daftar ska tenaga ahli

WE Online, Bandung –

PT kereta Api Indonesia Daerah operasiobal (Daop) 2 Bandung menambah jadwal keberangkatan kereta barang sebagai dampak bergesernya jembatan Cisomang. Para pelaku Indusrtri lebih memilih kereta barang daripada menggunakan jalur Cipularang.

Manajer Humas Daop 2 Bandung Ilud Siregar mengaku sebelumnya pihaknya hanya melakukan perjalanan kereta barang rute Bandung-Tanjung Priom dua hari sekali namun kini bertambah menjadi sehari sekali.

“Sebelumnya dua hari sekali, karena ada perbaikan jembatan Cisomang menjadi sehari sekali,”katanya di Bandung Selasa, (24/1/2017)

Ilud menjelaskan satu perjalanan KA barang ini memuat 15 gerbong dengan kapasitas 30 teus/kontainer. Per hari pihaknya bisa menjalankan 3 KA yang kapasitasnya mencapai 90 teus.

“Kereta baranf ini berangkat dari Gedebage Bandung pada pukul 19.25 WIB tiba di Tanjung Priok pukul 00.37 WIB. Kemudian pulang  ke Bandung dari Jakarta pukul 05.00-14.22 WIB,”imbuhnya.

Beberapa perusahaan yang sudah menggunakan jasa kereta barang ini, lanjut Ilud, meliputi PT Mitra Adira Utama dan PT Multi Terminal Indonesia. Ke depannya tidak tertutup kemungkinan jadwal kereta api barang ini akan bertambah sesuain dengan permintaan masyarakat.

“Semakin banyak permintaan dari pengusaha makan kita akan tambah jadwal keberangkatan kereta barang,”pungkasnya.

WE Online, Bandung –

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam peresmin FlyOver Antapani yang kini dinamai Overpass Pelangi Antapani.

Menurutnya jembatan layang ini bukan hanya kebanggan warga Bandung melainkan warga Jawa Barat Bahkan bisa jadi kebanggan Bangsa Indonesia.

“Flyover ini menjadi kebanggaan untuk Jabar dan Indonesia, over pass ini menjadi bukti bahwa hasil anak bangsa,” katanya di Bandung, Selasa (24/1/2017)

Selain mempunyai sisi artistik, sambung Deddy,  jembatan yang memiliki panjang 440 meter ini menurutnya menjadi salah satu sarana dalam mendukung mobilitas masyarakat dan juga penyaluran barang, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan dampaknya dapat dirasakan oleh semua pihak. “Kami berharap ada dukungan nasional untuk pembangunan infrastruktur proyek nasional lainnya,”tegasnya.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan kata Pelangi dipilih karena overpass tersebut bercorak abstrak berwarna-warni yang merupakan karya seniman Institut Teknologi Bandung (ITB) John Martono. “Inovasi di dalamnya akan mengubah Infrastruktur Indonesia,”katanya.

Pria yang akrab disapa Emil ini menambahkan berkat inovasi teknologi yang diterapkan pada pembangunan flyover ini mampu mengefektifkan waktu, serta mengefisienkan anggaran dari rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk membangun jembatan pada umumnya.

“Berkat inovasi teknologi, waktu pengerjaan jadi 50 persen, layak dijadikan percontohan di Indonesia,”pungkasnya. 

WE Online, Jakarta –

Kementerian BUMN segera merevitalisasi sebanyak 76 bandar udara berukuran landasan pacu (run way) 800-1.000 meter hingga lima tahun ke depan, dengan melibatkan sejumlah perusahaan.

Upaya revitalisasi bandara itu meliatkan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), PT Angkasa Pura I-II, PT Dirgantara Indonesia, dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan, kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Arif Wibowo, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/1/2017).

“Revitalisasi bandara kelas IV ini dilakukan pada daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi, populasi penduduk yang tinggi dan memiliki potensi pasar ekspor,” kata Arif Wibowo.

Menurut Arif, pihaknya sedang melakukan eksplorasi bandara mana saja yang masuk dalam program revitalisasi terutama bandara yang selama ini tidak tergarap dengan baik padahal memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Ia menjelaskan, bandara yang akan dikembangkan tersebut antara lain, di bandara Muara Teweh, Tanjung Enim, Karimun Jawa, Pulau Seram.

“Dari 76 bandara yang masuk dalam program revitalisasi, sebanyak 16 di antaranya siap dikembangkan dalam waktu dekat. Selebihnya ditargetkan tuntas dalam lima tahun,” katanya.

Ke-76 bandara tersebut dapat dikembangkan layanan penerbangan sekitar 106 rute, mulai dari bandara besar ke bandara kecil dan rute bandara kecil ke bandara kecil lainnya.

Ia menambahkan, sinergi BUMN tersebut juga menyiapkan pesawat yang memiliki kemampuan mendarat dalam panjang bandara berukuran pendek atau “short take off landing” (stal).

“Dibutuhkan pesawat yang mampu ‘stal’. Biasanya pesawat ini berkapasitas maksimal 50 orang penumpang,” ujarnya.

Meski begitu, Arif tidak merinci lebih lanjut soal jenis dan nama pabrikan pesawat yang akan digunakan pada program revitalisasi bandara tersebut.

“Bisa saja diterbangi pesawat jenis CN 245, tapi itu soal spesifikasi saja, yang penting bagaimana daerah-daerah tersebut bisa dilayani oleh Garuda yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Arif. (Ant)

WE Online, Lombok –

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Papua dinilai membutuhkan komitmen operator agar masyarakat di wilayah itu memiliki ragam pilihan komunikasi dalam mengakses informasi.

“Komitmen operator sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi di wilayah Papua, karena dari lima operator seluler hanya Telkomsel yang konsisten mengembangkan layanan hingga ke pelosok Bumi Cendrawasih itu,” kata pemerhati industri telekomunikasi yang anggota Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional (Wantiknas), Garuda Sugardo, ketika dihubungi di Lombok, Kamis (26/1/2017).

Menurut Garuda, sejak dua puluh tahun lalu hingga kini seiring dengan pergantian Menteri Perhubungan/Menkominfo terus berusaha mengatasi kesenjangan itu, namun kondisinya tetap seperti saat ini pilihan layanan komunikasi terbatas.

“Karenanya, ketika Menkominfo era Presiden Jokowi mencari solusi dengan mengeluarkan jurus ‘best practice’, pantas diacungi jempol. Kita tunggu hasilnya,” jelasnya.

Garuda yang dijuluki “Bapak Seluler Indonesia” ini menceritakan bahwa di saat Orde Baru, Telkomsel hanya membutuhkan waktu 18 bulan untuk membangun jaringan ke seluruh 27 provinsi.

Faktanya, hingga kini operator seluler yang sahamnya mayoritas dimiliki asing yaitu Indosat, XL, Tri, dan Smartfren, masih enggan berkiprah di wilayah Timur Indonesia, karena masih terus berharap memperoleh fasilitas “network sharing” (berbagi jaringan) dari Telkom dan Telkomsel.

“Sah-sah saja jika operator asing itu ingin network sharing, tapi dasarnya adalah hitungan untung-rugi bisnis karena wilayah Papua penduduknya tidak banyak. Bagi saya, kunci penggelaran jaringan di Papua adalah komitmen sebagai anak bangsa dan rasa mencintai Papua,” tegasnya.

Menurut catatan, TelkomGrup menjadi operator yang dominan di Indonesia bagian Timur, dengan basis pelanggan seluler di Papua dan Maluku sekitar 5,251 juta nomor, sedangkan populasi yang terjangkau adalah 4,2 juta jiwa dari total penduduk 5,8 juta jiwa.

Khusus di Papua, TelkomGrup memiliki 1,78 juta pelanggan seluler yang dilayani sekitar 1.046 BTS. Sedangkan layanan IndiHome mencapai 7.155 pelanggan di mana sebanyak 2.805 pelanggan diantaranya berada di Jayapura. Adapun pelanggan telepon tetap mencapai 28.000 satuan sambungan.

Sementara itu, VP Corporate Communication Telkom Arif Prabowo mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban bagi perusahaan telekomunikasi dan kunci keberhasilan menguasai layanan di Indonesia Timur, karena TelkomGrup konsisten membangun infrastruktur sebagai pondasi untuk menjaga kelanjutan bisnis di tengah gempuran pesaing dan pemain “over the top” (OTT).

“Sudah tidak jaman lagi perusahaan telekomunikasi hanya mengandalkan alat produksi berteknologi usang sebagai pendorong utama pendapatan. Karena itu kami terus melakukan transformasi infrastruktur untuk memberikan layanan yang terbaik sebagai ‘customer experience’ bagi pelanggan dan mendorong digital business,” ujar Arif.

Diungkapkannya, pada tahun 2016 telah menyelesaikan tulang punggung pita lebar proyek SEA-ME-WE 5, jaringan kabel optik bawah laut dari Dumai ke Marseille Perancis melalui Asia Tenggara dan Timur Tengah yang akan membawa Indonesia menjadi pusat traffic-hub dunia. Selanjutnya, jaringan kabel optik bawah laut Makasar, Kendari, Maumere sekitar 1.700 km yang merupakan fase terakhir bagian dari pembangunan Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS).

“Total jaringan backbone yang sudah kami bangun mencapai 106.000 km lebih atau 2.5 kali keliling bumi. Kalau di level akses, Telkomsel punya 130.000 BTS, jaringan serat optik ke rumah sebanyak 16 juta homepass, dan lima juta diantaranya dibangun di 2016,” paparnya.

Memasuki tahun 2017, TelkomGroup tetap ekspansif membangun jaringan tulang punggung di antaranya segera meluncurkan Satelit Telkom 3S, menyelesaikan kabel laut SEA-US sepanjang lebih dari 14.000 km, dan membangun 19 jaringan tulang punggung optik di 19 kabupaten.

Salah satu prioritas adalah membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Manokwari-Jayapura sebagai jaringan cadangan bagi SMPCS untuk mengantisipasi terputusnya jaringan karena faktor alam. Jaringan sepanjang 1.000 km sebagai ‘link diversity’ dalam upaya recovery gangguan trafik berulang antara Jayapura dan Sarmi.

“Kami senang kalau ada operator lain mau bersama Telkom menyediakan jaringan tulang punggung di Indonesia bagian Timur ini, agar ada pilihan dan sama-sama membangun anak bangsa,” ujar Arif. (Ant)

WE Online, Jakarta –

PT Angkasa Pura tengah mengkaji dengan melakukan studi kelaikan (feasibility study) rencana pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta kedua.

Direktur Utama AP II M Awaluddin di sela-sela diskusi yang bertajuk “Membangun Peradaban Transportasi Indonesia” di Jakarta, Kamis (26/1/2017) mengatakan bandara kedua dibutuhkan karena lalu lintas penerbangan di Bandara Soetta akan tetap padat, meskipun telah dibangun landasan pacu (runway) ketiga. “Soetta ini akan kita perkirakan menjadi ‘bottleneck’ (hambatan), baik aksesibilitas dan pergerakan pesawat, bahkan ‘runway’ ketiga sudah dibangun itu ada titik maksimumnya,” katanya.

Dia memperkirakan kepadatan itu akan terjadi pada 2025 apabila tidak dibangun bandara alternatif di sekitar Soetta. “Sekarang sudah 2017, tinggal tujuh atau delapan tahun saja dari sekarang, kalau Soetta ‘stuck’ (terhambat), saya kira sulit kalau tidak memberikan alternatif ke Soetta,” katanya.

Adanya Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, menurut dia, dinilai terlalu jauh untuk penumpang dari wilayah Barat karena diperuntukan menampung penumpang di wilayah Timur Jawa Barat, yaitu Pantai Utara Jawa, seperti Cirebon, Indramayu, Brebes dan Tegal.

“Untuk Bandung dan bagian Selatan tetap nyaman ke Bandara Husein Sastranegara, jadi alternatifnya kita sedang mencari kajian dari segi aksesibilitas, Tol Sedyatmo (akses ke Soetta), sudah ‘stuck’ (padat) karena bercampur dengan truk dan yang ke perumahan,” katanya.

Awaluddin mengatakan pihaknya telah diminta oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengkaji pembangunan Bandara Soetta kedua tersebut, termasuk untuk membangun akses tol layang (elevated) khusus ke bandara dengan melibatkan Jasa Marga.

Selain itu juga, Ia diminta untuk melakukan pembicaraan dengan Pemda serta Kementerian Perhubungan untuk memberikan izin kelaikan ruang udara di sekitar Soetta, namun terkait lokasi belum diputuskan. “Paling tidak kita punya kajian ‘preliminary study’ (kajian awal) dulu,” katanya.

Menurut Awaluddin, bandara kedua merupakan hal yang lumrah di berbagai negara, seperti di Dubai (Uni Emirat Arab), Schipol (Belanda) dan Shanghai (Tiongkok). “Artinya, bandara yang ‘connected’ (terhubung) itu sangat biasa, apalagi alternatif yang menghubungkan dengan LRT (light rail transit), kereta ‘people mover’ atau ‘sky train’, bukan sesuatu yang aneh kalau ada pengembangan alternatif Soekarno-Hatta 2,” katanya.

Awaluddin juga akan mempertimbangkan desain bandara khusus penerbangan internasional dan domestik, seperti di Korea Selatan di mana Bandara Gimpo khusus untuk penerbangan domestik dan Bandara Incheon khusus untuk penerbangan Internasional.

Dia menilai hal itu perlu dilakukan karena lalu lintas penumpang penerbangan domestik dan internasional jauh berbeda, yaitu internasional baru sekitar 17 persen, sementara domestik 83 persen. “Jadi kalau tembus 103 juta lalu lintas penumpang, berarti 83-84 juta penumpang AP II itu domestik,” katanya.

Awaluddin memperkirakan tahun ini lalu lintas penumpang akan tembus 60 juta penumpang meningkat dari 2015 sebanyak 55 juta penumpang.

Saat ini, dengan anggaran belanja modal Rp9,1 triliun, AP II tengah melakukan revitalisasi Terminal 1, akan dilanjutkan Terminal II, pelapisan landasan pacu Utara dan pembangunan landasan pacu ketiga. (Ant)

WE Online, Jakarta –

Proyek revitalisasi kereta api kecepatan menengah rute Jakarta-Surabaya masih terhalang 988 perlintasan sebidang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di sela-sela-sela diskusi yang bertajuk “Membangun Peradaban Transportasi Indonesia” di Jakarta, Kamis (26/1/2017), mengatakan terdapat dua opsi yaitu menghilangkan perlintasan sebidang atau membangun jalur layang (elevated).

“Ini nggak bisa diselaikan sektoral oleh Kementerian Pekerjaan Umum ada dua pilihan, dengan membangun dan menghentikan perlintasan sebidang 988, tetapi suatu konsep kita bikin ‘elevated’ (layang),” tuturnya. Budi mengatakan 988 perlintasan sebidang tersebut belum termasuk perlintasan yang kecil-kecil yang dilewati kendaraan bermotor dan hewan ternak.

Namun, menurut Budi, kendala yang dihadapi apabila jalur KA dibangun secara layang, yaitu biaya investasi akan membengkak. “Makanya, kita memberikan kesempatan ke Jepang untuk menyampaikan proposal itu, syukur-syukur bisa dilakukan swasta dan ‘elevated’ (layang),” ucapnya.

Dia mengatakan opsi jalur KA dibangun layang tersebut bisa merupakan usulan dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan.

Sebelumnya, pemerintah Jepang akan menyusun proposal awal mengenai rencana kerja sama proyek revitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya. Berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada Pemerintah Jepang untuk menyusun proposal awal terkait rencana kerja sama proyek revitalisasi Jalur Utara Jawa tersebut.

Budi menjelaskan di dalam proposal tersebut juga akan dikaji pra-studi kelaikan, serta kesepakatan nilai investasi proyek tersebut. “Termasuk (nilai investasi proyek), kalau prastudi kelaikan itu ‘kan ada kualitatif dan kuantitatif,” imbuhnya.

Ia menambahkan nantinya, hasil proposal awal dari Pemerintah Jepang akan dicocokkan dengan hasil studi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). (Ant)

WE Online, Yogyakarta –

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi DI Yogyakarta, Jumat (27/1/2017), dengan agenda di antaranya adalah meninjau persiapan pembangunan bandara baru.

Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo bertolak ke Yogyakarta dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, yang lepas landas sekitar pukul 07.35 WIB.

Setibanya di Yogyakarta, Presiden Joko Widodo dan rombongan langsung menuju Kulonprogo. 

Di tempat itu, Presiden Joko Widodo akan meninjau kesiapan lahan (“babat alas nawung kridha”) untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. 

Siang harinya, setelah melaksanakan ibadah salat Jumat dan makan siang, Presiden bersama rombongan menuju salah satu SMK di Kulonprogo untuk membagikan Kartu Indonesia Pintar. 

Pembagian Kartu Indonesia Pintar juga dilakukan Presiden di sebuah SMK di Magelang. 

Menutup agenda kunjungan kerja di Magelang, Presiden diagendakan bersilaturahmi dengan pelajar SMA Taruna Nusantara.

Sementara itu turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam penerbangan menuju Yogyakarta, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Serta, Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Ari Setiawan. (Ant)

WE Online, Medan –

Pemangku kepentingan dalam pembangunan jalan tol di Sumatera Utara perlu melakukan kerja lebih ekstra dalam merealisasikan pembebasan lahan agar penyelesaiannya bisa tepat waktu.

Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sumut Syah Afandin di Medan, Minggu (29/1/2017), mengatakan sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo, pembangunan jalan tol itu direncanakan selesai pada tahun 2017.

Namun realita di lapangan, masih banyak lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan jalan tol tersebut belum dibebaskan.

Untuk itu, penanggung jawab pembangunan tersebut perlu melakukan upaya lebih ekstra agar pembebasan lahan yang dibutuhkan bisa 100 persen.

Penanggung jawab pembangunan tersebut harus bisa melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat agar rela membebaskan lahannya.

Penanggung jawab pembangunannya tidak boleh merasa apriori kepada masyarakat dan merasa masyarakat akan menolak untuk memberikan lahannya. “Jangan sampai merasa, nanti masyarakat tidak merespons. Tidak boleh seperti itu,” katanya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut itu berkeyakinan, masyarakat juga ingin pembangunan jalan tol tersebut segera terealisasi karena akan membawa pengaruh positif dalam perekonomian daerah.

Kemungkinan, masih terhambatnya pembebasan lahan tersebut disebabkan belum efektifnya komunikasi dan pendekatan yang dilakukan selama ini.

Untuk itu, pemangku kepentingan pembangunan jalan tol itu perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah sambil menyusun pendekatan yang sesuai dengan aturan.

Kalau sudah sesuai dengan aturan, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pembebasan lahan tersebut tidak perlu khawatir akan bermasalah dengan hukum di kemudian hari.

“Namun masyarakat juga diharapkan bersikap legowo dan terbuka, jangan karena ada kepentingan, lalu sewenang-wenang menetapkan harga,” katanya.

Selain memaksimalkan pendekatan, pemangku kepentingan dalam pembangunan jalan tol tersebut diharapkan tidak terlalu banyak calo dalam pembebasan lahan.

“Kita dengar di lapangan ada pihak ketiga yang ikut campur sehingga fluktuasi harga begitu kencang,” ujar Syah Afandin. (Ant)

WE Online, Medan –

Pengalihan hub pelabuhan internasional dari Kuala Tanjung di Sumatera Utara ke Tanjung Priok di Jakarta dinilai sebagai kebijakan yang melanggar peraturan presiden.

Ketua Komisi D DPRD Sumut Syah Afandin di Medan, Minggu (29/1/2017), mengatakan, penetapan Kuala Tanjung sebagai hub pelabuhan internasional itu dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 32 Tahun 2011 tentang MP3EI Tahun 2011-2015.

Namun perpres tersebut diubah dengan aturan yang lebih rendah yakni Keputusan Menteri Perhubungan 901/2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

“Lalu ada peraturan menteri, apakah ini legal, apa sah,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah pusat harus menyadari penetapan Kuala Tanjung sebagai hub pelabuhan internasional itu bentuk pencerahan bagi warga Sumut.

Setelah perpres tersebut dikeluarkan, sebagian pihak sudah melaksanakan berbagai kegiatan di sekitar Kuala Tanjung dan sudah banyak anggaran yang dikeluarkan.

Namun pihaknya kaget karena tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengalihkan hub tersebut ke Tanjung Priok.

“Kalau ada masalah lain, ayo dibicarakan, tidak serta merta dialihkan begitu. Seingat saya, DPR RI juga tidak pernah diajak membahasn peralihan itu,” ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mempertanyakan alasan pemerintah pusat dalam mengalihkan hub pelabuhan internasional tersebut.

“Awalnya ditetapkan pintu gerbang pelabuhan di bagian barat itu di Kuala Tanjung, lalu dialihkan. Letak konsistensi pemerintah itu dimana,” katanya.

DPRD akan berkoordinasi dengan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi untuk memertanyakan alasan pengalihan hub pelabuhan internasional itu.

“Tidak ada pilihan lain, kita akan berkoordinasi dengan gubernur untuk mempertanyakan itu,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Wagirin Arman membantah alasan pengalihan tersebut disebabkan kelambanan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan hub pelabuhan internasional itu.

“Langkah daerah kan tidak boleh bertentangan dengan pusat. Kita orang daerah tidak bisa mengambil inisiatif karena itu program nasional yang dijalankan di daerah,” katanya. (Ant)

WE Online, Bandung –

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, Jawa Barat, mencatat sekitar 463 kilometer (km) ruas jalan di kabupaten itu dalam kondisi rusak.

“Dari total jalan di Garut sepanjang 829 kilometer, tercatat sepanjang 463 kilometer dalam kondisi rusak,” kata Kepala Dinas (PUPR) Kabupaten Garut, Uu Saefudin, kepada wartawan di Garut, Minggu (29/1/2017).

Ia menuturkan, angka kerusakan jalan itu sudah lebih dari 50 persen dari total jalan di Garut dengan tingkat kerusakan bervariasi mulai rusak ringan sampai berat.

Pemerintah Kabupaten Garut, kata dia, telah merencanakan perbaikan jalan yang rusak itu pada tahun anggaran 2017.

“Upaya perbaikan akan segera dilakukan, mulai dari tambal sulam sampai peningkatan jalan,” katanya.

Ia menyampaikan, jalan yang mengalami kerusakan itu memang harus segera diperbaiki untuk kenyamanan para pengguna jalan.

Dinas PUPR, kata Uu, telah membuat tiga tim penanganan wilayah jalan yang rusak yaitu di wilayah selatan, tengah dan utara dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp18 miliar dari dana alokasi umum (DAU). “Kita juga merencanakan perbaikan drainase agar jalan tak cepat rusak,” katanya. (Ant)