KBLI 2025 merupakan pemutakhiran dari versi 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna mengakomodasi munculnya model bisnis baru, teknologi digital, dan aktivitas ekonomi sirkular yang sebelumnya belum terakomodasi secara spesifik. Pemutakhiran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor-sektor inovatif seperti kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan perdagangan aset digital. Struktur kode tetap mengikuti format standar namun dengan penambahan atau pendetailan pada level sub-golongan dan kelompok usaha sesuai dinamika industri terkini.
Bagi praktisi legal korporasi, hadirnya KBLI 2025 menuntut adanya tinjauan ulang terhadap Akta Anggaran Dasar perusahaan klien yang masih menggunakan rujukan lama. Di sistem OSS RBA, transisi ke kode baru biasanya memerlukan penyesuaian data profil usaha agar integrasi dengan kementerian sektoral tetap berjalan mulus. Konsultan perizinan wajib melakukan pemetaan ulang (mapping) antara kode lama ke kode baru guna memastikan hak akses perizinan operasional/komersial tidak terhenti akibat adanya perubahan parameter risiko yang ditetapkan oleh pemerintah pada versi klasifikasi terbaru ini.
