sertifikat keterampilan kerja

WE Online, Minahasa –

Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap mengungkapkan capaian pembangunan infastruktur yang dilaksanakan pemerintah kabupaten (Pemkab) sudah mencapai 98 persen.

Capaian tersebut dilakukan Pemkab dalam 4 tahun terakhir berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Bahkan kalau melihat berdasarkan RPJMD saat ini, pembangunan infrastruktur daerah kami sudah jauh melampaui target,” jelasnya, Sabtu (2/12/2017).

James mengakui, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah menjadi fokus awal pemerintahan.

“Kami memang berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan di seluruh wilayah, bahkan sampai pelosok. Membangun infrastruktur dari perkampungan sampai ke perkotaan,” katanya.

Selain itu infrastruktur untuk menunjang perekonomian masyarakat, menurut James ikut menjadi perhatian dari Pemkab.

“Saat ini juga beberapa sektor dalam rangka menunjang perekonomian sudah mantap, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan jasa,” tandasnya. (Ant)

WE Online, Sorong –

Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan sekitar Rp1,4 triliun untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan pada 2018 dari total APBD Banten sekitar Rp11,3 triliun. 

“Awalnya memang dianggarkan Rp1,8 triliun, karena ada kebutuhan prioritas lain sehingga ada pengurangan menjadi Rp1,4 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banten Najib Hamas di Serang, Minggu (3/12/2017).

Ia mengatakan anggaran tersebut untuk menyelesaikan perbaikan dan pembangunan sejumlah ruas jalan yang masih tersisa, terutama yang menjadi amanat Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten.

“Kan jalan yang menjadi kewenangan provinsi itu masih tersisa sekitar 20 persen yang belum selesai. Kita ingin menyelesaikan itu, terutama yang menjadi amanat perda percepatan infrastruktur,” kata Najib Hamas didampingi anggota Komisi IV lainnya Nawa Said Dimyati dan Komarudin.

Menurut Najib, percepatan pembangunan infrastruktur sudah masuk dalam program RPJMD 2017-2022 sehingga diperlukan anggaran cukup besar dan memadai.

“Fokus kita saat ini layanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” kata Najib.

Mengenai kenaikan status jalan dari kabupaten/kota ke provinsi, kata dia, hal itu bisa dilakukan sepanjang sudah layak dinaikan statusnya. 

Salah satu contoh yang sudah dilakukan adalah jalan dari Taktakan dekat Brimob, Kota Serang menuju Mancak, Kabupaten Serang. 

“Itu sekarang sudah jadi jalan provinsi, karena memang fungsi jalan itu adalah penunjang,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Banten Nawa Said dan Komarudin mengingatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama.

“Sekarang ini tinggal kita lakukan pengawasan di lapangan. Amanat dalam RPJMD, dan janji-janji politik kepala daerah. Kebijakan anggarannya seperti itu. Jadi kami tinggal mengawal saja agar programnya berjalan sesuai harapan,” kata Nawa Said.

Wakil Ketua DPRD Banten Ali Zamroni mengatakan ada beberapa bupati dan wali kota yang secara resmi telah menyerahkan status jalannya dari kabupaten/kota menjadi provinsi kepada gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Tahun 2017 ini, ada usulan 250 km kabupaten/kota agar dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi,” kata Ali.

Ia mengatakan usulan penyerahan status jalan tersebut masih dalam tahap pembahasan diinternal pemprov, mengingat tidak semua usulan dapat disetujui dan harus mengikuti aturan pemerintah pusat.

WE Online, Surabaya –

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basuki Hadimuljono mendorong inovasi infrastruktur yang berkelanjutan setelah sinergi sejumlah perusahaan di dalam negeri terbukti mampu membangun rangka utama pembangunan Jembatan Holtekamp.

“Ini bukti bahwa kita memiliki sumber daya manusia di bidang pembangunan jembatan,” katanya saat meluncurkan bangunan bentang tengah Jembatan Holtekamp di Dermaga Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia, Surabaya, Minggu (4/12/2017).

Bangunan bentang tengah tersebut merupakan salah satu rangka utama Jembatan Holtekamp di Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu mega proyek infrastruktur di kawasan timur Indonesia. 

Jembatan sepanjang 1,3 kilometer itu nantinya menghubungkan daerah Hamadi di Distrik Jayapura Selatan, yang berada di sisi barat jembatan, dan daerah Holtekamp di Distrik Muara Tami di sisi timur jembatan.

Rangka utama jembatan Holtekamp harus dikerjakan di luar Kota Jayapura, mengingat kawasan tersebut rawan gempa, salah satunya adalah bentang tengah, yang dikerjakan di PT PAL Indonesia, Surabaya.

Bangunan bentang tengah yang dikerjakan PT PAL Indonesia itu terdiri dari dua bangunan baja lengkung yang masing-masing seberat 2.000 ton, dengan panjang 120 meter, lebar 22 meter, dan tinggi 21 meter. 

Menurut Basuki, selama ini Indonesia harus impor untuk mengerjakan bangunan baja lengkung seperti bentang tengah Jembatan Holtekamp tersebut. 

“PT PAL bisa bikin kapal perang, dan sekarang juga bisa bikin jembatan. Maka ke depan jangan mau kalau yang mendesain jembatan untuk negeri kita sendiri adalah orang asing. Karena nyatanya kita sudah bisa mendesain dan membuat sendiri,” ujarnya.

Maka dari itu, Menteri Basuki mendorong inovasi pembangunan di bidang infrastruktur jangan hanya sampai berhenti pada pembangunan Jembatan Holtekamp itu saja. 

“Kalau sampai berhenti pada pembangunan Jembatan Holtekamp ini saja, ya, percuma. Kita harus konsisten menumbuhkan inovasi,” tuturnya.

Menteri Basuki lebih lanjut menyatakan belum lega karena bangunan Bentang Tengah itu belum terangkai dengan konstruksi jembatan lain yang telah dibangun di Jayapura.

“Masih harus menempuh perjalanan laut sejauh 3.200 kilometer dari Surabaya ke Jayapura. Kita semua tentu belum lega sampai bangunan bentang tengah ini terpasang di Jayapura,” katanya.

Diperkirakan pengiriman bentang tengah yang menggunakan kapal tongkang melalui jalur laut itu tiba di Kota Jayapura paling cepat selama 28 hari, dengan telah memperhitungkan cuaca buruk di laut. 

Pembangunan Jembatan Holtekamp Jayapura dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015. Pengerjaannya dipercayakan kepada konsorsium tiga kontraktor, yaitu PT Pembangunan perumahan, Hutama Karya, dan Nindya Karya, menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara senilai Rp858 miliar.

Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, mewakili konsorsium kontraktor, mengatakan pihaknya ditarget pemerintah menyelesaikan keseluruhan Jembatan Holtekamp Jayapura hingga bulan September 2018.

“Saya pastikan bisa selesai lebih awal sekitar dua bulan dari target yang ditentukan,” ucapnya.

WE Online, Jakarta –

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan, hingga memasuki akhir tahun ke-3 Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, telah diselesaikan pembangunan jalan nasional baru di seluruh Indonesia sebanyak 2.623 kilometer (km).

“Dalam rangka peningkatan konektivitas, telah diselesaikan pembangunan 2.623 km jalan baru, termasuk Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Trans dan Perbatasan Kalimantan, serta Perbatasan NTT),” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat Upacara Peringatan Hari Bakti PUPR ke-72 bertema “Bakti PUPR Bangun Daya Saing Bangsa” di Jakarta, Senin (4/12/2017).

Menurut Basuki, tidak hanya itu pihaknya telah berhasil membangun jembatan baru bentang panjang, seperti Jembatan Tayan di Kalbar, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan Jembatan Soekarno-Hatta di Manado.

“Adapun beberapa jembatan baru berbentang panjang kini tengah dibangun ada enam jembatan, seperti Jembatan Teluk Kendari di Sultra dan Holtekamp di Jayapura,” katanya.

Untuk ketahanan air dan pangan, kata Basuki, pihaknya telah menyelesaikan sembilan bendungan yakni Jatigede, Titab, Nipah, Bajulmati, Rajui, Paya Seunara, Teritip, Raknamo, dan Tanju dan sedang dikerjakan secara paralel sebanyak 30 bendungan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kemudian dari 2015 hingga saat ini, kita telah dapat mengoperasikan tambahan jalan tol baru sepanjang 568 km, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Sedangkan sampai akhir 2019, kita optimis untuk dapat menyelesaikan tol baru total sepanjang 1.851 km,” katanya.

Sementara, kata Basuki, untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman, telah dimulai pekerjaan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur yang telah direncanakan sejak 40 tahun yang lalu.

Kini, pemerintah juga tengah berupaya keras untuk mengembangkan beberapa SPAM lainnya melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat dan Jatiluhur.

Kemudian, tekait dengan penugasan untuk mengembangkan kawasan perbatasan sebagai embrio pusat tujuh pertumbuhan wilayah, kata Basuki, juga telah diresmikan pengoperasian tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu: Skouw di Papua, Entikong, Badau, dan Aruk di Kalbar serta Motaain, Motamasin, dan Wini di NTT.

“Kesemuanya akan dilengkapi dengan prasarana sarana permukiman, terutama pasar, sehingga nanti akan dapat berperan sebagai sentra ekonomi baru di beranda depan Indonesia,” katanya.

Rumah MBR Khusus di bidang perumahan, kata Basuki, pihaknya mengklaim telah membangun sampai akhir Oktober 2017 sebanyak 2,2 juta unit rumah, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentu rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya, bantuan prasarana sarana dan utilitas (PSU), serta fasilitas fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP), SSB, dan BLM.

“Kami juga mendapatkan tugas untuk mendukung perhelatan Asian Games 2018, dengan membangun berbagai venues di GBK, Kemayoran, dan Jakabaring. Targetnya akhir tahun ini, semuanya dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi kebanggaan baru rakyat Indonesia,” katanya.

Basuki juga menambahkan, pihaknya juga tengah fokus dalam dukungan infrastruktur untuk mendukung 10 destinasi pariwisata sebagai Bali Baru dengan empat prioritas utama, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Terakhir, terkait dengan realisasi penyerapan anggaran baik fisik maupun keuagan, Basuki mengharapkan agar dapat mempercepat 10 pekerjaan sesuai prognosis Raker Kementerian PUPR pada Oktober 2017 sebesar sekitar 95 persen dengan tetap mengedepankan keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan.

Kementerian PUPR berdasarkan, surat Menteri Keuangan No.S-95/MK.2/2017 tanggal 7 Juli 2017 dalam RAPBN-P 2017 serta hasil pembahasan Badan Anggaran DPR, alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp104,237 triliun.

WE Online, Jakarta –

PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta akan menggelar seminar atau lokakarya di Balai Kota DKI Jakarta mengenai pengelolaan ruang bawah tanah (underground study) pada Rabu (6/12) di Balai Kota DKI Jakarta.

“Seminar mengenai pengelolaan ruang bawah tanah ini sangat penting, mengingat jalur MRT Jakarta juga ada yang menggunakan terowongan bawah tanah,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar di Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut William Sabandar, seminar tersebut juga penting karena sampai dengan saat ini, pemanfaatan ruang bawah tanah untuk kepentingan komersil masih belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang.

“Kami berharap seminar ini dapat memberikan rekomendasi terhadap peraturan serta regulasi yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan tata kelola ruang bawah tanah bagi para stake holders,” ujar William.

Dia menuturkan ruang bawah tanah yang baik memiliki sejumlah standar, diantaranya tersedia jalur pejalan kaki yang aman, nyaman dan mudah, serta tersedia lokasi fasilitas umum di jaringan jalur pejalan kaki.

“Selain itu, harus ada pintu masuk yang dapat diakses oleh publik dan mudah diidentifikasi ke jalur pejalan kaki yang berada di luar jalan yang terintegrasi dengan bangunan dan menuju area publik, seperti atrium, tempat belanja dan galeri,” tutur William.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan seminar mengenai pengelolaan ruang bawah tanah itu juga dibutuhkan mengingat pihaknya juga memiliki peran sebagai operator utama kawasan transit terpadu atau Transit Oriented Development (TOD).

“Di area TOD, nantinya akan ada fasilitas jaringan pedestrian (pejalan kaki), jaringan sepeda, taman, tempat dagang bagi para pedagang kaki lima (PKL), kuliner (food court) serta koneksi intermoda,” ungkap William.

WE Online, Jakarta –

Landasan pacu ketiga Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, baru akan dibangun pada kuartal I 2018.

“Insya Allah kita baru bisa mulai pada kuartal I dan bisa beroperasi 18 bulan setelahnya,” kata Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu membangun jalur penghubung pergerakan pesawat atau “taxiway” yang akan dimulai pada Januari 2018.

“Kita bangun dulu ‘taxiway’, mungkin bulan depan akan kita mulai,” katanya.

Dia mengatakan besaran investasi untuk taxi way, yaitu Rp1,8 triliun.

Dengan adanya landasan pacu ketiga nantinya, Awaluddin mengatakan akan menambah kapasitas pergerakan pesawat dari 80 pergerakan per jam menjadi 114 pergerakan per jam.

“Dari sisi udara saya bilang di angka maksimum 78-80 dan enggak boleh dari 80 karena regulasi atau dari regulator sudah mengatur, tapi kalau ada ‘runway’ ketiga itu bisa menambah menjadi 114 pesawat pergerakan per jam,” katanya.

Dia mengatakan kebutuhan kapasitas sisi udara sudah mendesak karena selama ini di jam-jam sibuk, pesawat harus mengantre terlebih dahulu.

“Kalau jam sibuk pagi atau sore antreannya bisa enam sampai tujuh. Ya itu memang keterbatasan sisi udara kita yang memang harus kita tambah,” katanya.

Landasan pacu tersebut dirancang untuk bisa didarati pesawat berbadan besar dengan ukuran 3.000 x 60 meter.

Awalnya, pembangunan landasan pacu tersebut akan dimulai April lalu dan diharapkan bisa beroperasi pada 2018, namun karena terkendala pembebasan lahan, maka kembali tertunda.

Pasalnya, pembangunan landasan pacu ketiga juga membutuhkan luas lahan yang cukup besar, yakni mencapai 216 hektare.

Dari kebutuhan lahan tersebut, AP II telah memiliki tanah seluas 42,85 hektare, sehingga diperlukan pembebasan tanah seluas 173,19 hektare yang dibiayai dengan dana Penyertaan Modal Negara sebesar Rp4 triliun.

Tanah yang dibebaskan mencakup wilayah Kota Tangerang, yakni Kelurahan Selapajang Jaya dan Kelurahan Benda, serta wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu Desa Bojong Renged, Desa Rawa Burung, dan Desa Rawa Rengas.

WE Online, Palembang –

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) meninjau venue Jakabaring Sport City (JSC) di Palembang guna melihat sejauh mana kesiapan pembangunan venue untuk Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.

Menurut JK, kenapa dirinya ke Palembang, karena perhelakan akbar Asian Games kurang dari setahun lagi akan diselenggarakan.

Sehari sebelumnya, ungkap JK dilakukan penandatangan dukungan swasta terhadap penyelenggaraan Asian Games 2018.

Berdasarkan pantauan Warta Ekonomi, Kamis (7/12/2017) di JSC Palembang, JK pertama kali meninjau, Gedung Bowling Centre yang dibangun oleh APP Sinar Mas yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan olah raga setiap empat tahun sekali tersebut. 

“Luar biasa, saya apresiasi komitmen Sumsel mampu membangun seluruh venue sesuai target,” ujar Jusuf Kalla saat melakukan peninjauan.

Wakil Presiden memberikan apresiasi dukungan swasta untuk suksesnya Indonesia sebagai tuan rumah kegiatan akbar tersebut.

Asian Games sangat penting artinya untuk mendorong sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak.

“Ini kebanggaan kita. Untuk kegiatan yang akan berlangsung selama dua minggu, kita sudah mempersiapkannya selama dua tahun,” ujarnya.

Ia berharap, Asian Games juga menjadi pendorong agar olah raga menjadi keseharian masyarakat.

Managing Director Sinar Mas Saleh Husin yang mendampingi kunjungan tersebut mengatakan Sinar Mas melalui pilar usahanya Asia Pulp & Paper Sinar Mas, tidak hanya mendukung sponsorhip semata, tapi juga investasi jangka panjang.

Dengan bantuan Sinar Mas ini, diharapkan Indonesia memiliki sejumlah fasilitas olahraga terkini dengan standar internasional. Secara jangka panjang, tak hanya atlet, publik juga akan mengaksesnya.

“Semoga prestasi atlet kita dapat semakin terangkat, dan masyarakat memiliki alternatif yang lebih lengkap untuk berolahraga serta berekreasi, tambah Saleh Husin. 

Saleh Husin secara rinci menambahkan, APP Sinar Mas membangun gedung bowling centre sebagai salah satu venue olah raga di Palembang dengan total dana lebih dari 26 Miliar. Pembangunan gedung bowling ini akan selesai akhir tahun ini dan diserahterimakan awal tahun 2018.

“Kami juga membantu senilai usd 4 juta  dana cash untuk kegiatan Asian Games 2018,” jelasnya.

Ia menambahkan, bantuan lainnya dalam bentuk in kind, yakni produk APP Sinar Mas, kertas foto copy Sinar Dunia (SiDU) sebagai official paper, dan tisu Paseo sebagai official tisu pada event penyelenggaraan Asian Games ini. Untuk produk ini, akan diberikan sesuai dengan kebutuhan panitia untuk penyelenggaraan Asian Games selama 2 minggu.

“Sinar Mas melalui unit usaha Sinarmas Land juga membantu renovasi 16 gedung-gedung olah raga di Jakarta dan sekitarnya yang akan digunakan para atlit untuk berlatih menghadapi Asian Games ini. Pengerjaannya sudah dilakukan selama setahun terakhir dengan total biaya sekitar Rp70 miliar,” tambahnya.

Dukungan tidak hanya diberikan pada pembangunan atau penyempurnaan fasilitas olahraga, karena sebelumnya Sinar Mas bersama sejumlah perusahaan lain juga telah bersinergi dalam renovasi Bundaran Hotel Indonesia.

Asian Games yang akan diikuti lebih dari 12 ribu atlet ini nantinya juga akan ditayangkan secara live di beberapa negara seperti Indonesia, China dan Jepang. “Ini kesempatan bagi swasta untuk menampilkan produk-produk terbaiknya, imbuh Jusuf Kalla.

Asian Games tahun depan akan sarat makna karena dalam penyelenggaraannya yang ke-18, berlangsung mulai tanggal 18 Agustus, dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia. Sinar Mas memaknainya sebagai sebuah kerja bersama semua komponen bangsa Indonesia.

WE Online, Gunung Kidul –

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pendanaan untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana di sejumlah wilayah di Jawa akan ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga dapat selesai dalam tiga bulan ke depan.

“Sebagai contoh ini, ini adalah jembatan kecil tapi karena darurat, kabupaten tidak punya dana untuk ini, jadi akan dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana) (BNPB) atau Pekerjaan Umum (PU) pusat, tadi sudah saya perintahkan maksimal tiga bulan harus selesai,” ungkap Presiden Jokowi saat meninjau jembatan penyeberangan orang di Dukuh Bonjing, Dusun Gelaran, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, Sabtu (9/12/2017).

Jembatan itu rusak terkena banjir bandang akibat siklon Cempaka pada akhir November lalu.

“Kita mau lihat lapangan terutama yang terkait dengan korban, berkaitan dengan infrastruktur yang rusak, berkaitan dengan fasilitas pendidikan yang rusak-rusak. Saya ingin memastikan berapa yang harus dikerjakan pemerintah daerah, berapa yang akan dikerjakan pusat,” kata Presiden.

Presiden juga memantau kondisi pascacuaca ekstrem yang menyebabkan banjir bandang di beberapa titik di Provinsi Yogyakarta.

“Seluruh lapangan harus dilihat. Kemudian penanganan pengungsi, saya tidak mendapat keluhan-keluhan, pemenuhan dasar paling penting harus tercukupi,” tegas Presiden.

Hal lain yang diminta adalah pelayanan kesehatan dan kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak sekolah.

“Pelayanan kesehatan juga saya tidak mendengar sesuatu yang penting yang disampaikan ke saya, kemudian untuk anak-anak juga tidak boleh ada kegiatan belajar yang terganggu,” ujar Presiden.

Sedangkan, bagi penduduk yang kehilangan tempat tinggal, Presiden sudah memerintahkan kepada kepala BNPB harus segera membangun kembali pemukiman dan sekolah yang rusak.

“Juga saya perintahkan januari sudah harus mulai dikerjakan. Tidak hanya di Gunung Kidul, tapi juga di Pacitan, di Wonogiri, kita bagi yang mana yang (ditanggung) daerah, yang di provinsi, mana yang pusat,” ungkap Presiden.

Selain mitigasi bencana, mulai Januari 2018, pemerintah juga akan memulihkan sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak.

“Mulai bulan Januari terlebih dahulu di DAS Citarum, itu juga hampir setiap tahun selalu banjir tidak diselesaikan bertahun-tahun. Misalnya setahun kebanjiran 10-15 kali di Dayahkolot di Baleendah dan sekitarnya kemarin sudah mulai fisiknya masih dikerjakan, kemudian nanti tahun depan akan ada terowongan (yang dibangun),” tutur Presiden.

Meskipun ada perbaikan di hilir sungai, kunci dari penanganan bencana tetap membutuhkan penanganan di hulu, yaitu penanaman kembali hutan.

“Tapi kalau tidak dikerjakan hulu sampai hilir, hulunya untuk penghijauan, rehabilitasi lahan gundul tidak dikerjakan ya tidak ada artinya pembangunan fisik itu karena akan sedimentasi lagi, akan banjir lagi. Ini yang akan kita mulai Januari tahun depan di DAS sungai Citarum,” pungkas Presiden. (HYS/Ant)
 

WE Online, Jakarta –

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) saat ini tengah memacu mengerjakan proyek pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang. Proyek yang pembangunannya mencakup wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kota Malang ini diharapkan rampung pada akhir 2018 mendatang.

Jalan Tol Pandaan-Malang ini membentang sepanjang 38,48 kilometer dari Pandaan, Kabupaten Pasuruan sampai Sawojajar, Kota Malang. Jalan Tol ini dibagi menjadi 5 (lima) pintu akses keluar masuk, antara lain Interchange (IC) Purwodadi, IC Lawang, IC Karanglo, IC Asrikaton, IC Sawojajar. Target fungsional jalan tol tahap 1 pada lebaran 2018 sepanjang 15 kilometer mulai dari Pandaan sampai dengan Gerbang Tol Purwodadi, tepatnya di depan Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan Jawa Timur.

Dengan berfungsinya Jalan Tol Pandaan-Malang ini, jarak tempuh antara Pandaan, Pasuruan sampai dengan Kota Malang nantinya akan menghemat waktu kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan dibandingkan melalui jalan nasional yang tersedia saat ini. Hal tersebut menjadi salah satu keunggulan dengan dioperasikannya jalan tol ini.

Jalan Tol Pandaan-Malang ini merupakan jalur wisata yang dapat mempercepat pengendara menuju Kota Malang dan Kota Batu. Sejatinya, jalan tol sepanjang 34,388 kilometer ini merupakan lanjutan dari ruas jalan tol Gempol–Pandaan yang udah dioperasikan untuk menghubungkan kota Surabaya–Malang.

Jalan arteri yang menghubungkan kedua kota ini saat ini sudah sangat padat. Sesuai hasil studi pada 2009, prediksi LHR tahun 2018 berkisar antara 31.243 kendaraan per hari sampai dengan 45.918 kendaraan per hari. Jalan Tol Pandaan-Malang ini dimiliki oleh PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) dimana perusahaan tersebut didirikan oleh 3 (tiga) perusahaan BUMN, yaitu PT Jasamarga (Persero) Tbk (JSMR) dengan kepemilikan saham sebesar 60%, Perseroan sebesar 30%, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar 5%.

Sekretaris Perusahaan PTPP Nugroho Agung Sanyoto mengatakan saat ini, Perseroan yang juga selaku kontraktor tengah mengejar target penyelesaian jalan tol ini. Jalan Tol Pandanaan-Malang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan oleh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dimana proyek tersebut juga merupakan Daftar Target Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta masyarakat agar tidak alergi terhadap reklamasi karena banyak kota lain di dunia juga melakukan hal yang sama.

Kementerian PUPR mengatakan bahwa beberapa kota besar di dunia yang telah melakukan reklamasi di antaranya Osaka dan Tokyo (Jepang), Shanghai (China), serta Singapura.

Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali, saat Diskusi Publik Himpunan Masyarakat Islam (HMI) di Jakarta, akhir pekan lalu, mengungkapkan perbandingan Jakarta dengan Singapura yang luasnya hampir sama dengan Jakarta hanya memiliki penduduk 4,9 juta, sehingga ruang terbuka hijaunya mencapai 48 persen, sementara Ibukota negara Indonesia ini dengan penduduk 13 juta Jiwa hanya memiliki ruang terbuka hijau 9,8 persen. 

“Mau menambah menjadi 14 persen saja sulit karena tidak ada ruangnya,” kata Firdaus Ali salam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (11/12/2017),

Menurut Firdaus, aspek politis dalam proyek reklamasi di Indonesia, khususnya Jakarta, yang terlalu dominan membuat terjadinya pengaburan kepentingan negara dan masyarakat yang lebih besar.

Dia mencontohkan saat kontestasi Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu, alasan apapun termasuk menghentikan reklamasi dapat digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon. 

Padahal, lanjut Firdaus, tidak ada negara di dunia yang ibukotanya memiliki kondisi teluk separah Jakarta. 

Firdaus mengingatkan bahwa reklamasi merupakan solusi yang paling konkret untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Teluk Jakarta. 

“Masalah lingkungan itu ada solusinya, di manapun masalah lingkungan ini ada, tetapi kalau ini dikapitalisasi menjadi fitnah itu tidak ada solusinya,” tegas Firdaus.

Pakar Geoteknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Profesor Herman Wahyudi mengatakan reklamasi termasuk di Teluk Jakarta merupakan proyek biasa yang tidak perlu ditakutkan.

Berbagai kendala teknis yang dihadapi juga dapat diselesaikan sesuai dasar keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

“Secara teknis reklamasi aman dan tidak ada persoalan,” ujar Herman.

Dia mencontohkan untuk mengantisipasi kekeruhan perairan sementara saat proses pengurukan, pelaksana proyek dapat memasang penghalang lumpur (silt barricade). 

Selain itu, reklamasi yang dibangun dalam bentuk pulau-pulau yang terpisah dengan daratan juga sudah tepat. 

Hal ini dapat menghindarkan daratan dari banjir akibat luapan air laut. Layout posisi lahan reklamasi dibuat terpisah terhadap daratan utama dengan jarak lebih dari 100 meter. 

Adapun penanggulangan banjir yang disebabkan sungai, antara lain dapat dilakukan dengan pembuatan tanggul, normalisasi sungai, serta pembuatan waduk pengendali banjir. 

“Jadi secara teknis semua ada solusinya,” tegasnya. 

Oleh karenanya, ia menyayangkan jika aspek politik mengenai reklamasi ini lebih dominan dibandingkan dengan pembahasan mengenai teknis reklamasi itu sendiri.