ska ahli teknik lingkungan

WE Online, Bengkulu –

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 30 paket proyek jalan di bawah pengeloalan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bengkulu masih dalam tahap pengerjaan dengan realisasi pengerjaan 15-35 persen

“Sudah lebih 30 paket dalam tahap pengerjaan, dari 48 paket proyek jalan yang ada tahun ini,” kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Mulyani di Bengkulu, Selasa. Ia mengatakan dari 48 paket proyek tersebut, sebanyak 18 paket masih dalam proses lelang untuk menentukan pemenang lelang proyek

Sementara 30 paket yang sudah dikerjakan menurut Mulyani ditargetkan tuntas pada Desember 2018. Ia mengatakan puluhan paket proyek jalan tersebut tersebar di 10 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Beberapa proyek yang sudah berjalan antara lain terdapat di Kabupaten Mukomuko, Rejang Lebong, Kepahiang, Kaur, Bengkulu Selatan Bengkulu Utara, Seluma dan Bengkulu Tengah

Sementara Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi meminta pemerintah daerah mengawal proses pengerjaan jalan tersebut sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. “Seperti jalan provinsi dari Tugu Hiu menuju Simpang Keroya di Bengkulu Tengah itu kondisinya masih buruk,” kata dia

Politisi Gerindra ini berharap dinas Pekerjaan Umum dapat menurunkan tim ke lokasi proyek mengawasi pengerjaan jalan tersebut.

WE Online, Jakarta –

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menggelar kegiatan Market Sounding proyek kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha Rumah Sakit Kanker Dharmais. Market sounding ini dihadiri 200 peserta dari calon investor, perbankan dan konsultan dari dalam dan luar negeri.

Direktur PT PII Armand Hermawan berharap para investor menyatakan minatnya sehingga bisa berpartisipasi dalam tahap prakualifikasi lelang pekan depan.

“Sekarang kami menjaring masukan dari calon investor tentang proyek ini. Isu apa saja yang menjadi perhatian mereka. Dalam proyek KPBU memang semuanya harus transparan dan fair sehingga perjanjian kerjasama yang dibuat menguntungkan kedua belah pihak,” ungkap Armand Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) Proyek KPBU Rumah Sakit Kanker RS Dharmais, di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Dia mengungkapkan kepada para investor juga sudah disampaikan dukungan pemerintah agar proyek ini terealisasi. Proyek ini menggunakan skema KPBU ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP). Dengan begitu investor memiliki kepastian dalam pengembalian modal yang ditanam dengan keuntungan yang wajar. Pemerintah pun diuntungkan karena investor tidak akan lari lantaran seluruh investasi baru kembali diakhir kontrak yakni selama 20 tahun.

Penjaminan pemerintah pun diberikan melalui  PT PII. Penjaminan pemerintah ini memberikan alokasi risiko yang adil dan transparan bagi pemerintah dan badan usaha. Semua risiko yang bersumber dari pemerintah seperti penyediaan lahan dan risiko politik dijamin PT PII. Sedangkan untuk risiko bisnis menjadi tanggung jawab badan usaha. Risiko yang dijamin mulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi sampai operasi.

“Sederhananya, risiko yang diluar jangkauan badan usaha diberikan penjaminan seperti jika ada terminasi ditengah masa konsensi,” jelasnya.

Penjaminan pemerintah memberikan keleluasaan bagi investor untuk mendapatkan pinjaman. Karena, jangka waktu kontrak kerja sama menjadi lebih panjang. Ini tentunya menurunkan biaya pendanaan dan biaya proyek. Sehingga, infrastruktur itu bisa dinikmati masyarakat dengan biaya yang terjangkau.

“Kami targetkan tahapan lelang bisa selesai Januari 2019 sehingga bisa dimulai transaksi dan proses,” ujarnya.

Armand mengungkap, calon investor yang datang diantaranya PT PP, PT WIKA, Brainlab, PTSI, Mercurius Healt, Mayapada, Gobel, Bandana Securitas, Mandiri Securitas, Fujistu Indonesia dan Zeiss.

Direktur RSK Dharmais Abdul Kadir mengatakan alasan dilakukannya KPBU karena keterbatasan anggaran untuk membangun gedung rumah sakit baru dan pengadaan serta mengoperasikan peralatan medis kanker terbaru. Kementerian Kesehatan juga berkomitmen untuk meningkatkan penanganan kanker yang saat ini mnerupakan isu kesehatan nasional. Kemudian, saat ini RSK Dharmais telah beroperasi di atas kapasitas. Dengan fasilitas yang ada hanya bisa melayani 225 pasien perhari sedangkan permintaan penanganan mencapai lebih dari 300 pasien perhari.

Dia menjelaskan KPBU meliputi pembangunan gedung rumah sakit dan pengadaan dua unit alat Proton Beam Therapy. Total investasi yang dibutuhkan yakni sekitar US$160 juta.

“Kami mengharapkan para peserta lelang menawarkan desain arsitektur bangunan rumah sakit yang unik dan terbaru yang setara dengan RS bertaraf internasional. Secara fungsional, bangunan rumah sakit diharapkan dapat menjawab kebutuhan permintaan perawatan kesehatan yang mengikuti standar layanan perawatan kesehatan internasional,” tuturnya.

Pengadaan Proton Beam Therapy bertujuan untuk menjawab kebutuhan pengobatan kanker saat ini dan kedepan. PBT merupakan fasilitas perawatan kanker terbaru yang lebih tepat dan efektif. Efek samping minimal terhadap jaringan sel dan organ sehat. Selain itu umur aset PBT bsia mencapai 30 tahun.

“Sampai saat ini beoum ada PBT yang telah beroperasi di Asia Tenggara. Namun, Chakri Sirindrom, Bangkok dan National Cancer Center, Singapura telah memulai proses pengadaan/instalasi PBT,” pungkasnya.

Menurutnya, dengan kehadiran PBT bisa menghemat devisa negara. Karena setiap tahunnya jumlah pasien Indonesia yang menjalani perawatan medis di luar negeri meningkat hampir tiga kali lipat dalam rentang waktu 10 tahun. Padahal biaya pengobatan di luar negeri terus meningkat. Jika RSK Dharmais bisa menarik pasien Indonesia maka devisa yang dihemat mencapai Rp27 triliun.

WE Online, Jakarta –

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya, PT Waskita Karya (Pesero) Tbk selaku kontraktor proyek Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan, telah menerima pembayaran tahap keempat dengan nilai Rp3,9 triliun.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya perseroan telah menerima tiga tahap pembayaran dengan total Rp1,9 triliun pada 2017. Proyek milik Kementerian Perhubungan ini dikerjakan oleh Waskita dengan nilai kontrak Rp10,9 triliun.

“Tentunya ini akan sangat membantu kinerja kas operasional Waskita saat ini. Pembayaran ini termasuk ke dalam target Rp20 triliun kas masuk yang kami harapkan akan diterima di sepanjang 2018,” ujar Director of Finance and Strategy Waskita Karya, Haris Gunawan dalam keterangannya, Kamis (27/9/2018).

Haris melanjutkan, terkait sisa pembayaran tahap selanjutnya, akan dibayarkan melalui dana APBN 2019. Dan saat ini, Waskita sedang mengupayakan untuk melakukan factoring atas sisa pembayaran tersebut.

Proyek LRT Sumatera Selatan ini dibangun untuk dapat memberikan alternatif sarana transportasi umum di Palembang dan sudah beroperasi sejak perhelatan Asian Games 2018 lalu.

Proyek ini membentang dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin sampai dengan kompleks Olahraga Jakabaring sepanjang 23,40 kilometer dan melintasi Sungai Musi dengan bentang sungai 435 meter. Di sepanjang jalur LRT terdapat 13 stasiun, 9 gardu listrik, dan 1 (satu) Depo.

WE Online, Jakarta –

PT Hutama Karya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero) berkolaborasi membangun gedung dan fasilitas baru untuk kawasan Universitas Jember (Unej).

Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero), Sugeng Rochadi menyatakan bahwa penambahan beberapa fasilitas di PTN favorit di Jember tersebut merupakan bagian dari proyek pemerintah untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan di Indonesia.

“Dengan ditambahkannya beberapa fasilitas baru di Unej, terutama laboratorium terpadu akan membantu mahasiswa dan para dosen atau pun profesor di sini dalam melakukan penelitian dan menghasilkan riset-riset terbaru,” jelas Sugeng dalam keterangan, Jum’at (28/9/2018).

Dalam proyek senilai 307 miliar ini, Hutama Karya bersama dengan Nindya Karya rencananya akan membangun gedung baru dan beberapa fasilitas tambahan di dalamnya.

“Jadi dalam pekerjaan ini, kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan Integrated Laboratories yang terdiri dari Laboratorium Terpadu Teknologi Bioteknologi, Ilmu Kesehatan, Teknologi Pangan, hingga Laboratorium Terpadu Ilmu Sains dan Komunikasi,” lanjut Sugeng.

Tak membangun laboratorium saja, namun para kontraktor juga ditugaskan membangun auditorium yang akan menjadi sarana bagi civitas akademika di lingkungan Unej untuk melakukan berbagai kegiatan penunjang.

“Untuk fasilitas penunjang, kami akan membangun sarana dan prasarana terbaru yang tergabung menjadi satu ke dalam Agrotechnopark Complex, di mana terdiri atas Training Center, Dormitory, Biofertilizer, Product Storage, hingga Limited Field,” imbuhnya.

Pada Kamis (27/9/2018), proyek dengan nama The Construction of Integrated Laboratories, Agrotechnopark Complex, and Auditorium of the University of Jember telah dilakukan prosesi pemancangan pertama (groundbreaking) dihadiri langsung oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Natsir dan disaksikan langsung oleh Kepala Divisi Gedung HK Purnomo, Rektor Universitas Jember Moh Hasan, dan Muspida Jember.

“Setelah dilakukan proses groundbreaking ini, HK akan segera bergerak melakukan proses pekerjaan, sehingga targetnya, salah satu mega proyek ini, dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan, maksimal pada 2020,” pungkas Kepala Divisi Gedung HK Purnomo di sela-sela pelaksanaan groundbreaking.

WE Online, Bekasi –

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menargetkan empat pembangunan infrastruktur seperti Pelebaran Jalan Raya Kalimalang, fly over tegal gede, pembuatan drainase, dan trotoar akan selesai pada akhir tahun 2018. “Ini sudah menjadi target utama dimana pengerjaan memang tidak dilakukan secara bersamaan, tetapi pembangunan tersebut sudah lama mangkrak tanpa adanya kejelasan, dan saat ini baru akan terselesaikan,” kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamalludin di Cikarang, Jumat.

Menurut dia, pada pembangunan Jalan Kalimalang dari batas Kota Bekasi hingga Kabupaten Bekasi yang tadinya hanya dua menjadi empat jalur fungsional.

Kemudian untuk pembangunan drainase dan trotoar kemudian juga fly over tegal gede yang sedang berjalan dan saat ini gildernya sudah akan terpasang. Itu diperkirakan pada beberapa bulan kedepan akan terselesaikan. Namun dalam hal ini juga melakukan pembangunan trotoar dan drainase. Tentu itu akan dibangun juga pada ruas Jalan Raya Inspeksi Kalimalang.

Dan juga ruas Tegal Gede-Cibitung dan Cibitung-Tambun Selatan yang saat ini masih dalam proses pelebaran. Tetapi itu nantinya akan dilakukan pada posisi atas saluran drainase.

“Ini adalah salah satu program dimana penataan ruang harus berjalan sesuai rencana dan berharap selesai dengan batas waktu yang sudah ditentukan,” katanya.

Ia menambahkan pembangunan ini sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan regulasinya. Dan tidak menyalahi aturan.

“Luasan jalur yang sudah ditentukan buat pelebaran jalan, juga sudah menyosialisasikan agar keberadaan bangunan yang berdiri diatas jalan yang mau dilebarkan itu harus dimundurkan sepanjang 12 meter,” katanya.

Dalam pemberian sosialisasi tersebut sudah menjadi tahapan utama. Dan masyarakat juga sudah mengetahuinya, namun bila ada pertentangan maka akan menjadi satu bagian untuk yang lebih berwenang.

“Ini sudah ada aturan yang diatur juga dalam undang-undang jadi dalam pelaksanaannya tidak menyalahi aturan-aturannya,” katanya.

Lanjut Jamaludin menjelaskan pada pembangunan dan penataan ruang di Kabupaten Bekasi secara pendanaan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2018.

WE Online, Semarang –

Pengadaan lahan untuk proyek jalan tol Batang-Semarang baru mencapai sekitar 86 persen menyusul penambahan ruas jalan bebas hambatan sepanjang 75 km tersebut.

“Pengadaan lahan sudah mencapai 86 persen karena ada penambahan di sekitar lahan awal yang sudah dibebaskan,” kata Manajer Pengendalian Lahan PT Jasa Marga Semarang-Batang, Hadi Susanto di Semarang, Jumat.

Pengadaan lahan untuk ruas jalan 2-2, kata dia, sebenarnya sudah mencapai target. Namun, lanjut dia, ada rencana penambahan ruas menjadi 3-3.

Oleh karena itu, kata dia, terdapat penambahan pengadaan lahan untuk bagian samping ruas tol yang sudah dibebaskan.

Menurut dia, konstruksi ruas tol ini diperkirakan sudah bisa dioperasikan pada akhir 2018.

Sejumlah titik yang sebelumnya belum terbebas, kata dia, sudah selrsai dan dimulai konstruksinya.

Titik-titik yang sudah terselesaikan pembebasannya antara lain pemindahan Tempat Pemakaman Umum Plampisan serta Masjid Baitul Mustagfirin yang berada di tengah proyek tol.

Masjid Baitul Mustagfirin sendiri sudah mulai dibongkar dan aktivitas peribadahan di pindah ke masjid baru yang lokasinya tidak terlalu jauh.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima hibah aset program bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kepada pemerintah daerah. Aset yang dihibahkan berupa jalan lingkungan yang dibangun tahun anggaran 2015 – 2017 senilai Rp 131,38 miliar. Aset tersebut dihibahkan kepada 75 Bupati/Walikota yang berada di 167 lokasi perumahan umum dengan manfaat bagi 30.313 unit rumah.

Penyerahan aset tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah hibah dan berita acara antara Kementerian PUPR dalam hal ini Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dengan penerima hibah, yaitu walikota serta bupati di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Jumat (28/9/2018). Aset Barang Milik Negara (BMN) tersebut selanjutnya akan tercatat sebagai BMN penerima aset dan menjadi tanggung jawabnya dalam pengoperasian dan pemeliharaannya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan adanya bantuan PSU sebagai stimulan bagi pelaku pembangunan rumah untuk membangun rumah MBR dalam rangka pencapaian target program satu juta rumah.

“Program ini merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau layak huni dan berkualitas bagi MBR,” ujar Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi mengatakan pelaksanaan hibah aset dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 tahun 2018 dimana  disebutkan Penggunaan Barang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan Bantuan PSU wajib melakukan pengalihan PSU kepada Pemerintah Daerah atau instansi penerima bantuan melalui Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Khalawi berharap, dengan telah diserahkannya aset kepada Pemda maka selanjutnya pemeliharaannya akan menjadi tanggung jawab Pemda sehingga bisa terus bisa dimanfaatkan dengan baik.

Selain jalan lingkungan, komponen PSU lainnya sesuai Permen 03/2018, adalah tempat pengolahan sampah 3R dan jaringan air bersih. Rumah yang mendapat bantuan PSU adalah rumah yang memiliki harga jual untuk MBR dan diutamakan bagi yang menggunakan KPR Subsidi.

WE Online, Jakarta –

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menghadirkan beberapa fasilitas baru di dalam terminal guna menyambut 17.000 delegasi dari 189 negara yang hadir dalam pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, 8-14 Oktober 2018.

Dimana diketahui bandara yang berada di Provinsi Bali ini sebelumnya juga menyiapkan infrastruktur melalui perluasan apron serta pembangunan gedung VVIP dan gedung parkir.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Faik Fahmi, mengatakan, selain membangun dan mengembangan infrastruktur di sisi udara, Angkasa Pura I juga menambah beberapa fasilitas baru di dalam terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

“Hal ini selain untuk menjamin kelancaran arus kedatangan dan kepulangan delegasi event akbar pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018, juga sebagai upaya memberikan pelayanan prima dan menciptakan passenger experience di bandara,” jelas Faik Fahmi dalam keterangan resminya, Rabu (03/10/2018).

Beberapa fasilitas, Faik melanjutkan, antara lain x-ray smartlane, mesin autogate keimigrasian, orientation zone, dan airport operation control center (AOCC).

“X-ray smartlane yang berada pada area screening check point akan mempercepat proses pemeriksaan barang calon penumpang. Untuk autogate keimigrasian, disediakan mesin autogate sebagai fasilitas mandiri untuk men-scanning paspor calon penumpang,” tambah Faik.

Seperti diketahui, saat ini tersedia 6 unit mesin autogate di terminal kedatangan internasional dan 10 unit di terminal keberangkatan internasional.

“Adanya 16 unit mesin autogate keimigrasian ini akan mempercepat proses pemeriksaan imigrasi. Total waktu yang dibutuhkan penumpang saat menggunakan mesin autogate ini hanya 30 detik, sebuah waktu yang relatif singkat untuk melewati melalui proses imigrasi. Ini tentunya akan meningkatkan kenyamanan penumpang,” kata Faik Fahmi.

Fasilitas baru lainnya adalah orientation zone. Memiliki desain yang elegan dan inovatif, area ini dirancang sebagai area yang atraktif yang dapat berfungsi sebagai penghilang stres bagi penumpang. Orientation zone ini diperuntukkan bagi penumpang yang baru saja melewati proses pemeriksaan yang cukup intens pada area check-in dan pemeriksaan imigrasi.

“karena orientation zone ini dibangun untuk mengakomodir penumpang yang akan menuju pintu keberangkatan, di area ini dilengkapi juga dengan berbagai berbagai informasi berkaitan dengan jadwal penerbangan maupun arah menuju pintu keberangkatan,” ujarnya.

Seperti FIDS (Flight Information Display System), world clock, dan airport directory, serta walking distance yang bermanfaat untuk memperkirakan waktu dan jarak yang dibutuhkan calon penumpang mencapai pintu keberangkatan, area komersial, fasilitas di bandara, dan lokasi lainnya yang ada dalam terminal keberangkatan internasional.

Fasilitas baru lainnya lagi adalah airport operation control center (AOCC). AOCC ini bukan merupakan fasilitas yang terkait langsung dengan calon penumpang, melainkan fasilitas bagi stakeholder bandara. AOCC merupakan pusat kendali untuk mengawasi aktivitas operasional di sisi udara dan sisi darat serta seluruh aktivitas kedatangan dan keberangkatan di bandara.

“AOCC melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bandara dengan mengintegrasikan sistem yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Integrasi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam implementasi AOCC ini sehingga pewujudan pelayanan yang mengutamakan keselamatan dan keamanan dapat lebih efektif dan efisien,” imbuh Faik Fahmi.

Fasilitas-fasilitas baru di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali tersebut sudah dioperasikan sejak akhir September 2018 lalu.

“Diharapkan dengan adanya fasilitas-fasilitas baru tersebut dapat memperlancar dan menambah kenyamanan proses kedatangan dan kepulangan para delegasi pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018,” ucap Faik Fahmi.

WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) selaku pembina jasa konstruksi nasional terus mendorong kontraktor dan kosultan Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sehingga memiliki daya saing dalam kompetisi global.

Menteri Pupera, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa untuk teknis pekerjaan, kualitas pekerjaan kontraktor Indonesia tidak perlu diragukan.

“Kontraktor Indonesia juga harus bisa menjaga kredibilitas bangsa Indonesia untuk dapat merebut kesempatan yang lebih besar ke depan,” ujar Menteri Basuki saat meninjau proyek pembangunan apartemen dan jalan raya di Aljazair yang dilakukan oleh PT WIKA beberapa waktu lalu.

Untuk dapat mencapai harapan tersebut, kesiapan rantai pasok sangat penting dalam penyelenggaraan konstruksi. Terdapat empat elemen rantai pasok yang penting, yakni pemetaan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), sumber daya manusia (SDM), material, dan peralatan.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mewakili Menteri Basuki untuk membuka acara Seminar yang diselenggarakan Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) 2018 yang mengusung tema “Pembangunan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Nasional” di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (02/10/2018).

Seminar menghadirkan narasumber Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, Direktur Program KPPIP Rainier Heryanto, dan Wakil Ketua Kadin Arif Budimanto.

Hal pertama yang menjadi fokus adalah pemetaan jumlah BUJK. Saat ini, ada 126.000 BUJK yang ada di Indonesia dengan komposisi kontraktor kecil sebanyak 85%, menengah 14%, dan besar 1%.

“Dari komposisi tersebut, kesenjangan antara jumlah BUJK kecil dan menengah dengan BUJK besar masih besar. Hal ini perlu kita perkecil ke depannya dan tentu saja kita kaitkan dengan pekerjaan apa yang akan dilakukan,” kata Syarif.

Selain itu, masih sedikit kontraktor spesialis dan BUJK asing juga menjadi tantangan BUJK. Saat ini, kontraktor spesialis hanya berjumlah 5.900 dari keseluruhan jumlah BUJK.

“Tantangan kita ke depan adalah bagaimana menghadirkan kontraktor spesialis karena semua pekerjaan yang umum ini kecenderungannya pasti membutuhkan yang spesialis,” tambah Syarif.

Sementara itu, dari 636 BUJK asing yang ada di Indonesia hanya sekitar 196 yang aktif. Sisanya, sebanyak 300 BUJK tidak aktif dan sekitar 30 yang sudah tutup karena dalam waktu tiga tahun ini tidak mendapat pekerjaan. Menurut Syarif, BUJK asing dibutuhkan untuk menjalin kerjasama agar kontraktor dalam negeri mendapat peluang di luar negeri.

“Saat melakukan kunjungan kerja ke Aljazair, Menteri Basuki melihat pembangunan jalan sepanjang 200 k. yang dibangun oleh Kontraktor BUMN PT Wijaya Karya. Sejak tahun 2007 dibangun hingga sekarang, jalan tersebut belum pernah diperbaiki. Sementara yang dikerjakan China sudah tiga kali diperbaiki. Karena itu, WIKA kembali mendapat kepercayaan untuk membangun rumah susun sebanyak 5.000 unit,” jelas Syarif.

Kedua adalah SDM. Saat ini, dari 8,1 juta tenaga kerja kontruksi Indonesia, yang mempunyai sertifikat tidak sampai 10%.

Rantai pasok ketiga adalah material yang masih membutuhkan oleh hampir semua daerah. Untuk memenuhi kebutuhan material, tidak jarang daerah kerap kali harus impor. Padahal, semen misalnya masih oversupply dan masih tersedia hingga 6 tahun ke depan. Keempat adalah peralatan. Saat ini, hanya ada sekitar 70.000 sampai 80.000 unit peralatan di Indonesia. Namun, yang terdata masih sedikit yakni sekitar 26.000.

Terkait kelayakan alat, Syarif mengatakan bahwa kelayakan alat bukan semata ditentukan oleh usia alat, melainkan kelayakan alat itu sendiri.

“Sekali lagi kami berharap agar kontraktor kita siap, mulai dari materialnya, peralatannya, SDM-nya sampai badan usaha kita siap. Terakhir, tentu dari sisi teknologi dan dapat mengambil peluang di luar. Tugas kami sebagai Pemerintah adalah untuk membuka jalan bagi usaha dalam negeri,” jelas Syarif.

Kontraktor Diminta Bantu Tanggap Darurat di Palu dan Donggala

Dalam kesempatan yang sama, Syarif juga menjelaskan bagaimana kondisi di Palu dan Donggala pascagempa yang membantu alat berat untuk membantu evaluasi korban, pembersihan kota dari puing-puning dan penanganan akses jalan. Untuk itu, Syarif mengajak Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) untuk ikut membantu penanganan dengan mengirim alat berat seperti ekskavator.

“Kebutuhan yang paling mendesak sekali saat ini adalah alat-alat berat. Sebagai kontraktor besar bisa memberikan bantuan alat berat dan bila diperlukan Pemerintah akan membayarnya,” kata Syarief.

WE Online, Jakarta –

PT Semen Indonesia turut berpartisipasi memberikan bantuan pembiayaan penerbitan Surat Keterampilan (SKT) bagi para petugas PPSU sebanyak 500 orang pada acara Sertifikasi Pekerja Konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) yang digelar di Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Jl. Dr. Suratmo No. 1, Jakarta (03/10/2018)

Kegiatan sertifikasi untuk tenaga kerja konstruksi ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR di 110 Lokasi Proyek.

Kepala Biro Hubungan Media Semen Indonesia, Sigit Wahono, mengatakan, selama ini Semen Indonesia juga telah melakukan pelatihan kepada tenaga konstruksi yang dimulai sejak tahun 2006. Hingga tahun 2018, total pekerja konstruksi yang dibina Semen Indonesia mencapai 18.620 orang dari berbagai daerah di Jawa, Kalimantan, dan Bali.

“Lebih dari 5.182 pekerja di antaranya telah tersertifikasi. Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI sebanyak 1.179 orang dengan 733 pekerja konstruksi yang telah tersertifikasi,” paparnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (04/10/2018).

Sigit berharap dengan kerja sama dengan Kemenpupera dalam kegiatan sertifikasi akan memberikan nilai tambah bagi para pekerja konstruksi.

“Bekal ilmu yang diberikan dapat mendorong semangat para pekerja konstruksi untuk terus belajar karena Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai berlangsung. Sertifikasi ini sangat diperlukan untuk bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN,” kata Sigit.

Tantangan utama pembangunan infrastruktur saat ini adalah peningkatan daya saing dan keunggulan kompetitif pada sektor konstruksi. Untuk menjawab tantangan tersebut perlu peran aktif pemangku kepentingan jasa konstruksi untuk sinergikan kekuatan nasional dalam rangka pertahankan pasar nasional dan merebut pasar konstruksi regional.

Sertifikasi ini diadakan dalam dua tahap dari tanggal 17 September sampai 5 Oktober 2018 di area DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang akan diikuti sebanyak 7.687 pekerja konstruksi. Tahap pertama digelar pada 17-27 September 2018 yang diikuti 3.887 peserta, sedangkan tahap kedua pada 3-5 Oktober 2018 yang diikuti 3.800 peserta.

Selain sertifikasi kepada Tenaga konstruksi, pada Rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan sertifikasi bagi para Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para petugas PPSU ini sehari harinya bekerja pada penanganan prasarana dan sarana umum serta insfrastruktur (jalan, saluran, taman, kebersihan dan penerangan jalan umum) diseluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.