Inspektur Tambang adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri ESDM atau gubernur untuk melaksanakan inspeksi, investigasi, dan pengujian terhadap kegiatan pertambangan guna memastikan kepatuhan terhadap kaidah pertambangan yang baik (Good Mining Practice), termasuk standar keselamatan. Inspektur Tambang memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan Pengawas Ketenagakerjaan umum dalam konteks pertambangan—mereka dapat menghentikan operasi tambang secara langsung jika menemukan kondisi yang membahayakan keselamatan jiwa, dan keputusan tersebut berlaku segera tanpa menunggu proses administratif. Dasar hukumnya adalah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. PP No. 55 Tahun 2010.
Dalam praktik lapangan tambang, Inspektur Tambang melakukan kunjungan berkala maupun mendadak ke site tambang untuk memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan K3 pertambangan, termasuk kondisi pit wall, sistem drainase, pengelolaan bahan peledak, keselamatan tailing dam, dan program K3 karyawan. Perusahaan tambang yang memahami fokus inspeksi Inspektur Tambang dapat menyiapkan dokumentasi kepatuhan yang komprehensif dan menunjukkan bukti implementasi nyata—bukan sekadar dokumen prosedur—sebagai pendekatan proaktif yang jauh lebih efektif dibandingkan bersikap defensif saat inspeksi berlangsung.
