Klaim Kontrak Konstruksi adalah permohonan resmi yang diajukan kontraktor kepada PPK untuk mendapat kompensasi—berupa perpanjangan waktu, tambahan biaya, atau keduanya—atas kejadian atau kondisi yang menurut kontrak memberikan hak tersebut kepada kontraktor. Dasar klaim yang umum meliputi: perubahan kondisi lapangan, keterlambatan akibat faktor PPK, force majeure, atau perubahan regulasi.
Hak dan prosedur pengajuan klaim diatur dalam ketentuan kontrak (SSUK dan SSKK) yang mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018 dan standar dokumen LKPP. Klaim wajib diajukan dalam batas waktu tertentu setelah kejadian yang menimbulkan klaim (notice period), dan kegagalan mengajukan klaim tepat waktu dapat menghapus hak kontraktor atas kompensasi tersebut.
Manajemen klaim yang profesional adalah kompetensi krusial yang membedakan perusahaan konstruksi yang profitabel dari yang tidak. Sistem pencatatan kejadian lapangan yang rapi—termasuk foto, laporan harian, korespondensi tertulis, dan protokol rapat—merupakan fondasi dokumentasi klaim yang kuat. Kontraktor disarankan memiliki atau berkonsultasi dengan claims specialist untuk paket pekerjaan berskala besar atau dengan kondisi kontrak yang kompleks, karena nilai klaim yang berhasil disetujui seringkali jauh melebihi biaya konsultasi yang dikeluarkan.
