K3 Konstruksi adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib diterapkan pada setiap proyek konstruksi untuk melindungi tenaga kerja, masyarakat, dan lingkungan dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 Konstruksi mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan tanggap darurat.
Kewajiban K3 Konstruksi diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3, Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi), serta Permenaker No. 5 Tahun 2018. Proyek di atas nilai tertentu wajib memiliki Ahli K3 Konstruksi bersertifikat.
Dalam tender pemerintah, dokumen RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi) wajib dilampirkan dalam penawaran teknis. Kontraktor yang tidak memiliki personil K3 bersertifikat atau RKK yang memadai akan gugur di tahap evaluasi teknis. Lebih dari sekadar formalitas, implementasi K3 yang baik terbukti mengurangi biaya proyek melalui minimalisasi kecelakaan, sengketa hukum, dan keterlambatan akibat insiden kerja.
