Pelaporan Kecelakaan Kerja adalah kewajiban pengusaha atau pengurus untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dan BPJS Ketenagakerjaan. Prosedur ini diatur dalam Permenaker No. 3 Tahun 1998. Form KK-1 digunakan untuk laporan awal (maksimal 2x24 jam), KK-2 untuk laporan susulan berisi rincian medis setelah pekerja sembuh/meninggal, dan KK-3 untuk pelaporan penyakit akibat kerja. Pelaporan yang tepat waktu sangat krusial untuk menjamin hak santunan bagi korban kecelakaan kerja.
Dalam praktik operasional, keterlambatan pelaporan kecelakaan kerja dapat menyebabkan klaim BPJS ditolak dan perusahaan dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah. Praktisi K3 harus memiliki prosedur internal investigasi kecelakaan (Accident Investigation) segera setelah insiden terjadi untuk mengisi data pada formulir KK secara akurat. Bagi konsultan, transparansi dalam pelaporan kecelakaan adalah bagian dari akuntabilitas perusahaan. Data statistik kecelakaan (Frequency Rate dan Severity Rate) yang dihasilkan dari laporan-laporan ini digunakan manajemen sebagai tolok ukur efektivitas program K3 yang dijalankan selama setahun berjalan.
