K3 Alat Berat adalah penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara spesifik pada pengoperasian, perawatan, dan pemeriksaan alat berat di lingkungan kerja konstruksi, pertambangan, kehutanan, dan industri. Cakupannya meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, prosedur operasi aman, dan pengendalian kecelakaan yang berkaitan dengan alat seperti excavator, crane, forklift, bulldozer, dan loader.
Landasan hukum K3 Alat Berat mengacu pada UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3, serta serangkaian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur pesawat angkat-angkut dan pesawat tenaga produksi. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Ditjen PPK dan K3) bertanggung jawab atas pengawasan implementasi K3 alat berat.
Dalam praktik lapangan di Indonesia, penerapan K3 alat berat sering menjadi temuan utama dalam inspeksi Pengawas Ketenagakerjaan, terutama terkait keabsahan dokumen izin alat dan kompetensi operator. Perusahaan yang lalai dapat dikenai sanksi penghentian operasional, denda administratif, hingga sanksi pidana jika terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian sistemik dalam pengelolaan K3 alat berat.
