sertifikat keterampilan kerja

WE Online, Jakarta –

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan kereta api bandara pendukung New Yogyakarta International Airport (NYIA) dapat beroperasi pada 2020.

Kepala Bidang Sistem Transportasi Nonjalan Deputi Sistem Transportasi Multimoda Kemenko Perekonomian Dwinanta Utama di Jakarta, kamis, mengatakan konstruksi KA bandara NYIA direncanakan berlangsung 2018 hingga 2019.

“Yang akan dibangun adalah ‘track’ baru dari Stasiun Kedundang (Kulon Progo) menuju NYIA dengan jarak 5,4 kilometer,” kata Dwinanta dalam seminar.

Ia menjelaskan bahwa proyek kereta api bandara NYIA akan dibangun dengan dua skenario, yaitu ‘at grade’ dan ‘elevated’. Pembiayaan direncanakan akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Total pembiayaan untuk skenario ‘at grade’ mencapai Rp1,07 triliun dan ‘elevated’ mencapai Rp1,99 triliun. Perbedaan terbesar adalah pada biaya konstruksi.

Dwinanta menjelaskan total biaya konstruksi untuk skenario ‘at grade’ mencapai Rp320 miliar dan skenario ‘elevated’ Rp1,24 triliun.

Dua skenario tersebut merupakan pilihan dalam pembangunan kereta bandara NYIA. Pemilihan skenario tergantung keputusan Kementerian Perhubungan.

Pemilihan skenario tersebut memengaruhi tarif layak kereta bandara NYIA. Berdasarkan berbagai asumsi, tarif akan layak untuk skenario ‘at grade’ Rp54.500 dan ‘elevated’ Rp101.000.

Kemenko Perekonomian merekomendasikan bahwa tarif yang rendah akan mampu menyerap pasar lebih besar sehingga keberlangsungan kereta api bandara lebih terjamin.

WE Online, Jakarta –

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melakukan peletakan batu pertama pembangunan 300 rumah bagi buruh migran dalam rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional di Ponorogo, Jawa Timur, Senin.

“Semoga peletakan batu pertama perumahan TKI di Ponorogo ini bisa memberikan manfaat bagi para buruh migran. Cicilannya juga gak boleh memberatkan masyarakat. Jadikan ini sebagai investasi akhirat juga,” kata Menaker, Senin.

Pembangunan rumah dengan tipe 36 dan 45 itu dilakukan di atas lahan seluas 6.240 meter persegi.

Dalam kesempatan itu, Menaker memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berinisiatif membantu mewujudkan perumahan bagi para buruh migran Indonesia.

“Pemerintah terus mendukung dan siap memfasilitasi pembangunan rumah bagi para buruh migran di berbagai daerah di Indonesia. Semoga bisa meningkatkan kesejahteraan buruh migran kita,” kata Hanif.

Menaker mengingatkan kembali bahwa salah satu aspek penting yang perlu dipikirkan bagi pekerja migran, khususnya purna TKI adalah memastikan penggunaan remitansi atau uang hasil kerja itu digunakan untuk kepentingan yg produktif.

“Kita untuk mendorong agar dimanfaatkan untuk yang lebih produktif. Mungkin investasi rumah, investasi pendidikan dan sebagainya sehingga uang yang diperoleh di luar negeri itu bermanfaat. Jangan hanya dimanfaatkan untuk hal yang konsumtif,” ujarnya.

Pemerintah juga telah mewajibkan masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri untuk ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk program Jaminan Hari Tua (JHT).

“Kalau TKI itu semuanya bisa ikut di BPJS Ketenagakerjaan, sesungguhnya nanti kredit untuk perumahan itu disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Hanif.

Selain itu, pemerintah pun mempermudah akses KUR dengan terus menurunkan tingkat bunga yakni dari sekitar 24 persen menjadi sembilan persen dan tahun 2017 menjadi tujuh persen yang dinilai sangat aksesibel bagi masyarakat yang ingin menjadi wirausahawan baru.

“Tak hanya itu saja tentunya, fasilitas lainnya juga yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja migran kita. Dan ini salah satu upaya dari pemerintah agar TKI kita ini lebih baik,” kata Hanif.

WE Online, Surabaya –

Presiden Joko Widodo menyebut tiap bulan nantinya akan ada peresmian jalan tol karena pembangunan proyek jalan tol saat ini terus dikejar dari Merak sampai Banyuwangi sepanjang 1.167 km dan ruas tol lain di luar Jawa.

“Dalam rencana, kita nanti setiap bulan pasti ada jalan tol yang diresmikan karena dari Merak sampai Banyuwangi sepanjang 1.167 km memang target kita akhir 2019 harus tersambung,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah acara peresmian Jalan Tol Surabaya Mojokerto seksi 1B, II dan III di pintu Tol Waru Gunung Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Ia mengatakan dari target lebih dari seribu km tersebut sampai saat ini yang telah beroperasi baru sekitar 561 km.

Jumlah itu, tercatat masih separuh dari target yang harus dikejar dalam waktu kurang dari dua tahun.

“Masih separuhnya, oleh sebab itu dalam kurun waktu dua tahun ini memang kita harus bekerja keras menyelesaikan sisanya yang masih separuh,” katanya.

Namun Presiden meyakini target tersebut akan tercapai karena saat ini sisa proyek yang sudah masuk dalam proses konstruksi mencapai 433 km dan proyek yang sudah memasuki tahap persiapan tinggal 171 km.

“Kalau kerjanya seperti ini terus Insya Allah akan selesai pada akhir 2019,” katanya.

Setelah peresmian pengoperasian jalan tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB, II, dan III, Presiden bersiap akan meresmikan ruas tol lain yang sudah rampung.

“Bisa saja Ngawi-Kertosono, bisa saja di tempat yang lain seperti Solo-Ngawi, bisa saja.

Ini kebut-kebutan semuanya karena memang semuanya juga target akhir 2019 sepanjang 1.167 km itu tersambung semuanya,” katanya.

Target tersebut juga berlaku untuk proyek pembangunan di luar Pulau Jawa yang telah dimulai seluruhnya.

“Luar Pulau saya kira sudah dimulai semuanya, termasuk Tol Trans Sumatera, sudah dimulai semuanya, mungkin tahun depan ada beberapa ruas yang akan diresmikan yang di Lampung, Sumatera Utara, Palembang. Saya kira ngejarnya bukan hanya yang di Jawa tetapi juga di luar Jawa,” katanya.

Proyek pembangunan yang juga dalam proses adalah di Manado-Bitung yang masih dalam proses konstruksi.

Sementara proyek di Balikpapan-Samarinda juga masih dalam konstruksi dan ditargetkan terselesaikan seluruhnya pada 2019.

“Tol Trans Sumatera juga akan terus kita kerjakan, termasuk yang dari arah barat atau Aceh,” kata Jokowi.

Ia menyebutkan pemerintah terus mengejar penyediaan infrastruktur karena menyangkut daya saing produk produk Indonesia dan daya saing Indonesia terhadap negara lain.

“Kalau stok infrastruktur kita masih rendah kemudian stok infrastruktur negara lain lebih tinggi, artinya kita kalah bersaing, dan artinya produk kita pasti lebih mahal,” katanya.

Mobil Listrik Sementara itu mengenai pengembangan mobil listrik, Presiden Jokowi mengatakan setiap produk riset atau penelitian harus ditindaklanjuti supaya bisa masuk ke industri.

“Tapi itu tidak mudah, baik menyangkut uji emisi maupun uji kelayakan yang lainnya.

Tetapi yang paling berat biasanya adalah bagaimana produk itu secara desain dan harga, bisa masuk ke pasar, bisa kompetitif dengan produk mobil yang lain yang sudah lama ada di pasar,” katanya.

Menurut dia, yang biasanya sangat menyulitkan adalah bagaimana sebuah produk riset atau penelitian bisa masuk ke pasar.

“Tetapi apapun tetap akan kita ikuti dan kejar, termasuk mobil Esemka. Ini terus kita kejar agar segera bisa masuk di proses industri,” kata Presiden Jokowi.

WE Online, Jakarta –

PT Jasa Marga menghentikan sementara pengerjaan tiga proyek infrastruktur di lintasan Tol Jakarta-Cikampek untuk menjaga kondusivitas lalu lintas kendaraan sepanjang libur perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

“Pengerjaan jalur Light Rail Transit (LRT), Kereta Cepat dan jalan tol layang (elevated) Jakarta-Cikampek dihentikan, Kamis (22/12). Lahan pembangunan LRT sementara akan difungsikan sebagai jalur darurat,” kata Humas PT Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek Handoyono, di Bekasi, Selasa.

Dia mengatakan, penghentian pengerjaan tiga proyek tersebut selama kurang lebih 12 hari.

“Pengerjaan proyek ini baru akan dimulai kembali pada 2 Januari 2018,” katanya.

Handoyo mengatakan, penghentian sementara tiga proyek ini dikarenakan Gerbang Tol Cikampek merupakan akses utama bagi keluarnya kendaraan dari arah Jakarta dan sekitarnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memprediksi, puncak arus balik di ruas ini akan terjadi pada akhir pekan ini, mulai 22 hingga 24 Desember.

“Pada 22 Desember tersebut diperkirakan akan ada 130.000 unit kendaraan yang melewati ruas tol Cikampek,” katanya.

Jumlah tersebut diketahui melonjak 32,05 persen dibandingkan pada hari normal yang jumlahnya mencapai 78.000 unit kendaraan.

Selain itu, kata Handoyono, pihaknya akan melakukan buka tutup di lokasi tempat istirahat (rest area) dan kantong parkir (parking bay).

Pengalihan beban volume lalu lintas pun akan dilakukan saat terjadi kemacetan.

Biasanya, arus lalu lintas akan dialihkan ketika kemacetan panjang terjadi di gerbang tol Cikarang Utama.

Saat situasi itu terjadi, kata dia, kendaraan akan dialihkan keluar menuju gerbang tol Cikarang Barat 3 dan masuk lagi ke Cikarang Barat 1 dengan beban tarif tol yang sama.

WE Online, Jakarta –

Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah merampungkan 26 proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategi Nasional (PSN) dan sudah beroperasi hingga 19 Desember 2017. Adapun nilai estimasi investasi dari proyek tersebut mencapai Rp46,5 triliun.

Di luar itu, terdapat program kelistrikan yang telah selesai dibangun selama 2 tahun terakhir dengan kapasitas 998 MW senilai Rp26,96 triliun. Dengan demikian, total nilai proyek yang telah selesai dan mulai beroperasi sejak KPPIP terbentuk adalah Rp73 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menyatakan, untuk tahun 2018 sendiri akan ada 34 hingga 50 PSN yang selesai dan beroperasi atau secara kumulatif akan ada 60-75 proyek strategis nasional selesai dan beroperasi.

Ia menambahkan, dari total 26 PSN yang sudah selesai sebanyak 20 di antaranya sudah diselesaikan pada 2016. “Enam proyek lainnya diselesaikan pada 2017,” kata dia di Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Wahyu merinci enam proyek yang telah selesai pada 2017 adalah Jalan Akses Tanjung Priok, PLBN Nanga Badau Kapuas Hulu, PLBN Aruk Sambas, PLBN Wini Timor Tengah Utara, Jalan Tol Soreang-Pasirkoha, dan Jalan tol Surabaya Mojokerto. Adapun nilai enam proyek tersebut mencapai Rp13,1 triliun.

Selain itu, terdapat 145 proyek strategis lainnya dan 1 program kelistrikan yang sudah masuk tahap konstruksi senilai Rp1.711 triliun, 9 proyek dalam tahap transaksi dan 86 proyek dan 1 program dalam tahap penyiapan atau dengan kata lain 95 proyek belum ditender.

Di luar itu, ada 37 PSN yang sudah selesai sebagian di antaranya adalah jalan tol Medan-Binjai yang baru dioperasikan 2 dari 3 seksi dan jalan tol Medan-Tebing Tinggi. Dari jumlah 37 proyek tersebut juga, 5 proyek dalam proses transaksi, 20 proyek memasuki tahap konstruksi, dan 12 masih dalam tahap penyiapan.

“Proyek yang telah beroperasi ini kami masih hitung sebagai proyek dalam tahap konstruksi karena belum sepenuhnya beroperasi,” tambah Wahyu.

Sementara sisa PSN 37 proyek, 20 di antaranya sudah masuk konstruksi termasuk Tol Balikpapan-Samarinda, MRT Jakarta koridor Utara Selatan, Palapa Ring Broadband, PLTU Batang, Tangguh LNG Train 3,  5 proyek dalam proses transaksi, dan 12 proyek masih dalam proses penyiapan.

Ke depan, sampai 2020, total jumlah proyek yang akan beroperasi sebanyak 170 proyek. Adapun penambahan proyek yang mulai beroperasi pada 2018 sebanyak 50 proyek, 2019 sebanyak 56 proyek, dan 2020 sebanyak 23 proyek.

Untuk diketahui, berdasarkan Perpres Nomor 3/2016 j.o Perpres Nomor 58/2017, telah ditetapkan 245 PSN dan 1 program senilai Rp4.417 triliun. Di antara 245 PSN, 26 PSN telah selesai, 145 PSN dalam tahap konstruksi, 37 PSN selesai sebagian, dan sisanya 37 PSN lagi dalam tahap konstruksi, transaksi, dan tender.

WE Online, Bandung –

Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan besaran tarif untuk Jalan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) Bandung.

“Pak Menteri (Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat telah menerbitkan SK untuk tarif Tol Soroja sejak 8 Desember kemarin,” kata Iwa Karniwa, di Gedung Sate Bandung, Kamis.

Menurut dia, tarif Tol Soroja menerapkan sistem satu harga jauh dekat dengan rincian untuk kendaraan golongan I Rp7.000, kendaraan golongan II Rp10.500, kendaraan golongan III Rp14.000, kendaraan golongan IV Rp17.500 dan kendaraan golongan V Rp21.000.

Ia mengatakan selain urusan konektifitas tarif dan pendapatan operator, pihaknya juga tengah menunggu penuntasan ujicoba sistem di pintu tol Kutawaringin Barat dan Timur.

PT Citra Marga Lintas Jabar, kata Iwa, selaku pengelola Tol Soroja menargetkan ujicoba ini tuntas pada akhir pekan ini agar masyarakat pengguna di kawasan tersebut bisa mengakses.

“Untuk exit tol Kutawaringin ditargetkan Sabtu malam atau Minggu selesai,” kata dia.

Pihakya berharap untuk menampung kendaraan di libur Natal dan Tahun Baru 2018 tol ini bisa digunakan untuk umum.

Ia menuturkan hingga saat ini pihaknya sendiri belum mendapat laporan berapa jumlah kendaraan yang melintas saat uji coba karena belum dipantau secara elektronik bagi 3 pemegang konsensi.

“Apabila sistem itu sudah selesai maka tarif diberlakukan berapa per jam lalu lintas kendaraan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan Proses konektivitas antara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Soreang-Pasirkoja (Soroja) dan Padalarang-Cileunyi serta Cikopo-Palimanan (Cipali) belum tuntas.

Menurut dia usai diresmikan Presiden Joko Widodo 4 Desember lalu Tol Soroja tidak bisa seketika dibuka untuk umum. Bahkan setelah tarif resmi didapat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 8 Desember jalan tol tersebut belum bisa dioperasikan secara penuh.

“Sehingga di luar perkiraan direksi PT Citra Marga Lintas Jabar yang menyangkut konektifitas sistem dengan Tol Cipali dan Padaleunyi ke Soroja masih disimulasikan dan diharapkan bisa selesai cepat, dari Padaleunyi termasuk Cipali itu sistemnya sedang disinkronkan,” katanya.

WE Online, Jayapura –

Rangka bentangan tengah jembatan Holtekam yang dirakit di PT PAL Surabaya akhirnya tiba di Jayapura, Kamis (21/12/2017) sekitar pukul 10.00 pagi, setelah menempuh perjalanan 18 hari dengan jarak tempuh 3.200 km, menggunakan kapal tongkang 300 fit.

Kepada Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah XVIII, Osman Marbun mengatakan, bentangan tengah jembatan beratnya 200 ton, panjang 112,5 meter dan lebar 21 meter yang tiba di Jayapura baru  satu, dan satunya lagi diperkirakan tiba 6 Januari 2018, karena diberangkatkan dari Surabaya 14 Desember saat ini baru tiba di perairan Makassar.

“Tibanya bentangan tengah jembatan ini lebih cepat dua minggu dari yang diperkirakan, karena awalnya diperkirakan tiba di Jayapura satu bulan, dikirim dari Surabaya 3 Desember bersamaan dengan hari Bhakti PU, tiba di Jayapura 21 Desember,” katanya.

Lebih cepatnya tiba di Jayapura karena kondisi cuaca selama perjalanan cukup bagus dan sangat mendukung.

“Kita bersyukur saat ini menyaksikan langsung tibanya rangka bentangan tengah jembatan Holtekam  dari dikirim PT PAL Surabaya. ini semua berkat dukungan dan doa kita semua,” katanya. 

Setelah rangka bentangan tengah jembatan ini tiba proses selanjutnya pemasangan, yang direncanakan akan dilakukan pada 15 Januari 2018, dengan cara di lifting menggunakan crane, kedua alat tersebut rencananya tiba pada 6 Januari. “Untuk lifting akan dilakukan masing-masing pelengkung, sambil menunggu ijin dari Komisi Keselamatan Jembatan sesuai analisis teknis dari para ahli yakni para profesor,” jelasnya.

Diakuinya, proses ini berjalan lebih cepat dari target sebagaimana kontrak dengan pihak konsorsium. 

“Kalau kontraknya untuk bentang tengah sampai September, tetapi kita harapkan Juni sudah rampung,  agar berikutnya kita akan fokuskan sisa pekerjaan yang belum tuntas, yakni jalan pendekat dari Hamadi dan dari Holtekam yang masih tersisa 7,5 km lagi, jalannya sudah ada perlu untuk menyesuaikan lebar jalan, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pemda Kota Jayapura,” katanya. 

“Masih ada pembangunan jembatan penghubung, tinggal 300 meter yang saat ini sedang dikerjakan pemerintah provinsi. Ya kita harapkan sinergisitas antara pusat dan daerah dapat mempercepat terhubungnya Hamadi-Holtekam melalui jembatan ini,” katanya. 

WE Online, Jakarta –

Kerja sama tentang tata cara pelaksanaan pembayaran prasarana kereta api/light rail transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) ditandatangani di Jakarta, Jumat.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri bersama dengan Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro dan Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto.

“Tujuan penandatanganan perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum untuk mengatur tata cara pembayaran atas pembangunan prasarana kereta api ringan /light rail transit terintegrasi di wilayah Jabodetabek antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT KAI (Persero), ” kata Zulfikri usai penandatanganan di Stasiun Gambir, Jakarta.

Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017, kewajiban pembayaran Pemerintah atas pembangunan prasarana LRT Jabodebek kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk dilakukan melalui PT KAI (Persero) dan menimbulkan hak pada PT KAI (Persero) untuk menyelenggarakan pengoperasian perawatan dan pengusahaan prasarana LRT Jabodebek termasuk pendanaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek.

Ruang lingkup perjanjian tersebut adalah pembayaran atas pembangunan Prasarana oleh Kementerian Perhubungan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Nilai pekerjaan pada perjanjian ini adalah sebesar Rp22.8 triliun, termasuk di dalamnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen, belum termasuk Interest During Construction (IDC), dan Interest During Payment (IDP).

Perjanjian tersebut meliputi lintas pelayanan Cawang – Cibubur, Cawang – Kuningan – Dukuh Atas dan Cawang – Bekasi Timur.

Setiap perubahan dan/atau penyesuaian nilai pekerjaan yang dilakukan yang mengakibatkan adanya penambahan nilai pekerjaan harus disepakati oleh seluruh pihak yang terkait dalam perjanjian dan telah dilakukan kajian ulang oleh BPKP terlebih dahulu.

Tahapan pembayaran yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah pertama, pembayaran pertama dilakukan atas kemajuan pekerjaan sampai dengan September 2017 yang akan dibayar oleh PT KAI (Persero).

Kedua, pembayaran selanjutnya untuk kemajuan pekerjaan dilakukan setiap tiga bulan atas kemajuan pekerjaan per tiga bulan, berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan.

Ketiga, pembayaran atas pembangunan Stasiun dan Depo dan bangunan Balai Yasa Hal-hal lain yang diatur dalam perjanjian tersebut antara lain pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian wajib menerbitkan Surat Perintah Bayar kepada PT. KAI (Persero) dan melengkapi Dokumen Kelengkapan Pembayaran.

Kedua, PT KAI (Persero) diberikan kuasa oleh Pemerintah untuk dapat menerima manfaat dan mengeksekusi Jaminan Pemeliharaan.

Ketiga, PT Adhi Karya (Persero) Tbk wajib menyerahkan Prasarana yang telah dibangun kepada PT KAI (Persero) melalui Pemerintah, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), setelah diselesaikannya pembayaran.

Keempat, PT KAI (Persero) berhak memerintahkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk melakukan pemeliharaan perbaikan hasil pekerjaan yang mengalami cacat-cacat tersembunyi dan kerusakan yang nyata-nyata bukan disebabkan oleh kesalahan pengoperasian Prasarana dan Sarana dan bukan karena adanya perubahan perubahan yang diperintahkan oleh PT. KAI (Persero) selama masa pemeliharaan.

Kelima, PT KAI (Persero) wajib melakukan pembayaran atas pembangunan prasarana yang dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Keenam, PT KAI (Persero) wajib melakukan pemeliharaan Stasiun dan Depo setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan.

Penandatanganan perjanjian Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Atas Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Penyelenggaraan Prasana LRT Jabodebek yang telah dilaksanakan pada 19 Desember 2017 lalu.

Penandatanganan tersebut juga semakin mempertegas komitmen pemerintah untuk segera menuntaskan proyek transportasi LRT Jabodebek ini agar segera menjadi solusi efektif untuk persoalan transportasi di Tanah Air.

WE Online, Kalimantan Selatan –

Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendukung atas kebijakan pemerintah daerah setempat bahwa APBD 2018 diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Namun bersamaan itu, para wakil rakyat juga mengingatkan agar usaha penyelesaian pembangunan sejumlah proyek seperti pembangunan perkantoran di Sebelimbingan, dan rumah sakit umum daerah di Stagen, juga terus dilanjutkan agar tidak mubazir dan segera bisa dimanfaatkan.

Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif, Selasa mengatakan, sangat mendukung keputusan eksekutif yang pada anggaran 2018 ini lebih mengutamakan infrastruktur jalan di kecamatan-kecamatan.

“Karena fasilitas jalan merupakan hal yang utama dalam pembangunan di setiap daerah, menjadi urat nadi kehidupan masyarakat secara umum,” kata Arif.

Dikatakannya, belum optimalnya keberadaan jalan di daerah, menjadi penyebab belum atau lambatnya majunya daerah tersebut, baik pembangunan secara fisik, perekonomian hingga sosial masyarakatnya.

Sebab lanjut dia, bagaimana masyarakat bisa maju dan berkembang, kalau ternyata hasil karya atau produksi pertanian atau perkebunan mereka tidak bisa dinikmati secara maksimal, akibat tidak bisa dijual ke luar dengan harga yang pantas karena kendala tidak terjangkaunya sarana transportasi.

Diakui Arif, masih terbatasnya kemampuan daerah, karena dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang pada 2018 ini sekitar Rp146 miliar, memang relatif masih kecil jika harus menopang banyak program, termasuk kelanjutan pembangunan perkantoran di Sebelimbingan.

Meski demikian, politisi partai PPP ini mendorong kepada pemerintah daerah agar terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

“Karena seiring dengan UU Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, berakibat banyak bidang yang kewenangan kabupaten beralih ke provinsi dan pusat,” ungkapnya.

Sehingga menjadi sesuatu yang wajar jika Kotabaru lebih intens mengharapkan partisipasi provinsi dan pusat dalam pelibatan kelanjutan pembangunan sejumlah proyek di Bumi Saijaan ini yang saar ini terkendala anggaran.

Salah satunya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kotabaru di Desa Stagen, tidak dipungkiri keberadaannya sangat diharapkan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Namun diketahui, pada APBD 2018 ini tidak termasuk dalam anggaran daerah, maka diharapkan provinsi atau pusat ikut membantu kelanjutan pembangunannya. (Ant)

WE Online, Jakarta –

PT Hutama Karya (Persero) atau HK selaku pengembang Jalan Tol Trans-Sumatera melakukan  penandatanganan kredit investasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan sindikasi perbankan pemberi kredit yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank CIMB Niaga, Bank Maybank Indonesia, Bank ICBC Indonesia, dan Bank Permata.

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) I Gusti Ngurah Putra mengungkapkan bahwa sindikasi perbankan ini bersama-sama menggelontorkan dana untuk pembangunan Bakauheni-Terbanggi Besar dengan nilai total Rp8,067 triliun. 

“Nilai investasi pembangunan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar adalah sebesar Rp16,7 triliun. Skema pemenuhannya melalui equity sebesar Rp8,7 triliun dan loan sebesar Rp 8 triliun,” ujarnya di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Lebih lanjut Putra menjelaskan bahwa pihaknya sudah memenuhi porsi equity dari investasi tersebut melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penjualan surat utang Korporasi. 

“Pada tahun 2015 hingga 2016 lalu kita diberi PMN oleh Negara sebesar Rp2,2 triliun, kemudian di akhir tahun 2016 hingga 2017 kita secara bertahap menerbitkan surat utang dan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp6,5 triliun sehingga total equity untuk proyek ini sudah close di angka Rp8,7 triliun,” jelasnya. 

Dengan dipenuhinya porsi equity, selanjutnya porsi loan dipenuhi dengan pinjaman kredit investasi dari sindikasi 7 perbankan bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai pemberi fasilitas cash deficiency support (CDS).

Ditemui di acara yang sama, Direktur Keuangan Hutama Karya Anis Anjayani menjelaskan bahwa PT SMI akan menyediakan stand-by loan untuk menjamin terbayarkannya kewajiban Hutama Karya kepada sindikasi perbankan. 

“Di awal-awal masa operasi, pendapatan dari tol Bakauheni-Terbanggi Besar tidak akan sanggup memenuhi pengeluaran untuk operation & maintenance tol serta kewajiban pengembalian kredit. Karena itu, kami didukung PT SMI melalui fasilitas CDS supaya Hutama Karya tetap dapat memenuhi kewajiban tersebut,” ungkapnya. 

Anis lebih jauh memaparkan bahwa PT SMI telah mengalokasikan dana sebesar Rp7,5 triliun untuk fasilitas CDS ini. “Tenor dari PT. SMI adalah 25 tahun dengan grace period 15 tahun. Nah, grace period kredit dari sindikasi perbankan sendiri adalah 7 tahun dengan tenor selama 15 tahun,” terangnya.

Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar merupakan salah satu dari 24 ruas Jalan Tol Trans-Sumatera yang dikembangkan oleh Hutama Karya melalui penugasan dari Pemerintah RI. Mulai dibangun sejak 2015, ruas tol sepanjang 140 km ini terbagi menjadi 9 seksi yang kesemuanya ditargetkan selesai pada 2019. Seksi 1 Pelabuhan Bakauheni hingga Bakauheni Selatan, serta Seksi 5 dari Lematang ke Kotabaru sudah selesai dan siap beroperasi dalam waktu dekat ini.