Higiene Industri adalah spesialisasi dalam ilmu K3 yang berfokus pada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan atau stres yang timbul di tempat kerja yang dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan, atau ketidaknyamanan bagi pekerja. Fokus utamanya adalah faktor fisik (kebisingan, getaran, radiasi), kimia (debu, gas beracun), biologi (virus, bakteri), dan ergonomi yang dapat berdampak jangka panjang bagi kesehatan pekerja.
Dasar hukum utama higine industri di Indonesia adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Regulasi ini menetapkan Nilai Ambang Batas (NAB) untuk faktor fisika dan kimia agar tidak melampaui kemampuan adaptasi pekerja. Pengukuran lingkungan kerja wajib dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi Ahli Higiene Industri (HIMU/HIMA/HIU) yang tersertifikasi Kemnaker atau BNSP.
Dalam konteks praktis, higiene industri berperan penting dalam mencegah Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang sering kali gejalanya baru muncul setelah bertahun-tahun (seperti silikosis atau tuli akibat bising). Pelaku usaha wajib melakukan pengukuran lingkungan kerja minimal sekali dalam setahun. Konsultan menekankan bahwa hasil pengukuran ini harus didokumentasikan dalam Laporan Pemeriksaan dan Pengujian (Riksa Uji) yang disahkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, sebagai bukti kepatuhan jika terjadi klaim penyakit akibat kerja di masa depan.
