iuptl

WE Online, Timika –

Kantor Seksi Logistik (Bulog) Timika mendukung penuh rencana pemerintah membuka program “Tol Udara” mulai Timika hingga Wamena guna menekan harga barang kebutuhan hidup masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dan delapan kabupaten sekitar itu.

Kepala Bulog Timika Winarni di Timika, Jumat (13/1/2017), mengatakan bahwa jika sudah ada pesawat tol udara yang rutin mengangkut barang dari Timika ke Wamena, ke depan pengiriman beras bulog ke Wamena bisa melalui jalur Timika.

“Tentu kami sangat mendukung kalau program itu benar-benar terealisasi dalam waktu dekat. Dengan demikian, kami bisa menyalurkan lebih banyak beras ke Wamena untuk pengisian stok di sana,” kata Winarni yang sebelumnya pernah menjabat Kepala Seksi Logistik Wamena.

Pada tahun 2016, Bulog Timika pernah melakukan pengiriman 2.000 ton beras ke Wamena untuk membantu ketahanan stok beras Bulog di wilayah itu.

Kebutuhan beras Bulog setiap bulan untuk jatah pegawai dan anggota TNI dan Polri serta beras program masyarakat sejahtera di Kabupaten Jayawijaya dan delapan kabupaten sekitarnya mencapai sekitar 2.200 ton.

Selama ini, kata dia, pengiriman beras Bulog ke Wamena melalui Bandara Sentani, Jayapura menggunakan pesawat carteran.

“Kalau sudah ada pesawat khusus program tol udara, akan sangat membantu Bulog untuk menyalurkan beras ke daerah-daerah yang selama ini sulit terjangkau. Kendala penyaluran beras di sejumlah kabupaten wilayah pegunungan Papua selama ini adalah soal transportasi yang sulit dan mahal,” katanya.

Winarni menambahkan bahwa sejak beberapa tahun lalu Bulog merencanakan mempermudah penyaluran beras ke Kabupaten Nduga melalui jalur Timika karena terhubung dengan angkutan kapal laut.

Pengiriman beras ke Nduga untuk kebutuhan PNS, anggota TNI, dan Polri hingga kini masih dilakukan dari Wamena menggunakan armada pesawat terbang dengan biaya yang relatif sangat mahal.

Hanya saja, hingga kini rencana tersebut belum terealisasi lantaran Pemkab Nduga harus menyiapkan sejumlah fasilitas, seperti gudang di Batas Batu untuk tempat transit beras dari Timika sebelum diangkut lagi ke distrik-distrik (kecamatan) lain di wilayah itu. (Ant)
 

WE Online, Jakarta –

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan penyediaan infrastruktur logistik yang memadai akan mendorong pertumbuhan industri nasional. Hal ini lantaran pergerakan barang atau komoditas dari wilayah penghasil ke konsumen dapat dilakukan secara efektif dan efisien, katanya.

“Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat basis industri dalam negeri adalah tentang logistik. Apalagi Bapak Presiden Jokowi selalu menekankan proses dwelling time dapat dipercepat dan infrastruktur diperkuat,” kata Airlangga lewat keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Airlangga menyampaikan hal tersebut pada acara sosialisasi peningkatan penggunaan angkutan peti kemas dengan kereta api rute Gedebage-Tanjung Priok di Jakarta, Jumat. Untuk itu, Airlangga menyambut baik beroperasinya kembali jalur angkutan peti kemas dengan kereta api rute Gedebage, Bandung-Tanjung Priok, Jakarta yang dibangun atas kerja sama PT Kereta Api Indonesia dengan PT KA Logistik, anak perusahaan IPC PT Multi Terminal Indonesia dan PT Mitra Adira Utama.

“Akses kereta api ini sebenarnya telah ada sejak tahun 1990-an. Namun sempat berhenti dan akhirnya kembali beroperasi lagi pada Juni 2016,” ujarnya. Dengan demikian, menurut Airlangga, aktivitas para pengusaha khususnya di Jawa Barat dapat semakin mudah khususnya dalam proses pendistribusian.

“Jalur ini merupakan ‘dream comes true’ pengusaha di Jabar, karena beberapa waktu lalu baru sampai Pasoso dan sekarang sudah bisa sampai ke JICT. Alhamdulillah, ini sudah selesai,” paparnya. Airlangga juga mengungkapkan selama ini industri di Jawa Barat telah berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia karena 30 persen kawasan industri berlokasi di Jawa Barat.

“Hingga 2014, beberapa industri besar dan sedang di provinsi ini, antara lain industri makanan sebanyak 1.037 perusahaan, tekstil 851 perusahaan, pakaian jadi 740 perusahaan, kulit dan alas kaki 205 perusahaan, serta karet dan plastik 390 perusahaan,” katanya.

Airlangga mendorong pembangunan infrastruktur logistik di daerah strategis lainnya terutama di sentra-sentra industri. Misalnya dari Pelabuhan Kendal, yang juga bisa ditarik ke Tanjung Priok atau Tanjung Perak. Ini diperlukan agar ekonomi Jawa di bagian selatan dan utara berimbang.

Kementerian Perindustrian secara khusus mendorong agar sarana ini dapat pula digunakan oleh pelaku industri kecil dan menengah (IKM), karena sektor ini menjadi kunci utama bagi pembangunan inklusif dan pemerataan karena mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Langkah tersebut, menurut Airlangga, merupakan salah satu wujud pelaksanaan arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan pemerataan pendapatan. “Pemerataan pendapatan ini menjadi penting agar keseimbangan antar regional dapat tercapai agar seluruh kawasan Indonesia dapat berkembang dengan baik dan mendorong pemerataan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan secara bertahap akan melakukan perbaikan pelayanan petikemas. Salah satu caranya dengan memperbaiki layanan operasional dan penyediaan infrastruktur yang lebih baik.

“IPC (Pelindo II) mendukung peningkatan pemanfaatan angkutan kereta api Gedebage-Tanjung Priok sebagai salah satu opsi angkutan kargo petikemas yang aman, relatif ramah lingkungan dan terpercaya untuk meningkatkan konektivitas pelabuhan dengan hinterland dalam rangka integrasi maritim logistik yang Iebih baik,” paparnya.

Salah satu pelayanan yang dilakukan Pelindo II misalnya dengan mengembangkan akses kereta api rute Gedebage-Tanjung Priok. Hal itu untuk mendorong distribusi ke daerah tidak hanya menggunakan jalur darat saja tetapi juga menggunakan jalan kereta juga. “Kami mendorong agar distribusi ke daerah tujuan bukan hanya satu opsi dengan jalan darat tapi ada juga opsi lain yang menggunakan kereta api ke destinasi tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro menyatakan, pihaknya siap mengangkut dan melayani distribusi barang pada jalur petikemas Gedebage-Tanjung Priok. Guna melayani angkutan tersebut, perseroan mempersiapkan empat jadwal keberangkatan. Di sisi sarana, Edi menuturkan KAI menyiapkan gerbong datar 42 ton sebanyak 53 unit dan gerbong datar 46 ton sebanyak 14 unit (untuk high cuber). Lokomotif sebanyak dua unit plus satu unit cadang.

“Kapasitas volume per hari sebesar 120 TEU per hari atau setara 2.400 ton per hari. Karena ada masalah gradient atau ketinggian permukaan jalur yang cukup tinggi maka satu kali keberangkatan hanya mampu menarik 15 gerbong datar. Padahal kemampuan itu cukup 60 gerbong datar,” jelasnya. (Ant)

WE Online, Jakarta –

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setidjawarno menekankan pembangunan jalan tol non-Trans Jawa harus memperhatikan lingkungan demi menjaga sumber daya alam Pulau Jawa. “Mengingat Pulau Jawa berlahan subur, perhatikan sumber mata air yang akan hilang dan lahan pertanian produktif,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Djoko menyayangkan apabila pembangunan infrastruktur transportasi di Pulau Jawa dilakukan gencar-gencaran tanpa perencanaan peta jalan yang terstruktur dan terintegrasi antara berbagai moda transportasi. “Harus ada sikronisasi pembangunan infrastruktur transportasi di Pulau Jawa. Jalan tol, kereta cepat, jalur ganda, bandara dan pelabuhan harus terintegrasi antar moda transportasi,” kata dia.

Djoko menilai tanah subur yang ada di Pulau Jawa lebih baik dimanfaatkan untuk kehidupan, ketimbang pembangunan jalan tol semata. Sebenarnya, kata Djoko, Pulau Jawa sudah memiliki peta perencanaan Jalan Rel Pulau Jawa yaitu pengembangan lintas jalur kereta api sampai dengan tahun 2035 dengan total jarak mencapai 6.168 kilometer.

Perencanaan pengembangan jalur kereta api tersebut melintasi seluruh provinsi yang ada di Jawa mulai dari lintasan di perkotaan hingga menghubungkan antar kabupaten. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah membangun jalan tol non-Trans Jawa yang meliputi enam jalur sepanjang 185,84 kilometer dengan total investasi sebesar Rp32,69 triliun dan biaya konstruksi Rp16,33 triliun. (Ant)

WE Online, Ternate –

Stabilitas perekonomian perlu dikendalikan demi kesejahteraan masyarakat, dan hal itu memerlukan kerja bersama semua instansi terkait terutama yang masuk dalam TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), kata seorang pejabat Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara.

“FGD (Focus Group Discussion) ini sangat penting dan perlu dilakukan secara rutin dan berkala, agar permasalahan menyangkut stabilitas ekonomi yang selama ini ada pada level eceran bisa dibahas untuk diselesaikan secara bersama,” kata Kepala Tim Penasihat dan Pengembangan Ekonomi Perwakilan BI Malut, Jarot Urawean di Ternate, Sabtu.

Ia menegaskan hal tersebut dalam acara diskusi yang melibatkan sejumlah SKPD penggerak ekonomi seperti BPS, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan asosiasi pemasok barang kebutuhan masyarakat.

Menurut Jarot, reformasi pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan harus didukung oleh semua pihak terkait.

Diungkapkan, permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi Maluku Utara terjadi di tingkat pengecer yang masih sangat sulit diatur, selain arus pasokan barang yang terkendala cuaca dan terbatasnya kemampuan petani lokal dalam memproduksi komoditas pangan sehingga harus mendatangkannya dari luar daerah.

Di bidang perikanan, sebenarnya sudah banyak mengalami reformasi tetapi masalah penangkapan ikan hingga pemasarannya masih ada kendala. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara serius.

Dinas Kelautan dan Perikanan Malut telah melakukan berbagai upaya termasuk mendirikan Pasar Pembersihan dan Pendistribusian Ikan (PPDI) untuk menjaga stabilitas harga ikan, yang saat ini terlalu mahal.

“Laut Maluku Utara merupakan lumbung ikan, jadi mahalnya harga ikan ini harus disikapi secara serius,” kata Jarot.

WE Online, Jakarta –

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mengatakan komisinya menolak wacana dari Bapennas perihal penggunaan dana abadi umat dana haji diperuntukan pembangunan infrastruktur. “Komisi VIII menolak wacana dari Bappenas untuk menggunakan dana abadi umat dana haji itu untuk infrastruktur,” kata Maman di Gedung DPR, Jakarta Pusat, hari Senin (16/1/2016).

Setidaknya, kata Maman, terdapat beberapa alasan. Pertama perihal memperjelas makna akad. Sebab jamaah akadnya haji. Ia berpendapat bila digunakan dana tersebut sebatas dalam rangka penyempurnaan haji.

Kedua, adanya prioritas pembentukan badan pengelolaan haji. Pemerintah hingga kini baru memproses pengurusan pembentukan badan tersebut. Menurutnya bila badan tersebut sudah terbentuk maka dapat diketahui jumlahnya. “Kalau sekarang datanya masih simpang siur. Anggito Abimanyu misalnya menyebutkan di tahun 2014 adalah 60 triliun, lalu ada 2017 ini ada 100 triliun lalu ada pendapat lain,” kata dia.

Bahkan kata Maman, adanya kabar dana tersebut dibekukan sekian miliar rupiah di Giro dan sekian triliun rupiah dalam bentuk surat utang negara syariah alias Sukuk dana haji Indonesia.  “Dan ketidakjelasan itu membuat kita tidak percaya uang itu dilakukan untuk apa,” katanya.

Ketiga, kata Politisi Partai PKB ini, pemerintah sebaiknya fokus terhadap pelayanan haji ketimbang merecoki dana haji.  “Jadi artinya kalau memang dana itu betul dengan transparan dan jelas, maka sebaiknya digunakan untuk pelaksanaan haji dan umroh,” kata dia.

WE Online, Tangerang –

Pemerintah Kota Tangerang, Banten, akan membantu Jasamarga mempercepat pembebasan lahan yang terkena proyek Tol Kunciran-Batuceper-Bandara. Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Rabu mengatakan, pemkot akan membantu koordinasi dengan tanah milik masyarakat agar pembebasan lahan berjalan cepat, dan tepat sesuai dengan aturan.

Ada beberapa warga yang sudah bersedia tanahnya dibebaskan. “Segeralah urus dokumentasi dan pembayarannya, biar pembangunannya cepat dilakukan,” kata Sachrudin.

Begitu juga dengan lahan Pemkot yakni lahan fasilitas sosial dan umum yang terkena pembebasan, misalnya, di kawasan Modernland. “Kami juga akan bantu agar segera dipercepat pengurusannya,” ujar dia.

Alviandra dari PT Jasamarga Kunciran Bandara (JKC) mengatakan, proyek Tol Bandara-Batuceper-Kunciran akan menggunakan 2.497 bidang tanah yang mesti dibebaskan. Realisasi pembayaran tanah hingga 13 Januari 2017 mencapai 23,06 persen.

Rinciannya di seksi I meliputi wilayah Kunciran, Pakojan, Cipete. Seksi II yakni Cipete, Poris Plawad Indah, Buaran Indah, Tanah Tinggi. Seksi III meliputi Tanah Tinggi, Batusari, Batujaya, Belndung, Pajang, Jurumudi dan Seksi IV yaitu Jurumudi dan Benda. Tol ini akan akan melintasi 12 kelurahan di lima kecamatan di Kota Tangerang. “Dari realisasi saat ini, pembangunan konstruksi akan mulai dilaksanakan pada bulan Maret,” ujarnya dalam pertemuan dengan pihak Pemkot Tangerang.

WE Online, Jakarta –

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan pariwisata.

Menurut Menteri Puspayoga dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (19/1/2017), pembangunan kedua sektor tersebut sangat mendukung pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Infrastruktur dibangun agar UKM bisa berjalan. Sektor pariwisata dikembangkan, otomatis UMKM juga akan berkembang. Apalagi, kata dia, Kabupaten Lebak memiliki potensi wisata yang luar biasa berbasis religi, budaya, dan alam.

“Dengan kondisi seperti itu, saya yakin produk UMKM Lebak akan berkembang,” kata Puspayoga.

Pihaknya sekaligus hadir pada acara “soft launching” Plaza Lebak sebagai pusat promosi dan penjualan produk UKM unggulan Kabupaten Lebak sekaligus pelepasan ekspor produk furnitur bambu (Shaniqua Bamboo) asal Lebak ke Jerman, di Kabupaten Lebak, Rabu (18/1/2017).

Pada kesempatan itu, Menteri Puspayoga memberikan saran kepada Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya agar Plaza Lebak bekerja sama dengan PT Telkom untuk membangun Kampung Digital UKM.

“Tujuannya agar pasar dari produk-produk unggulan dari Kabupaten Lebak bisa lebih dikembangkan hingga ke mancanegara,” kata Puspayoga.

Selain itu, Puspayoga juga mengapresiasi moto Kabupaten Lebak “Bela Beli Produk Lebak” agar warganya membeli dan memakai produk buatan sendiri.

“Saya jadi teringat ketika menjadi Wali Kota Denpasar yang mewajibkan seluruh elemen yang ada di Kota Denpasar untuk memakai kain tenun khas Bali ‘Endek’. Dengan begitu, UKM dan perajin kain tenun di Bali bisa hidup dan berkembang. Kalau di Kabupaten Lebak diwujudkan dengan Peraturan Bupati tentang hal itu, saya yakin pengrajin batik di Lebak juga akan hidup dan berkembang,” katanya.

Sementara itu, Dirut Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM Ahmad Zabadi yang mendampingi Menteri Puspayoga mengatakan bahwa produk-produk unggulan Kabupaten Lebak memiliki potensi pasar yang besar untuk dipasarkan lebih luas.

“Di Plaza Lebak ini kami mengkurasi ratusan produk dari sekitar 80 pelaku UKM yang memiliki prospek pasar ekspor yang bagus. Dari produk-produk tersebut, baru dua produk yang bisa menembus pasar ekspor Eropa, yaitu furnitur bambu dan gula semut,” kata Zabadi. (Ant)

WE Online, Jakarta –

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengeluarkan hasil kajian awal kebutuhan kereta ekspres berkecepatan 160 kilometer (km) per jam rute Jakarta-Surabaya mencukupi untuk mengurangi beban transportasi darat dan udara.

“Kenapa kok tidak dibuat secepat Shinkansen (kereta cepat Jepang, red). Karena biayanya sangat besar, dari hasil kajian awal memakai kereta ekspres dengan kecepatan 160 km per jam saja sudah cukup,” kata Kepala BPPT Unggul Priyanto, di Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Berdasarkan kajian awal revitalisasi kereta ekspres Jakarta-Surabaya yang dilakukan BPPT bersama Kementerian Perhubungan, PT KAI dan Jepang, menurut dia, pengembangan kereta ekspres ini cukup mendesak. Seharusnya pada 2017 sudah dikerjakan, meski peminat proyek ini akan susah didapat.

Ia juga mengatakan berdasarkan hasil kajian tersebut, rel KA yang sekarang digunakan masih akan bisa digunakan jika memang kereta ekspres berkecepatan 160 km per jam dikembangkan. Rel kereta yang ada bisa digunakan lebih optimal, tidak perlu membuat jalur rel kereta yang baru, katanya lagi.

Kajian yang dilakukan sendiri oleh ahli-ahli dari Indonesia, ia berharap, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) akan maksimal.

Menurutnya, jika pembangunan atau revitalisasi kereta ekspres Jakarta-Surabaya itu dilakukan dengan menggunakan “soft loan”, TKDN masih bisa dinaikkan.

Selain telah menyelesaikan kajian kereta ekspres Jakarta-Surabaya, BPPT pada 2016 juga telah melakukan pendampingan teknis pembangunan light rapid transit (LRT) di Palembang dan pengkajian sistem LRT Jabodetabek bersama Kementerian Perhubungan, serta kajian kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada Pemerintah Jepang untuk menyusun proposal awal terkait rencana kerja sama proyek revitalisasi jalur kereta utara Jawa tersebut.

Budi menjelaskan dalam proposal tersebut juga akan dikaji prastudi kelaikan, serta kesepakatan nilai investasi proyek tersebut. “Termasuk nilai investasi proyek, kalau prastudi kelaikan itu ‘kan ada kualitatif dan kuantitatif,” katanya lagi.

Ia menambahkan, nantinya hasil proposal awal dari Pemerintah Jepang akan dicocokkan dengan hasil studi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pemerintah akan memberikan kesempatan bagi Pemerintah Jepang membuat proposal awal untuk menerapkan standar kehati-hatian terkait proyek yang nilainya diperkirakan mencapai hingga Rp80 triliun tersebut. (Ant)

WE Online, Jakarta –

Separuh atau 50 persen kegiatan pembangunan prasarana kereta api tahun ini dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kata Direktur Jenderal Perkeretaaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono.

“50 persen kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian ini dilaksanakan dengan anggaran APBN untuk kegiatan berdurasi satu tahun dan sisanya melalui mekanisme Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk kegiatan yang berdurasi dua sampai dengan tiga tahun (tahun jamak), sehingga beberapa kegiatan merupakan tindak lanjut dari pekerjaan tahun sebelumnya” kata Prasetyo di Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Prasetyo mengatakan pada 2017 ini, Ditjen Perkeretaapian memiliki program-program pembangunan prioritas seperti pembangunan jalur ganda, reaktivasi jalur KA serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya yang sudah terbagi di masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian. Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2017 mencapai Rp16 triliun yang dialokasikan ke beberapa kegiatan pembangunan maupun kegiatan Ditjen Perkeretaapian lainnya.

Adapun program-program pembangunan prioritas Ditjen Perkeretaapian yang menggunakan SBSN adalah sebagai berikut.

Program di Pulau Sumatera di antaranya adalah reaktivasi jalur KA Langsa-Besitang (79 kilometer), reaktivasi jalur KA Binjai-Besitang (88 kilometer), pembangunan jalur KA Layang Medan – Bandar Khalifah (8 kilometer), pembangunan jalur KA Bandar Tinggi – Kuala Tanjung (21 kilometer) dan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Kota Pinang (45 kilometer) dan pembangunan jalur ganda KA Martapura – Baturaja (32 kilometer).

Pulau Jawa adalah pembangunan jalur dwi ganda atau “Double Double Track” (DDT Manggarai – Cikarang, pembangunan jalur ganda KA Maja – Rangkasbitung (17 kilometer), pembangunan jalur ganda KA Purwokerto – Kroya (27 kilometer), pembangunan jalur ganda KA Kroya – Kutoarjo (76 kilometer), pembangunan jalur ganda KA Solo – Kedungbanteng (42 kilometer).

Balai Jawa Timur, yaitu wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan adalah pembangunan jalur ganda KA Kedungbanteng – Madiun (57 kilometer), dan pembangunan jalur ganda KA Madiun – Jombang (86 kilometer). Pulau Sulawesi adalah pembangunan jalur KA Barru – Parepare (43 kilometer).

Sedangkan untuk beberapa kegiatan Ditjen Perkeretaapian lainnya adalah, seperti Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA di mana salah satunya untuk angkutan KA Perintis yang baru ditandatangani di awal tahun 2017. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana KA dimana salah satunya adalah pengadaan enam kereta kerja.

Selanjutnya, pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan KA di antaranya adalah membangun pintu perlintasan sebanyak 10 lokasi di Jawa Timur dan delapan lokasi di Jawa Tengah & DI Yogyakarta dan sosialisasi rencana penutupan beberapa perlintasan KA di DKI Jakarta.

Kemudian, manajemen dan dukungan teknis lainnya dari Ditjen Perkeretaapian antara lain untuk kegiatan rencana induk, studi kelaikan dan desain proyek pembangunan. (Ant)

WE Online, Kendari –

General Manager PT Pelindo IV Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Suparman, mengatakan progres pembangunan pelabuhan kontainer yang disebut Kendari Newport di Pulau Bungkutoko sudah dalam tahap pengiriman material dari Surabaya (Jatim) menuju Kendari.

“Kontraktor yang akan mengerjakan pelabuhan itu sudah mulai mengirim bahan atau material dari Surabaya ke Kendari, masih dalam perjalanan,” kata Suparman di Kendari, Sabtu.

Ia mengatakan, pengiriman material tersebut seiring dengan menunggu persetujuan amdal yang akan dilakukan sidang Amdal terakhir pada 6 Febriari mendatang di Jakarta.

“Kontraktor sudah memperhitungkan, begitu amdalnya sudah di teken, bahan juga sudah siap di lokasi pebangunan di Bungkutoko,” katanya.

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menyiapkan anggaran sebesar Rp936 miliar untuk membangun Pelabuhan Bungkutoko di Kendari yang sering disebut Kendari Newport.

Anggaran sebesar itu terdiri atas Rp635 miliar dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dan dana internal perusahaan sebesar Rp301 miliar.

“Rencananya, untuk tahap awal kami akan membangun dermaga khusus peti kemas di atas lahan seluas lima hektare, dari lahan yang tersedia seluas 85 hektare,” katanya.

Menurut dia, dengan dermaga khusus kontainer yang akan dibangun di atas lahan seluas 5 ha itu, menurutnya, akan bisa menampung peti kemas sebanyak kurang lebih 250.000 Twenty-Foot Equivalent Units (TEUs) per tahun.

“Pembangunan Kendari Newport untuk mendukung rencana untuk melakukan sistem pengapalan langsung ke luar negeri melalui pelabuhan di Kendari. Serta, dalam rangka memersiapkan pelabuhan di Kendari sebagai pelabuhan bertaraf internasional,” katanya. (Ant)