LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki kewenangan menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Dasar pembentukannya adalah Perpres No. 106 Tahun 2007 sebagai otoritas pusat yang menjaga integritas pasar pengadaan. LKPP juga berperan dalam memberikan pendapat hukum (legal opinion) terkait sengketa kontrak konstruksi yang kompleks.
Bagi praktisi konstruksi, LKPP menjadi rujukan utama untuk memeriksa daftar hitam (blacklist) penyedia dan mendapatkan sertifikasi kompetensi pengadaan. Di lapangan, kebijakan LKPP seperti standarisasi dokumen pemilihan menjadi acuan mutlak bagi Pokja dalam menyusun syarat lelang. Konsultan hukum seringkali merujuk pada Surat Edaran Kepala LKPP untuk menafsirkan pasal-pasal dalam kontrak yang ambigu agar terhindar dari temuan audit BPK di kemudian hari.
