satu flyover membutuhkan Rp100 miliar, tapi dengan teknologi ini anggaran lebih kecil hanya Rp30 miliar. Jadi nanti harus pakai ini karena anggaran kita terbatas,” tambah Wapres.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan jembatan layang tersebut sengaja dihias mural abstrak warna warni agar lebih nyaman dan manusiawi.

“Kami bangga Bandung digunakan sebagai laboratorium inovasi. Mengenai nama kami mohon izin Pak Wapres untuk memberikan nama, kalau belum kami namai overpass pelangi karena warnanya warna warni,” ujar wali kota yang akrab disapa Emil itu.

Jembatan tersebut terletak pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Kiaracondong dan Batununggal, Bandung, Jawa Barat mulai dibangun pada 10 Juni 2016.

Jembatan layang Antapani merupakan proyek percontohan teknologi “Corrugated Mortarbusa Pusjatan” (CMP) yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Baja struktur yang digunakan pada jembatan layang Antapani berbentuk “corrugated” atau “armco” dengan tiga jumlah bentang. Panjang untuk bentang tengah 22 meter dengan tinggi ruang bebas vertikal 5,1 meter dan lebar bentang lainnya (u-turn) sembilan meter. CMP adalah teknologi yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Balitbang Kementerian PUPR. Teknologi ini merupakan pengembangan teknologi timbunan ringan mortar busa dengan struktur baja bergelombang.

Kelebihan CMP adalah masa konstruksi yang lebih cepat 50 persen, jika dibandingkan untuk konstruksi beton umumnya memakan waktu 12 bulan, sementara CMP hanya memerlukan enam bulan. Kelebihan lainnya adalah bentangan konstruksi jembatan panjang lengkungannya dapat mencapai 36 meter sehingga mampu mengakomodir hingga delapan lajur kendaraan di bawah jembatan. (Ant)