Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD, yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. PBJP merupakan instrumen strategis untuk menggerakkan roda ekonomi melalui belanja publik yang akuntabel.
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, PBJP harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bertindak sebagai otoritas pengawas dan perumus kebijakan nasional dalam ekosistem ini.
Bagi praktisi, PBJP bukan sekadar transaksi dagang, melainkan proses birokrasi legal yang ketat. Pelaku usaha wajib memahami bahwa setiap tahapan memiliki risiko hukum jika terjadi ketidaksesuaian prosedur. Konsultan bisnis menyarankan perusahaan untuk memantau rencana belanja pemerintah sejak awal tahun anggaran agar dapat menyiapkan dokumen legalitas dan teknis jauh sebelum tender diumumkan secara resmi di portal pengadaan.
