Reklamasi Tambang adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya, mencakup penimbunan kembali lubang bekas tambang, penataan lahan, penghijauan, dan pemulihan kualitas air. Reklamasi wajib dilakukan secara progresif—bukan hanya pada saat penutupan tambang—sesuai Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam program HSE tambang yang terintegrasi, reklamasi progresif bukan hanya kewajiban lingkungan—ia juga merupakan manajemen risiko geoteknik aktif karena void bekas tambang yang tidak segera direklamasi menciptakan risiko longsor dan run-off yang tidak terkontrol. Jaminan reklamasi yang disetorkan perusahaan tambang kepada pemerintah sebagai escrow fund memastikan dana tersedia untuk reklamasi bahkan jika perusahaan bangkrut—jumlahnya harus mencerminkan biaya reklamasi aktual berdasarkan studi teknis yang dilakukan secara berkala. Konsultan HSE yang mendampingi perusahaan tambang dalam program reklamasi perlu membantu memastikan bahwa rencana reklamasi yang dibuat bukan sekadar memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan regulasi, tetapi benar-benar memulihkan fungsi ekosistem yang hilang akibat kegiatan penambangan.
