Subkontraktor adalah badan usaha jasa konstruksi yang dipekerjakan oleh kontraktor utama untuk melaksanakan sebagian lingkup pekerjaan berdasarkan perjanjian subkontrak. Penggunaan subkontraktor dalam proyek pemerintah diatur ketat untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia yang kompeten dan berlisensi.
Regulasi mengenai subkontraktor tertuang dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021, yang mewajibkan kontraktor utama mencantumkan rencana penggunaan subkontraktor dalam dokumen penawaran. Subkontraktor yang akan digunakan harus memiliki SBU sesuai lingkup yang disubkontrakkan, dan nilainya tidak boleh melebihi porsi tertentu dari total kontrak.
Dalam praktik, penggunaan subkontraktor lokal (dari daerah setempat) seringkali menjadi persyaratan tambahan dalam dokumen tender proyek di daerah, sejalan dengan kebijakan pemberdayaan usaha konstruksi lokal. Kontraktor utama tetap bertanggung jawab penuh atas mutu dan ketepatan waktu pekerjaan subkontraktor kepada PPK, sehingga pemilihan subkontraktor yang kompeten dan berpengalaman merupakan keputusan strategis.
