ska ahli teknik lingkungan

WE Online, Jakarta –

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menawarkan proyek-proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dalam kegiatan Market Sounding kepada 90 investor Tiongkok di Guangzhou.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tamba P Hutapea menjelaskan, Market Sounding di Guangzhou, Tiongkok ini dilakukan untuk menawarkan proyek pembangkit listrik skema IPP dan proyek jalan tol di beberapa daerah.

“Total nilai investasi dari proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan tersebut mencapai US$13,2 miliar,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (27/8/2018).

Menurut Tamba, beberapa pengusaha Tiongkok yang hadir berasal dari berbagai sektor, antara lain perusahaan investasi, konstruksi, infrastruktur pembangkit listrik, finansial, serta perwakilan pejabat Pemerintah Provinsi Guangdong, Tiongkok.

“Dalam upaya menyediakan infrastruktur, Pemerintah Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pihak swasta dari dalam maupun luar negeri untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur skema KPBU karena dukungan pemerintah dalam bentuk penjaminan dan fasilitas fiskal dan nonfiskal yang dapat dimanfaatkan oleh investor,” ungkapnya.

“Beberapa perusahaan telah menyatakan minat untuk berpartisipasi dengan melakukan investasi dan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek yang ditawarkan. Minat yang ditunjukan perusahaan Tiongkok tersebut akan ditindaklanjuti oleh BKPM bersama KJRI Guangzhou, para penanggung jawab proyek, dan Sinosure,” pungkas Tamba.

BKPM bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Guangzhou, serta didukung China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) selama pelaksanaan Market Sounding.

Di samping itu, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) turut melengkapi informasi fasilitas untuk proyek infrastruktur skema KPBU dengan memaparkan penjaminan yang dapat diberikan oleh pemerintah.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan kegiatan International Workshop on Infrastructure Development for Afghanistan: “Sharing The Best Practices To Achieve Sustainable Development Goals” (SDGs) yang berlangsung 27-31 Agustus 2018 di Jakarta.

Direktur Kerjasama Teknik, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Mohammad Syarif Alatas, saat membuka acara tersebut mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afghanistan pada tanggal 29 Januari 2018.

“Kunjungan Presiden Joko Widodo menunjukan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam membantu pembangunan Afghanistan,” ujar Mohammad Syarif Alatas, di Jakarta, Senin (27/08/2018).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Lolly Martina Martief, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan  Infrastruktur Wilayah, Thomas Setiabudi Aden, menyampaikan melalui kerjasama pelatihan ini  akan menjadi pondasi untuk kerjasama yang lebih meningkat di masa depan serta merupakan simbol persahabatan antara masyarakat Indonesia dengan Afghanistan.

“Selain Afghanistan, Kemenpupera juga pernah memberikan pelatihan konstruksi kepada negara Timor Leste dan Palestina,” ujar Thomas sesuai dengan sambutan yang ditulis Lolly Martina Martief.

Dalam rilis Kemenpupera mengatakan Indonesia akan berbagi pengalaman dan metode dalam pembangunan infrastruktur khususnya di bidang jalan, mulai dari kebijakan, manajemen konstruksi, skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan jalan dan penyusunan studi kelayakan jalan tol. Narasumber adalah para ahli yang berasal dari Kemenpupera, Komite Percepatan Penyediaan infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT. Jasa Marga, dan BUMN Karya yakni PT. Waskita Karya dan PT. Wika Beton. 

PT. Waskita Karya akan berbagi pengalaman mengenai proses pembangunan Jembatan Kalikuto dan PT. Wika Beton mengenai teknologi konstruksi dan pengaspalan jalan. Para peserta juga akan melakukan kunjungan lapangan ke proyek konstruksi jalan tol. 

Pihak Kemenpupera mengharapkan kerjasama Indonesia dan Afghanistan terus meningkat di masa mendatang dengan bidang yang lebih luas seperti pertanian, pendidikan, perdagangan, dan sektor konstruksi. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen dan partisipasi aktif Indonesia mempromosikan kerjasama teknik dalam rangka Kerjasama Selatan-Selatan. Selain itu sebagai sesama negara berkembang merupakan upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) melalui Ditjen Bina Konstruksi bekerjasama dengan Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas Dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Bidang Jasa Konstruksi Tahap I.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di 10 Lapas yang dibuka oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, dan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, di Makassar, Senin (27/08/2018).
 
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesempahaman yang telah ditandatangani oleh Menteri Pupera, Basuki Hadimuljono, dan Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly, di Lapas Batu Nusa Kambangan, (27/072018).

Menteri Basuki mengatakan bahwa tugas dari Kementerian PUPR tidak hanya membangun infrastruktur fisik saja.

“Kerjasama dengan Kemenkumham ini bertujuan membekali warga binaan yang juga warga negara Indonesia, dengan keterampilan di bidang jasa konstruksi sehingga bisa berguna setelah bebas nanti dan mendapat remunerasi yang layak,” kata Menteri Basuki.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, mengatakan Pelatihan yang singkat ini kiranya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para WBP.

“Tidak selamanya narapidana yang mengikuti pelatihan ini dapat lulus dan mendapat sertifikat, oleh karenanya pelatihan harus dijalani dengan serius,” jelas Syarif.

Sebelumnya Ditjen Bina Konstruksi sudah melatih dan menguji 131 warga binaan yang berada di Lapas Nusa Kambangan dan Cipinang sebagai tukang kayu, batu/beton, dan besi.

“Dari 131 peserta, 10 orang telah langsung diterima bekerja di pembangunan rumah susun di Lapas Nusa Kambangan oleh PT.Brantas Abipraya. Saya berharap perusahaan jasa konstruksi lainnya bisa turut serta dalam memanfaatkan warga binaan sebagai tenaga kerja konstruksi,” kata Syarif.

Dikatakannya, warga binaan yang nantinya memiliki sertifikat akan masuk dalam database sistem informasi konstruksi indonesia dan menjadi bagian dari rantai pasok tenaga kerja konstruksi yang menjadi rujukan perusahaan konstruksi dalam mencari pekerja konstruksi. Selama masa di tahanan, warga binaan yang telah mendapatkan sertifikat diharapkan tetap diberikan ruang praktek seperti membangun prasarana-sarana yang ada di sekitar Lapas.
 
Dirjen Permasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi warga binaan agar lebih siap dan mandiri secara mental, spiritual dan ekonomi untuk kembali hidup baik di tengah masyarakat.

“Saya sudah instruksikan kepada Kepala Lapas agar memanfaatkan skill warga binaan yang sudah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi konstruksi selama masih di dalam rutan,” kata Sri Puguh Budi Utami.  

Pelaksanaan pelatihan di ikuti oleh 910 warga binaan yang ada di Lapas Medan, Palembang, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Banjar Baru, Makassar, Ambon, Karangasem dan Kupang. Warga binaan yang bisa mengikuti pelatihan ini adalah adalah mereka yang telah menjalani 2/3 dari masa tahanannya.

Program ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa setelah prioritas pembangunan infrastruktur, kini prioritasnya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).

WE Online, Jakarta –

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) telah menyetujui dana investasi sebesar US$691,5 juta kepada pemerintah Indonesia. Modal tersebut untuk membiayai empat proyek infrastruktur.

Keempat proyek tersebut diantaranya pertama modernisasi irigasi strategis dan proyek rehabilitasi mendesak dengan investasi US$250 juta dari total US$576 juta yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek peningkatan sistem irigasi .

Proyek kedua yakni perbaikan operasional dan keselamatan bendungan fase II dengan  investasi US$ 125 juta dari total US$ 300 juta. Ketiga proyek nasional perbaikan kumuh dengan investasi US$ 216,5 juta dan keempat proyek dana pengembangan infrastruktur regional senilai US$ 100 juta.

Head of Communications and Development  AIIB, Laurel Ostfield  mengatakan  Indonesia telah mengalami pertumbuhan dengan pendapatan per kapita yang meningkat dari US$ 2.200 di tahun 2000 menjadi US$ 3.603 di tahun 2016. Pertumbuhan ini diikuti dengan tuntutan terhadap pembangunan infrastrukturnya.

“Sayangnya investasi sampai saat ini belum sanggup memenuhi tuntutan tersebut .Investasi di bidang infrastruktur masih berkisar antara 3-4% dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB). Dalam hal ini Indonesia tertinggal dari Thailand dan Vietnam yang menginvestasikan 7-8% dari PNB-nya untuk pengembangan infrastruktur,”Kata Laurel dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Defisit investasi ini lanjut dia tidak hanya mempengaruhi pembangunan infrastruktur baru, tapi juga menghambat proses rehabilitasi,operasional, dan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang sekarang.

“Kami berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut,kami juga membutuhkan mobilisasi modal dari sektor swasta,”pungkas Laurel.

WE Online, Bekasi –

PT Jasa Marga Tol Jakarta-Cikampek belum memutuskan kapan waktu yang tepat penutupan jalan tol di sekitar KM9+100B arah Jakarta akibat proyek pemasangan ‘box grider’.

“Waktunya (penutupan jalan) belum jelas. Sampai malam nanti masih belum ada keputusan,” kata Humas PT Jasa Marga Tol Jakarta-Cikampek Irwansyah di Bekasi, Selasa.

Menurut dia, keputusan untuk menutup sebagian lajur di lintasan Caman arah Jakarta itu menyusul permintaan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi yang berkepentingan dengan proyek pembangunan jembatan ganda Jalan Caman Raya, Kelurah Jatibening, Kecamatan Pondokgede.

Rencananya, proyek senilai total Rp27 miliar yang didanai APBD 2018 Pemkot Bekasi itu mulai memasuki tahap pemasangan tiang penyangga dan box grider.

Berdasarkan surat pemintaan izin dari BMSDA Kota Bekasi, waktu pemasangan box grider semula akan dilakukan pada Selasa (28/8) pukul 23.00 WIB.

Namun pihaknya masih membutuhkan persiapan matang guna mengantisipasi kemacetan parah pada waktu tersebut.

“Idealnya dilakukan pada situasi lengang sekitar pukul 01.00 WIB, agar situasi lalin sudah benar-benar aman,” katanya.

Pihaknya juga belum memutuskan izin penutupan jalan pada malam nanti, sebab persiapan yang dibutuhkan masih kurang.

“Akan ada alat berat yang masuk, dampaknya layanan di tiga kantor cabang bisa terganggu,” katanya.

Dalam komunikasi terakhir yang dijalin pihaknya bersama BMSDA Kota Bekasi hingga Selasa siang, belum memperoleh kesepakatan perihal waktu penutupan lajur tol.

“Masukan kami penutupan bisa dilakukan pada Kamis (30/8) mulai pukul 01,00 WIB, kita konfirmasi Pemkot Bekasi harus ada persiapan yang serius,” katanya.

Secara terpisah, Deputy General Manager Traffic PT Jasa Marga Cece Kosasih menambahkan proyek duplikasi Jembatan Caman Raya tidak berimbas pada penutupan lajur secara penuh di KM 9+100B arah Jakarta.

“Hanya pengurangan lajur pada saat pemasangan ke atas tiang paling lama 15 menit. Pada saat pemasangan itu paling satu atau dua lajur dikurangi, sementara pada saat menaikan box girder, begitu balok girder sudah diletakkan pada posisinya itu dibuka lagi (lalu lintas),” katanya.

Menurut dia, akan ada lima unit box grider yang dipasang membutuhkan waktu selama dua hari.

“Bertahap pemasangannya. Pertama, penutupan ke arah Jakarta, besoknya ke arah Bandung. Tidak sekaligus,” katanya. 

WE Online, Depok –

Tiga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) jurusan Teknik Metalurgi dan Material berhasil ciptakan aspal yang murah dan berkualitas dengan menggunakan limbah plastik.

Ketiga mahasiswa Teknik Metalurgi dan Material tersebut adalah Erlyna Armya Septimorien, Lamria Mora Dhea Friskila dan Bunga Natasya di bawah bimbingan Dosen Teknik Metalurgi dan Material UI Dr. Mochamad Chalid, S.Si,M.Sc.Eng(Sc).

Erlyna selaku ketua tim menuturkan dalam pemilihan bahan baku plastik berangkat dari limbah plastik berupa kresek di Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Limbah kresek memiliki satu kelebihan yang dimiliki yaitu tahan terhadap air.

“Seperti yang kita ketahui bahwa limbah kresek adalah limbah non-biodegradable yang tidak dapat terurai di alam dengan sendirinya. Maka dari itu kami melihat ada potensi pemanfaatan limbah kresek, maka kami mencoba melakukan pencampuran limbah plastik dengan aspal,” kata Erlyna di Depok, Selasa (28/08/2018).

Penelitian yang dilakukan lebih kurang selama empat bulan membuahkan hasil berupa sifat aspal yang baik dimana sifat kepolaran yang dimiliki oleh aspal dan plastik ini berdeda tetapi penambahan lignin termodifikasi dapat meningkatkan sifat aspal, baik dari segi mekanik maupun ketahanan terhadap air, sehingga nantinya berimplikasi pula pada life time yang lebih tahan lama dari material asal dan menurunkan biaya untuk perbaikan dan penggantian aspal di jalan. Hal ini berujung pula pada pengurangan biaya total yang perlu dikeluarkan untuk membangun jalan.

Penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa UI yang menghasilkan aspal murah, ramah lingkungan, dan berkualitas tinggi dari campuran bahan limbah ini diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan limbah plastik di Indonesia serta mahalnya biaya perbaikan aspal di jalan.

WE Online, Jakarta –

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) tengah mempertimbangkan untuk berinvestasi di proyek infrastruktur perkotaan dan wisata Mandalika.

Head of Communications and Development AIIB, Laurel Ostfield, mengatakan program ini bertujuan untuk  membangun infrastruktur yang  berkelanjutan dan mengembangkan destinasi wisata baru di daerah Mandalika, Lombok.

“Walau berfokus di Mandalika, namun proyek ini akan tetap memberikan manfaat bagi komunitas di Lombok dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di pulau ini. Namun tak kalah penting proyek ini juga bertujuan untuk melindungi kebudayaan unik dan kekayaan alam di Lombok,” kata Laurel Ostfield di Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Ostfield juga memaparkan, AIIB sudah menyetujui empat sektor proyek investasi di Indonesia. Pertama, proyek modernisasi origasi strategis dan proyek rehabilitasi mendesak. AIIB menyediakan pendanaan sebesar US$250 juta dari total US$578 juta yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek peningkatan sistem irigasi.

Kedua, proyek perbaikan operasional dan keselamatan bendungan fase II. Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki kehidupan orang-orang yang tinggal di hilir bendungan serta melindungi infrastruktur lokal. AIIB menyediakan US$125 juta untuk membiayai proyek senilai US$300 juta ini.

Ketiga, proyek dana pengembangan infrastruktur regional. Tujuan proyek senilai US$406 juta ini adalah untuk meningkatkan akses ke pembiayaan infrastruktur melalui penciptaan perantara keuangan yang menyalurkan dana dari AIIB, Bank Dunia, dan pemerintah kepada pemerintah subnasional.

Ostfield menyatakan dana ini akan dimanfaatkan untuk sub proyek pada bidang transportasi, sanitasi air, drainase, manajemen banjir, dan lain-lain.

“AIIB menyediakan US$100 juta untuk mendukung proyek tersebut,” kata Ostfield.

Keempat, proyek nasional perbaikan wilayah kumuh. AIIB mengalokasikan US$216,5 juta untuk membantu mendanai Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), program nasional yang diperkirakan menelan biaya sebesar US$1,7 miliar

WE Online, Merak –

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, resmi memulai Ekspedisi Tembus Tol Trans Sumatera. Perjalanan dimulai dari Pelabuhan Merak menyeberang dengan Kapal ASDP Indonesia Ferry menuju Pelabuhan Bakauheni untuk selanjutnya menyusuri perjalanan darat sepanjang 450 Km pada ruas Tol Trans Sumatera sampai dengan Palembang.

Menteri Rini mengatakan bahwa Kementerian BUMN ingin meninjau sekaligus menunjukkan perkembangan proyek Trans Sumatera. Di mana kali ini ruas yang akan ditinjau adalah ruas Bakauheni sampai dengan Palembang.

“Saya juga ingin memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta menerapkan prinsip keselamatan kerja yang baik,” kata Rini usai melakukan flag off ceremony Ekspedisi Tembus Tol Trans Sumatera di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (29/08/2018).

Selain Menteri Rini, ekspedisi ini juga diikuti oleh Deputi Bidang Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan, Gatot Trihargo dan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Aloysius Kiik Ro, Staf Khusus III Wianda Pusponegoro, Direktur Utama (Dirut) Waskita Karya, I Gusti Ngurah Putra, Dirut Hutama Karya, Bintang Perbowo, Dirut BNI Achmad Baiquni, Dirut Mandiri, Kartika Wirjoatmadja, Dirut BTN, Maryono, Dirut Adhi Karya, Budi Harto, Dirut PTPP, Lukman Hidayat, Dirut PPI, Agus Andiyani, serta Direksi lainnya dari Telkom, Wijaya Karya, Adhi Karya serta Pertamina.

Turut serta pula Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Tulus Abadi, Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Akademisi Universitas Sriwijaya Erika Bukhari, dan Akademisi Universitas Lampung, Mahatma Kufepaksi.

Rini pun berharap, proyek ini dapat berjalan baik, dengan mengutamakan keselamatan kerja.  “Semoga tidak ada lagi masalah agar bisa segera selesai. Standar keselamatan kerja juga harus diutamakan. Untuk itu kami ingin tinjau langsung secara berkala, dimana Mei lalu saya sudah tinjau juga,” ungkapnya.

“Terima kasih juga kepada BUMN yang sudah bersinergi menyambung Trans Sumatera. Terima kasih juga kepada Astra yang sudah mendukung ekspedisi ini. Dimana Astra mendukung dengan kendaraannya untuk menembus proyek Tol Trans Sumatera,” ungkap dia.

WE Online, Jakarta –

Perkembangan model pendanaan public private partnership (KPBU) di bidang infrastruktur di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara terus berkembang dan menjadi perhatian para investor global. Setidaknya, saat ini ada 5 model pendanaan infrastruktur yang sudah dijalankan di Indonesia.

Bernardus R. Djonoputro, Country Head of Deloitte Infrastructure & Capital Projects menyatakan model pendanaan yang kerap digunakan adalah gabungan userpaid tarif yang digabungkan pemasukan non tarif, diganjel dengan subsidi pemerintah.

Kedua, VGF atau dana talangan apabila ada risiko politik atau keadaan dimana demand gak mencukupi. Ketiga, availability payment dimana pihak swasta membangun dulu, kemudian pemilik aset (PJPK) mencicil per tahun dalam periode konsesi sesuai dengan availability payment dan apabila syarat minimun terpenuhi.

Keempat, kombinasi dari tiga model tersebut. Lalu kelima, kombinasi semua model tersebut plus APBD. Biasnya model pembiayaan ini lebih kompleks apalagi jika semisal pemda hanya memiliki ketersediaan dana 10% dari total kebutuhan, sektor terkait seperti perhubungan atau KAI hanya memiliki ketersediaan 30% sehingga Kemenkeu harus memasukan porsi pinjaman, lewat pembiayaan non apbn (PINA).

“Dalam penyediaan KPBU, selain proses penyiapan demand dan studi konsep awal yang kuat, harus ada exercise model pembiayaan yang komplek tadi karena pasti investor nanyanya kan itu. Di satu sisi PJPK atau pemilik aset/ proyek harus punya skill melakukan exercise karena memang butuh waktu lama. Study demand misal untuk satu rute bagaimana dan sebagainya, best practice memang dilakukan sekali didepan sehingga nanti investor tinggal lakukan validasi atau kalibrasi,” kata dia di Jakarta, Rabu (29/8).

Ditambahkan, Indonesia berkepentingan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur demi mencapai posisi 10 besar ekonomi global pada 2030 mendatang. Seperti diketahui, McKensey menaksir perekonomian Indonesia bisa menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 pada 2030 mendatang.

Untuk itu, perlu strategi nyata dalam pelaksanaan PPP dibutuhkan untuk negara ini. Indonesia perlu fokus pada persiapan proyek, memahami tren yang berkaitan dengan pembiayaan proyek infrastruktur, peluang, kendala, peraturan yang memiliki kaitan langsung
dengan investasi infrastruktur.

Berkaitan dengan isu strategis infrastruktur di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara, Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018 akan mempertemukan CEO, CFO, C-levels, walikota dan pejabat pemerintah untuk membahas dan menemukan solusi infrastruktur sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa lebih cepat.

Acara ini rencananya akan diselenggarakan pada Kamis, 20 September 2018 di Grand Hyatt Jakarta dan membahas isu-isu seperti Isu-isu yang akan dibahas antara lain kualitas persiapan proyek, kejelasan peraturan dan kepastian hukum, perbaikan kapasitas kelembagaan, dan pengamanan terhadap ekonomi biaya tinggi diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek dan pengoperasian aset serta pemeliharaan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah.

Ditambahkan, ada kebutuhan yang mendesak untuk mempertemukan para pemimpin di sektor swasta dan pemerintah terkait ekosistem infrastuktur di Indonesia. Pasalnya berbagai rencana pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, seperti SPAM di Siak, Pekanbaru, Panimbang sudah masuk radar investor dan pemain industri dari berbagai negara, termasuk Amerika latin dan Spanyol.

Dengan adanya forum ini, kebijakan terkait infrastuktur di Indonesia dapat dibahas secara menyeluruh sehingga hambatan berbagai proyek infrastruktur saat ini dapat teratasi.

Bernardus menambahkan, dengan lebih dari 2,000 triliun rupiah (US$100-200 miliar) yang dibutuhkan investor swasta untuk membangun infrastruktur hingga 2019, forum ini akan mempertemukan para pelaku dan pembuat kebijakandalam dialog interaktif untuk pengembangan infrastruktur di masa depan.

“Deloitte Infrastructure and Capital Projects sendiri telah aktif sebagai penasihat keuangan dan teknis untuk investor dan instansi pemerintah di Indonesia dalam berbagai proyek penting seperti transportasi perkotaan, pelabuhan dan Zona Ekonomi Khusus,” tambah dia.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) bergerak cepat untuk mempersiapkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekons) rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa di kawasan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kemenpupera akan mengirimkan sebanyak 400 insinyur muda yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 untuk menjadi pendamping masyarakat dalam membangun rumah tahan gempa di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menteri Pupera, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa prinsip rehab rekons adalah build back better. Mereka akan dilatih 1-2 hari mengenai rumah tahan gempa yakni Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang merupakan hasil inovasi Balitbang Kemenpupera sebelum disebar ke berbagai lokasi di NTB khususnya Pulau Lombok.

“Di Lombok saat ini sudah ada aplikator Risha yang akan mengajarkan cara membuat dan merakit Risha serta sudah ada rumah contoh yang dibangun serta cetakan beton modularnya. Mereka akan bertugas minimal satu bulan,” kata Menteri Basuki pada saat memberikan pengarahan kepada para CPNS yang akan ditugaskan di Pulau Lombok di Jakarta, 28 Agustus 2018.

Tugas Kementerian PUPR melakukan pendampingan sehingga secara teknis bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya.

Sementara itu, Dirjen Cipta Karya, Danis H. Sumadilaga, mengatakan pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta rumah rusak sedang dan Rp10 juta untuk memperbaiki rumah rusak ringan.

Untuk fasilitas publik seperti pasar, sekolah, rumah ibadah, puskesmas dan rumah sakit ditargetkan bisa kembali berfungsi memberikan pelayanan pada Desember 2018.

Jumlah fasilitas publik yang rusak masih terus dilakukan verifikasi. Sementara ini jumlah sekolah yang rusak 330 buah terdiri dari 14 Taman Kanak, 175 Sekolah Dasar, 67 SMP/MTS, serta 74 SMA/MA. Sedangkan Rumah Ibadah sebanyak 6 rusak, Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesdes, dan Posyandu  sebanyak  118 rusak, sedangkan untuk Pasar  sebanyak 22 juga dilaporkan rusak.

“Angka ini masih terus bergerak. Untuk fasilitas publik, seperti pasar yang sudah mulai kita kerjakan rekonstruksinya, yakni Pasar Tanjung dan Pasar Pemenang,” jelas Danis.

Perbaikan rumah akan dimulai pada 1 September 2018 dan sesuai arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla ditargetkan bisa selesai dalam waktu 6 bulan sehingga NTB bisa bangkit kembali lebih cepat. Rehab rekon rumah yang rusak akan dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong, dengan pendampingan dari tenaga fasilitator.