Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha. Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021, jenis dokumen lingkungan ditentukan oleh tingkat dampak usaha terhadap ekosistem: Amdal untuk dampak besar, UKL-UPL untuk dampak menengah, dan SPPL untuk dampak kecil. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah sekitarnya.
Bagi praktisi HSE (Health, Safety, and Environment), integrasi dokumen lingkungan ke dalam sistem OSS RBA kini dilakukan melalui sistem Amdalnet. Kegagalan dalam melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara berkala (Laporan RKL-RPL) dapat mengakibatkan pencabutan NIB oleh pemerintah. Pelaku usaha wajib menyadari bahwa persetujuan lingkungan bukan sekadar administrasi, melainkan janji hukum untuk melakukan mitigasi terhadap polusi, limbah B3, dan dampak sosial yang muncul. Di lapangan, pengawasan lingkungan kini semakin ketat dengan adanya sistem pengawasan elektronik yang memantau tingkat kepatuhan industri secara real-time.
