Sistem Keuangan Masjid adalah mekanisme pengelolaan aliran dana yang meliputi perencanaan anggaran, pencatatan transaksi (penerimaan infak/sedekah), dan pelaporan pertanggungjawaban kepada jamaah. Pengelolaan keuangan ini idealnya mengacu pada PSAK 45 (Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba) atau standar akuntansi pesantren/masjid yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Prinsip utama dalam sistem ini adalah akuntabilitas publik, di mana setiap rupiah yang masuk dari kotak amal harus tercatat secara detil peruntukannya baik untuk operasional maupun pembangunan.
Dalam konteks modern, banyak takmir mulai mengadopsi software keuangan masjid untuk menggantikan pembukuan manual di buku besar. Penggunaan modul ledger otomatis memungkinkan bendahara menghasilkan laporan posisi keuangan dan arus kas secara instan untuk ditempel di papan pengumuman atau disiarkan via layar digital sebelum shalat Jumat. Bagi praktisi, integrasi sistem keuangan dengan metode pembayaran non-tunai (QRIS) sangat efektif meningkatkan partisipasi donasi dari jamaah milenial, sekaligus meminimalkan risiko human error atau penyalahgunaan dana kas oleh oknum tidak bertanggung jawab.
