ska ahli teknik lingkungan

WE Online, Jakarta –

Pemerintah memulai rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, seperti pasar, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah dan sekolah yang rusak pascagempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan pasar, seperti di Kecamatan Tanjung dan Pemenang untuk mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat.

“Kami membuat rumah sakit sementara agar pelayanan kesehatan bisa secara berangsur pulih, seperti untuk kebutuhan pasien ICU. Demikian juga rehab-rekon sekolah dan rumah ibadah telah dimulai. Pelaksanaannya akan dikerjakan BUMN Karya,” jelas dia dalam rilisnya kepada redaksi Warta Ekonomi, Senin (3/9/2018).

Fasilitas publik lain yang mulai diperbaiki adalah Masjid Raya Hublul Wathan di Jalan Raya Udayana, Kota Mataram. Rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas publik ditargetkan berfungsi pada Desember 2018 dan sarana lain diselesaikan paling lambat Desember 2019.

Dari hasil identifikasi BNPB dan Kementerian PUPR, sebanyak 972 fasilitas publik dilaporkan rusak, 291 sudah dilakukan verifikasi yang terdiri 254 fasilitas pendidikan, 6 rumah ibadah, 12 fasilitas kesehatan, 17 pasar dan 2 kantor. Dari 291 yang terverifikasi, 118 mengalami rusak berat, 106 rusak sedang, dan 67 rusak ringan.

“Dari jumlah tersebut, sudah dikerjakan sebanyak 56 fasilitas publik. Jumlah ini sementara karena masih terus dilakukan verifikasi,” ujar Basuki. 

Perbaikan rumah yang jumlahnya lebih besar ditargetkan selesai 6 bulan dengan pengerjaan oleh masyarakat secara gotong royong. Bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak berat sebesar Rp50 juta, Rp25 juta rumah rusak sedang, dan Rp10 juta rumah rusak ringan. Verifikasi dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang kemudian ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati sebagai dasar pemberian bantuan.

“Dengan dikerjakan sendiri, masyarakat diajak bekerja, sehingga NTB bisa bangkit. Pemerintah memberikan bantuan dana bukan ganti rugi. Melalui bantuan dana tersebut, rumah yang dibangun harus lebih baik dan tahan gempa karena NTB merupakan daerah rawan gempa,” ujarnya. 

Pembangunan rumah tahan gempa dilakukan oleh masyarakat yang dibantu tenaga pendamping yang berasal dari 400 insinyur muda CPNS PUPR, mahasiswa, Tim Balitbang PUPR, dan relawan.

“Sudah 20 Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang dibangun sebagai rumah contoh dan sarana mengajar kepada masyarakat. Risha yang dibangun diperuntukan untuk pos polisi, masjid, kantor yang lokasinya tersebar. Warga yang sudah dilatih sampai saat ini berjumlah 1.200 orang,” jelas Basuki. 

Rumah tahan gempa yang dibangun, kata Basuki, tidak harus Risha, terbuka untuk model rumah tahan gempa lain yang akan dilakukan verifikasi kualitasnya oleh Kementerian PUPR. 

Selain Risha, Kementerian PUPR mengembangkan Rumah Instan Kayu (Rika) dan Rumah Unggul Sistem Panel Instan (Ruspin) yang sudah teruji kekuatannya. Di Pulau Lombok sendiri sudah pernah dibangun Risha yang digunakan sebagai Balai Desa Akar-Akar di Bayan, Lombok Utara. Kondisinya saat ini tidak mengalami kerusakan, meski berada tidak jauh dari pusat gempa. 

Diketahui, data sementara jumlah rumah rusak sebanyak 125.741, 32.717 sudah terverifikasi dengan rincian 11.392 rusak ringan, 3.556 unit rusak sedang, dan 17.769 unit rusak berat.

Basuki mengatakan, untuk anggaran yang dikeluarkan pemerintah pada masa tanggap darurat sebesar Rp1,9 triliun, di mana Rp170 miliar dari anggaran Kementerian PUPR yang digunakan untuk pembuatan sumur bor, penyediaan sarana dan prasarana air bersih, dan sanitasi. Untuk kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga akhir 2019, Kementerian PUPR mengajukan usulan Rp529 miliar kepada BNPB. 

“Mekanisme sesuai Inpres Kementerian PUPR tidak boleh menganggarkan sendiri tetapi melalui anggaran BNPB,” kata Menteri Basuki.

WE Online, Jakarta –

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengunjungi lokasi pelatihan 400 insinyur muda CPNS PUPR di Kantor Dinas PU Nusa Tenggara Barat, Mataram, Sabtu (1/9/18). Pelatihan yang diberikan mengenai rumah tahan gempa Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) mulai dari konsep pembangunan, penulangan panel-panel, pencetakan, hingga pembangunannya.

Dalam pelatihan dilakukan selama dua hari (Sabtu-Minggu), Basuki memberikan wejangan kepada para CPNS 2017 yang disebar ke berbagai wilayah di NTB sebagai pendamping masyarakat membangun rumah tahan gempa pada Senin (3/9/2018). 

“Dengan menggunakan simbol PUPR Anda akan dianggap paling ahli. Jangan ragu-ragu melaksanakan tugas karena Anda sebagai pendamping masyarakat harus lebih tahu dari yang didampinginya. Setelah satu bulan bertugas nantinya Anda akan menjadi ahli Risha. Ini akan menjadi pengalaman berharga yang akan membentuk karakter Anda,” kata Menteri Basuki. 

Para CPNS akan ditugaskan di Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Mataram dan wilayah lain yang terdampak di NTB.

“Satu bangunan Risha tidak boleh lebih dari dua orang dari CPNS PUPR yang mendampingi. Lainnya bertugas dalam membantu bangunan lain. Saya yakin Anda bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya,” tegas Basuki. 

Menutup sambutannya, Basuki memompa semangat para insinyur muda dengan meneriakan “Siapa Kita?” yang langsung dijawab dengan teriakan “PUPR” oleh para insinyur muda PUPR.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diketahui turut andil dalam kesuksesan penyelenggaraan Asian Games 2018 pada 18 Agustus-2 September 2018 di Jakarta, Palembang, dan Jawa Barat.

Menurut Menteri Basuki, dari 79 venue dan non-venue pertandingan Asian Games, sebanyak 33 venue dikerjakan oleh Kementerian PUPR, 27 venue oleh Pemerintah Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan, serta 19 oleh Inasgoc. Kementerian PUPR juga ditugasi membangun 14 sarana pendukung, seperti Wisma Atlet Kemayoran dan Jakabaring, serta penataan kompleks Gelora Bung Karno (GBK). 

“Saya bersyukur dengan waktu persiapan yang terbatas, kami mampu menyelesaikan seluruh infrastruktur Asian Games 2018 tepat waktu dan tepat mutu. Ini kerja keras tim Kementerian PUPR di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, serta Sekretariat Jenderal yang mendukung teknis administrasi,” kata Basuki dalam rilis yang diterima redaksi Warta Ekonomi, Selasa (4/9/2018).

Tantangan lain, khusus di kawasan GBK, dari 16 venue yang dibangun, 6 di antaranya adalah bangunan gedung cagar budaya, sehingga renovasi harus mematuhi ketentuan, seperti tidak mengubah struktur dan arsitektur bangunan. Renovasi venue di kompleks GBK juga terikat aturan koefisien dasar bangunan yang harus memperhatikan fungsi kawasan GBK sebagai ruang terbuka hijau. Saat ini 80% dari luas kompleks GBK adalah ruang terbuka hijau yang menjadi paru-paru kota Jakarta.

Di sisi lain, renovasi arena harus memenuhi ketentuan federasi cabang olahraga di tingkat internasional. Beberapa mendapat pengakuan sebagai salah satu venue terbaik di Asia. Pernyataan itu datang dari sejumlah perwakilan federasi cabang di Asia, seperti pada arena akuatik, dayung, hoki, dan jetski yang dinilai sebagai yang terbaik. Tata cahaya Stadion GBK saat ini merupakan salah satu yang terbaik di Asia. 

Dalam melakukan renovasi dan penataan kawasan di GBK, Kementerian PUPR mengakomodasi kepentingan pemeliharaan jangka panjang. Oleh karena itu, arena dirancang multifungsi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pemasukan dari kegiatan di luar ajang olahraga sebagai biaya pemeliharaan. 

Dengan anggaran Rp7,4 triliun dari Kementerian PUPR dan melibatkan sekitar 6.000 pekerja, Indonesia kini memiliki berbagai arena yang diakui sebagai yang terbaik di Asia. Tidak kalah penting adalah kontribusi dari sejumlah perancang yang tergabung dalam Ikatan Arsitek Indonesia dan BUMN Karya. 

“Alhamdulillah apa yang kami persiapkan bisa dipakai dan semua merasa oke. Semoga ini semua bisa menjadi kebanggaan Indonesia dan legasi untuk anak cucu kita,” katanya.

WE Online, Jakarta –

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sebagai Official Prestige Telco Partner turut bangga dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Asian Games 2018 dengan menghadirkan infrastruktur dan layanan ICT.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Dian Rachmawan, mengatakan pihaknya bersyukur dapat mendukung suksesnya penyelenggaraan Asian Games 2018 melalui penyediaan infrastruktur dan layanan ICT yang digunakan oleh semua pihak yang terlibat.

“Sebagai flag carrier, TelkomGroup memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama Indonesia di mata dunia internasional. Oleh sebab itu, suatu kebanggaan bagi kami telah mampu memberikan kualitas layanan terbaik di perhelatan akbar tersebut,” jelas Dian Rachmawan di Jakarta, Selasa (04/09/2018).

Lanjut Dian, selama Asian Games berlangsung jaringan Telkom Group tetap aman dan sukses mendukung penyelenggaraan Asian Games, melalui penyediaan konektivitas termasuk kelancaran berkomunikasi dan penyediaan layanan data.

“Bagi kami kenyamanan dalam berkomunikasi di momen-momen spesial seperti Asian Games amat penting. Sejak awal tim kami telah melakukan persiapan yang matang, agar kualitas terbaik dalam berkomunikasi tetap terjaga dan dapat dinikmati semua pihak yang berkepentingan,” pungkasnya.

Sebelumnya untuk menyukseskan Asian Games 2018 Telkom telah melakukan sejumlah peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan pada 94 venue pertandingan di Jakarta dan Palembang, termasuk  di lokasi keramaian utama  tempat publik berkumpul atau PoI (Point of Interest), yakni di kompleks Gelora Bung Karno dan Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Saat berlangsungnya Asian Games, Telkom sukses menyiarkan tidak kurang 766 live event yang didukung oleh 10 Satelite News Gathering di area broadcast center baik di Jakarta maupun Palembang, menyediakan broadcast media access gateway melalui jaringan fiber optic untuk kebutuhan televisi lokal dan internasional.

Selain itu, selama penyelenggaraan Asian Games tercatat trafik data & internet meningkat hingga 10Gbps dari trafik normal. Sementara total pemakaian wifi Asian Games 2018 mencapai 92,56TB.

WE Online, Jakarta –

Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) membangun musala menggunakan konstruksi rumah tahan gempa teknologi, Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Proses pembangunan ini didampingi insinyur muda CPNS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RAkyat (PUPR) yang dibantu mahasiswa dan relawan. 

Seorang warga asli Desa Pengempal Indah, Karang Anyar, Sandubaya, Mataram, Mariani mengatakan tertarik menggunakan konstruksi Risha. Dia semakin tertarik setelah menghibahkan tanah untuk pembangunan musala dan menyaksikan langsung proses pembangunan.

“Dengan dibangunnya bangunan contoh berupa musala menggunakan konstruksi tahan gempa seperti ini, saya bersama warga lain setuju dengan konsep bangunan Risha, dan insya Allah ingin juga membangun ketika dana bantuan dari pemerintah kami terima,” kata Mariani dalam rilis yang diterima redaksi Warta Ekonomi, Rabu (5/9/2018).

Mariani menambahkan, bangunan Risha memiliki kelebihan struktur yang padat, sederhana, dan proses pembangunannya cepat, sehingga tidak membutuhkan banyak biaya.

Arifin, warga lain, mengatakan bahwa kehadiran Risha membantu percepatan pembangunan kembali rumah-rumah yang telah roboh karena gempa. Arifin yang juga terlibat dalam pembangunan musala dengan konstruksi Risha menilai konstruksinya sangat mudah diterapkan.

“Kalau masalah pembangunan tidak terlalu susah karena pakai baut saja. Kemarin, kami diajari sebentar oleh tim Rekompak dan langsung paham,” katanya.

Membangun dengan konstruksi Risha, kata Arifin, memakan waktu lebih sedikit daripada konstruksi biasa. Menurutnya jika menggunakan konstruksi biasa, satu rumah baru bisa selesai dalam waktu 1,5 bulan. Sementara dengan Risha, musala saja bisa dibangun dalam waktu seminggu.

Dia berencana membangun kembali rumahnya dengan konstruksi Risha. Menurut Arifin, banyak warga lain yang juga tertarik menggunakan konstruksi Risha. Nantinya, warga bergotong royong membangun rumah. Insinyur muda dari PUPR akan mendampingi warga saat proses pembangunan.

“Kami buat 10 orang untuk membangun rumah Risha. Saling bantu. Saya juga bantu tetangga lain,” kata Arifin. 

Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah ditargetkan bisa rampung dalam waktu enam bulan, sehingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat cepat pulih.  

Guna merealisasikan target tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB untuk membuka depo bahan bangunan di tingkat kecamatan/desa untuk memberi kemudahan dan akses kepada masyarakat yang membutuhkan material konstruksi, seperti semen, besi, dan pasir. Depo bahan bangunan diharapkan menjamin ketersediaan stok dalam jumlah cukup dan harga terjangkau.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan merehabilitasi sekitar 3 juta hektare pada 2015-2019 melalui tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) irigasi yang akan berfungsi melayani luas lahan pertanian total 67.388 hektare.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan bendungan akan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya atau disebut irigasi premium.

“Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata, di mana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” jelas dia dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi Warta Ekonomi, Rabu (5/9/2018).

Dari tujuh PSN, satu irigasi telah selesai, yakni pembangunan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Umpu Sistem di Lampung. Jaringan irigasi ini dibangun sejak 2013 dengan luas areal pelayanan 7.500 hektare dan saluran suplesi sepanjang 6 km. 

Enam PSN lain saat ini tengah dikerjakan dan dalam tahap penyelesaian. Keenam PSN itu terdiri dari pembangunan jaringan irigasi DI Jamboe Aye Kanan di Aceh Utara dan Timur, Aceh; DI Lematang di Pagaralam, Sumatera Selatan; DI Leuwigoong di Garut, Jawa Barat; DI Lhok Guci di Aceh Barat, Aceh; Rehabilitasi jaringan irigasi DI Gumbasa di Sigi dan Palu, Sulawesi Tengah; dan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi DI Baliase di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Tiga dari enam PSN Daerah Irigasi tersebut ditargetkan selesai pada 2018, yakni DI Jambo Aye Kanan, DI Aceh dan DI Leuwigoong. Pembangunan jaringan irigasi DI Jambo Aye Kanan yang akan mengairi area seluas 3.028 hektare dengan progres sekitar 55,5% dan biaya pembangunan sebesar Rp225,143 miliar. 

Sedangkan pembangunan jaringan irigasi DI Lematang akan mengairi areal pertanian seluas 3.000 hektare dengan progres 68,81% yang dikembangkan dan biaya sebesar Rp273,167 miliar. Ketiga, pembangunan jaringan irigasi DI Leuwigoong akan mengairi areal seluas 5.313 hektare, di mana progres sudah 98,05% dengan anggaran Rp143,315 miliar.

3 PSN lain, yakni DI Lhok Guci, DI Gumbasa, ditargetkan selesai 2019. Pembangunan jaringan irigasi DI Lhok Guci akan mengairi area seluas 18.542 hektare dengan progres 51,61% dan biaya pembangunan Rp 556 miliar. 

Kemudian rehabilitasi jaringan irigasi DI Gumbasa akan mengairi area seluas 8.180,65 hektare dengan progres 51,10% yang dibangun dengan biaya Rp153,23 miliar.

Terakhir pembangunan bendung dan jaringan irigasi DI Baliase yang merupakan terbesar dari keenam PSN tersebut karena akan mengairi areal seluas 21.825 hektare. Progresnya mencapai 38,28% dengan anggaran Rp1,37 triliun.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur bisa tersambung fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat, dan perkerasan tanah.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Refly Ruddy Tangkere menyampaikan, jalan paralel perbatasan di Kaltara sepanjang 824 km dan Kaltim sepanjang 244 km.

“Dari panjang 1.068 kilometer jalan perbatasan Kaltim dan Kaltara, saat ini masih 185 km yang belum tembus, yakni 126 kilometer di Kaltara dan 59 kilometer di Kaltim,” kata Refly dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi Warta Ekonomi, Kamis (6/9/2018).

Menurutnya, pembangunan jalan perbatasan juga memperhatikan kemampuan dana pemerintah. Oleh karenanya, konstruksi jalan perbatasan beraspal diprioritaskan pada ruas jalan yang melintasi pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial, seperti permukiman, sekolah, pasar, dan puskesmas.

Refly mengatakan, pembangunan jalan perbatasan ini banyak kendala yang dihadapi di lapangan, misalnya kondisi teknis medan yang dinilai cukup berat.

“Ini sama seperti di Trans Papua. Topografinya berbukit-bukit, terutama di perbatasan Kaltim dan Kaltara, sehingga mempengaruhi waktu pengerjaan dan biaya konstruksi,” jelas Refly.

Adapun faktor nonteknis, yakni kultur budaya masyarakat perbatasan menjadi tantangan tersendiri, ditambah dengan cuaca yang cenderung ekstrem pada beberapa bulan terakhir. 

Pembangunan jalan paralel perbatasan Kaltim dan Kaltara dimulai sejak 2015 dengan melibatkan Zeni TNI-AD untuk pembukaan lahan. Pada 2018, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran total sebesar Rp839,4 miliar untuk pembangunan dua jalan paralel perbatasan tersebut. 

Pada 2018, BPJN Wilayah XII-Balikpapan, Ditjen Bina Marga dan Zeni TNI AD melakukan penandatanganan enam paket pekerjaan pembangunan jalan perbatasan di Kaltim dan Kaltara dengan panjang 132 km senilai Rp330,72 miliar.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan tambahan 26 pembangunan infrastruktur yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) bisa dirampungkan pada akhir 2018.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, Kementerian PUPR akan fokus pada penyelesaian proyek infrastruktur. Tidak ada kegiatan pembangunan baru pada 2019 yang menggunakan anggaran multiyear, kecuali pembangunan bendungan dan irigasi.

“Kami harapkan tidak ada proyek yang mangkrak di tengah jalan, termasuk PSN. Seluruhnya terus dilanjutkan sesuai perencanaan dan bisa selesai melebihi tahun 2019,” tegas Basuki dalam rilis yang diterima redaksi Warta Ekonomi, Kamis (6/9/2018).

Setelah 26 PSN yang terdiri dari 8 bendungan, 3 jaringan irigasi, 12 jalan tol, dan 3 perumahan selesai, akan dilanjutkan dengan 53 PSN yang ditarget rampung pada tahun mendatang. Rinciannya, 12 bendungan, 3 irigasi, 29 jalan tol, 4 jalan nasional, dan 1 sistem penyediaan air minum dan sanitasi. Sisanya akan selesai setelah 2019.

Adapun seluruh proyek dalam daftar PSN bidang PUPR yang telah selesai, di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Nanga Badau dan Wini, Daerah Irigasi Umpu Sistem, ruas tol Soreang-Pasir Koja (11 km), Mojokerto-Surabaya (36,3 km), dan Akses Tanjung Priok (16,7 km). 

Dari 137 PSN infrastruktur PUPR, 2 proyek bendungan sudah selesai dan diresmikan pada 2018, yakni Bendungan Raknamo di NTT dan Tanju di NTB. Dua ruas tol juga sudah rampung dan diresmikan tahun 2018, yakni tol Kertosono-Mojokerto (40,5 km) dan Tol Pejagan-Pemalang (43 km).

WE Online, Jakarta –

Setelah berakhirnya perhelatan Asian Games 2018,  PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta kembali melanjutkan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan di koridor Jalan Sudirman.

Menurut Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar, pekerjaan itu di antaranya pembangunan pintu masuk (entrance), Cooling Tower, dan Ventilation Tower stasiun bawah tanah MRT Jakarta, serta trotoar.

“Pekerjaan ini akan berlangsung mulai 5 September hingga Maret 2019. Rencana pekerjaan ini telah dikoordinasikan dan disetujui oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/9/2018).

Lebih lanjut dijelaskan William, pekerjaan itu berlangsung di empat stasiun, yakni Stasiun Senayan, Stasiun Istora, Stasiun Bendungan Hilir, dan Stasiun Setiabudi. Karena di sisi Barat Stasiun Senayan atau depan Ratu Plaza masih ada area pekerjaan konstruksi, PT MRT akan menyediakan jalur sementara khusus pejalan kaki di antara Ratu Plaza dan area konstruksi. Sementara di sisi Timur, pejalan kaki dapat menggunakan trotoar yang telah dibangun.

“Untuk lajur jalan kendaraan tidak berkurang, yakni empat lajur kendaraan bermotor dan satu lajur Busway Transjakarta,” tambahnya.

Di sisi Barat Stasiun Istora (depan kompleks Stadion Gelora Bung Karno), pejalan kaki dapat menggunakan trotoar yang telah tersedia. Begitu pula di sisi Timur atau depan Gedung Bursa Efek Jakarta masih ada pekerjaan konstruksi, sehingga akan disediakan jalur sementara khusus pejalan kaki di depan gedung tersebut.

Di sisi Barat Stasiun Bendungan Hilir atau depan Wisma Sudirman dan Intiland, pejalan kaki dapat menggunakan trotoar yang telah dibangun. Di sisi Timur  atau depan Gedung Sampoerna Strategic disediakan jalur sementara khusus pejalan kaki.

“Sedangkan di depan Gedung World Trade Center, pejalan kaki dapat menggunakan trotoar yang telah kami bangun,” ucapnya.

Di sisi Barat Stasiun Setiabudi atau tepatnya depan Mid Plaza dan Wisma Nugraha Santana akan disediakan jalur sementara khusus pejalan kaki. Sementara di sisi Timur  atau depan Gedung Chaze Plaza, Prudential Tower, dan Indofood Tower, pejalan kaki dapat menggunakan trotoar yang tersedia.

“Untuk meminimalisir dampak dari pekerjaan ini, kami telah berkoordinasi intensif dengan instansi terkait saat penerapan rekayasa lalu lintas di koridor Jalan Sudirman,” pungkasnya.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen memaksimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengerjaan 137 Proyek Strategis Nasional (PSN) berkisar 87%-90%.

Dirjen Cipta Karya Danis H Sumadilaga mengklaim bahwa dalam proyek-proyek yang dikerjakan Kementerian PUPR, sedikit menggunakan material dari luar negeri.

“Penggunaan material impor di Kementerian PUPR, seperti proyek bendungan, jalan, perumahan, dan sebagainya hanya sekitar 10-13%,” kata dia dalam rilis yang diterima redaksi Warta Ekonomi, Kamis (6/9/2018).

Untuk sektor perumahan, tambah Danis, akselerasi Program Satu Juta Rumah akan terus dilakukan dikarenakan sebagian material yang digunakan adalah semen dan pasir yang hampir 100% TKDN.

“Semen sebagai bahan dasar bisa dikembangkan sebagai beton pracetak untuk pembangunan rumah tapak maupun rumah susun, sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dengan harga yang kompetitif,” jelasnya.

Menurut Danis, penggunaan produksi dalam negeri dilakukan Kementerian PUPR pada proyek pembangunan 150 jembatan gantung yang menggunakan material baja. Pada 2016-2017 dilakukan pengadaan sebanyak 58 unit excavator produksi PT Pindad yang dikenal sebagai BUMN produsen peralatan pertahanan dan keamanan. 

“Sejumlah upaya juga dilakukan untuk lebih meningkatkan TKDN, sehingga mengurangi ketergantungan impor di bidang jasa konstruksi melalui sosialisasi kebijakan TKDN, khususnya tata cara penerapan perhitungan dan pengawasan TKDN jasa konstruksi, penetapan batas minimal TKDN infrastruktur PUPR, dan pengadaan barang dan jasa yang mewajibkan TKDN tinggi dalam penawaran penyedia barang dan jasa,” katanya..