Laporan Keuangan Audited adalah laporan keuangan perusahaan (neraca, laporan laba rugi, arus kas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bersertifikat dan menghasilkan opini audit. Dalam kualifikasi tender konstruksi pemerintah, laporan keuangan audited digunakan untuk memverifikasi kemampuan finansial peserta, terutama kecukupan modal kerja untuk melaksanakan proyek.
Persyaratan laporan keuangan audited dalam kualifikasi mengacu pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 dan dokumen pemilihan masing-masing paket. Pokja menggunakan data dari laporan keuangan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) dan Kemampuan Keuangan (KK) peserta, yang harus memenuhi ambang minimum yang ditetapkan sesuai nilai pekerjaan.
Perencanaan laporan keuangan yang strategis—yang mencerminkan kemampuan finansial sesungguhnya namun juga mengoptimalkan parameter yang dinilai dalam kualifikasi—adalah keputusan bisnis yang melibatkan direksi, CFO, dan akuntan publik. Perusahaan konstruksi yang agresif mengincar proyek bernilai besar perlu memastikan laporan keuangannya menunjukkan modal kerja, ekuitas, dan rasio keuangan yang memenuhi persyaratan kualifikasi untuk proyek target, setidaknya dua tahun sebelum tahun tender—karena Pokja umumnya meminta laporan keuangan dua tahun terakhir.
