sertifikat keterampilan kerja

WE Online, Jakarta –

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BJPT) Herry Trisaputra Zuna mengingatkan bahwa tujuan utama elektronifikasi atau pembayaran dengan kartu elektronik di gerbang tol semata-mata adalah untuk pelayanan bagi pengguna ruas jalan tol.

“Tujuan utama kita (dalam elektronifikasi tol) adalah pelayanan,” kata Herry dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, salah satu hal yang saat ini kerap membuat warga enggan menggunakan kartu tol adalah sukarnya melakukan proses “top up” atau isi ulang.

Untuk itu, ia juga telah menyatakan hal tersebut kepada pihak perbankan yang mengeluarkan kartu agar proses “top up” bisa dipermudah dan diperbanyak lokasinya.

Upaya lainnya yang telah dan sedang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat penggunaan uang elektronik di jalan tol.

Sebagaimana diwartakan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengumumkan, hingga 24 Oktober 2017 progres penetrasi penerapan elektronifikasi di ruas-ruas jalan tol milik BUMN Tol itu beserta kelompok usahanya telah mencapai 92,5 persen.

“Sampai 24 Oktober sudah 92,5 persen. Itu semua di grup Jasa Marga. Sekarang (28/10) mungkin sudah 95 persen,” kata Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani menjawab pers usai “BUMN Hadir di Kampus Tahun 2017” di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu (28/10).

Menurut Desi, pengguna tol yang belum menggunakan uang elektronik atau masih membayar tunai di tol hingga 24 Oktober itu sekitar 7,5 persen saja sehingga pihaknya optimistis pada tanggal 31 Oktober sudah bisa 100 persen.

Sementara itu, dilaporkan bahwa seorang warga negara Indonesia menggugat ketentuan UU Perlindungan Konsumen ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan kewajiban penggunaan uang elektronik saat membayar jalan tol.

Hak konstitusional pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 huruf b UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang UU Perlindungan Konsumen, ujar kuasa hukum pemohon, Eep Ependi di Gedung MK Jakarta, Kamis (16/11).

Pemohon merasa ketentuan itu hanya mengatur hak untuk memilih serta mendapatkan barang atau jasa, tanpa memberikan hak untuk memilih bagaimana cara melakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut. Ketiadaan hak untuk memilih cara pembayaran atas barang atau jasa yang hendak dimiliki atau digunakan, dinilai bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai otomatisasi di jalan tol menggunakan uang elektronik gagal menjalankan fungsinya untuk menghemat waktu transaksi di gardu tol.

“Pernyataan pengelola jalan tol bahwa otomatisasi bisa menghemat waktu transaksi di gardu tol 90 persen hingga 100 persen secara kasat mata tidak terbukti,” kata Tulus saat dihubungi di Jakarta, Kamis (2/11).

Apalagi, Tulus menilai banyak permasalahan yang terjadi dalam penerapan otomatisasi di jalan tol, misalnya alat pembaca kartu uang elektronik yang lambat membaca bahkan macet karena gagal membaca.

WE Online, Denpasar –

PT Jasamarga Bali Tol (JBT) mengimbau masyarakat menggunakan Tol Bali Mandara sebagai jalur alternatif untuk menghindari kemacetan lalu lintas selama pengerjaan proyek jalan bawah tanah atau “underpass” di simpang Bandara Ngurah Rai.

Sekretaris Perusahaan JBT Drajad Hari Suseno di Denpasar, Sabtu, mengatakan masyarakat tidak perlu ragu untuk memanfaatkan tol tersebut karena tidak memiliki kartu uang elektronik.

“Kami menjual dan melayani isi ulang uang elektronik di seluruh gerbang tol,” katanya.

Bagi pengguna jalan yang ingin mengisi ulang dengan menggunakan kartu ATM, kata dia, juga bisa dilayani di seluruh gerbang tol termasuk di toko-toko modern dan ATM di sekitar tol di atas perairan Benoa itu.

Lebih lanjut Drajad menyampaikan untuk isi ulang uang elektronik dari BCA atau Flazz dapat menggunakan uang tunai yang sudah bisa dilayani di seluruh gerbang tol.

“Hanya saja untuk isi ulang ‘e-Money’ dengan tunai baru bisa dilayani di Gerbang Tol Ngurah Rai,” imbuhnya.

Pemerintah saat ini tengah melakukan pengerjaan proyek jalan bawah tanah di simpang Tugu Patung Ngurah Rai di dekat bandara tepatnya di pintu masuk atau keluar gerbang tol Ngurah Rai.

Sebagai dampaknya, pihak berwenang menutup jalur lalu lintas yang menjadi akses utama menuju bandara dan sejumlah destinasi wisata seperti arah Kuta, Jimbaran dan Nusa Dua.

Direktorat Lalu Lintas Polda Bali dalam akun media sosial “Instagram” mengimbau masyarakat menggunakan sejumlah jalur alternatif menghindari kemacetan lalu lintas akibat proyek imfrastruktur untuk menunjang kelancaran lalu lintas jelas pertemuan IMF dan Bank Dunia tahun 2018.

Sejumlah jalur alternatif itu di antaranya untuk lalu lintas dari arah Denpasar menuju Nusa Dua dan Jimbaran dapat mengunakan tol dan dari Denpasar menuju bandara menggunakan tol yang keluar melalui Simpang Tugu Ngurah Rai.

Untuk arah dari Kuta Utara menuju Nusa Dua dan Jimbaran dapat melalui Simpang Dewa Ruci dan Tol melalui gerbang Tol Benoa dan dari Kuta utara menuju bandara dapat melalui Jalan Raya Kuta dan Jalan Raya Tuban.

Sedangkan dari Jimbaran dan Nusa Dua menuju Denpasar dapat menggunakan tol dari pintu gerbang Nusa Dua serta dari Nusa Dua menuju bandara melalui tol yang keluar di Simpang Tugu Ngurah Rai dan dari Jimbaran menuju bandara melalui simpang tugu Ngurah Rai. (ANT)

WE Online, Jakarta –

Hingga akhir November 2017, progres realisasi proyek pembangunan konstruksi ruas Jalan Tol Batang-Semarang untuk seluruh seksi sudah mencapai 59,637%. 

Upaya percepatan pembangunan konstruksi yang dilakukan oleh PT Jasamarga Semarang-Batang (JSB) selaku anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) ini adalah dengan proses perbaikan tanah di lokasi Ponowareng dan daerah Kaliboyo hingga Kaliurang dengan menggunakan metode slab on pile. Hal ini dilakukan sesuai dengan kajian teknis oleh konsultan perencana.

“Diharapkan untuk jalur lebaran akhir Mei 2018 sudah siap untuk digunakan dengan kondisi jalan sudah rigid semua sehingga para pemudik lebaran akan aman dan nyaman,” ujar Pimpinan Proyek Jalan Tol Batang-Semarang R Beni Dwi Septiadi.

Percepatan pembangunan jalan tol dengan total panjang 75 km ini pun dilakukan dari aspek realisasi pembebasan lahan untuk gabungan seluruh seksi sudah mencapai 98,17%.

Untuk merampungkan proses pembebasan lahan sesuai target, PT JSB menempuh cara komunikasi ke semua instansi terkait tanah wakaf dan makam. Hal tersebut terus dilakukan secara berkesinambungan, sedangkan bidang yang tidak sepakat harga maka dilakukan konsinyasi sesuai amanat UU No 2 Tahun 2017 agar percepatan bisa tercapai tepat waktu. “Diharapkan akhir Desember 2017 proses pembebasan tanah sudah selesai semuanya,” ujar Manager Pengadaan Lahan PT JSB Hadi Susanto.

JSB optimis bahwa pembangunan proyek jalan tol yang dibagi menjadi 5 seksi ini dapat dilakukan uji kelaikan dan beroperasi penuh pada akhir 2018.

Jalan Tol Batang-Semarang merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Trans Jawa yang dibagi menjadi 5 seksi, terdiri dari Seksi 1 Batang-Batang Timur (3,20 Km), Seksi 2 Batang Timur-Weleri (36,35 Km), Seksi 3 Weleri-Kendal (11,05 Km), Seksi 4 Kendal-Kaliwungu (13,50 Km), dan Seksi 5 Kaliwungu-Krapyak (10,10 Km).

WE Online, Jakarta –

Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur khususnya yang terkait dengan sektor kemaritiman guna mengefektifkan konsep poros maritim dunia, kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Susan Herawati.

“Beri prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim,” kata Susan Herawati di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan benar-benar menegakkan program tol laut untuk konektivitas nusantara.

Selain itu, ujar dia, perlu pula disegerakan membangun infrastruktur seperti “deep seaport”, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan program tol laut jangan sampsi sia-sia karena keberadaannya bisa mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok antara daerah di Indonesia barat dan timur.

“Tol laut harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian minat pengusaha dan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat,” kata Menhub Budi Karya Sumadi kepada pers di Surabaya, Jumat (10/11).

Menurut dia, tol laut merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi yang dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan harga yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia barat dengan wilayah Indonesia timur.

Program tol laut mulai 4 November 2015 hingga saat ini mencapai 13 trayek yang sebagian besar dikembangkan berlayar ke arah timur Indonesia sebagai upaya mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok.

“Program tol laut berhasil menurunkan harga barang kebutuhan pokok hingga 20 persen dan program ini akan terus kita perbaiki mengingat diakui ada kekurangan,” kata Menhub.

Secara umum pelaksanaan program tol laut telah berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan baik dari sisi regulasi sebagai payung hukum maupun realisasi muatannya.

Dari sisi regulasi, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaannya.

WE Online, Pacitan –

Jalur lintas selatan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur alami kerusakan parah akibat longsor di 15 lokasi yang tersebar, namun pada Kamis siang sudah mulai bisa dilalui kendaraan roda dua maupun empat.

Longsor besar di Pacitan pada Kamis (30/11/2017) hingga memakan separuh badan jalan juga terjadi di ruas JLS Desa Sidomulyo. Lubang menganga yang nyaris memutus akses JLS itu membuat kendaraan roda empat yang lewat harus bergerak ekstra hati-hati karena berisiko terjadi gerakan tanah susulan.

Selain di titik Sidomulyo, kerusakan juga terpantau pada belasan lokasi lainnya akibat longsor kecil maupun dampak gerusan air dari saluran drainase yang tersumbat dan terus mengalir melalui badan jalan aspal.

“Untuk hari ini target kami melakukan normalisasi di jalur lintas selatan ini sehingga bisa dilalui kendaraan roda dua dan empat,” ungkap Siva Udukhas selaku Pejabat Pembuat Komitmen 18 Satker Pemeliharaan Jalan Nasional Wilayah II Jawa Timur Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN) di Pacitan.

Dirinya tidak secara lugas merinci dampak kerusakan di JLS Pacitan mulai wilayah Ngglonggong-Hadiwarno hingga perbatasan Pacitan-Trenggalek di Sudimoro yang menjadi kewenangannya. Namun, Siva menyebut titik longsor terjadi sporadis antara 11-15 lokasi yang tersebar.

Untuk langkah normalisasi, lanjut Siva, mulai Kamis pagi dua unit alat pengeruk tanah dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor yang menimbun dan menutup ruas JLS, kendati tak semua disingkirkan dari badan jalan.

Menurut Siva, normalisasi yang dilakukan sebatas membuka akses agar arus lalu lintas kendaraan dan bantuan logistik maupun operasi SAR bisa dilakukan ke titik-titik bencana yang sebelumnya terisolasi. Upaya normalisasi sebagian yang dilakukan BBPJN berhasil membuka akses lalu lintas sekitar pukul 13.00 WIB.

Kendaraan jenis roda dua dan empat tampak sudah berhasil menembus jalur JLS mulai Kota Pacitan hingga titik Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo yang saat puncak kejadian bencana alam juga terputus akibat terjangan banjir bandang hingga ketinggian 1,5 meter. (HYS/Ant)

WE Online, Yogyakarta –

PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) Unit Induk Jawa Bagian Tengah II menandatangani kontrak pembangunan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV dan Gardu Induk 150 kV dengan nilai investasi sebesar Rp1,4 triliun.

“Proyek ini untuk mendukung sektor ketenagalistrikan yang dicanangkan pemerintah mencapai 35.000 MW,” tutur Amihwanuddin selaku General Manager PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Tengah (JBT) II seusai melakukan penandatanganan kontrak dengan 14 perusahaan mitra kerja di Yogyakarta, Kamis (30/11/2017).

Amihwanuddin menjelaskan proyek yang menggandeng 14 perusahaan kontraktor mitra kerja PLN tersebut terdiri atas 20 paket pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Gardu Induk 150 kV. Pembangunannya akan tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Barat, antara lain di Cianjur, Jatirangon Baru, Bandung Selatan, Teluk Jambe, Pekalongan, Brebes, dan Batang dengan sumber pendanaan dari APLN.

“Perusahaan kontraktor yang berkompetisi untuk proyek ini telah melalui proses evaluasi selama tiga bulan,” tuturnya.

Amihwanuddin kemudian mengatakan 20 paket pekerjaan pembangunan transmisi SUTT 150 kV dan Gardu Induk 150 kV, ditujukan untuk menyalurkan daya sebesar 7.220 MW yang berasal dari pembangkit yang tersebar di wilayah Jawa Bagian Utara, diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B, PLTU Jateng/Batang dan PLTU Jawa 3 di Cirebon, PLTU Jawa 1 di Cirebon dan PLTU Indramayu.

“Pembangkit listrik dengan kapasitas 7.220 MW yang akan segera dioperasikan untuk memasok wilayah Jawa dan Bali,” imbuhnya.

Menurut dia, sesuai kontrak maksimal untuk pembangunan transmisi listrik SUTT, Uprating & Extention GI ditargetkan selesai 450 hari, sedangkan Gardu Induk maksimal hingga 540 hari.

“Secara keseluruhan kami targetkan 16 bulan sudah selesai,” pungkasnya.

Kontrak pekerjaan pembangunan infrastruktur kelistrikan, tambahnya, di bawah kendali PLN UIP JBT II melalui unit pelaksana pemeliharaan (UPP) 1,2,3, dan 4 tersebut akan dimulai sejak serah terima lahan. (HSY/Ant)

WE Online, Jakarta –

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) saat ini tengah membangun proyek Terowogan Notog BH 1440 yang merupakan proyek terowongan double track pertama di Indonesia dan merupakan proyek terpajang di Indonesia (471 meter) dengan menggunakan metode NATM (New Austrian Tunnel Method). 

Proyek terowongan Notog ini berlokasi di Desa Notog Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terowongan ini merupakan salah satu jalur transportasi kereta api yang menghubungkan Cilacap dan Purwokerto dimana jalur tersebut merupakan konektivitas yang sangat penting dalam masyarakat Jawa Tengah.

Terowongan Notog BH 1440 lama dibangun (1914-1915) oleh perusahaan Kereta Api Hindia Belanda, Staats Spoorwegen (SS). Terowongan Notog merupakan terowongan single track lengkung, yakni jalur berbelok dengan panjang 260 meter menembus bukit Gamping di Desa Notog Kecamatan Patikraja. 

Terowongan Notog baru yang saat ini dibangun pada 2017 oleh Perseroan berada di sisi selatan terowongan eksisting yang berjarak sekitar 200 meter dan memiliki lengkungan atau R existing R 800. Jalur kereta api dengan panjang 550 meter ini dapat memangkas jarak tempuh dari Notog menuju Kebasen sepanjang 300 meter dengan kecepatan maksimum kereta saat ini dalam terowongan adalah 100-120 km/jam. 

Dalam pembangunan terowongan, tim proyek Terowongan Notog BH 1440 membuat terobosan baru dengan membuat sebuat alat yang dinamakan Shotcrete Machine dan merupakan sebuah alat semprot beton robotik. Selain itu, ada pula inovasi lainnya yakni material pengisi forepolling yang awalnya menggunakan cement base menjadi chemical material (polyurethane), serta sliding form atau bekisting terowongan semi hidrolik. Inovasi-inovasi yang ada diharapkan dapat dipakai di proyek-proyek serupa ke depannya sehingga pekerjaan dapat menjadi lebih efisien baik dari segi waktu, biaya maupun tenaga.

Beberapa waktu yang lalu, Andi Gani Nena Wea, Komisaris Utama Perseroan bersama Aryanto Sutadi, Komisaris Independen serta didampingi Yul Ari, Kepala Divisi Infrastruktur 2 melakukan kunjungan kerja ke Terowongan Notog BH 1440. Kunjungan kerja dimulai dengan pemaparan oleh tim proyek yang dipimpin oleh Bapak Eko Septiyanto, Manager Proyek Terowongan Notog dan dilanjutkan dengan mengunjungi Inlet Tunnel dan Outlet Tunnel. 

“Saya berharap proyek ini dapat selesai tepat pada waktunya, yaitu bulan Desember 2018 tentunya dengan standar kualitas yang baik dan memuaskan. Perseroan harus bangga karena proyek ini 100% dikerjakan oleh anak bangsa tanpa campur tangan dari luar negeri,” ujar Andi Gani Nena Wea dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

WE Online, Pekanbaru –

 selaku ekonom dari Universitas Andalas Sumbar mengatakan pemerintah boleh menggandeng pihak swasta jika proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk memenuhi keperluan publik dan sebagian private.

“Dalam pola ini apalagi jika infrastruktur yang manfaatnya lebih diberatkan ke private, maka swasta bisa ditawarkan untuk penyediaan, pembiayaan dan pelaksanaan,” ujar Elfindri saat dihubungi dari Pekanbaru, Kamis (30/11/2017). 

Pendapat demikian disampaikannya bagian dari pendapatnya terkait kebijakan pemerintah menyangkut skema pembiayaan pembangunan infrastruktur berasal dari Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) pemerintah.

Menurutnya, untuk penerapan PINA ini, program PINA berdasarkan skema infrastruktur publik itu bisa dilalukan menggunakan APBN atau rencana-rencnaa bisnis dari BUMN.

Dirinya juga mengatakan, PINA bisa dilakukan berdasarkan jenis infrastruktur dan jika infrastruktur publik, maka tentu skema yang dipilih cendrung dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, lanjutnya, bisa mengggunakan APBN jika partner pembangunan dilakukan dengan badan pemerintah.

“Akan tetapi, jika infrastruktur masuk ke quasi, dimana sebagian keperluan publik dan sebagian private, maka pemerintah boleh menggandeng pihak swasta,” tuturnya.

Sementara itu, dalam skema PINA itu, masih ada bentuk skema lainnya, misalnya memanfaatkan waqaf, sebagai penjamin investasi untuk infrastruktur. Bisa juga dikembangkan skema saham “anak sekolah” dimana ditawarkan kepada masyarakat untuk mau ikut dalam modal pengembangan sekolah walaupun ini bisa ditawarkan lebih dulu ke publik.

Kendala dalam penerapan skema PINA ini adalah pada waktu penyelesaian dan pembebasan lahan, bisa membuat skema investasi tertunda dan itu akan menimbulkan biaya. Selain itu, tambahnya, kendala juga berasal dari dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, jika dukungan itu kurang itu maka akan bisa membuat proses investasi menjadi lambat.

“Sekarang di kota-kota, sudah darurat macet karena infrastruktur belum disiapkan, sistem transportasi juga tidak cepat diantisipasi, dan pilihan membangun infrastruktur kota menjadi keharusan, adapuan dilakukan pinjaman pun tak apa apa,” pungkasnya. (HYS/Ant)

WE Online, Bandung –

Pemerintah menggelontorkan angaran pembangunan infrastruktur pada 2018 sebesar Rp400 triliun. Hal ini dilakukan untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah itu kini mulai terasa dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Sekarang kita bisa melihat pembangunan infrastruktur karena alokasi anggaran itu tepat sasaran, penggunaannya juga benar, subsidi yang tidak perlu dicabut,” kata Menko Luhut kepada wartawan di Bandung, belum lama ini

Selain itu, sambung Luhut pemerintah juga tengah fokus membangun Indonesia Sentris. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Tengah, di Timur tumbuh lebih cepat dibandingkan bagian barat. Akibatnya porsi Produk Domestik Bruto (PDB) wilayah Indonesia Timur dan Tengah (kecuali Kalimantan) meningkat cukup signifikan.

“Ini menunjukkan pemerataan pembangunan antar-wilayah di Indonesia,” ujar Luhut

Terkait utang negara, Menko menilai Indonesia masih ada cukup ruang untuk pembiayaan melalui utang selama digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang produktif. Rasio utang Indonesia terhadap PDB masih relatif rendah dibandingkan negara-negara maju dan berkembang lainnya. Berdasarkan catatan IMF, OECD, utang negara Indonesia termasuk yang paling rendah. 

“Kita masih punya ruh sampai 60%. Kita baru 27,8 % dan masih tersisa lebih dari 30%, tapi kita belum perlu,” katanya.

Adapun, rasio utang dibandingkan pendapatan pajak juga masih relatif lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia.

“Kita boleh berutang sepanjang utang itu produktif, artinya utang itu bisa menghasilkan dana untuk membayar utang itu sendiri, dan sampai hari ini kita sangat bagus dalam hal itu,” pungkasnya.

WE Online, Jakarta –

Saat ini para elite politik Indonesia sedang menggoreng isu pembangunan infrastruktur dan utang yang ditimbulkankannya. Persoalan sesungguhnya bukanlah pembangunan infrastruktur tersebut melainkan ketertinggalan infrastruktur Indonesia sejak Orde Reformasi bergulir.

Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur yang dikebut pemerintah saat ini bukanlah suatu kemewahan akan tetapi suatu keharusan agar Indonesia tidak semakin tertinggal. Sebagai pembanding, Vietnam yang sebelumnya terkebelakang relatif telah menyalip Indonesia dalam infrastruktur dan menjadi salah satu negara yang berkembang pesat di ASEAN.

Pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan yang parah memiliki konsekuensi anggaran yang sangat besar. Tentu saja pembiayaannya tidak mampu dibiayai semata-mata lewat pendapatan negara sehingga utang menjadi alternatifnya. Hingga September 2017, posisi utang pemerintah Indonesia mencapai angka Rp3.866,45 triliun.

Walaupun angkanya relatif besar, namun penggunaan utang untuk kegiatan produktif seperti ini seharusnya dapat diterima sebab multiplier effect dari infrastruktur dapat membantu pengembalian utang tersebut di masa depan. Sebaliknya, utang akan menjadi persoalan besar di kemudian hari jika utang tersebut digunakan untuk konsumtif ataupun sekedar dikorupsi.

Hal yang menggelitik lainnya adalah tentang pembukaan lapangan kerja dari kegiatan pembangunan infrastruktur. Tak dapat disangkal bahwa lapangan kerja dari kegiatan pembangunan infrastruktur saat ini tidak terlalu besar. Namun hal tersebut merupakan keniscayaan sebab sulit mempercepat pembangunan infrastruktur besar hanya mengandalkan teknologi padat karya. Ini akan mengonsumsi waktu yang sangat besar.

Pada dasarnya pembukaan lapangan kerja yang besar diharapkan terjadi saat infrastruktur selesai dibangun di mana dapat mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, sesuai sifatnya pekerjaan di bidang pembangunan infrastruktur bersifat sementara sehingga tidak tersedia jaminan pekerjaan dalam jangka panjang bagi masyarakat.

Untuk mengimbangi kurangnya penciptaan lapangan kerja dari pembangunan infrastruktur besar, pemerintah lewat regulasi perlu menata pemanfaatan Dana Desa. Porsi terbesarnya hingga tiga tahun ke depan sebaiknya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan yang berbasis padat karya. Dengan demikian, masyarakat pedesaan dapat memperoleh pendapatan sehingga dapat meningkatkan daya beli yang nantinya mendorong perekonomian secara keseluruhan.

Dampak ketersediaan infrastruktur tidak seperti memakan cabai yang langsung terasa pedasnya. Umumnya terdapat jeda waktu antara selesainya pembangunan infrastruktur dengan pemanfaatan ekonomis yang signifikan terutama di daerah-daerah yang ekonominya belum berkembang baik. Jeda waktu tersebut tentu saja menimbulkan opportunity cost.

Dalam rangka mengurangi jeda waktu, persiapan pembangunan infrastruktur diselaraskan dengan kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan dengan keberadaan infrastruktur tersebut. Sebagai contoh: saat perencanaan pembangunan bendungan, perlu direncanakan juga berapa hektare sawah yang akan dicetak saat bendungan selesai.

Pada tahun terakhir pembangunan bendungan, sudah ditata program pencetakan sawah. Dengan demikian, multiplier effect dari bendungan menjadi maksimum dan opportunity cost menjadi minimum.

Untuk mengurangi laju pertambahan utang yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, penetapan prioritas infrastruktur yang dibangun perlu dilakukan tanpa mengabaikan keadilan antar wilayah. Selain itu, untuk meminimalisasi pembangunan infrastruktur yang mubazir perlu Strategi Keroyokan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan swasta pada wilayah target. Ini akan memperbesar dan mempercepat multiplier effect bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.