Sengketa Konstruksi adalah perselisihan antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, termasuk sengketa mutu pekerjaan, klaim keterlambatan, perbedaan interpretasi dokumen kontrak, atau perselisihan pembayaran. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, adjudikasi, atau arbitrase.
Mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi diatur dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mendorong penyelesaian melalui BPJK (Badan Penyelesaian Jasa Konstruksi) di tingkat daerah sebelum ke arbitrase. Untuk proyek pemerintah, ketentuan penyelesaian sengketa tercantum dalam SSKK dan mengacu pada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau lembaga arbitrase lain yang disepakati.
Praktisi konstruksi perlu memahami bahwa dokumentasi kontrak yang kuat merupakan pertahanan terbaik dalam sengketa. Setiap instruksi perubahan, klaim perpanjangan waktu, dan komunikasi penting harus dilakukan secara tertulis dan terdokumentasi. Sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga persiapan dokumen pendukung klaim perlu dilakukan sejak awal proyek, bukan setelah konflik terjadi.
