Tanah Wakaf adalah harta benda tidak bergerak milik wakif yang diserahkan untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu bagi kepentingan ibadah masjid. Regulasi utamanya adalah UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Proses administrasi tanah wakaf masjid melibatkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di KUA setempat untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama Nadzir (pengelola).
Bagi praktisi takmir, memastikan tanah masjid bersertifikat wakaf adalah kewajiban hukum paling fundamental. Banyak kasus masjid yang belum memiliki sertifikat wakaf menghadapi risiko digugat oleh ahli waris wakif di kemudian hari. Konsultan manajemen masjid menyarankan pengurus untuk segera mengurus konversi surat tanah lama (girik/petuk) menjadi AIW. Di lapangan, legalitas wakaf yang kuat juga mempermudah proses pengajuan IMB/PBG masjid dan akses bantuan renovasi dari pemerintah maupun lembaga donor internasional yang mensyaratkan bukti kepemilikan lahan yang sah.
